Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan menganalisis dan merumuskan tindakan yang dibutuhkan agar pengawasan dan pengendalian BMN agar berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen kepada para pihak terkait di tingkat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian didapati bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN kurang optimal karena masih ditemui berbagai macam kelemahan dalam pelaksanaannya. Tindakan yang harus dilakukan agar optimal pengawasan dan pengendalian BMN yaitu: penggunaan IT, pengawasan berlapis, dan koordinasi antara bagian terkait.

---

This study aims to analyze the implementation of the supervision and control of BMN in the Ministry of Communications and Information Technology, and analyze and formulate the actions need for the supervision and control of BMN to run optimally. This study uses data collection methods such as interviews and document review to the relevant parties at the level of Echelon I Ministry of Communication and Information and questionnaires. Results of the study find that the supervision and control of BMN less than optimal because they encounter a wide range of weaknesses in implementation. Action needs to do such as: use of IT, layer oversight, and the coordination between the relevant sections so monitoring and control BMN can be optimal."

"Artikel ini membahas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan terkait penatausahaan BMN, baik dalam hal pencatatan maupun inventarisasi. Dalam hal pencatatan, masalah yang dijumpai di antaranya pencatatan salah akun, pencatatan tidak didukung dengan dokumen sumber yang diperlukan, pengecekan fisik barang tidak pernah dilakukan, dan sering terjadi selisih data antara pencatatan pada penyusunan laporan BMN dan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal inventarisasi, permasalahannya meliputi inventarisasi belum dilakukan secara optimal, barang riil yang ada saat ini belum sesuai dengan daftar di SIMAK-BMN, inventarisasisulit dilaksanakan karena kurangnya petugas BMN."

"ABSTRAKPengelolaan kekayaan negara salah satunya dalam bentuk Barang Milik Negara BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun pada implementasinya, masih menuai banyak masalah yaitu masih tingginya jumlah BMN yang belum digunakan secara optimal idle yang menimbulkan dampak, baik dari segi pengeluaran maupun penerimaan. Dari segi pengeluaran, tingginya jumlah BMN idle akan memberikan dampak pada pemberatan APBN sebagai beban pemeliharaan dan pengamanan. Sedangkan dari sisi penerimaan negara, BMN idle seharusnya dapat menjadi salah satu potensi penerimaan negara berupa penyewaan aset. Pada kenyataannya, pendapatan sewa BMN terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak masih memiliki rasio yang sangat kecil. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masih kecilnya kontribusi penyewaan BMN idle dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak dilihat dari proses manajemen aset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist dengan mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam dan analisis dokumen serta laporan sebagai data sekunder. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa kecilnya kontribusi sewa aset disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1 belum adanya kriteria BMN idle yang boleh diserahkan ke DJKN, sehingga jumlah BMN idle di DJKN tinggi namun tidak dalam kondisi yang baik 2 adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara Kementerian/Lembaga dengan DJKN, 3 peraturan belum mendukung konsep bisnis, 4 belum tersedianya data aset yang valid dan riil juga berpengaruh pada upaya optimalisasi BMN, 5 belum adanya sistem kontraprestasi terhadap Kementerian/Lembaga yang berhasil menyewakan asetnya, 6 BMN idle yang disewakan baru berupa BMN idle sebagian saja, 7 masih terdapat celah dalam sistem monitoring, 8 bentuk organisasi DJKN yang menghambat proses promosi aset, 9 mindset pegawai yang terfokus pada tujuan utama BMN diadakan yaitu untuk tugas dan fungsi, sehingga tidak ada motivasi bagi mereka untuk aktif melakukan promosi sewa.

---

ABSTRACT<>br>The management of state wealth in form of state property is regulated in Government Regulation Number 27 of 2014. In its implementation, it has several issues such as the high number of state property that has not been optimally used idle which affect state expense and state income. In regards to state expense, the high number of idle state property will burden the state budget APBN as maintenance expense and security expense. While in regards to state income in form of leasing or rent. In reality, income from state property rent in context of Non Tax Revenue is still in a very low ratio. Thus, this research is purposed to analyze the cause of the low contribution of idle state property in leasing form in context of Non ndash Tax Revenue from asset management perspective. The method used in this research is post ndash positivist through collection of primary data from throughout interviews and analysis of dicuments and reports as secondary data. From this research, it can be established that the low number of contribution state property rent is caused by several factors which are 1 the inexistence of idle state property criteria that can be given to DJKN, causing the high number of state property not in an appropriate condition commercial condition, 2 the existence of an imbalance rights and obligation between ministry and DJKN itself, 3 existing regulations do not support the business concept yet, 4 the inexistence of valid and factual asset data which also affects the effort to optimize state property, 5 the inexistence of contraprestation system towards ministrial Institution which succesfully rent its assets, 6 rented idle state property are only partially, 7 there is still inefficiency of monitoring system, 8 organizational form of DJKN which hampers asset promotion proces, and 9 passive mindset of employees in promoting rent of state property."

"Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, ketika BMN tidak lagi digunakan secara optimal atau mengalami penurunan nilai fungsi, pemerintah dapat mengambil langkah untuk melakukan penghapusan melalui mekanisme penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, kendala, dan implikasi dari penjualan BMN berupa Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan doktrinal dengan melakukan analisis terhadap dokumen terkait regulasi, dan studi kasus pelaksanaan penjualan FSO Ardjuna Sakti. Penelitian ini mengkaji proses penjualan berdasarkan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan FSO Ardjuna Sakti dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penilaian aset, persetujuan penghapusan, hingga pelelangan terbuka. Namun, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti jangka waktu pemberian persetujuan penjualan BMN, koordinasi antarinstansi, dan aturan penggunaan nilai perolehan dalam mengajukan persetujuan penjualan BMN. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hasil penjualan memberikan dampak positif terhadap optimalisasi pengelolaan BMN dan penyumbangan penerimaan negara, meskipun terdapat peluang untuk peningkatan efisiensi dalam proses administrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas teknis dalam pengelolaan BMN, khususnya dalam proses penjualan aset berskala besar seperti FSO Ardjuna Sakti. Rekomendasi utama adalah penyempurnaan regulasi terkait jangka waktu dan penggunaan nilai perolehan dalam penjualan BMN untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

---

State Property (BMN) has a strategic role in supporting government functions and public services. However, when BMN is no longer optimally used or has decreased functional value, the government can take steps to eliminate it through a sales mechanism. This study aims to analyze the process, constraints, and implications of the sale of BMN in the form of Floating Storage Offloading (FSO) Ardjuna Sakti. The methodology used in this research includes a doctrinal approach by analyzing documents related to regulations, and case studies of the sale of FSO Ardjuna Sakti. This research examines the sales process based on the Law, Government Regulations (PP) and Minister of Finance Regulations (PMK) as well as other relevant regulations. The results show that the sale of FSO Ardjuna Sakti is carried out through structured stages, starting from asset valuation, approval of write-offs, to open auctions. However, there are a number of obstacles faced, such as the timeframe for granting approval for BMN sales, coordination between agencies, and the rules for using acquisition value in applying for BMN sales approval. In addition, this study found that the sale results have a positive impact on optimizing BMN management and contributing to state revenue, although there are opportunities for efficiency improvements in the administrative process. The conclusion of this study emphasizes the importance of regulatory harmonization and technical capacity building in BMN management, especially in the process of selling large-scale assets such as FSO Ardjuna Sakti. The main recommendation is the improvement of regulations related to the time period and the use of acquisition value in the sale of BMN to achieve more optimal results."

"Mako Korps Brimob Polri merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kepolisian. Dalam melakukan pengelolaan terhadap Barang Milik Negara (BMN), khususnya bidang peralatan khusus penanggulangan keamanan berkadar tinggi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan peralatan khusus yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Secara umum, Mako Korps Brimob Polri telah melakukan pengelolaan peralatan khusus sesuai dengan PP No.6/2006. Namun, Mako Korps Brimob Polri tidak melakukan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan karena peralatan tersebut masih dalam kondisi baik dan termasuk sebagai rahasia inteligen negara. Selain itu, dalam pengelolaan peralatan khusus ada tahapan yang tidak sesuai dengan peraturan, yaitu tidak dilekatkan kode penomoran identitas aset sehingga menyulitkan pengendalian dari sisi kuantitas.

---

Mako Korps Brimob Polri is a taskforce under the jurisdiction of constabulary. In terms of managing their state property, directly to the special equipment for high level security countermeasures, they are referring it to The 6th Government Regulation (2006) which explains about the management of state property, The 120th Minister of Finance Regulation (2007) about the administration of state property, and The 29th Minister of Finance Regulation (2010) that concern about the classification and codification of state property. This paper mainly focus on the management of special equipment, which includes planning and budgeting, procurement, utilization, safety and maintenance, appraisal, deletion, transfer, administration, guidance, supervision, and control. In general, Mako Korps Brimob Polri has implemented the management of special equipment related to The 6th PP (2006), except for utilization, transfer, and appraisal, because all of this equipment is still good and this is included in the sector of state?s secret intelligence. Furthermore, there is thing that not fit in management of special equipment, for example: no identity number/ code attached to the assets that made it more difficult to control in terms of quantity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara BMN berupa rumah negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan. Perencanaan rumah negara DJKN belum terintegrasi dengan rencana strategis DJKN sehingga jumlah rumah negara DJKN baru terpenuhi 198 rumah negara atau 18,02 dari jumlah jabatan yang seharusnya mendapatkan rumah negara. Pendekatan yang digunakan adalah Integrated Strategic Asset Management framework khususnya pada bagian Strategic Planning. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN yang ada dengan Integrated Strategic Asset Management framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara yang saat ini dilakukan oleh DJKN belum selaras dengan strategi-strategi yang diamanatkan dalam Integrated Strategic Asset Management, yaitu agar terintegrasi dengan rencana strategis organisasi. Selanjutnya, disusun usulan perbaikan strategi lsquo;gap rsquo; analysis, strategi pengelolaan aset terinci, dan strategi identifikasi risiko aset yang berpengaruh dalam pelayanan, dalam rangka menyelaraskan perencanaan kebutuhan BMN berupa rumah negara DJKN dengan rencana strategis organisasi, yang akan mempercepat penambahan jumlah rumah negara DJKN dengan tetap selaras dengan pencapaian tujuan organisasi.

---

This research was aimed at analyzing State Owned Assets Barang Milik Negara BMN requirement planning in the form of state owned houses at Directorate General of State Assets Management Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN of Ministry of Finance. Directorate General of State Assets rsquo state owned houses planning has not yet integrated with Directorate General of State Assets rsquo strategic planning so Directorate General of State Assets rsquo state owned houses have only reached 198 houses or 18,02 of the number of posts that should be given state owned houses. This approach used Integrated Strategic Asset Management framework especially in Strategic Planning. This research was a qualitative research with case study approach. Analysis was done through comparing the planning of state owned asset need in the form of existing Directorate General of State Assets state owned houses with Integrated Strategic Asset Management framework.

The result of the research shows that state owned asset needs planning in the form of state owned houses has not yet fitted with strategies as addressed in Integrated Strategic Asset Management, that is, in order be well integrated with organization strategic planning. Further, the improvement of gap analysis strategy, detailed assets management strategy, and assets risk identification strategy influencing services are proposed in order to fit state owned asset needs planning in the form of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses with organization srategic planning, that will accelerate the addition of the number of Directorate General of State Assets rsquo state owned houses which still fits with organization goals achievement."

"[ABSTRAKSebelum Lembaga Informasi Nasional digabungkan menjadi DepartemenKomunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun 2005, banyak pemakaiandan peminjaman barang milik negara (BMN) yang tidak tercatat dan tidakterawasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan banyak BMN ?terutama berupabarang bergerak? yang hilang. Hingga pada akhirnya Biro Keuangan membangunSistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Pengamanan Barang MilikNegara (SIMPP-BMN) pada tahun 2008, dengan tujuan dapat mengamankanBMN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namunkenyataannya, hingga kini sistem informasi ini tidak dapat digunakan atau gagaldiimplementasikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi agar kegagalanimplementasi sistem informasi tidak terulang lagi. Berdasarkan penelusuran lebihlanjut menggunakan Ishikawa Diagram ada tujuh akar masalah yang membuatsistem informasi ini tidak dapat digunakan. Dari tujuh akar masalah tersebutdiperoleh lima area proses dalam COBIT 5 yang dapat digunakan sebagai polasolusi. Tiga akar masalah di antaranya karena tidak adanya kebijakan internalmengenai SIMPP-BMN, tidak adanya mekanisme legal mengenai pengaksesandatabase SIMAK-BMN oleh SIMPP-BMN, dan perbedaan platform SIMPPBMNdengan lingkungan sistem di PDSI. Dari ketiga akar masalah tersebutdiperoleh pola solusi agar kegagalan implementasi sistem informasi tidak terulanglagi, yaitu diperlukan kebijakan internal tentang penggunaan sistem informasi diorganisasi, diperlukan koordinasi yang dapat diikuti dengan kerja sama di antarapihak-pihak terkait dan dapat diwujudkan ke dalam POS, dan diperlukandokumentasi resmi tentang kegiatan pengembangan sistem informasi.

---

ABSTRACTPrior to the unification of the Institute of National Information into Ministry ofInformation and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there weremany activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were notappropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finallydeveloped the Management Information System for State Property Control andSecurity (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministryof Information and Communication Technology. In fact, however, until now thisinformation system can not be used or failed to be implemented. Therefore, anevaluation is necessary to prevent implementation failure of the informationsystem in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram revealsthat there are seven root causes that make this information system useless. Fromthe seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can beused as solution approaches. Three of seven root causes include the absence ofinternal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access toSIMAK-BMN?s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN?splatform with the PDSI?s system environment. Based on these three rootcauses, the Ministry of Information and Communication Technology requires aninternal policy on use of information system in the organization, coordinationfollowed by collaboration among stakeholders, and official documentation ofdevelopment of information system to prevent implementation failure of theinformation system in the future., Prior to the unification of the Institute of National Information into Ministry ofInformation and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there weremany activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were notappropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finallydeveloped the Management Information System for State Property Control andSecurity (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministryof Information and Communication Technology. In fact, however, until now thisinformation system can not be used or failed to be implemented. Therefore, anevaluation is necessary to prevent implementation failure of the informationsystem in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram revealsthat there are seven root causes that make this information system useless. Fromthe seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can beused as solution approaches. Three of seven root causes include the absence ofinternal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access toSIMAK-BMN’s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN’splatform with the PDSI’s system environment. Based on these three rootcauses, the Ministry of Information and Communication Technology requires aninternal policy on use of information system in the organization, coordinationfollowed by collaboration among stakeholders, and official documentation ofdevelopment of information system to prevent implementation failure of theinformation system in the future.]"

"Pengelolaan BMN pada Kemenlu menurut BPK masih kurang tertib dan kurangnya pengendalian intern terhadap aset tetap. Dengan adanya penerapan SAKTI untuk mencatat aset tetap, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan SAKTI dalam mendukung tercapainya pengendalian intern pada pengelolaan BMN, serta mengusulkan solusi perbaikan terhadap kekurangan yang masih terjadi.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil studi dokumentasi, wawancara dan observasi, kemudian dievaluasi dengan menggunakan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa interkoneksi SIMKEU dengan SAKTI memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengendalian internal pada Pengelolaan BMN.

---

Management State Property at the Ministry of Foreign Affairs according to BPK is still less orderly and lack of internal control over fixed assets. With the application of SAKTI to record fixed assets, the purpose of this research is to find out the application of SAKTI in supporting the achievement of internal control in BMN management, and propose solutions to improve the shortcomings that still occur.

This research uses a case study method with a qualitative approach. The data processed are the results of documentation studies, interviews and observations, then evaluated using PP 60 of 2008 concerning SPIP. The research findings show that the interconnection of SIMKEU with SAKTI contributes to improving internal control in BMN Management."

"Penelitian ini membahas pengaruh kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan dan penggunaan sistem terhadap kepuasan pengguna, serta pengaruh penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Perguruan Tinggi Negeri, dengan menggunakan Model Update DeLone dan McLean (2003). SIMAK BMN merupakan sistem informasi untuk pelaksanaan penatausahaan aset pada satuan kerja Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan data primer yang diolah dari 101 responden pengguna petugas penatausahaan aset. Hasil penelitian ini secara umum konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh DeLone dan McLean (2003). Karena penerapan aplikasi SIMAK BMN sifatnya wajib, maka penelitian ini tidak menguji pengaruh variabel kualitas informasi, sistem dan layanan terhadap penggunaan sistem. Variabel kualitas informasi, kualitas sistem dan penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, namun kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Selain itu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna ditemukan berpengaruh terhadap manfaat bersih. Untuk mengoptimalkan kualitas layanan, selain melalui jalur formal dapat juga dilakukan juga melalui jalur informal seperti sharing grup antara petugas penatausahaan aset.

---

This study discusses the influence of information quality, system quality, service quality and the use toward user satisfaction, and the influence of use and user satisfaction toward net benefits in the implementation of Accounting Management Information Systems of State-Owned Assets (SIMAK-BMN) at State Universities, by using Model Update DeLone and McLean (2003). SIMAK BMN is an information system for the implementation of the administration of the assets at the working unit of the Central Government. This study uses primary data compiled from 101 respondents the asset administration officials.

The results of this study are generally consistent with research conducted by DeLone and McLean (2003). By reason of the application SIMAK BMN is mandatory, this research does not examine the effect variable of information quality, systems, and service toward system usage. The information quality, systems quality and the use influence the user satisfaction, however service quality does not influence the user satisfaction. Furthermore, use and user satisfaction was found influence to the net benefits. To optimize service quality, in addition through formal channels also can be held by informal channels such as sharing group between asset administration officials."