Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan studi implikasi hukum komitmen GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Jasa arsitektur merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan alih teknologi serta dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.Pada umumnya, jasa arsitektur sesuai dengan karakteristiknya, merupakan industri berbasis lokal yang sangat teregulasi. Karena itu komitmen liberalisasi perdagangan jasa dalam kerangka GATS suatu negara dapat mengurangi otonomi negara tersebut dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasionalnya. Dalam penelitian ini ketentuan-ketentuan GATS akan dianalisa untuk melihat dampak obligasi tersebut terhadap pengaturan jasa arsitektur transnasional dan otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional.Penelitian diawali dengan tinjauan umum tentang globalisasi jasa arsitektur. Kemajuan teknologi telah mengubah jasa arsitektur yang berbasis lokal menjadi suatu industri global. Namun, perdagangan transnasional jasa arsitektur dipenuhi oleh berbagai hambatan-hambatan domestik maupun eksternal. GATS merupakan perjanjian multilateral pertama untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut.Penelitian dilanjutkan dengan tinjauan umum GATS dan aplikasinya dalam perdagangan jasa arsitektur transnasional untuk mempelajari pengaruh GATS terhadap liberalisasi jasa arsitektur. Analisa ketentuan-ketentuan GATS dan komitmen-komitmen negara-negara berkaitan dengan jasa arsitektur menunjukkan peningkatan liberalisasi perdagangan transnasional jasa arsitektur. Namun, fleksibilitas GATS dalam hal pembatasan-pembatasan aplikasinya, pada akhirnya mengurangi tingkat liberalisasi tersebut.Hal yang sama ditemukan dalam pembahasan implikasi GATS terhadap otonomi pengaturan jasa arsitektur nasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan GATS berpontensi untuk mempengaruhi dan mengurangi otonomi Pemerintah dalam meregulasi sektor jasa arsitektur nasional. Tapi, berdasarkan komitmen GATS Indonesia saat ini, dampak obligasi GATS terhadap pengaturan jasa arsitektur nasional tersebut adalah minimal.Terakhir, sebagai pemikiran ke depan, harus diusahakan peningkatan kompetensi profesi arsitek maupun profesi hukum Indonesia, untuk dapat menghadapi dan mengambil manfaat sebaik-baiknya dari perundingan-perundingan lanjutan GATS yang bertujuan untuk mengadakan liberalisasi progresif di sektor jasa arsitektur."

"Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini WTO belum mengatur e-commerce, namun beberapa investor asing telah berinvestasi dalam industri e-commerce di Indonesia. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif.Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi jasa e-commerce di Indonesia, walaupun adanya persyaratan pendaftaran perusahan asing dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pembatasan kepemilikan modal asing dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.Saran untuk penelitian ini adalah apabila WTO akan mengatur e-commerce sebaiknya tetap menerapkan ketentuan yang berlaku dalam GATS dan menerapkan pengaturan e-commerce dari FTA negara-negara yang telah berkomitmen dalam sektor e-commerce. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.

---

The Focus of this thesis is about analysis of e-commerce base on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade on Services. At this time the WTO has not been set up e-commerce, but some foreign investors have invested in e-commerce industry in Indonesia. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research.

The results of this study indicate there has been a liberalization of services of e-commerce in Indonesia, although the requirements for registration of foreign companies in Act No. 7 of 2014 on Trade and the restrictions on foreign equity ownership in Presidential Regulation No. 44 Year 2016 concerning List of Closed and Opened Business Field with Requirement in the Field of Investment.

Suggestions for this research is that if the WTO will set up e-commerce should continue to implement the applicable provisions of GATS and implementing e-commerce arrangements of FTA countries that have been committed in the e-commerce sector. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS."

"Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kerjasama multilateral semakin tergantikan oleh kerjasama melalui forum regional dan kerjasama bilateral, tingkat ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap forum kerjasama multilateral seperti World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) karena dinilai tidak efektif dalam peningkatan isu liberalisasi perdagangan global. Indonesia telah menunjukkan sikap positif terhadap pengaturan perdagangan multilateral yang dibuktikan dengan keanggotaan Indonesia dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950 dan kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, maka dari itu setiap bijih harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang barulah dapat di ekspor. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan kecaman oleh Uni Eropa yang menilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam The General Agreement of Tariffs and Trade. Putusam Panel WTO terhadap sengketa nomor DS592 tersebut menyatakan Indonesia bersalah melanggar ketentuan dalam GATT. Ketentuan Pasal XI ayat 2 huruf a GATT 1994 tidak relevan lagi diterapkan dalam peradaban masyarakat internasional, mengingat ketika bijih nikel diproduksi maka cadangan nikel akan semakin berkurang.......Over time, the existence of multilateral cooperation is increasingly replaced by cooperation through regional forums and bilateral cooperation, the level of distrust is increasing towards multilateral cooperation forums such as the World Trade Organization and Asia Pacific Economic Cooperation because they are considered ineffective in increasing the issue of global trade liberalization. Indonesia has shown a positive attitude towards multilateral trade arrangements as evidenced by Indonesia's membership in GATT since February 24, 1950 and then ratified through Law Number 7 of 1994.The prohibition on the export of raw minerals applies to the sale of ore abroad without processing and/or refining in the country, therefore each ore must go through refining and processing to certain limits regulated in the law before it can be exported. The implementation of this policy has led to criticism by the European Union which views Indonesia's policy as violating a number of provisions in The General Agreement on Tariffs and Trade. The WTO Panel's decision on the dispute over the number DS592 stated that Indonesia was guilty of violating the provisions of the GATT. The provisions of Article XI paragraph 2 letter a GATT 1994 are no longer relevant to be applied in the civilization of the international community, bearing in mind that when nickel ore is produced, nickel reserves will decrease."

"General Agreement on Trade in Services (GATS) has made significant impact on telecommunication industry in Indonesia. It ended the monopoly of telecommunication services provided for decades by two of State Owned Enterprises (SOE), PT Telkom and PT Indosat. After the GATS agreement, anyone can be a telecommunication services provider in Indonesia. Furthermore, the GATS agreement also describe that the protection toward domestic provider must be ended and gradual liberation must be accomplish in certain reasonable period reflected to the schedule of commitments in WTO. Due to this condition, Indosat must anticipate by re-planning, repositioning and reform its core business and organization in order to survive and gain some advantage from this new telecommunication platform policy that strongly support free competition. And so, the purposes of this paper are to examine and describe the anticipation of Indosat toward the new telecommunication platform and the Indosat participation toward the obligation to provide universal services.By using the description method with qualitative approach and back up fundamentally by service trade theories and GATS General principles along with obligation in telecommunication industry sets by WTO, this research is to find out how far that Indosat used its potentiality such as human resources, infrastructures, financial power, and its clusters to deaf with the trade liberation drive by GATS and to gain some advantage from the four Mode of Supply.The anticipation of Indosat toward the impact of GATS is done by focusing in wireless telecommunication business and by convergent the telecommunication sector with multimedia sector particularly in the advanced of Internet technology. Furthermore, Indosat is also gain some fundamental benefit from Mode of Supply and from lndosat cooperation along with other subsidiary of STT Telemedia Group. While in the obligation to provide universal services, Indosat have a quite limited participation by providing telecommunication infrastructures in several Java regions and rely heavily on government initiative. Indosat also less satisfactory to community due to the case that it only heavily provide personal services through its wireless technology rather than providing services for community or group. The Indosat's wireless technology on communal based is not affordable because it's costly. Actually Indosat can and should participated more than what it has been done by developed a co-partnership with people to provide a win-win solution in expanding the universal service obligation and by built affordable services for community (communal based).A thorough and integrated understanding of telecommunication industry and services in Indonesia is very important due to benefit that society will gain from it. The telecommunication industry will open many new opportunities and create information society, which is a pra-requirement for advanced, and knowledge based society."

"Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari amerika serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem subscribe yang didistirbusikan secara digital atau online. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah General Agreement on Trade in Services (GATS), dimana Netflix termasuk lingkup instrumen internasional tersebut. Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara dan Schedule of Commitment (SoC) setiap anggota World Trade Organization (WTO) untuk memperlakukan setiap jasa yang masuk ke wilayah masing-masing negara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan sifat penelitian presktiptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode Cross Border Supply (Mode 1) dan diklasifikasi pada sektor Communication sub sektor Audiovisual Services berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. Dari sisi SoC Indonesia menyatakan bahwa sektor audiovisual service untuk mode 1 ialah Unbound, dimana dibolehkan mengatur  jasa yang termasuk mode 1 dan dapat mengecualikan ketentuan GATS. Kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang  Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) telah digunakan untuk mengatur jasa Netflix, salah satu substansi pasalnya mengatur untuk mendirikan badan usaha tetap (BUT) dapat dilaksanakan berdasarkan SoC Indonesia, namun implementatifnya kurang karena tidak mempunyai sanksi. Preskripsi untuk penelitian ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi dapat membuat Peraturan Menteri dengan substnasi pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS.......Netflix is a company originating from the United States that is engaged in television movie and serial rentals with a subscription system that is distributed digitally or online. At present international regulations covering services are the General Agreement on Trade in Services (GATS), where as GATS has regulate the Schedule of Specific Commitment (SoC) of each member of the World Trade Organization (WTO) to handle every service that enters the territory of each country in accordance with GATS principles. This study uses normative legal studies with the nature of prescriptive research and conceptual search. The results of this study indicate that Netflix Services are included in the Cross Border Supply (Mode 1) and classified in the Audiovisual Service sub-sector Communication sector based on the MTN.GNS/W/120 Classification. From the Indonesian SoC`s perspektif declaring audiovisual services for mode 1 is Unbound, where services that in scope mode 1 can exclude GATS provisions. The presence of Circular Letter of the Minister of Communication and Information No. 3 of 2016 concerning the provision of Over the Top Application and/or Content Services has been used to provide Netflix services, one of the substance of the article issued to obtain a permanent establishment (BUT) can be implented, but the implementation is lacking because it does not have sanctions. The prescription for this study is that the Ministry of Communication and Information can make a Ministerial Regulation with article subtitles such as taxation without having to make a BUT which should be in line with GATS provisions."

"Tesis ini membahas mengenai kesesuaian Renewable Energy Directive II yang dikeluarkan oleh Uni Eropa sebagai tindakan lingkungan sepihak terhadap komoditas minyak kelapa sawit Indonesia dengan ketentuan General Exception pada Pasal XX GATT. Minyak kelapa sawit adalah sumber minyak nabati yang paling efisien dibanding sumber-sumber minyak nabati lainnya, seperti rapeseed, bunga matahari, dan kedelai. Namun, terdapat isu lingkungan pada lahan yang digunakan untuk menanam kelapa sawit. Isu perdagangan dan lingkungan yang menjadi fokus penelitian adalah tindakan lingkungan sepihak yang membatasi perdagangan internasional unilateral environmental measure). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan fakta dan mengidentifikasi masalah hukum RED II dalam GATT. Penelitian dilaksanakan dengan membaca GATT sebagai sumber hukum utama. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa Renewable Energy Directive II merupakan tindakan lingkungan sepihak yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terhadap komoditas minyak kelapa sawit Indonesia. Hal ini karena Renewable Energy Directive II adalah tindakan yang memiliki motivasi atau dasar untuk melindungi lingkungan yang berdampak pada perdagangan komoditas CPO yang diadopsi tanpa adanya kesepakatan internasional. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa tindakan lingkungan sepihak Renewable Energy Directive II tidak dibenarkan dalam general exception Pasal XX GATT, karena tidak memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi yang tercantum dalam pembukaan pasal XX GATT atau dikenal dengan istilah chapeu. Dalam kasus dispute settlement body WTO yang digunakan dalam menganalisis chapeu, panel mengemukakan preferensinya terhadap pendekatan multilateral yang mengedepankan konsensus bersama. Melalui penelitian ini, disarankan bahwa masalah internasional seharusnya diselesaikan secara bersama dengan mengadakan konsultasi bagi pihak-pihak terkait. Indonesia diharapkan tetap mempertahankan posisinya sebagai penggugat dalam penyelesaiang sengketa WTO dengan Uni Eropa.  ......This thesis discusses the conformity of the Renewable Energy Directive II issued by the European Union as a unilateral environmental action against Indonesian palm oil commodities under the General Exception Article XX of the GATT. Palm oil is the most efficient source of vegetable oil compared to other vegetable oil sources, such as rapeseed, sunflower and soybean. However, there are environmental issues concerning the land used to grow oil palm. Trade and environmental issue that are the focus of this research is unilateral environmental measures that limit international trade (unilateral environmental measures). The research method used in this study is normative juridical approach. The research was conducted by gathering facts and identifying legal issues RED II in light of the GATT. The research was carried out by reading the GATT as the main source of law. The results of the study suggest that the Renewable Energy Directive II is a unilateral environmental action issued by the European Union against Indonesian palm oil commodities. This is because the Renewable Energy Directive II is an action that has a motivation or basis to protect the environment that has an impact on the CPO commodity trade which was adopted without an international agreement. Furthermore, this study found that the Renewable Energy Directive II's unilateral environmental action is not justified under the general exception of Article XX GATT, because it does not fulfill the conditions that must be met as stated in the opening of Article XX GATT or known as chapeau. In the case of the WTO as dispute settlement body analyzes chapeau, the panel expressed its preference for a multilateral approach that prioritizes consensus. Through this research, it is suggested that international problems should be solved jointly by holding consultations for related parties. Indonesia is expected to maintain its position as a plaintiff in the settlement of WTO disputes with the European Union."

"ABSTRAKTesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa Audio Visual (Televisi)berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan GeneralAgreement on Trade in Services. Pada saat ini Indonesia belum memilikikomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual (televisi), namun beberpainvestor asing telah berinvestasi di industri televisi nasional. Tesis inimenggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif. Hasilpenelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi di industri audio visual(televisi) di Indonesia, namun investor asing di sektor audio visual (televisi) tidakmelanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun2002 Tetang Penyiaran. Saran untuk penelitian ini adalah apabila Indonesia akanberkomitmen dengan GATS dalam sektor audio visual sebaiknya belajar darinegara-negara yang telah berkomitmen dengan GATS dalam sektor jasa televisi.Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenaikepemilikan modal asing di dalam SoC yang diterdapat dalam ketentuan GATS

---

Abstract The Focus of this thesis is about Analysis of Audio Visual Services (Television)based on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade inServices. At present Indonesia has not committed to the GATS in the audiovisualsector (television), but some foreign investors have invested in the nationaltelevision industry. This thesis uses a typology of normative legal analysisprescriptive research. These results indicate there has been a liberalization in theaudiovisual industry (television) in Indonesia, but foreign investors in the sectorsof audio-visual (television) does not violate the provisions contained on the ActNumber 32 Year 2002 about Broadcasting. Suggestions for this study is theGovernment of Indonesia should learn from countries that have been committedwith the GATS in the service sector television. Indonesian Government can makeborders for foreign investment on SoC in Provision of GATS"

"banking liberalization process has begun since retification of General Agreement on Trade in Services (GATS) Possibly access for foreign investor into Indonesia banking open through such ways as: establishing a new bank, purchasing of bank's share and erecting of bank's branch and representative. According to current regulation foreigners who want to open a new bank should not be in form of bank as formerly regulated, but it can be as individual and as foreign non-bank entity. No more restriction regarding foreign ownership of mayority bank's shareholder. Through Government Regulation No. 29 year of 1999 concerning of purchasing general bank's share and Bank of Indonesia regulation No.2/27/PBI/2000 regarding general bank have arranged that maximum foreign ownership over general bank is 99% of the capital paid by general bank. The foreign ownership of bank is not only open through stock market but also by direct purchasing of share. Foreign domination on national bank is now rampant through such ways as acquisition, merger and or consolidation. The question is what's the relevancy amongst banking consolidation policy, single presence policy and foreign domination on Indonesia national bank?"

"World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan internasional yang berdasarkan pada sistem liberalisme untuk mewujudkan perdagangan bebas. Organisasi yang terbentuk pada tahun 1994 ini adalah organisasi penerus General Agreement on Tariffs and Trade yang sebelumnya menjadi organisasi interim. Islam sebagai agama yang memiliki ajaran yang sempurna tidak luput dari ketentuan perdagangan.Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam hukum Islam meliputi prinsip Ilahiah, keadilan, kejujuran, kebebasan yang terbatas, antharadin, persamaan, dan halal dan bermanfaat. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO terdiri dari most-favoured nation treatment, national treatment, reciprocity, freer trade, fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Dengan meninjau prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO dari perspektif hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip hukum yang sesuai dan bertentangan, serta terdapat pula prinsip-prinsip hukum yang tidak diatur di dalam ketentuan WTO.Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang sesuai dengan ketentuan syari'ah adalah national treatment, freer tradef fair competition, special and differential treatment, dan transperancy. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran dalam ketentuan syari'ah. Prinsip-prinsip hukum perdagangan dalam ketentuan WTO yang bertentangan dengan ketentuan syari'ah adalah most-favoured nation treatment, reciprocity, dan freer trade. Prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, antharadin, dan kebebasan yang terbatas, prinsip-prinsip hukum perdagangan yang tidak diatur dalam ketentuan WTO adalah prinsip ilahiah, halal dan bermanfaat, dan antharadin."