Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor determinan kualitas LaporanKeuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) serta pengaruhnya terhadapmanfaat pelaporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu mixedmethod yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan Structural EquationModel dan analisis kualitatif dengan analisis tematik. Penelitian dilakukan padatahun 2015 dengan data sampel 108 responden dari KementerianNegara/Lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kapasitas SDM,Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan TeknologiInformasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas LKKL. Pengaruhrekonsiliasi data terhadap kualitas LKKL tidak terbukti. Sementara itu, kualitasLKKL berpengaruh signifikan positif terhadap manfaat LKKL

---

ABSTRACTThis research is aimed to analyze factors that affect quality of financial statementsof government agencies and its effects on benefits of financial reporting. Thisresearch uses mixed method that combines quantitative method and qualitativemethod. For quantitative method, the research uses Structural Equation Model andfor qualitative method, the research uses thematic analysis. The research isconducted in 2015 with 108 respondents sample data of goverment agencies.Results of this research show that capacity of HR, organizational commitment,internal control systems, information technology effecting significantly positiveon the quality of the financial statements of government agencies. Hypothesis ofdata reconciliation influences quality of financial statements of governmentagencies is not proven. Meanwhile, the quality of financial statements ofgovernment agencies effecting positively on the benefits of financial reporting"

"Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rilisnya aplikasi e-Bupot Unifikasi untuk wajib pajak intansi pemerintah yang mulai digunakan pada bulan September 2021. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya, aplikasi ini menggabungkan seluruh aplikasi SPT dalam satu aplikasi yang berbasis web dan real-time untuk tujuan pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi manfaat aplikasi e-Bupot Unifikasi oleh Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan pengaruhnya terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Peneliti melakukan analisis menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan Information Sysytem Success Model (ISSM) serta kepatuhan dari segi perspektif instrumental. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan statistik deskriptif dan analisis multivariat menggunakan aplikasi SmartPLS3. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner. Responden dalam penelitian ini sebanyak 51 Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang terdaftar pada KPP Pratama Kramat Jati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat bersih dari penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kedua persepsi tersebut dipengaruhi oleh atribut kualitas aplikasi pada model ISSM. Namun tidak semua atribut kualitas aplikasi mempengaruhi kedua persepsi tersebut. Selanjutnya, persepsi manfaat bersih berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan. Namun demikian, kepatuhan perpajakan dalam hal penyampaian SPT tepat waktu oleh Instansi Pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati tidak meningkat signifikan dengan rilisnya aplikasi e-Bupot Unifikasi. Perlu Adanya evaluasi penggunaan aplikasi oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk mengetahui penyebabnya sebagai bentuk pelayanan perpajakan yang optimal demi meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. ......This research was motivated by the release of the e-Bupot Unifikasi application for government agency taxpayers which began to be used in September 2021. Unlike the previous application, this application combines all SPT applications in one web-based and real-time application for the purpose of making withholding and tax reporting. This study aims to analyze the perceived benefits of the e-Bupot Unifikasi application by Government Agencies Taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati and its effect on compliance with tax obligations. Researchers conducted an analysis using the Technology Acceptance Model (TAM) and the Information System Success Model (ISSM) as well as compliance from an instrumental perspective. This study used a quantitative method with descriptive statistics and multivariate analysis using SmartPLS3 application. Data collected by questionnaire technique. Respondents in this study were 51 Government Agency Taxpayers registered at KPP Pratama Kramat Jati. The results showed that peceived usefullness and perceived ease of use had a significant positive effect on perceived net benefits from using the e-Bupot Unification application. Both perceptions are influenced by application quality attributes in the ISSM model. However, not all application quality attributes affect these two perceptions. In turn, perceived net benefits have a significant positive effect on Tax Obligation Compliance. However, tax compliance in terms of timely submission of SPT by respondent has not increased significantly with the release of the e-Bupot Unifikasi application. There is a need to evaluate the use of the application by KPP Pratama Jakarta Kramat Jati to find out the cause as an optimal form of tax service in order to increase voluntary taxpayer compliance"

"The first research question about the implementation of the interconnection network structure in the public service agencies in the field of information and documentation. Second question about the influence of the quality of the development stages of e-govt on the quality of the implementation of the interconnection network structure and the third about the other factors that affect the implementation of the interconnection network structure. Knowledge about Interconnection Network structure adopted in the institution where they work is divided into three categories Interconnection Network Structure, LAN; MAN; and WAN. But the more dominant LAN categorized adopted in Bengkulu and Jambi. In the province of Babel dominant Interconnection Network Structure category MAN. While the agency adopters of internet network structure and network without wires is not found none. E-government level most prominent Preparation at three study sites. Agencies already Utilization stage is not much and it exists in the provinces of Bengkulu and Babel. Relationships variable "quality development phases of e-govt" variable "quality of implementation of the interconnection network structure" significant at alpha 0.01, respectively. Sharing culture variables (.106 *); quality of human resources (-.343 **) and the quality of infrastructure (-.136 *) significantly affect the application of the categorical variable interconnection network structure. In the development of e-govt should immediately undertake efforts empowerment based on Presidential Decree No. 3/2003-regional apparatus to apparatus. For future similar research should be in the process need to enter the variables that interfere extranous relationship of independent variables with dependent variables.Penelitian pertama mempertanyakan soal penerapan struktur jaringan interkoneksi di lingkungan instansi pelayanan publik di bidang informasi dan dokumentasi. Kedua mempertanyakan pengaruh kualitas tahapan pembangunan e-govt terhadap kualitas penerapan struktur jaringan interkoneksi dan ketiga tentang adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan struktur jaringan interkoneksi. Pengetahuan responden tentang Struktur Jaringan Interkoneksi yang diadopsi di instansi tempat mereka bekerja terbagi menjadi tiga kategori Struktur Jaringan Interkoneksi, LAN; MAN; dan WAN. Namun berkategori LAN lebih dominan diadopsi di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Di Provinsi Babel yang dominan Struktur Jaringan Interkoneksi berkategori MAN. Sementara instansi pengadopsi struktur jaringan internet dan jaringan tanpa kabel tidak dijumpai satupun. E-Govt level Persiapan paling menonjol di tiga lokasi penelitian. Instansi yang sudah tahap Pemanfaatan tidak banyak dan ini eksis di Provinsi Bengkulu dan Babel. Hubungan variabel ?Kualitas tahapan pembangunan e-govt? dengan variabel ?kualitas penerapan struktur jaringan interkoneksi? significant pada alpha 0.01. Variabel-variabel Kultur Sharing (.106*); kualitas SDM (-.343**) dan kualitas Infrastruktur (-.136*) secara signifikan berpengaruh terhadap variabel kategori penerapan struktur jaringan interkoneksi. Dalam upaya pengembangan e-govt perlu segera melakukan upaya-upaya empowerment berbasiskan Inpres No. 3/2003 terhadap aparatur-aparatur daerah. Untuk riset sejenis ke depan hendaknya dalam prosesnya perlu memasukkan variabel-variabel extranous yang menggangu hubungan variabel independen dengan variabel independen."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan media baru yang memudahkan cara berkomunikasi. Dengan keberadaan internet, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Keberadaan media sosial juga kini menjadi pilihan dalam menyampaikan informasi. Tidak hanya bagi perusahaan swasta namun juga lembaga pemerintahan. Penggunaan media sosial kini juga dipilih oleh lembaga pemerintahan untuk berkomunikasi dengan publiknya. Penelitian ini mencoba meneliti mengenai pengaruh penggunaan media sosial di lembaga pemerintahan terhadap kepercayaan kepada lembaga pemerintah. media sosial yang diteliti adalah media sosial milik instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Media sosial yang diteliti adalah instagram, twitter, dan facebook dengan alamat @layananjakarta. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan bersifat eksplanatif dengan mengambil sampel adalah pengikut tiga media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dengan menggunakan online kuisioner untuk mendapatkan data dari para responden. Structural Equation Modeling SEM digunakan sebagai metode analisis data yang didapatkan dalam penelitian untuk menguji dan mengestimasi hubungan dengan integrasi analisis faktor dan analisis jalur. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan media sosial terhadap kepercayaan terhadap pemerintah daerah melalui beberapa faktor. Kepercayaan terhadap pemerintah daerah, terlebih dahulu diawali dengan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap instansi pemerintah adalah adanya transparansi dan interaktivitas dari media sosial. Transparansi dan interaktivitas komunikasi dialami oleh responden setelah menggunakan media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor kepuasan dari penggunaan media sosial, menurut hasil penelitian ini, ternyata tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan terhadap instansi. Hanya dua dari tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap instansi pemerintah yaitu transparansi dan iteraktivitas komunikasi yang menjadi faktor timbulnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

---

ABSTRACTWith the existence of the internet, information can spread very quickly. The existence of social media is also now an option in conveying information. Not only for private companies but also government agencies. The use of social media is now also chosen by government agencies to communicate with the public. This research tries to examine the influence of social media usage in government institution toward trust to government institution. Social media under study is the social media owned by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Social media investigated are Instagram, twitter, and Facebook with address layananjakarta. This research is a research with quantitative and explanative approach by taking sample is followers of three social media owned by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. This research was conducted in Jakarta by using online questionnaire to get data from the respondents. Structural Equation Modeling SEM is used as a method of data analysis obtained in research to test and estimate relationship with integration of factor analysis and path analysis. This study found that there is an influence of the use of social media to trust the local government through several factors. Belief in local government, first begins with the trust of government agencies. Factors that affect trust in government agencies are the transparency and interactivity of social media. Transparency and interactivity of communication experienced by respondents after using the social media owned by the Office of Investment and One Stop Integrated Services. Factor satisfaction from the use of social media, according to the results of this study, did not have a positive effect on trust in agencies. Only two of the three factors that affect the trust of government agencies are transparency and interactivity which becomes the factor of the emergence of confidence in government agencies that affect the confidence of local government. "

"Kementerian KLM merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan publik. Penerapan praktik manajemen risiko menjadi salah satu proses krusial yang harus dilakukan untuk meningkatkan tata kelola penyusunan dan penetapan kebijakan publik. Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan, praktik manajemen risiko pada Kementerian KLM masih belum efektif. Sehingga, dalam rangka menilai kesiapan Kementerian KLM dalam menerapkan praktik manajemen risiko dan untuk mengisi kesenjangan penelitian budaya risiko pada instansi pemerintahan, maka peneliti melakukan Evaluasi Budaya Risiko pada Kementerian KLM. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi budaya risiko pada Kementerian KLM—sebagai salah satu instansi pemerintah. Evaluasi budaya risiko dilakukan dengan pendekatan kerangka kerja aspek budaya risiko yang dikembangkan dalam IRM Risk Culture Aspects Model. Seluruh aspek budaya risiko dalam kerangka kerja digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data dan fakta yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan survei. Sehingga, penelitian terbatas pada perspektif dari pegawai, pimpinan unit kerja eselon I, dan auditor. Analisis difokuskan pada kriteria-kriteria yang dimiliki setiap aspek budaya risiko. Hasil evaluasi menunjukkan Kementerian KLM sudah memiliki budaya risiko dari segi esensi. Namun hal ini belum dibarengi dengan kesadaran untuk melakukan tata kelola manajemen risiko sesuai dengan peraturan. Budaya risiko yang sudah ada belum dilakukan secara sistematis dan sesuai kaidah tata kelola. Kompetensi risiko belum ditunjang dengan keahlian dan keterampilan manajemen risiko yang memadai. Keteladanan pimpinan menjadi kunci utama dalam membangun budaya risiko untuk mendukung praktik penerapan manajemen risiko yang efektif dan meningkatkan tata kelola instansi pemerintahan.......The KLM Ministry Office is a government agency responsible for coordinating, syncing, and managing public policies. The implementation of risk management practices is one of the crucial processes that must be carried out to improve the governance of public policy formulation and establishment. Based on initial observations, risk management practices at KLM Ministry Office are still lacking in effectiveness. Thus, to assess the readiness of KLM Ministry Office in performing risk management practices and to fill the gaps in risk culture research in government agencies, the researchers conducted a Risk Culture Evaluation at the KLM Ministry Office. This study aims to evaluate the risk culture at KLM Ministry Office—as a government agency. Evaluation of risk culture is carried out using the risk culture aspect framework approach developed in IRM Risk Culture Aspects Model. All aspects of risk culture in the framework are used in this study. The research was conducted by analyzing data and facts obtained through observation, documentation, interviews, and surveys. Thus, the research is limited to the perspectives of employees, head of echelon I work unit, and auditors. The analysis is focused on the criteria that each aspect of risk culture. The evaluation results indicate that KLM Ministry Office already has a risk culture from an essential point of view. However, this has not been supported and accommodated by awareness to carry out risk management in accordance with regulations. The existing risk culture has not been carried out systematically and according to governance principles. Risk knowledge has not been supported by adequate risk management skills and competence. Tone at the top is the main aspect to establish a mature risk culture to conduct effective risk management practices and to improve the practice of good governance in government agencies. However, research is still being carried out based on the perspectives of employees, work unit heads, and auditors."

"ABSTRAKKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mempunyai tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, pemasyarakatan, dan keimigrasian. Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) Kemenkumham, yaitu indeks integritas memiliki target nilai 3.3 dan indeks reformasi birokrasi memiliki target nilai 85. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenkumham tahun 2017 menyebutkan bahwa nilai indeks integritas adalah 3.14 dan nilai indeks reformasi birokrasi adalah 76.33, sehingga target IKU yang sudah ditetapkan tidak tercapai. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan Kemenkumham dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan dan rekomendasi apa yang perlu diberikan terhadap hasil analisis untuk meningkatkannilaipenyelenggaraanreformasibirokrasidiKemenkumham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan pada saat penyusunan kerangka teoretis dan penyusunan rekomendasi. Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan pendapat pegawai Kemenkumham dan melakukan pembobotan faktor dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Pembobotan dilakukan dengan menggunakan analitycal hierarchy process (AHP). Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesiapan Kemenkumham berada pada nilai 3.995 yang berarti Kemenkumham siap mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan sedikit peningkatan. Rekomendasi perbaikan diberikan kepada indikator dengan nilai kesiapan di bawah 4.2 atau indikator di bawah tingkat siap untuk mengimplementasikan manajeme n pengetahuan.

---

ABSTRACT

The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) has duties and functions in the fields of human rights, legislation, general law administration, intellectual property rights, correctional and immigration. The 2017 Kemenkumham government agency performance report (LAKIP) states that 2 (two) key performance indicators (IKU) of Kemenkumham, namely the integrity index has a target value of 3.3 and the bureaucratic reform index has a target value of 85. The results of 2017 Kemenkumham bureaucratic reform implementation mention that the integrity index value is 3.14 and the bureaucratic reform index value is 76.33, so the target IKU that has been set is not achieved. The study was conducted to determine the extent of Kemenkumham readiness in implementing knowledge management and what recommendations need to be given to the results of the analysis to increase the value of implementing bureaucratic reform at Kemenkumham. This study uses a combination research method that combines qualitative methods and quantitative methods. Qualitative methods are used when compiling theoretical frameworks and formulating recommendations. The quantitative method is used to collect the opinions of Kemenkumham employees and do factor weighting using a questionnaire as an instrument. Weighting is done using the analitycal hierarchy process (AHP). Based on the results of the analysis, the level of readiness of Kemenkumham is at the value of 3,995 which means that the Ministry of Law and Human Rights is ready to implement knowledge management with a slight increase. Improvement recommendations are given to indicators with readiness values below 4.2 or indicators below the level ready to implement knowledge management."