Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana KPPU mampu mencegah terjadinya peisekongkolan dalam tender. Hal ini penting mengingat KPPU merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengawasi praktek persaingan usaha di Indonesia Sebagai bentuk penawaran, seharusnya tender dilakukan secaia terbuka dan adil. Akan tetapi dalam kenyataannya praktek tender tersebut seringkali tidak fair, b;ilikan menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tentu akan merugikan orang banyak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara diskriptif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa di dalam praktek upaya KPPU untuk melakukan pencegahan terhadap praktek persekongkolan dalam tender belum dapat berjalan maksimal. Tidak dapatnya KPPU melaksanakan tugasnya dengan baik karena didasari oleh berbagai hambatan yang dihadapinya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan substantif, hambatan kelembagaan, hambatan prosedural dan hambatan budaya. Sebagai suaiu lembaga, keberhasilan KPPU juga harus didukung oleh sumber daya yang profesional dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Berkaitan dengan penegakan pasal 22 tidak dapat beijalan dengan maksimal kaiena mengalami hambatan. Ketentuan Pasal 22 pada dasarnya hanya mengatur persekongkolan yang diiakukan oleh pelaku usaha. Ketentuan tender dengan pemerintah dalam hal ini tidak diatur. Oleh karena itu penerapan sanksi kepada pemerintah sulit untuk diterapkan jika terbukti dalam pelaksanaan tender yang dilakukan terdapat persekongkolan.

Abstrak :
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa hasil putusan KPPU mengenai kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakang terjadinya kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan dalam proses tender Pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta tersebut. Dan Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU nomor 06/KPPU-L/2007 dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui proses penyelenggaraan tender yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui praktek persekongkolan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI. Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk yang tidak melakukan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal.

---

The Focus o f This stufy in the freshman student o f Faculty o f law at University o f Indonesia. Global expansion o f capital economic cultures is a major threat to the protection o f workes, especially in third world countries. A paper presented at the Ninth Commonwealth Law Conference notes that new international division o f labor has resulted in a breakdown of traditional socio-economic structures in the third world, in turn, has facilitated the emergence o f a vast reservoir o f cheap avaible labor and fragmentation o f industrial production. This trend has envable capitalist and the harrowing co n d itio n s under which workers in the sweat shops o f KPPU. The effects o f the bid rigging perspective are not, however, limited only to the most complicated risk, those which a consumer would be unable to determine alone.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang afkir dini induk ayam yang dilakukan dua belas pelaku usaha ayam ras pedaging. Melalui Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, KPPU menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha melakukan kartel ayam. Akan tetapi dalam bandingnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn Jkt.Brt menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 5 tahun 1999, begitupun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 yang menyatakan menguatkan putusan PN Jakarta barat. Putusan banding dan kasasi menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha tidak terbukti melakukan kartel karena tidak terpenuhinya unsur perjanjian, karena mereka melakukan afkir dini induk ayam dilakukan atas instruksi Kementerian Pertanian. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek perkara, yaitu kesepakatan tanggal 14 September 2015 merupakan perjanjian, karena adanya voting, serta sebelum dibuat kesepakatan ditanyakan terlebih dahulu apakah pelaku usaha setuju/tidak, serta diadakan perundingan mengenai persentase afkir dini induk ayam. Hal ini menunjukkan adanya penawaran dan penerimaan, sebagaimana merupakan unsur kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian. Selanjutnya, dalam perkara ini lebih tepat menggunakan state action doctrine, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (atau yang diberikan kewenangan) dari atau mewakili pemerintah akan dikecualikan dari ketentuan undang-undang persaingan. Akan tetapi, baik dalam putusan KPPU, PN Jakbar, dan Kasasi tidak menggunakan state action doctrine dalam putusannya maupun pertimbangannya.

---

This thesis discusses afkir dini Parent Stock agreement by twelve broiler businesses. Through KPPU Decision Number 02 / KPPU-I / 2016, KPPU stated that twelve business actors carried out chicken cartels. However, in its appeal, the Decision of the West Jakarta District Court Number 1 / Pdt.Sus-KPPU / 2017 / PN Jkt.Brt stated that twelve business actors were not proven to violate the provisions of article 11 of Law No. 5 of 1999, as well as in the Supreme Court Cassation Decision Number 444 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 which confirms the decision of the West Jakarta District Court. Appeals and cassation decisions state that twelve business actors have not been proven to have carried out a cartel because the agreement element was not fulfilled, because they carried out afkir dini parent stock based on the instructions of the Ministry of Agriculture. Based on above problems, this research using normative judicial method The results showed that the object of the case, namely the agreement dated September 14, 2015, was an agreement, because of voting, and before the agreement was made, it was asked first whether the business actor agreed / did not, and negotiations were held regarding the percentage of early hatchlings. This indicates the existence of an offer and acceptance, as an element of agreement and binding in an agreement. Furthermore, in this case it is more appropriate to use the state action doctrine, namely actions or actions taken by the government (or given authority) from or representing the government will be excluded from the provisions of the competition law. However, both in the decisions of the KPPU, West Jakarta District Court and Cassation the doctrine state action is not used in its decisions or considerations.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai afiliasi dalam persekongkolan tender, pada dasarnya UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pihak terafiliasi dalam persekongkolan tender, namun seringkali adanya pihak terafiliasi dalam suatu tender berpotensi terlaksananya persekongkolan tender. Walaupun dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas namun ada beberapa peraturan lainnya terkait dengan pelaksanaan tender yang melarang adanya pihak terafiliasi untuk mengikuti tender secara bersamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif artinya adalah penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Dalam menganalisa mengenai pihak terafiliasi dan bagaimana perilakunya maka penulis menggunakan putusan kppu tentang persekongkolan tender pada periode 2010-2015, dari kelima putusan tersebut akan dapat disimpulkan bagaimana pihak dan perilaku terafiliasi dalam persekongkolan tender dan bagaimana KPPU membuktikan adanya afiliasi dalam putusannya. Kepemilikan saham silang, jabatan rangkap, dan adanya hubungan kekerabatan merupakan kriteria pihak terafiliasi yang berhasil dibuktikan oleh KPPU sedangkan pembuatan dokumen penawaran secara bersamaan dan tukar menukar informasi sebelum proses tender dimulai menjadi kriteria perilaku terafiliasi. KPPU dalam membuktikan adanya afiliasi menggunakan Pedoman Pasal 22 yang dikeluarkan KPPU. Peranan Pemerintah dan KPPU sebagai lembaga penegak hukum diharapkan terus melakukan sosialiasi kepada para pelaku usaha dan panitia tender tentang adanya larangan perusahaan terafiliasi dalam mengikuti tender.

---

This thesis discusses about the affliates in bid rigging, basically Law No. 5 of 1999 did not explain further about the affiliated party in bid rigging, but often the existence of affiliated parties has potentially lead to bid rigging. Although in Act 5 of 1999 is not clearly regulated, but there are several other regulations related to the implementation of the tender which prohibits any affiliated parties to participate in the tender simultaneously. This research used normative juridical means the research refers to the legal norms contained in legislation and court decisions. In analyzing the behavior affiliated parties and how the writer uses the KPPU decision on bid rigging in the period 2010-2015, the decision from the five will be able to conclude how the parties and affiliated behaviors in bid rigging, and how the Commission proved the existence of an affiliate in its decision. Share ownership, double position, and the existence of kinship relations is the criteria of affiliated party that has been demonstrated by the Commission while at the same time offer document creation and exchange of information before the bidding process starts becoming affiliated behavioral criteria. The Commission in proving the existence of Article 22 affiliates using guidelines issued by the Commission. Governments and the Commission's role as law enforcement agencies are expected to continue to conduct socialization to businesses and tender committee about the prohibition of affiliated companies in the participate in tender.

Abstrak :
Penelitian ini berupaya untuk menganalisis prosedur pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU saat ini di Indonesia termasuk kelemahannya. Analisis dilanjutkan dengan melakukan perbandingan atas prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha di negara Amerika Serikat terkait FTC (Federal Trade Commission) dan di negara Jepang terkait JFTC (Japan Fair Trade Commission). Analisis dalam penelitian ini tujuan untuk dapat merumuskan prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha yang berkeadilan dalam pemeriksaan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data melalui tatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian, yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPPU dan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggambarkan data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi secara langsung di beberapa tempat penelitian, wawancara terhadap narasumber, serta studi kasus yang terkait upaya keberatan atas putusan KPPU. UU No. 5 Tahun 1999 hanya memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan KPPU untuk mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri sementara ketentuan teknisnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai ketidakjelasan terkait prosedur penyelesaian upaya keberatan, seperti misalnya terkait kedudukan dan tata cara pemeriksaan maupun pembuktian yang dilakukan Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga pada akhirnya juga dianggap masih belum dapat memberikan putusan yang berkeadilan sehingga pihak yang kalah menempuh upaya hukum lainnya. Sementara baik FTC maupun JFTC saat ini lebih mengedepankan penyelesaian secara damai. Putusan Pengadilan Negeri yang belum dianggap berkeadilan ini juga berkaitan erat dengan landasan hukum, sistem pemeriksaan dan kewenangan yang dilakukan KPPU sebelum menerbitkan Putusan KPPU. Karenanya upaya perumusan prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha yang berkeadilan tidak dapat terpaku pada aturan pelaksanaan seperti Perma saja, melainkan juga meliputi landasan hukum, sistem pemeriksaan dan pembuktian serta kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dan personilnya ......This study seeks to analyze a procedure that tests to prove its error. The current KPPU in Indonesia includes its weaknesses. Analysis by comparing the comparison of business dispute resolution solutions in the United States related to the FTC (Federal Trade Commission) and in Japan related to the JFTC (Japan Fair Trade Commission). The analysis in this research is to determine a solution for dispute resolution, fair business competition in a legal examination based on the KPPU's decision. The research method is qualitative in nature by collecting data through face-to-face and can be measured by people at the research site, namely the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, KPPU and the Supreme Court. This research uses a descriptive analytical approach by describing the data collected through literature studies, direct observation at several research sites, interviews with informants, and related case studies based on KPPU's research. UU no. 5 of 1999 only provides an opportunity for parties who are dissatisfied with the KPPU's decision to submit an application for approval to the District Court while the technical provisions are regulated through a Supreme Court Regulation (Perma). However, in practice, there are still various uncertainties related to the procedures for resolving the solutions being considered, such as related to and procedures for examination or evidence conducted by a crisis District Court, so that in the end they are still unable to provide a fair decision so that the party who loses the legal remedies other. Meanwhile, both the FTC and the JFTC are currently prioritizing peaceful settlement. The decision of the District Court that is not yet mature with justice is also closely related to the legal basis, examination system and the powers that are carried out by KPPU before issuing the KPPU's decision. Therefore, efforts to formulate a fair business competition dispute settlement cannot be fixed on implementing regulations such as Perma alone, but also include the legal basis, examination and evidence system as well as the authority possessed by KPPU and its personnel. Keywords: KPPU's decision, objection, fair procedure

Abstrak :
Penulisan ini dilatarbelakangi dengan begitu banyaknya peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang persaingan usaha termasuk di dalamnya terkait dengan Monopoli. Hingga pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU ini menimbulkan pertanyaan pertama, bagaimana konsistensi putusan- putusan KPPU terhadap praktek monopoli. Kedua, metode apa yang diterapkan dalam pembuktian penyalahgunaan praktek monopoli dan ketiga, bagaimana penerapan pasal mengenai monopoli pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap pnyalahgunaan praktek monopoli. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan memutus perkara tersebut. Adapun data sekunder yang digunakan terbagi menjadi 2(dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang meliputi produk lembaga legislatif, dalam tulisan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan putusan KPPU sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi artikel, tulisan ilmiah atau majalah hukum. Dari metode yang digunakan dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya ketidakonsistenan majelis komisi dalam merumuskan pengertian pelaku usaha, penguasaan alas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, ditemukan juga adanya penerapan putusan tanpa pemeriksaan pasar dan pemeriksan terhadap hambatan persaingan. Namun demikian dapat dikatakan bahwa penerapan monopoli berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU sudah cukup konsisten, namun terkadang tidak sejalan dengan putusan pengadilan. ......Because a lot of regulation in antitrust include monopoly. At least, in 1999 there are Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), whereas the absent inviles some question, flrst, consistency of KPPU decision consider in monopoly. Second, the method that applicalion to prove abuse of monopoly and third, application of monopoly rule that use for abuse of monopoly. To answer the questions, yuridis- normtive method is used. Yuridis-normative method refers frorn both normalive law in regulation and decision that made by legal institution. This reset use primary data from legislative institution such as Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 and KPPU decision, while secondary data such as article, journal. From the method that use, knowing that there are inconsistency in KPPU decision such as eriteria of from pelaku usaha, penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Next, there is no investigation in market and behavior in antitrust of KPPU decision. Finally, among KPPU decisions are consisten, but belween KPPU decisions and court decisions are not consisten.

Abstrak :
Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi terhadap tuntutan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga independen yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kajian ini bertujuan melakukan analisis terhadap fungsi dan kedudukan KPPU dalam upaya penegakan UU tersebut. Hasil analisis menyimpulkan bahwa (1) KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen dan dapat dikategorikan sebagai organisasi "Quangos" (quasi autonomous non government organization) (2) KPPU menjalankan g=fungsi ganda (dual function) yakni fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif (3) sinergi dan kerjsama antara KPPU dengan berbagai instansi terkait terutama instansi instansi yang menjalankan yudikatif belum berjalan dengan harmonis, dan (4) KPPU telah berupaya menegakkan filosofi pengaturan persaingan usaha yang sehat di Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (social wellfare).

Abstrak :
Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan mampu untuk memberantas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak terjadi praktik usaha yang tidak sehat dikarenakan ada banyaknya persaingan yang semakin kompleks serta tuntutan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dari kegiatan usahanya, salah satunya berkaitan dengan kegiatan persekongkolan tender yang dilakukan dalam pengadaan barang maupun jasa. Salah satu putusan KPPU yang berkaitan dengan persekongkolah tender dalam tulisan ini adalah putusan KPPU nomor 05/KPPU-L/2018. Adapun persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian dilengkapi melalui diterbitkannya Pedoman Pasal 22 oleh KPPU. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, yang mana seluruh penelitian hingga penulisan dilakukan secara kepustakaan dengan menekankan pada kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam Putusan a quo dan menganalisis akibat hukum terkait dengan putusan a quo. Selain itu, artikel ini membahas mengenai pemenuhan rumusan unsur-unsur dalam praktik persekongkolan tender pada perkara a quo, beserta dampak dan implementasinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dimana pertimbangan Majelis dalam perkara a quo terkait dengan persekongkolan horizontal sudah benar. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah dimana Majelis tidak memutus pihak Terlapor dalam perkara a quo yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam. Selain itu, pendapat berbeda dalam putusan yang menyatakan bahwa Pokja bertindak terlalu pasif adalah dapat dibenarkan, karena Pokja seharusnya bersifat aktif sebagai penyaring agar indikasi persaingan tidak sehat tidak terjadi. ......Law Number 5 of 1999 is expected to eradicate monopolistic practices and unfair business competition. Unfortunately, until now there are still many unhealthy business practices due to increasingly complex competition and demands to obtain the maximum possible profit from business activities, one of which is related to bid rigging activities carried out in the procurement of goods and services. One of the KPPU decisions relating to tender rigging in this article is KPPU decision number 05/KPPU-L/2018. Tender rigging is specifically regulated in Article 22 of Law Number 5 of 1999 which was then supplemented through the publication of Article 22 Guidelines by the KPPU. In writing this article, a normative juridical research method was used, in which all research and writing were carried out in the literature, emphasizing applicable legal rules and norms. This article aims to analyze the application of law in the verdict and analyze the legal consequences related to such verdict. Apart from that, this article discusses the fulfillment of the formulation of elements in the practice of bid rigging in such case, along with its impact and implementation. The conclusion that can be drawn from this research is that the Tribunal's considerations in such case related to horizontal conspiracy are correct. However, what needs to be underlined is that the Tribunal did not decide that the Reported Party in such case was proven to have violated the provisions of Law Number 5 of 1999 to be blacklisted. Apart from that, the different opinion in the decision which states that the Working Group acted too passively is justified, because the Working Group should be active as a filter so that indications of unfair competition do not occur.