Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Hani rsquo; AnnadorohProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Pelaksananan Penyusunan DokumenPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diKota Depok Tahun 2017Pembimbing : Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas, MPHPerencanaan tenaga kesehatan disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaantenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan serta upayakesehatan. Tahun 2015 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan MenteriKesehatan nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan PerencanaanKebutuhan SDM Kesehatan. Tahun 2016, kota Depok telah melaksanakanpenyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkanPermenkes 33 Tahun 2015 tersebut, akan tetapi hasilnya belum dapat dijadikanpertimbangan dalam pengangkatan pegawai. Untuk itu peneliti melakukan analisispelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Kota Depokuntuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan penyusunandokumen tersebut di tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview. Triangulasi sumberdilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informandengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studiliteratur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok tahun 2017 belum sesuaidengan tahapan yang terdapat dalam permenkes 33 tahun 2015 sehingga outputbelum menggambarkan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depoksecara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh kesemua tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMKesehatan di kota Depok tahun 2017 dan perlu ditingkatkan, khususnyakomunikasi ke pemangku kebijakan tingkat kota untuk mendapakan dukungandan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, komunikasi kepada pelaksana dilapangan, serta komunikasi horisontal ke lintas sektor. Demikian juga faktorsumber daya khususnya kualitas dan kuantitas SDM dan dana, serta faktordisposisi khususnya komitmen dan insentif masih perlu ditingkatkan. FaktorStruktur Birokrasi perlu melibatkan sektor terkait, perlu adanya kejelasan tugassebagai perencana SDM Kesehatan pada individu yang ditunjuk, serta perluadanya SOP pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMKesehatan yang singkat dan jelas.Kata kunci:Perencanaan; SDM Kesehatan; Permenkes 33/2015; Kota Depok

---

ABSTRACT
Name Hani rsquo AnnadorohStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analisis Pelaksananan Penyusunan DokumenPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diKota Depok Tahun 2017Mentor Lecturer Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas, MPHHealth workforce planning is organized in stages based on the availability ofhealth workforce and the needs for development implementation as well as healthefforts. In 2015 Ministry of Health issued Regulation of Minister of Healthnumber 33 of 2015 on Guidelines for Preparation of Human Resource for Health HRH Needs Planning. In 2016, Depok has implemented the preparation ofhuman resource of health needs planning documents based on Regulation ofMinister of Health number 33 of 2015, but the results cannot be taken intoconsideration for recruitment. Therefore, the researcher conducted an analysis ofthe implementation of the preparation of HRH planning documents in Depok toobtain in depth information about how the implementation of the preparation ofthe document in 2017. This research is a qualitative research with data collectiontechniques in the form of in depth interview. Triangulation of sources wasperformed by comparing the data obtained from one informant to anotherinformant. The study of the documents produced, as well as the literature studywere used as the comparison to the information obtained. The result of theresearch indicates that the preparation of human resource of health needs planningdocuments of Depok in 2017 was not in accordance with the stages contained inRegulation of Minister of Health number 33 of 2015, so that the output has notdepicted the human resource for health needs planning of Depok as a whole.Communication is an influencing factor to all stages of the implementation ofpreparation of HRH Needs planning document in Depok in 2017. It needs to beimproved, especially for the communication to city level stakeholders to getsupport and common commitment in the implementation of the activity ofpreparation of HRH needs planning document, as well as communication to thefield executors, and horizontal to cross sector communication. In addition, thefactors of resources, particularly on the quality and quantity of human resourcesand funds, as well as disposition factors, especially the commitment andincentives should be improved. Bureaucratic Structure factors should involve therelated sectors and it requires tasks clarity for HRH planner on the appointedindividual. Moreover, SOPs of implementation of the preparation human resourcefor health needs planning document should be brief and clear.Key words Planning Human Resources for Health Regulation of Minister ofHealth number 33 of 2015 Depok

Abstrak :
Saos tomat adalah penyedap makanan dan banyak dinikmati dipasaran dan penjual makanan keliling dengan warna yang bervariasi yaitu rnerah, rnerah jingga dan merah tua/violet. Telah dilakukan penelitian terhadap zat wa.rna yang di tarnba.hkan dalarn 22 jenis saos tomat yang beredar dise kitar Jakarta (16 jenis tidak terdaftar dan 6 jenis terdaftar), menggunakan rnetode khromatografi kertas dengan 3 pelarut dan reaksi warna. Hasil dari penelitian ditemukan zat warna Carmoisin dan warna jingga pada 17 jenis saos tomat yang tidak terdaf tar, zat warna mi tidak diizinkan untuk makanan berdasarkan Permenkes Lo.235 tahun 1979. Zat warna Ponceau 4R, Arnaran dan Sunset Yellow FCF rnrupakan zat warna berizin, diteniukan dalarn 4 merek saos tomat dan satu jenis saos tomat tidak ditemukan adanya penarnbahan zat warna.

Abstrak :
Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI atau Ruang ASI merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif yang cenderung menurun. Tata cara penyediaan Ruang ASI diatur dengan Permenkes No 15 tahun 2013 yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Permenkes No 15 tahun 2013 mengharuskan semua tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan Ruang ASI sesuai standar atau menurut kemampuan. Saat ini, satu tahun berjalan Permenkes tersebut masih banyak tempat kerja dan tempat sarana umum belum menyediakan Ruang ASI, Hal ini menunjukkan implementasi Permenkes belum berjalan baik. Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi proses-proses kebijakan sebelumnya, yaitu agenda setting, formulasi dan adopsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis agenda setting, formulasi, adopsi dan implementasi Permenkes tentang Tata cara Penyediaan fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI dari sisi konteks, aktor dan content kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan Permenkes diinisiasi Pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Isi Permenkes ditinjau dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih perlu perbaikan. Implementasi Permenkes belum bisa diukur secara kuantitatif, tetapi bisa dilihat, tidak semua tempat kerja dan tempat sarana umum telah menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI. ...... The provision of special facilities for breastfeeding and/ or breastmilk pumping is one of some efforts made to increase the declining number of exclusive breastfeeding coverage. Procedures for providing breastfeeding rooms are regulated by Permenkes (Ministerial Regulation) No. 15 of 2013, an amendment to Peraturan Pemerintah (Government Regulation) No. 3 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding. Permenkes No. 15 of 2013 requires every work place and public place to provide breastfeeding rooms according to proper standards or as good as the management?s capacity. Nonetheless, at the moment, one year after the bill was passed, many work and public places have not provided breastfeeding rooms. This indicates that the implementation of the regulation has not been well achieved. The implementation of such policy is influenced by the preceding policies, namely: agenda settings, formulation, and adoption. This study aims at analyzing these agenda settings, formulation, adoption, as well as the implementation of this Permenkes concerning the procedures for providing breastfeeding facilities and/ or breast milk pumping through its context, policy actors, and content. Results show that the government has initiated Permenkes together with several other parties. The formulation process was in accordance with the health legislation procedures. The content of Permenkes reviewed by Undang-Undang (Act) No. 5 of 2011 concerning Legislation Procedures, needs revision. The implementation of Permenkes is quantitatively immeasurable, however, the fact that not all work places and public places provide breastfeeding facilities is identifiable.

Abstrak :
Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK. ......Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perancangan dan manufaktur dari sistem penggerak yang diaplikasikan kepada vertical lifting platform pada tangga untuk menyandang disabilitas dan juga lansia. Penelitian ini diawali dengan pemilihan mekanisme penggerak, jenis dan spesifikasi motor yang digunakan, jenis dan spesifikasi baterai yang digunakan, serta spesifikasi dan jalur rangkaian kelistrikan yang akan digunakan. Penelitian pada vertical lifting platform ini mengacu kepada standar ISO 9386-1:2000 tentang Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules forsafety, dimensions and functional operation, ISO 14122-3:2016 tentang Stairs, Stepladders and Guard-rails dan Peraturan Kementrian Kesehatan (Permenkes) Nomor 40 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. Hasil dari penelitian ini adalah vertical lifting platform rancangan penulis menggunakan motor DC dengan spesifikasi 12 Volt, 109 Watt, 13,36 Nm. Untuk sumber daya yang digunakan didapat baterai aki dengan spesifikasi 12,4 Volt, 5 A, 5 Ah. ......This thesis discusses the design and manufacture of propulsion system for vertical lifting platforms on stairs for people with diasabilities and the elderly. This research begins with selecting the type of moving mechanism used, the type and specification of the motor used, the type and specification of the battery used, as well as the specifications and path of the electrical circuit to be used. This research on vertical lifting platforms uses the ISO 9386-1:2000 standard concerning Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility – Rules forsafety, dimensions and functional operation, ISO 14122-3:2016 tentang Stairs, Stepladders and Guard-rails and Regulations Ministry of Health (Permenkes) Number 40 of 2022 concerning Technical Requirements for Hospital Buildings, Infrastructure and Health Equipment. The results of this study are the vertical lifting platform designed by the author using a DC motor with specifications of 12 Volt, 109 Watt, 13,36 Nm. For the power source used, an accumulator battery is obtained with specifications of 12,4 Volt, 5 A, 5 Ah.

Abstrak :
Salah satu indikator keberhasilan rumah sakit adalah ketersediaan SDM yang bermutu dari segi kuantitas dan kualitas. Salah satu metode perencanaan kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja adalah Pedoman dalam Permenkes No. 53 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja dan kebutuhan tenaga di Instalasi Farmasi Rawat Jalan RS Kanker Dharmais tahun 2013. Hasil perhitungan kebutuhan tenaga didapatkan Instalasi Farmasi Rawat Jalan masih mengalami kekurangan tenaga apoteker sebanyak 2 orang dan asisten apoteker sebanyak 1 orang. Hasil penelitian menyarankan bahwa RS Kanker Dharmais meningkatkan sistem informasi, penambahan atau mutasi tenaga, meningkatkan kerjasama dengan dokter. ......One of success indicator in effective and efficient hospital is availability of human resources in terms of quantity and quality. Therefore, human resources need should be well planned. One of human resources planning method based on workload is based on Permenkes No.53 2012. This study aimed to determine amount of personnel needs in Pharmacy Department in 2013. Based on calculation, addition of three pharmacists and one assistant pharmacist are needed. Based on research results, the researcher suggests that pharmacy department should improve information systems, addition of pharmacist and assistant pharmacist, centralized outpatient services in one place, enhancing cooperation with physicians.

Abstrak :
Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, seluruh tenaga kefarmasian di apotek harus menjalankannya sesuai dengan standar pelayanan. Pelayanan kefarmasian dapat berupa pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil pengobatan yang baik dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan semua kegiatan pengelolaan apotek serta melakukan praktek pelayanan kefarmasian selama PKPA yang harus disesuaikan dengan standar dan pedoman yang sudah ditentukan berdasarkan pada perbandingan kesesuaian semua kegiatan yang telah dilakukan selama PKPA. Pelaksanaan perbandingan kesesuaian dilakukan berdasarkan studi literatur pada SOP KFA dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016. Hasil perbandingan kesesuaian yang sudah dilakukan mencakup kegiatan PKPA yang dilakukan selama 1 bulan di apotek KFA 382 kota Depok, menunjukan bahwa pengelolaan dan praktek pelayanan kefarmasian di apotek KFA 382 kota Depok sudah berjalan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditentukan pada SOP Kimia Farma dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016. ...... A pharmacy is one of the pharmaceutical service facilities where pharmaceutical practice is carried out by pharmacists. In carrying out pharmaceutical work, all pharmaceutical staff in pharmacies must carry out it in accordance with service standards. Pharmaceutical services can take the form of direct and responsible services to patients related to pharmaceutical preparations with the aim of achieving good treatment results and improving the patient's quality of life. Pharmaceutical service standards in pharmacies include management standards for pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials, as well as clinical pharmacy services. This research aims to obtain an overview and understanding regarding all pharmacy management activities as well as carrying out pharmaceutical service practices during PKPA which must be adjusted to standards and guidelines that have been determined based on a comparison of the suitability of all activities that have been carried out during PKPA. The conformity comparison was carried out based on a literature study of the KFA SOP and Minister of Health Regulation No. 72 of 2016. The results of the conformity comparison that has been carried out include PKPA activities carried out for 1 month at the KFA 382 pharmacy in Depok city, showing that the management and practice of pharmaceutical services at the KFA 382 pharmacy in Depok city has been running in accordance with the standards and guidelines specified in the SOP Kimia Farma and Minister of Health Regulation No. 72 of 2016.

Abstrak :
Perkembangan teknologi komunikasi di masa sekarang telah berkembang sangat pesat, dampak positif dari hal tersebut yaitu memudahkan seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Digitalisasi yang terjadi dalam bidang kesehatan disebut dengan Digital Health, salah satunya telefarmasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menelaah pelaksanaan serta peran apoteker dalam pelaksanaan telefarmasi di Apotek Kimia Farma No. 364, Cilandak KKO. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dilakukan pengambilan data yang bersumber dari Aplikasi Kimia Farma Mobile dan WhatsApp Apotek Kimia Farma No. 364, Cilandak KKO dan didukung oleh studi literatur. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Kimia Farma Mobile dan WhatsApp Apotek Kimia Farma yaitu berupa informasi ketersediaan obat, pelayanan resep elektronik, pelayanan swamedikasi, pengantaran obat, dan konsultasi dengan apoteker. Pelayanan telefarmasi yang dilakukan di Apotek Kimia Farma No. 364, Cilandak KKO sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021. ...... The development of communication technology nowadays has progressed rapidly, with one of its positive impacts being the facilitation of activities for the entire community. The digitalization in the field of health is referred to as Digital Health, one aspect of which is telepharmacy. This research aims to examine the implementation and the role of pharmacists in telepharmacy at Kimia Farma Pharmacy No. 364, Cilandak KKO. The method used in this research is qualitative descriptive, with data collection sourced from the Kimia Farma Mobile Application and WhatsApp of Kimia Farma Pharmacy No. 364, Cilandak KKO, supported by literature studies. The research results obtained based on data from the Kimia Farma Mobile Application and WhatsApp of Kimia Farma Pharmacy include information on drug availability, electronic prescription services, self-medication services, drug delivery, and consultation with pharmacists. The telepharmacy services provided at Kimia Farma Pharmacy No. 364, Cilandak KKO are in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP) referring to the Decision of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/4829/2021.

Abstrak :
HAIs, masih menjadi penyebab signifikan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien rawat inap, penyebab pasien dirawat di rumah sakit berkepanjangan, ketidaknyamanan bagi pasien, dan menjadi beban ekonomi pada perawatan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. RS X Kota Sukabumi juga diketahui sudah memiliki SK mengenai pembentukan komite dan tim PPI untuk mengatasi infeksi terkait pelayanan kesehatan yakni SK Direktur RS X Nomor 85 Tahun 2014 dan SK Direktur RS XNomor 58 Tahun 2015. Namun, SK tersebut masih mengikuti peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2007, dan belum berdasarkan peraturan yang terbaru. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - analitik dengan desain studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan WM, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan di RS X Kota Sukabumidan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yakni bulan April sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Tahapan perencanaan dan evaluasi surveilans yang dilakukan oleh Tim PPI RS X Kota Sukabumi masih belum sesuai dengan Permenkesnomor 27 tahun 2017, selain itu masih ada juga tahapan pengumpulan data, analisis,interpretasi, dan pelaporan surveilans yang belum sesuai dengan tahapan yang ada pada Permenkes nomor 27 tahun 2017. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi masih kurang baik. ...... HAIs is still being a significant cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients, prolonged hospitalization, discomfort for patients, and aneconomic burden on health care. Therefore, the Minister of Health has issued The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. X Hospital in Sukabumi City isalso known for having a decree regarding the formation of committees and teams ofinfection prevention and control to overcome health care related infections, Director sdecree of X Hospital Number 85 of 2014 and Director s decree of X Hospital Number58 Year 2015. However, the decree still follows Ministerial Decree of Health Number 270 of 2007 and the Ministerial Decree of Health Number 382 of 2007 regulationsinstead of following the updated ones. The purpose of this research is to know ifimplementation analysis of health care related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City can beused properly. This study is a descriptive analytic case study and using qualitativeapproach such as in depth interview, document review, and observation. It was conducted at Public Health Office in Sukabumi City and X Hospital of Sukabumi Cityfor 3 months, from April until June 2018. Result shows that Stages of planning andevaluation of surveillance conducted by the Infection Prevention and Control Team, X Hospital, Sukabumi City, didn't match with The Ministerial Regulation of Healthnumber 27 of 2017. Furthermore, there are stages of data collection, analysis, interpretation and reporting of surveillance that didn 39 t correspond with the stages of The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. Communications, resources, disposition, and bureaucracy structure of the readiness of implementation analysis of healthcare related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City is still inadequate.

Abstrak :
Perlindungan atas rahasia medis pasien merupakan salah satu hak pokok pasien dalam pelayanan medis yang wajib dipatuhi oleh setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak atas rahasia medis merupakan bagian dari hak privasi pasien sebagai manusia yang tidak dapat dilanggar dan wajib dipenuhi. Dalam berlangsungnya pelayanan medis, pasien tidak selalu merasa puas dengan proses yang berlangsung. Saat pasien merasa ada haknya yang dilanggar, salah satu cara pasien meminta pertanggungjawaban tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan adalah dengan menuntut rumah sakit dan menyampaikan tuntutannya melalui media massa. Saat menyampaikan tuntutan, pasien turut pula ditanggapi oleh pihak lain di media massa sehingga dapat menyebabkan terbukanya rahasia medis pasien. Penelitian ini akan membahas implikasi hukum yang timbul saat situasi tersebut terjadi serta pengaruhnya terhadap tanggung jawab dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Dengan mengacu kepada latar belakang tersebut, metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dimana penulis akan mengumpulkan data kemudian memaparkan hasil yang diperoleh secara deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam menjaga rahasia medis. Namun dalam beberapa pengecualian, dokter dan rumah sakit diperkenankan untuk membuka rahasia medis pasien. Salah satu bentuk pengecualian yang dimaksud adalah saat pasien telah mempublikasikan sengketa medis yang dialaminya di media massa. Respons yang ditunjukkan tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengungkapkan rahasia medis pasien dalam hal ini disebut hak jawab. ......The protection of medical confidentiality of patients is one of the fundamental rights of patients in medical services that must be obeyed by every health care personnel and health care facilities. The right to medical confidentiality is part of the patient’s right to privacy as a human being that cannot be violated and must be fulfilled. In the course of medical services, patients are not always satisfied with the process. When patients feel that their rights have been violated, one of the ways for patients to hold health workers and health care facilities accountable is to sue the hospital and talks about their lawsuit through the mass media. While talking about the lawsuits, patients are also responded to by other parties in the mass media so that it can lead to the disclosure of the patient's medical secrecy. This research will discuss the legal implications that arise when the situation occurs as well as their impacts on the responsibilities of doctors and healthcare facilities. The discussion was conducted by analyzing the Decision No. 130/Pdt.G/2016/Pn.Tng. Referring to this background, the research method in this writing uses juridical-normative research methods, i.e. research that emphasizes the use of legal norms in writing and is supported by the results of interviews with informants. The type of research used is descriptive in which the authors will collect data and then describe the results obtained descriptively. The results obtained from this research are that healthcare workers and health care facilities are responsible for keeping medical secrecy. However, with some exceptions, doctors and hospitals are allowed to open patient medical secrecy. One of the form of exceptions is when the patient has published a medical dispute he has experienced in the mass media. The response shown by health care personnel and/or health care facilities by revealing the medical secrecy of the patient in this case is called the right to reply.