Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Analisis keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-176/PJ/2000 (Studi kasus PT. Pelni Tahun 2000)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

S10064

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2003-2006

Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009

347.035 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhamad Ilham, author

Upah minimum analisa atas surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri nomor 16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1?M-IND/10/2008 dan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25460

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Ridwan Ashari, author

Kedudukan keputusan dalam hal urusan agama terhadap kewenangan yang dimiliki : studi kasus keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur = Decision standing in terms of religious affairs against authority possessed : case study decision of governor of East Java No. 188/94/Kpts/013/2011, ban on activities congregation Ahmadiyya Indonesia (JAI) in East Java

ABSTRAK
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdapat urusan-urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah, urusan pemerintahan itu meliputi, Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan agama. Urusan pemerintahan ini menjadi sepenuhnya urusan Pemerintah dan dapat dilimpahkan sebagian kewenangannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S411

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Situmorang, Chrisvon Tua, author

Legalitas akta notaris tentang pernyataan keputusan menteri badan usaha milik negara tentang pengangkatan direksi perusahaan umum (perum) menurut peraturan menteri badan usaha milik negara nomor: Per- 03/MBU/02/2015 = The legality of notary deed regarding statement of state owned enterprises minister decree regarding public corporation (perum) board of directors appointment in accordance with state owned enterprises minister regulation number Per- 03/MBU/02/2015

ABSTRAK
Direksi Badan Usaha Milik Negara BUMN berbentuk Perusahaan Umum Perum ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal pada BUMN Perum melalui Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum. Salah satu diktum Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut adalah untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri...

2017

T48541

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kosasih, author

Tinjauan yuridis perjanjian kredit dengan jaminan gadai surat keputusan pensiun pada BRI Jakarta Tanah Abang.

Sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam rangka Pembangunan Nasional, dirasakan pula adanya akibat sampingan yaitu kebutuhan hidup yang semakin meningkat, namun tidak sebanding dengan penghasilan- yang diperoleh. Hal ini dira sakan pula oleh para pensiunan Pegauai Negeri Sipil maupun niliter, terbukti dengan banyaknya para Pensiunan yang terjerat oleh para Rentenir....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andhika Pradana, author

Kedudukan surat kesepakatan bersama sebagai surat wasiat di bawah tangan menjadi dasar pembuatan surat keterangan waris menurut hukum waris Islam = The position of the collective agreement as a will under hand is the basis for making an inheritance certificate according to Islamic inheritance law.

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai surat wasiat di bawah tangan menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) menurut hukum waris Islam. SKW adalah surat yang dijadikan dasar adanya peralihan hak bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris. Salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aulia Citra Darsono, author

Keabsahan dokumen elektronik pengesahan badan hukum yayasan oleh kemenkumham secara elektronik suatu kajian hukum terhadap keotentikan surat keputusan administrasi negara secara elektronik = The validity of electronic documents attestation of legal entities foundations by the ministry of law and human rights electronically a legal assessment of the authenticity of the decree state administration electronically

[ABSTRAK
Dalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e- Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badan hukum Yayasan. Tesis ini akan...

2015

T44008

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audria Rachma, author

Surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil sebagai objek jaminan: studi kasus surat keputusan (SK) pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit PT. Bank Negara Indonesia = The decree of the retirement of civil servants as an object guarantee: case study on decree of the retirement of civil servants as an object guarantee on credit agreement of PT. Bank Negara Indonesia

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat 3 tiga permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan mengenai jaminan di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan surat keputusan Pensiun PNS sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit. Ketiga,...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Guretno Sekar Ningsih, author

Surat Keputusan Bersama Menteri (Kajian atas keberadaan dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia) = Joint Ministerial Decree (Reviews of existence and position in the Indonesia legislation).

Skripsi ini akan membahas dua masalah yang terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri, yaitu keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta Kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan mengenai salah satu produk hukum ini terkait dengan permasalahan yang sering muncul ketika suatu Keputusan Bersama Menteri dibentuk, yaitu kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47607

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian