Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyimpangan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian perbuatan tersebut tetap saja terjadi dilakukan oleh setiap orang. Penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang terjadi di lingkungan PJR dari dahulu sampai saat ini masih terus berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa sebagai interaksi antara petugas PJR dengan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu partisipasi observasi / pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti adalah anggota polisi yang bertugas di tempat tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dengan menumpang pada kendaraan dinas patroli secara bergantian. Kerangka teori utama yang digunakan adalah mengacu kepada teori Differential Association (Sutherland) yang berkaitan dengan masalah penyimpangan dalam penegakan hukum di jalan raya, tertetak pada learning theory yang menjadi hakekat subtansi teori dimaksud, sedangkan teori-teori penyimpangan lain adalah sebagai teori penunjang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan tol yang dilakukan anggota PJR terdapat dua pola penyimpangan yaitu pertama berupa denda damai dan yang ke dua adalah berupa salam tempel, pada masing-masing pola tersebut memiliki karakteristik yang bebeda. Pola-pola penyimpangan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dikarenakan adanya kesempatan dalam tugas sebagai anggota PJR, adanya sosialisasi melalui pengalaman kerja, adanya dukungan kawan sejawat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Abstrak :
Tesis ini merupakan upaya untuk mengkritisi upaya penegakan hukum lalu lintas dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) yang dilaksanakan oleh Sat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat sehubungan dengan adanya Kebijakan Pelaksanaan Proyek Percontohan Kawasan Tertib Lalu Lintas (PPKTL) di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang salah satu daerah sasarannya berada di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat. Kebijakan Pelaksanaan PPKTL yang tertuang dalam Juklak Kapolda Metro Jaya Nomor Pol.: Juklak/1259/II/2002/Datro, tanggal 23 Februari 2002 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, ternyata menetapkan daerah sasaran KTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat adalah ruas-ruas jalan yang selama ini dikenal sebagai jalur jalan protokol yang merupakan ?route jalan? yang biasa dilalui oleh RI-1 dari tempat kediamannya di Jl. Teuku Umar ke Istana Negara di Jl. Merdeka Utara dan sebaliknya, serta ?route jalan? yang biasa dilalui oleh RI-2 dari tempat kediamannya di Jl. Diponegoro ke Istana Wapres di Jl. Merdeka Selatan dan sebaliknya. Ketentuan daerah sasaran KTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat yang demikian itu menimbulkan adanya 2 (dua) implikasi, yang satu sama lain saling bertentangan. Di satu sisi, membawa impilkasi bagi keberhasilan pelaksanaan PPKTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, dalam arti keberhasilan yang diukur dari ?indikator keberhasilan KTL? dan ?unjuk kerja KTL? sebagaimana tercantum di dalam Juklak Kapolda Metro Jaya. Akan tetapi, di sisi lain, dipandang dari pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dalam KTL oleh Sat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat yang dinilai berdasarkan tujuan utama diselenggarakannya PPKTL tersebut sebagaimana tersirat di dalam "Philosofi Dasar" KTL itu sendiri, maka dapat simpulkan bahwa "pelaksanaan kebijakan PPKTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat ternyata belum berjalan secara efektif". Penyebabnya adalah, indikator keberhasilan KTL dan unjuk kerja KTL yang diisyaratkan di dalam Juklak Kapolda Metro Jaya tersebut, sebenarnya sudah tersedia sebelum daerah sasaran KTL di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat tersebut dijadikan PPKTL, karena daerah itu merupakan jalan protokol V VIP.

Abstrak :
Penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres Metro Jakarta Timur merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan penyimpangan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah dilakukannya pengumpulan data dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, studi kasus dan kajian kepustakaan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Tesis ini menunjukkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu belum sesuai dengan teori penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal itu menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada setiap tahap penyidikan. Penyimpangan ini didasari oleh beberapa faktor : kurangnya pengetahuan penyidik pembantu terhadap teori penyidikan, kurangnya pemahaman tentang kelalaian dalam tindak pidana, tidak adanya dana penyidikan yang disediakan oleh negara, adanya kemauan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan, dan lemahnya sistem kontrol dari pihak luar.

Abstrak :
Latar belakang penelitian: Polisi lalu lintas merupakan profesi yang mempunyai risiko sangat besar untuk terpajan zat-zat polutan yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Jenis polutan utama pada polusi udara di luar ruangan yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, volatile organic compounds (VOC) seperti hidrokarbon, particulate matter dan ozon yang akan memberikan efek berupa penurunan fungsi paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi faal paru polisi lalu lintas yang bekerja di wilayah Depok. Metode penelitian : Desain penelitian ini uji potong lintang dengan populasi polisi lalu lintas yang bekerja di Depok. Pengambilan sampel menggunakan total sampling melalui kuesioner Pneumobile Project Indonesia, pemeriksaan spirometri, uji provokasi bronkus dengan NaCl 4,5 %, foto toraks PA dan pengukuran kadar CO ekspirasi. Hasil : Sembilan puluh satu subjek ikut dalam penelitian ini, terbanyak umur 41 – 50 tahun yaitu 43 orang (47,3 %), berat badan lebih 55 orang (59,8 %) , perokok aktif 54 orang (59,3 %) dengan IB ringan 27 orang (29,7 %), bekerja selama >10 tahun sebanyak 51 orang (56 %). Pevalens gangguan faal paru sebanyak 16 orang (17,6 %) yaitu obstruksi ringan didapatkan pada 6 orang (6,6 %) dan restriksi ringan 10 orang (11 %). Terdapat korelasi sedang antara penurunan VEP1 pengukuran dengan prediksi (p = 0,000 r= 0,415) dan penurunan KVP pengukuran dengan prediksi (r = 0,322), namun secara statistik tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara umur, status gizi, masa tugas, lama tugas, kebiasaan merokok dan pemakaian APD masker terhadap faal paru polisi lalu lintas. Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara faal paru dengan seluruh faktor yang diteliti. ......Background research : Traffic policy is a profession that has a very big risk to expose nutrient pollutants originating from motor vehicle fumes. Type of main pollutants in the outdoor air pollution is carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxides, nitrogen oxides, volatile organic compounds (VOCs) such as hydrocarbons, particulate matter and ozone that will give effect purports lung function decline. This study aims to determine the factors that affect pulmonary function of Depok traffic police. Methods: This research design is cross-sectional with the subjects are traffic police in Depok. Sample collection using a total sampling through questioner of Pneumobile Project Indonesia, spirometry examination, bronchial provocation test, thoracic PA photo and expiratory CO measurement. Results: Ninety-one subjects participated in the study, most aged 41 to 50 years that is 43 people (47.3%), weight loss over 55 people (59.8%), 54 were active smokers (59.3%) with light Brinkman Index 27 people (29.7%), worked for > 10 years of 51 people (56%). Prevalence of lung function disorders by 16 people (17.6%) mild obstruction that is available in 6 (6.6%) and mild restriction of 10 people (11%). There is a correlation between the predicted drop VEP1 measurement (p = 0.000 r = 0.415) and a decrease KVP measurements with predictions (r = 0.322), but there was no significant association between age, nutritional status, length of employment, smoking status and the use of personal protective equipment mask with pulmonary function of traffic policy. Conclusion: This study showed that there was no significant association between lung function with the rest of the factors examined.

Abstrak :
Penelitian yang membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran oleh aparat dalam menjalankan tugas yang justru makin membuat terpuruknya upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas. Masalah penelitian adalah tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan fokus penelitiannya dititikberatkan pada pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ. Untuk itu dibuat hipotesa penelitian yaitu jika penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polrees Metro Jakarta Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewenangan hukum. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi ini, Cara pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Adapun teori yang memayungi penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang ditinjau dari teori kekuasaan, teori penyimpangan, serta teori koordinasi dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dan peraturan perundang-undangan yang diabaikan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Nota Kesepakatan Bersama Kaplri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tanggal 24 Februari 1999 serta beberapa Keputusan Kapolri menyangkut koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis PPNS-PLLAJ. Dilihat dari sanksi hukumnya, bahwa pelanggaran pada tahap persiapan dan pengiriman berkas perkara yang tidak melalui Polri merupakan pelanggaran non pidana yang bersifat administratif, sedang pelanggaran pada tahap pelaksanaan penindakan merupakan pelanggaran pidana yang bertentangan dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 3 dan pasal 12 ayat (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh faktor kekuasaan, egoisme sektoral yang cenderung melepaskan diri dari konteks koordinasi dan pengawasan, serta kurangnya respon pihak Polri selaku penyidik, yang kesemuanya bermuara pada timbulnya penyimpangan dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat pemakai jalan. Bentuk-bentuk pelanggaran kewenangan hukum tersebut terutama dapat disimak dari penghentian kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS-PLLAJ tanpa didampingi penyidik Polri, pelaksanaan penindakan yang tidak berada di bawah koordinasi Polri, pelaksanaan tilang yang menyimpang dari ketentuan penyidikan, penugasan personil yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai penyidik serta pengiriman berkas perkara tilang yang disampaikan langsung ke Pengadilan. Sehubungan dengan fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut, penulis memberikan rekomendasi agar Nota Kesepakatan Kapolri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tahun 1999 yang lalu diperbarui, kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan untuk masing-masing bidang PPNS. Atas dasar Nota Kesepakatan yang baru ini, Mabes Polri menginstruksikan kepada para Kapolda dengan berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Pala membuat petunjuk teknis yang melibatkan para Kapolres. Selain itu, Mabes Polri diimbau untuk melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi ketentuan yang baru tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, pertemuan berkala antara Kapolda dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis administratif, serta ditindaklanjuti dengan pertemuan berkala para Kapolres dengan Suku Dinas Perhubungan untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis operasional. Dalam upaya mencapai tegaknya hukum di bidang lalu lintas, perlu direvisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan cara menambah penjelasan pasal 7 secara jelas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau keputusan Bersama Kapolri dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, khususnya pasal 8 hendaknya dipertegas bahwa PLLAJ juga berwenang menghentikan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka pemeriksaan. Sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran kewenangan hukum tersebut, diimbau kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan PPNS-PLLAJ dan petugas PLLAJ yang bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Abstrak :
Pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor merupakan salah satu tugas Polri dibidang Lalu lintas yang sejak dulu hingga kini menjadi perhatian dan sorotan masyarakat, hal ini dikarenakan dambaan masyarakat akan kualitas pelayanan Polri yang cepat, efisien, sederhana dan proporsional masih belum sepenuhnya terwujud. Berbagai kendala yang dihadapi dari segi personil pelaksana yang terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sarana dan prasarana pendukung, tata Cara / mekanisme pelayanan serta masyarakat pengguna jasa pelayanan, yang hal tersebut berpengaruh terhadap munculnya berbagai pola-pola perilaku petugas Polisi lalu lintas (Polantas) dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Mengacu kepada permasalahan tersebut maka didalam Tesis ini ditampilkan Kerangka teori yang relevan dengan pokok permasalahan yaitu teori-teori tentang pelayanan yang intinya menyoroti kelima komponen pelayanan yaitu Tugas pelayanan, pelaksana pelayanan, sarana pelayanan, mekanisme pelayanan dan masyarakat pengguna jasa pelayanan serta teori-teori Perilaku yang menitik beratkan pada budaya organisasi, motivasi, sikap, kepentingan, norma, persepsi, prasangka. Untuk mendeskripsikan hal tersebut, maka dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kualitatif (memahami prinsip-prinsip umum dari gejala yang saling berhubungan satu sama lain), melalui penerapan metode pengamatan terlibat dengan pendekatan etnometodologi yaitu memahami gejala atau hubungan-hubungan yang berlangsung melalui pengamatan terhadap aktifitas petugas Polantas sehari-hari dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta. Selanjutnya dilakukan pendalaman melalui wawancara terhadap beberapa Informan yang memahami seluk beluk pelayanan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dari rangkaian atau proses pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Jakarta, telah menghadirkan berbagai pola-pola perilaku petugas Polantas yaitu Perilaku Prosedural, Perilaku diluar Prosedur (mencakup perilaku Toleran, Perilaku Diskriminatif, Perilaku Saling Menguntungkan), Perilaku Penghindaran / menarik diri, Perilaku Rutinitas dan Perilaku tidak bertanggung jawab. Terwujudnya perilaku petugas Polantas dalam pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut merupakan hasil interaksi antara kondisi kemampuan petugas / personil pelaksana yang terbatas, sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai serta masyarakat / pengguna jasa pelayanan.

Abstrak :
Banyak faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya suatu perbuatan jahat, diantaranya disebabkan karena niat dan kesempatan sudah bersatu dan saling mempengaruhi. Dimana hal itu berawal dari adanya Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Police Hazard (PH) sehingga timbullah Ancaman Faktual (AF ) berupa penyimpangan perilaku kejahatan. Kepadatan arus kendaraan, penumpang menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakauheni merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan terjadinya perbuatan jahat (kejahatan). Dimana hal ini dapat dibuktikan pada periode tahun 2001 dengan adanya peningkatan kepadatan jumlah kendaraan dan penumpang menuju Palau Sumatra melalui Penyeberangan Merak Bakauheni (wilayah Pulomerak) tahun 2001, mempengaruhi terjadinya peningkatan kejahatan dan begitupun juga sebaliknya. Akan tetapi di dalam aspek pengendaliannya, kejahatan maupun kepadatan arus kendaraan dan penumpang itu tidak akan terjadi perubahan apabila dalam arti jumlah personil/pelaksana di lapangan serta sarana dan prasarana (fasilitas penunjang) masih tetap. Sehingga untuk itu perlu adanya penambahan dan pengaturan yang baik dari pelaksana di lapangan, serta adanya pembenahan, penambahan sarana dan prasarana (fasilitas) penunjang.

Abstrak :
ABSTRAK Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Polisi Lalu-iintas (Polantas) bertugas antara lain mengatur lalu-lintas, terutama di jalan yang rawan kecelakaan, jalur yang padat dan vital. Tugas tersebut, terutama di kota besar seperti Jakarta, menyebabkan Polantas banyak terpapar polutan yang bersumber dari kendaraan bermotor. Polutan serta partikulat yang bersumber dari kendaraan bermotor berbahaya bagi kesehatan dan merupakan sumber radikal bebas eksogen yang penting selain merokok. Selain banyak terpapar polutan, kebanyakan anggota Polantas secara psikologis mengalami stres berat dan perokok, padahal ketiga unsur (polutan, stres berat dan rokok) berperanan penting sebagai sumber dan pembentukan radikal bebas, sehingga akan memicu terjadinya stres oksidatif. Dari beberapa penelitian terbukti, stres oksidatif sangat penting peranannya dalam beberapa patologi penyakit seperti aterosklerosis, kanker, penyakit Alzheimer, rematik, anemia hemolitik, penyakit degeneratif dan kerusakan genetik. Membandingkan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan dan perkotaan sangat penting utuk melindungi anggota Polantas dari pengaruh buruk radikal bebas dan juga bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar pencemaran yang ada di perkotaan. Untuk mengetahui perbedaan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan, polisi staf di kota besar dan Polantas di kota besar dilakukan pengukuran terhadap kadar MDA (malondialdehid) dan aktivitas superoksid dismutase (SOD) dan katalase pada 4 kelompok sukarelawan, yang masing-masing terdiri dari 30 orang. Kelompok adalah I (polisi pedesaan), kelompok II (polisi pedesaan perokok), kelompok III (polisi staf perokok di perkotaan) dan kelompok IV ( Polantas di perkotaan perokok). Penelitian dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama pemeriksaan kadar MDA, aktivitas SOD dan katalase untuk mengetahui status oksidan dan antioksidan pada 4 kelompok tersebut di atas. Tahap kedua untuk mengetahui pengaruh pemberian vitamin C dan E terhadap status oksidan dan antioksidan, dengan memberikan vitamin C 500 mg dan Vit E 300 mg, 1 x sehari selama 30 hari pada 30 orang dari kelompok yang mengalami stres oksidatif tertinggi. HASIL DAN KESIMPULAN a. Kadar MDA kelompok I = 3,34 ± 0,81 umol/L; Kelompok (Kel) II = 4,28 ± 0,77 umol/L; Kel III = 5,20 ± 0,66 umol/L; Kel IV = 5,12 ± 0,78 umol/L. Dari analisis statistik didapatkan hasil : ada perbedaan rata-rata bermakna ( p < 0,05) antara Kel I dengan Kel II, III dan IV; antara Kel II dengan III dan IV; sedangkan Kel III dan IV tidak ada perbedaan yang bermakna (P > 0,05). b. Aktivitas SOD Kel I , II, III dan IV adalah 16,75 ± 9,80; 22,83 ± 6,82; 26,10 ± 8,50 dan 26,90 ± 9,34 unit/ mg protein. Dari analisis statistik didapatkan hasil: ada perbedaan rata-rata yang bermakna (p < 0,05) antara Kel I dengan Kel II, III dan IV. Antara Kel II, III dan IV terdapat peningkatan aktivitas SOD, tetapi tidak bermakna. c. Aktivitas katalase Kel I, II, III dan IV secara berturut-turut adalah : 106,25 ± 47,47; 118,84 ± 42,73; 119,83 ± 35,35 dan 145,57 ± 61,85 unit/ mg protein. Dari analisis statistik didapatkan hasil : ada perbedaan rata-rata yang bermakna (p < 0,05) antara Kel I dan IV. Aktivitas katalase ada keeenderungan meningkat dari Kel I sampai Kel IV, tetapi antara Kel II, III dan IV peningkatannya tidak bermakna (p > 0,05). d. Pemberian vit C + E pada 30 orang yang relatif mengalami stres oksidatif didapatkan hasil 1). KDA, sebelum pemberian vitamin : 5,06 ± 0,59 dan setelah pemberian 4,90 ± 1,02 umol/L, nilai ini ada keeenderungan menurun, tetapi tidak bermakna (p > 0,05). 2). SOD, sebelum pemberian vitamin 27,34 ± 10,05 dan setelah pemberian vitamin 16,91 ± 6,51 unit/ mg protein, nilainya ada penurunan yang bermakna (p < 0,05). 3). Katalase, sebelum pemberian vitamin 134,29 ± 53,28 dan setelah pemberian 62,07 ± 25,26 unit/ mg protein, ada penurunan aktivitas yang bermakna (p < 0,05). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan dan polisi di perkotaan dan tidak ada perbedaan antara polisi staf dan Polantas di kota besar. Pemberian vitamin C dan E dapat menurunkan aktivitas enzim antioksidan namun belum dapat mengurangi peroksidasi lipid.

---

ABSTRACT SCOPE AND METHODS : The main duty of traffic police (Polantas) is to control the land traffic, particularly at the certain roads which are potential to the happening of accident, busy and vital road. Due to such duty, especially in a big city like Jakarta, it has led the police become heavy polluted from either car or motor cycle pollutant and particulate. Those pollutant and particulate are very dangerous to the health of human being and they are also the important source of exogen free radicals beside cigarette smoke. Beside being polluted, most of Polantas are smoker and stessed psychologically . On the other hand those three factors (i.e. pollutant, stessed psychologically and cigarette) are very potential to form free radicals that cause oxidative stress (OS). The previous research showed that oxidative stress is very important in pathology of some diseases such as atherosclerosis, cacer, Alzheimer disease, rheumatic, hemolytic anemia, degenerative and genetic diseases. Comparing oxidant and antioxidant status between police in rural and urban areas is very important in order to protect them from the dangerous effect of free radicals and also it is beneficial to understand how heavy pollution in urban areas is. In order to understand the difference of oxidant and antioxidant status among police in rural area, police who statione in office and Polantas in urban area an observation on the measurement of MDA content, activity of SOD and catalase in 4 groups of volunteers at which ease group consist of 30 person has been carried out. Group I is (police rural area), group II is (smoker police rural area), group III is (smoker police who statione in office) and group IV is (smoker Polantas in urban). This study was divided into two phases, in the first phase, on the four groups were determined the malondialdehyde (MDA) contents, the activities of superoxide dismutase (SOD} and catalase. In the second phase, the persons with high oxidant status were given oral vitamin C of 500 mg and vitamin E of 300 mg once daily for 30 day. RESULTS AND CONCLUSION : The MDA content of group I, II, III and IV was 3.34 ± 0.81 umol/L, 4.28 +/- 0.77 umol/L, 5.20 ± 0.66 umol/L, and 5.12 ± 0.78 umol/L respectively. From the statistical analysis, there is a difference on significant ( p c 0.05) between group I with group II, III and IV; between group II with III and IV; whereas group III and IV there was not significant difference (P > 0.05). b. SOD activity of group I , II, III and IV where 16.75 ± 9.80 , 22.83 ± 6.82, 28.10 ± 8.50 and 26.90 ± 9.34 unit/ mg protein respectively. From the statistical analysis, there is a difference on significant (p < 0.05) between group I with group II, III and IV. In group II, III and IV there where an increase of SOD activity, but it was not significant. c. Catalase activity of group I, II, III and IV where : 106.25 ± 47.47, 118.84 ± 42.73, 119.83 + 35.35 and 145.57 ± 61.85 unit/ mg protein respectively. From the statistical analysis, there is a difference on significant (p c 0.05) between group I and IV. Catalase activity tend to raise in all groups, but in group II, III and IV the increase was not significant (p > 0.05). d. Addition of vitamin C and E to 30 volunteers with high oxidant status showed a decrease but not statistically significant of MDA (5.06 ± 0.59 umol/L before versus 4.90 ± 1.02 umol/L, after vitamin C +E). The activity of SOD was decrease from 27.34 ± 10.05 unit / mg protein before vitamin supplement to 16.91 ± 6.51 unit/ mg protein affter supplement there was a significant decrease in the value (p < 0.05). 3). Similarly, the activity of catalase, was decreased from 134.29 ± 53.28 before vitamin supplement to 62.07 ± 25.26 unit/ mg protein after supplement, there was a significant decrease in the activity (p c 0.05). The study demonstated that there was a significant difference in the status of oxidant and antioxidant between police in rural area with police in urban area. The oxidant and antioxidant status, however, was not different between police who stationed in office with the Polantas (traffic police). Vitamin C and E supplement could decrease the activity SOD and catalase, but could not decrease the lipid peroxidation.

Abstrak :
Program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini di Jakarta Pusat merupakan informasi yang relevan untuk digali sebagai pedoman pelaksanaan program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini, sehingga dengan demikian polantas dalam melaksanakan pembinaan dapat lebih baik yang akhirnya akan didapatkan pengemudi bus metromini yang tertib dan disiplin berlalu lintas. Dalam konteks ini masalah penelitian program pembinaan polantas terhadap pengemudi metromini dirasakan sangat sentralistik dan kurang menggali masukan dari pengemudi bus metromini yang menjadi sasaran pembinaan, padahal apabila dikaji maka informasi berupa pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan polantas sangat perlu sebagai umpan balik dalam memperkaya dan memperbaiki program pembinaan polantas itu. Untuk memahami hal tersebut maka metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan studi kasus pelaksanaan program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini di Pokes Metro Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pejabat di Polies Metro Jakarta Pusat (Kapolres; Kasatlantas), petugas polantas serta para pengemudi bus metromini yang hadir pada acara pembinaan. Adapun informasi yang digali dari subjek penelitian adalah pelaksanaan program pembinaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya. Selanjutnya dari subjek pengemudi adalah pandangan terhadap pelaksanaan program pembinaan yang meliputi pandangan terhadap petugas pembina, metode, materi dan alat yang digunakan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini sama dengan program pembinaan polantas terhadap pengemudi kendaraan umum lainnya, hal ini terungkap dalam program kegiatan Satlantas Wilayah Metro Jakarta Pusat tahun 1997-1998 namun pelaksanaan program pembinaan itu tidak terlaksana sesuai dengan program kegiatan sehingga selama tahun 1997-1998 pembinaan hanya satu kali dilaksanakan yang berbentuk ceramah tentang tertib dan disiplin berlalu lintas, pelaksanaan ini berkaitan erat dengan operasi khusus kepolisian (Operasi Lilin 1997 dan Operasi Ketupat 1998). Sedangkan pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan itu terungkap bahwa pelaksanaan program pembinan harus dilakukan terus menerus, waktu dan tempat disesuaikan dengan waktu pengemudi bus metromini tidak bekerja dan tempatnya dekat dengan pangkalan-pangkalan bus metromini, petugas pembina agar mempunyai kemampuan berbicara yang mudah dimengerti, berpenampilan simpatik, berdisiplin waktu, materi pembinaan agar mudah dimengerti dengan bahasa yang mudah dipahami, adanya keterampilan petugas dalam mengoperasionalkan alat bantu pembinaan serta metode yang bervariasi tidak hanya ceramah-ceramah tetapi diselingi oleh simulasi atau diskusi tentang Cara berlalu lintas dengan baik. Oleh karena itu pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan perlu diperhatikan oleh polantas dalam rangka penyusunan program pembinaan kepada pengemudi bus metromini berikutnya agar program itu dapat memberikan dampak untuk menyadarkan pengemudi bus metromini yang lebih tertib dan disiplin.

Abstrak :
Sumber pencemaran udara saat ini makin bertambah, hal ini dikarenakan makin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan tidak bertambahnya ruas jalan. Emisi dari sumber-sumber tersebut akan meningkat selaras dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah kendaraan bermotor itu yang bertambah dan bahan bakar yang dipakai banyak menggunakan Bahan Bakar Minyak mengandung timah hitam sangat berkontribusi sebagai penyumbang kendaraan bermotor. Dampak timah hitam yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor sangat mempengaruhi kesehatan terutama para kelompok risiko yang sering berada di jalan raya. Penelitian ini dilaksanakan di 12 pos polisi lalu lintas di wilayah kota Palembang, dengan unit analisis polisi lalu lintas yang berada di jalan raya pada Poltabes kota Palembang dengan sampel seluruh populasi sebanyak 40 orang, dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang keterpaparan timah hitam di dalam darah polisi lalu lintas dan dampak kesehatannya. Penelitian ini merupakan penelitian observasi dengan pendekatan "cross sectional" menggunakan analisis data kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan kuesioner dan pengukuran Pb udara serta pengambilan sampel darah pada polisi lalu lintas di kota Palembang. Data yang diperoleh kemudian diolah secara statistik menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi, uji chi squre serta fisher's exact. Dari hasil penelitian ini diperoleh 15 % responden memiliki kadar Pb lebih dari 40 µg/100 ml. Berdasarkan analisis bivariat ternyata ada hubungan antara masa kerja dan pemakaian masker dengan kadar Pb darah pada polisi lalu lintas, sedangkan variabel jam kerja dan kebiasaan merokok tidak ada hubungan dengan kadar Pb darah pada polisi lalu lintas. Dengan menggunanakan analisis regresi logistik variabel jam kerja dan kebiasaan merokok tidak ada hubungan dengan kadar Pb darah pada polisi lalu lintas sedangkan masa kerja dan pemakaian masker dengan nilai p masing - masing untuk masa kerja (p=0,005), pemakaian masker (p= 0,026). Dari analisis ini pula dapat diketahui variabel yang mempunyai pengaruh pada kadar Pb dan Hb yaitu pemakaian masker. Dengan melihat hasil penelitian tersebut penggunaan masker pada polisi lalu lintas harus dilaksanakan dengan baik, terutama pada saat bertugas dijalan raya dalam mengatur lalu lintas kendaraan, terutama peraturan yang jelas untuk pergantian masa berugas di tiap bagian dengan dibuatnya rotasi kerja, hal ini untuk menjaga jangan sampai polisi lalu lintas terlalu lama terpapar dengan pencemaran.

---

Pb Concentration Influence in the Air Ambient on Pb of Blood Degree with Traffic Police Anemia Cases at Palembang City 2004Air pollution?s sources increasingly accrue currently, this condition was caused by accretion of the number of vehicles and the roadway was not increase. Emission of the source will increase as long as the accretion of human population. The amount of vehicles, which keep growing, and the fuel that consumed, use much of oil fuel which contain the valuable lead as motor vehicles contributor. The lead impact of motor vehicles was significantly affects especially on the risk group, that is the one who often been on the avenue. This research took place at 12 posts of traffic police in Palembang district, with traffic police analysis unit was located on highway at Palembang City's Poltabes by all of population of 40 persons, with objective is to find out the background of the lead contamination in traffic police's blood and the health impacts. This research is observation with "cross sectional" approach, uses quantitative data analysis. The data picked by interview using questioner and measuring Pb of air, also picking blood samples on Palembang traffic police. Then, the results of data maintain statistically using the frequency distribution analysis technical, chi square and fisher's exact test. From the results of this research get 15% respondent which contains Pb degree more than 40 µg/100 ml. Based on bivariate analysis, apparently, there was correlation of job period and mask employing with Pb blood degree on traffic police, meanwhile, job period variables and smoking habit was not have correlation with Pb blood degree of traffic police. Using logistic regression analysis of job period variable and smoking habit there was not have correlation with Pb blood degree on traffic police, whereas job period and mask employing have p value, both for job period (p=x.005), mask employing (p-0.026). From this analysis too, we can learn the variables that have influence to Pb and Hb degree, that is mask employer. Having perception regarding the result of research, mask utilization on traffic police have to well maintain, especially when works on the road for organizing traffic, and overt regulation for turning job period over at every segments by making job rotation, those are for avoiding contamination of traffic police.