Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bioconsensus is a rapidly evolving scientific field in which consensus methods, often developed for use in social choice theory, are adapted for such areas of the biological sciences as taxonomy, systematics, and evolutionary and molecular biology. Typically, after several alternatives are produced using different data sets, methods or algorithms, one needs to find a consensus solution. The axiomatic approach of this book explores the existence or nonexistence of consensus rules that satisfy particular sets of desirable well-defined properties. The axiomatic research reviewed here focuses first on the area of group choice, then in areas of biomathematics where the objects of interest represent partitions of a set, hierarchical structures, phylogenetic trees, or molecular sequences. Axiomatic Consensus Theory in Group Choice and Biomathematics provides a unique comprehensive review of axiomatic consensus theory in biomathematics as it has developed over the past 30 years. Established here are the theory's basic results using standard terminology and notation and with uniform attention to rigor and detail. This book cites both traditional and current literature and poses open problems that remain to be solved. The bibliographic notes in each chapter place the described work within a general context while providing useful pointers to relevant research. The bibliographic references are a valuable resource for both students and experts in the field."

"Blockchain lahir dari ide untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh kebutuhan untuk tidak menggunakan pihak ketiga dalam suatu transaksi. Masalah yang terkait dengan hubungan antara blockchain dan perusahaan hukum adalah masalah penting. sistem yang dirancang dengan hati-hati dan tertutup menggunakan aplikasi opensource seperti Angular dan Firebase di mana nantinya aplikasi hanya hak istimewa operator diperbolehkan untuk membuat entri. otoritas publik dan pengacara perusahaan untuk mencurahkan sebagian waktu mereka untuk mengenal teknologi blockchain ini, setidaknya sebagai masa depan perusahaan hukum. Sebagai seorang pengacara diharuskan untuk dapat merubah sistem kovensional dengan konsep kontrak pintar dapat diadopsi kedalam sistem blockchain. Suatu tantangan dalam pengembangan sistem perusahaan hukum dimana harus memilih konsensus terbaik sesuai dengan kebutuhan. Selain daripada itu, perancangan sistem juga harus mempertimbangkan pada aspek performa dan keamanan dari sistem itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dengan keamanan yang memadai(menjaga kerahasiaan), mudah dalam pengoperasian, performa aplikasi yang baik

---

Blockchain was born from the idea to solve the problems posed by the need not to use third parties in a transaction. Issues related to the relationship between blockchain and legal firms are important issues. a carefully designed and closed system using open source applications like Angular and Firebase where later only operator privileged applications are allowed to make entries. public authorities and corporate lawyers to devote some of their time to getting to know this blockchain technology, at least as the future of law firms. As a lawyer, you are required to be able to change the conventional system with the concept of smart contracts being adopted into the blockchain system. A challenge in the development of a legal firm system where one must choose the best consensus according to needs. Apart from that, system design must also consider the performance and security aspects of the system itself. So we need a system with adequate security (maintaining confidentiality), easy to operate, and good application performance."

"ABSTRAKWashington Consensus pertama kali dicetuskan oleh John Williamson untuk mendeskripsikan sepuluh kebijakan yang mendapatkan konsensus di Washington. Washington Consensus ternyata mengundang banyak kritik dari kalangan akademisi. Tugas Karya Akhir TKA ini melakukan tinjauan literatur mengenai perdebatan Washington Consensus dari tahun 1990 sampai 2016. Literatur-literatur tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan ideologi ekonomi politik internasional, yaitu liberalisme, nasionalisme, dan marxisme. Dalam liberalisme, terdapat dua kelompok pemikiran yang saling bertolak belakang, yaitu pemikiran yang mendukung dan mengkritik Washington Consensus. Di sisi lain, argumen utama dari nasionalisme adalah bahwa Washington Consensus tidak berhasil meningkatkan kinerja ekonomi negara-negara berkembang dan peran negara yang aktif dibutuhkan. Penulis-penulis marxis berargumen bahwa Washington Consensus bersifat reduksionis karena mengabaikan relasi power. Dalam perdebatan ini, muncul beberapa rekomendasi kebijakan untuk menggantikan Washington Consensus. TKA ini merefleksikan bahwa rekomendasi kebijakan pembangunan bertahan dalam perdebatan apabila didukung oleh kekuatan politik. Refleksi ini merupakan sebuah agenda penelitian yang dapat dilaksanakan di masa depan agar korelasi antara dukungan politik dan daya tahan endurance rekomendasi kebijakan pembangunan dapat dibuktikan.

---

ABSTRACTWashington Consensus was first coined by John Williamson to describe ten policies which command consensus in Washington. The emergence of Washington Consensus invites numerous critics from scholars. This writing aims to review literatures about the debate on Washington Consensus from 1990 to 2016. These literatures are grouped based on ideologies in international political economy, namely liberalism, nationalism, and marxism. There are two contrasting divisions in liberalism. One supports Washington Consensus while the other criticizes it. On the other hand, the main argument of nationalism is that Washington Consensus has failed to improve the economic performance of developing countries and the active role of state is needed. Marxist scholars argue that Washington Consensus is reductionist because it ignores power relations. From this debate, there are several policy recommendations. This writing infers that development policy recommendation will endure if it is supported by political power. This reflection is a potential research agenda to be conducted in the future so that correlation between political support and endurance of development policy recommendation can be proven."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara gejala-gejala menopause dan kepuasan perkawinan pada wanita. Terdapat 60 wanita menopause yang berpartisipasi sebagai subyek di dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan terjemahan dan adaptasi dari Dyadic Adjustment Scale untuk mengukur kepuasan perkawinan, dan terjemahan dari Menopause Rating Scale untuk mengukur gejala-gejala menopause. Data diolah dengan menggunakan analisis Pearson's Correlation.Hasil analisa mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara gejala-gejala menopause dan kepuasan perkawinan pada wanita. Selain itu, terdapat pula hubungan negatif yang signifikan antara gejala-gejala menopause dan ketiga aspek yang terdapat dalam kepuasan perkawinan, yaitu persetujuan bersama, kepuasan hati, dan persamaan serta kebersamaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya para wanita dapat lebih memahami tentang gejala-gejala menopause agar dapat mengantisipasi segala keluhannya dan wanita juga diharapkan dapat lebih terbuka dengan suami akan proses menopause yang dialami.

---

The aim of this study is to observe whether there is a relationship between menopausal symptoms and marital satisfaction. There were 60 menopause women who participated in this study. The current study used the translation and the adaptation from the Dyadic Adjustment Scale to measure marital satisfaction and the translation from Menopause Rating Scale to assess menopausal symptoms. The Data was analysed by using Pearson's correlation analysis.The results revealed that there was a significant negative relationship between menopausal symptoms and marital satisfaction. Moreover, there were also significant negative relationships between menopausal symptoms and three aspects in marital satisfaction, which are consensus, satisfaction, and cohesion. Furthermore, the study suggested that women should be completely aware of menopausal symptoms to deal with the problems. Besides that, women should be more approachable to their husbands about the menopausal symptoms and problems."

"ABSTRAKBlockchain merupakan ledger terdistribusi, dan data dalam blockchain tidak dapat diubah dan bersifat transparan yang menyebabkan siapa pun tidak dapat meragukan kebenarannya. Seiring perkembangannya, blockchain mulai banyak diterapkan dalam berbagai bidang aplikasi seperti Supply Chain Management. Hal ini dikarenakan teknologi blockchain dapat menjamin kebenaran dan integritas data tanpa memerlukan pihak ketiga, terutama pada catatan transaksi (transaction log) sehingga penggunaan teknologi blockchain dapat menyelesaikan permasalahan kurangnya trust pada Supply Chain Management. Terlebih lagi, blockchain seperti Hyperledger Fabric sangat cocok untuk diterapkan dalam Supply Chain Management dikarenakan sifatnya yang private dan permissioned. Hyperledger Fabric juga dapat menjaga sistem tetap bekerja meskipun terdapat kegagalan pada sistem. Pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi mengenai penerapan teknologi blockchain pada warehouse Supply Chain Management berbasis Hyperledger Fabric. Selain itu akan dilakukan evaluasi mengenai consensus yang digunakan, bagaimana throughput dari sistem warehouse Supply Chain Management yang telah diusulkan serta apa saja yang mempengaruhi throughput terebut. Berdasarkan hasil penelitian, consensus pada sistem ini merupakan crash fault tolerance (CFT) dikarenakan transaction dapat dilakukan apabila kuorum terpenuhi dan ordering service memiliki leader. Penggunaan Raft sebagai ordering service memiliki throughput yang lebih cepat dibandingkan dengan Kafka ordering service dengan nilai throughput sebesar 24.3 TPS pada Raft dan 22.7 TPS pada Kafka. Throughput dari transaction single node dan multi node memiliki nilai yang sama pada send-rate 100 dan 128 TPS. Jumlah core CPU mempengaruhi throughput Fabric, sedangkan kapasitas memori berpengaruh pada banyaknya peer yang dapat berjalan pada node tersebut.

---

ABSTRACTBlockchain is a distributed ledger; data in a blockchain cannot be changed and is transparent, which makes anyone unable to doubt its truth. Through its development, blockchain began to be widely applied in various fields of application, such as Supply Chain Management. This is because blockchain technology can guarantee the correctness and integrity of data without the need for third parties, especially on transaction logs so that the use of blockchain can solve the problem of lack of trust in Supply Chain Management. In addition, a blockchain like Hyperledger Fabric is very suitable for Supply Chain Management because blockchain is private and permitted. Hyperledger Fabric can also keep the system working despite system failures. In this study, an evaluation will be conducted on the application of blockchain technology in the warehouse Supply Chain Management based on Hyperledger Fabric. Besides, an evaluation will be conducted on the consensus used and how the inputs from the proposed warehouse Supply Chain Management system and what influences the throughput. Based on the results of the study, the consensus on this system is crash fault tolerance (CFT) because the transaction can be done if the quorum is fulfilled and ordering services has a leader. The use of Raft as an ordering service has better performance than the Kafka ordering service with a throughput of 24.3 TPS on the Raft and 22.7 TPS on the Kafka. The throughput of the single-node and multi-node transactions have the same value at send-rates of 100 and 128 TPS. The number of CPU cores affects Fabric throughput, whereas memory depends on the number of peers running on that node."

"Tulisan ini bertujuan untuk melihat prinsip-prinsip gagasan etika global pada implementasi kota yang maju masa kini atau kota modern. Konsep etika global secara logis dapat dipertimbangkan pada lokal tertentu sebagai dasar-dasar kehidupan etis bersama dalam kota universal ini. Dengan memakai metode kepustakaan, penulis mencoba untuk melihat hal-hal positif dari gagasan etika global yang terkait dengan globalisme, pluralisme, sekularisme pascamodernisme, ekumenisme dan humanitarianisme yang membentuk konsep etika global, di mana secara selektif dipakai untuk menambahkan prinsip perikehidupan yang baik bagi peradaban dunia sekarang. Penulis kemudian mencoba melihat sebuah kota majemuk yang multidimensi masa kini dengan salah satu konflik yang dikarenakan faktor agama, yang memerlukan suatu prinsip kebersamaan hidup lebih mendasar dan universal. Jadi etika global bukanlah etika pengganti terhadap etika agama-agama yang ada, tetapi etika tambahan bagi orang beragama yang berbeda tanpa diskriminisai. Jadi prinsipnya dapat diimplementasikan pada lokal di mana pun, termasuk kota-kota besar di Indonesia."

"Menanggapi masalah moral dengan cara yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak yang merugikan berbagai pihak. Dalam menyelesaikan masalah moral di tempat kerja, individu sering kali menggunakan jalan pintas untuk mengurangi ketidakpastian dengan mengikuti standar sosial yang ada. Mereka cenderung untuk menjaga hubungan yang harmonis dan menghindari penyelesaian konflik yang akan merusak hubungan dalam kelompok. Akan tetapi, sense of power diduga dapat membuat individu menolak pengaruh lingkungan dalam menjalankan kehendaknya dalam arti mereka dapat melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara social consensus dan moral judgment serta pengaruh moderasi sense of power. Hasil analisis korelasi pada 128 karyawan umum menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara social consensus dan moral judgment. Di sisi lain, hasil analisis moderasi tidak menunjukkan bahwa sense of power dapat menjadi alasan individu berbeda dari lingkungannya. Hasil penelitian mengimplikasikan anjuran bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan etis dalam rangka menekan perilaku tidak etis di tempat kerja. Lebih dari itu, penelitian ini menambah pengetahuan mengenai sense of power dalam ranah pengambilan keputusan etis.

---

Responding to moral problems in an inappropriate way could have a detrimental effect on other people. To solve moral problems in the workplace, people often use an easy way to avoid ambiguity by following existing social consensus. As an individual, they then tend to maintain harmonious relationships and avoid resolving conflicts that would harm the relationship in a group setting. However, with sense of power, it was argued that individuals could resist social influences in carrying out their will in a sense that they could do things based on their personal preferences. This study aimed to investigate the relationship between social consensus and individuals' moral judgment and the moderation effet of sense of power.

There were 128 employees involved in the study and the correlation analysis result showed that there was a positive and significant relationship between social consensus and moral judgment. However, the moderation analysis result did not show that sense of power would serve as a reason on why an individual might deviate from their society. The results implied recommendation for companies to create an ethical environment to suppress unethical behavior in the workplace. Moreover, it also added up our knowledge about sense of power in influencing ethical decision making."

"Skripsi ini mencoba membahas bagaimana memahami kontestasi wacana yang muncul dalam memahami substansi draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui pendekatan pluralisme agonistik Chantal Mouffe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan pluralisme agonistik menjadi pendekatan alternatif dalam memahami keberlangsungan demokrasi di tengah kondisi pluralitas masyarakat. Konsep ini merupakan alternatif dari pendekatan demokrasi liberal yang memusatkan demokrasi pada tujuan untuk mencapai konsensus yang rasional. Mouffe melalui konsep pluralisme agonistiknya mengkritik bahwa orientasi demokrasi liberal pada proses pencapaian konsensus yang rasional telah mengeliminasi “the Political” sehingga berpotensi menghambat terciptanya pluralisme publik dalam kehidupan demokrasi itu sendiri. Adapun kontestasi wacana antara pihak yang mendukung dan menolak pengesahan RUU P-KS menjadi relevan untuk dipahami menggunakan pendekatan pluralisme agonistik karena kontestasi yang terjadi melibatkan wacana dengan pendekatan yang masih belum bisa menemukan titik kesepakatan. Dengan menggunakan pendekatan pluralisme agonistik, kontestasi wacana dalam memahami RUU P-KS merupakan refleksi dari hidupnya proses demokrasi. Berlangsungnya kontestasi wacana ini merupakan wujud ‘konsensus konfliktual’ (conflictual consensus) di mana artinya adalah merayakan keberagaman melalui pluralisme yang sarat konflik.

---

his thesis discusses about how to understand discourse between supporters and opponents of the Sexual Violence Eradication Bill using the concept of agonistic pluralism by Chantal Mouffe through qualitative research methods. Agonistic pluralism is an alternative approach to understand the process of democracy in divided society like Indonesia. Through this concept, Mouffe criticizes about democracy concept in liberal paradigm that tends to eliminate “the Political” because of its orientation to achieve rational consensus. The orientation of liberal paradigm democracy in a rational consensus process can hinder the creation of public pluralism in democratic it self. Discourse between supporters and opponents of RUU P-KS is relevant to be understood in agonistic pluralism concept because this discourse involves irreconcilable thoughts. By using an agonistic pluralism concept, the discourse in understanding the Sexual Violence Eradication Bill is a reflection of the existence of democracy. The ongoing discourse is a form of “conflictual consensus”, which means celebrating diversity through pluralism which is full of conflicts."

"ABSTRAKKebijakan pinjaman dari Bank Dunia merupakan objek yang rentan dikritik oleh aktor-aktor dalam sistem internasional. Meskipun demikian, Bank Dunia sebagai rezim pembangunan memiliki mekanisme sendiri untuk beradaptasi dengan konteks permasalahan ekonomi politik internasional. Pinjaman kebijakan pembangunan (DPL) yang diformalisasikan pada tahun 2004 berfungsi untuk menggantikan pinjaman penyesuaian struktural (SAL). Dengan memetakan aktor yang berperan dalam perubahan dimensi normatif dari norma kebijakannya, maka perubahan kebijakan yang terjadi akan direfleksikan sebagai hasil dari perubahan paradigma pembangunan yang mempengaruhi institusi Bank Dunia.

---

ABSTRACTWorld Bank lending policy is a vulnerable point, which often criticized by different actors in international system. But as an international regimes working in the realm of development, World Bank has its own mechanism to adjust its activities with the wider context of issues in international political economy. Development policy lending (DPL) was formalized in 2004, as a replacement for the structural adjustment lending (SAL). By identifying the actors who support the change in normative dimension of its policy norms, therefore policy change that happened will be observed as a consequence of paradigm change that influenced the practice of World Bank."

"Sistem multi-agent dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan untuk mengoptimalkan kemampuan beberapa agent yang terdapat dalam satu kesatuan. Ada berbagai masalah yang berkaitan dengan sistem multi-agent, salah satunya adalah masalah konsensus, yang berkaitan dengan hubungan komunikasi antar agent. Tanpa adanya konsensus maka agents tidak dapat mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam melakukan tugas yang diberikan.Pada skripsi ini, diajukan dua protokol pengendali berbasis observer terdistribusi untuk sistem leader-following multi-agent waktu diskrit. Pada kasus yang pertama, observer terdistribusi tersebut digunakan untuk mengestimasi keadaan leader dan untuk yang kedua, observer terdistribusi digunakan untuk mengestimasi kesalahan pelacakan berdasarkan keluaran relatif dari neighboring agent. Protokol pengendali konsensus ini didesain berdasarkan teori kendali optimal, yaitu persamaan aljabar Riccati. Matriks gain yang digunakan pada sinyal kendali diperoleh dari penyelesaian persamaan aljabar Riccati waktu diskrit. Sementara untuk observer, matriks gain yang digunakan diperoleh dari penyelesaian persamaan aljabar Riccati waktu diskrit yang dimodifikasi.Kedua protokol pengendali berbasis observer terdistribusi diuji coba pada topologi undirected graph yang tetap dan berubah. Hasil uji coba simulasi menunjukkan bahwa keadaan follower agent menunjukkan konvergensi menuju keadaan leader agent, yang artinya masalah konsensus tercapai melalui penggunaan kedua protokol pengendali yang diajukan.

---

Multi agent system is developed to improve work efficiency and to optimize the capabilities of multiple agents in a single entity. There are various problems related to multi agent system, one of which is consensus problem, which is related to communication between agents. Without consensus, the agents can not reach agreement to cooperate in performing the given task.In this thesis, two distributed based control protocols are proposed for discrete time leader following multi agent system. For the first case, the distributed observer is used to estimate the leader 39 s state and for the second, the distributed observer is used to estimate the tracking error based on the relative output of the neighboring agent.

This consensus control protocol is designed based on the optimal control theory, which is the algebraic Riccati equation. The gain matrix used in the control signal is obtained from solving the discrete time algebraic Riccati equations. As for the observer, the gain matrix is obtained from solving the modified discrete time algebraic Riccati equation.Both distributed observer based control protocols are tested on fixed and switching topology of undirected graphs. The simulation results show that the follower rsquo s state converge toward the leader rsquo s state, which means the consensus problem is achieved through the use of both proposed control protocols."