Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Posisi dominan secara ekonomi sesungguhnya diperbolehkan dan tidak dilarang. Namun posisi dominan dapat menjadi awal mula dari perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Karena telah banyak sekali kasus-kasus tentang penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia, maka penelitian ini lebih difokuskan terhadap implementasi dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melihat dari unsur-unsur yang dimiliki oleh pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga melihat efektifitas dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan teori efektifitas hukum oleh Clarence J Dias yang dimana teori tersebut lengkap dan dengan analisa yang mendalam karena teori ini menjabarkan tentang efektifitas hukum dari segala aspek yang bersangkutan. Dari artian hukum itu sendiri, penerapan dari hukumnya pihak yang terlibat dalam hukum tersebut dan juga pihak yang menjalani dan menerapkan hukum tersebut. Kasus-kasus yang digunakan adalah kasus dari PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, dan juga PT. Forisa Nusapersada. Ketiga kasus tersebut dalam putusan yang dibuat oleh KPPU terbukti telah memenuhi unsur dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun beberapa dari kasus tersebut telah dibatalkan putusannya dengan digantikan dengan putusan pengadilan negeri dan juga tingkat mahkamah agung. ......Having a dominant position within an economy or market is not prohibited by law. However, this dominant position could encourage prohibited behaviors and abuse such as stated within the Indonesian constitution, within article 25, number 5 Year 1999 on abuse of dominant position. Due to this reason, there are so many cases of abuse of dominant position in Indonesia. This research is focused on the implementation of article 25 Number 5 Year 1999 by looking at the elements owned by Article 25 of Law Number 5 Year 1999. This study also looked at the effectiveness of Article 25 of Law Number 5 Year 1999 using the theory of legal effectiveness by Clarence J Dias, describing a thorough analysis and the legal effectiveness of all aspects concerned. From the meaning of the law itself, the application of the law of the parties involved in the law as well as those who undergo and apply the law. The study case used in this research focuses on PT. ABC, PT. Carrefour Indonesia, and also PT. Forisa Nusapersada. The three cases has been identified by KPPU proved to have fulfilled the element of article 25 of Law Number 5 Year 1999. These three companies have been found guilty by KPPU in violations according to article 25 of Law Number 5 Year 1999. However, some of these court decisions have been void, replaced with the decision of the district court and the Supreme Court.

Abstrak :
Mergers and acquisitions are recognized as a way to ensure sustainability and growth of a business in the market. This enables businesses to expand their activity and generate more profit due to the ability of maximizing their assets and efficiently allocating their resources. However, this may project potential threats to businesses that do not possess as big of a market share compared to those that have a dominant position. This, in turn, stimulates the use of a Competition Law in Indonesia, which came to legal force in 1999, which prohibits all the necessary practices that may be done by businesses in order to ensure a competitive nature of the market. In this thesis, two case studies will be examined, involving the merger and acquisition done by two named companies in Indonesia, namely: PT Indosat Tbk and Unilever Indonesia Holding BV. The research methods used includes a juridical-normative approach, which concluded that the merger and acquisition of the two case studies were approved by KPPU, and posed no concrete evidence towards the Abuse of a Dominant Position done by the merging and acquiring companies. Additionally, both consequences and sanctions of a merger are analysed, being Unilateral and Coordinated effects, as well as Market Foreclosure. This research was concluded with a Personal Opinion by the Author, which agreed with the concluding analyses of KPPU which had ultimately allowed the merger and acquisition of the companies in this thesis to be conducted, in addition to a suggestion that leaned towards one necessary calculation that was missed out by KPPU. ......Merger dan akuisisi diakui sebagai cara untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis di pasar. Ini memungkinkan bisnis untuk memperluas aktivitas mereka dan menghasilkan lebih banyak keuntungan karena kemampuan memaksimalkan aset mereka dan mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien. Namun, hal ini dapat memproyeksikan potensi ancaman terhadap bisnis yang tidak memiliki pangsa pasar sebesar ini dibandingkan dengan bisnis yang memiliki posisi dominan. Hal ini, pada gilirannya, mendorong penggunaan Undang-Undang Persaingan di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1999, yang melarang semua praktik yang diperlukan yang dapat dilakukan oleh bisnis untuk memastikan sifat pasar yang kompetitif. Dalam tesis ini akan dikaji dua studi kasus yang melibatkan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh dua nama perusahaan di Indonesia, yaitu: PT Indosat Tbk dan Unilever Indonesia Holding BV. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang menyimpulkan bahwa penggabungan dan pengambilalihan kedua studi kasus tersebut disetujui oleh KPPU, dan tidak menimbulkan bukti nyata adanya Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan penggabungan dan pengambilalihan. Selain itu, baik konsekuensi dan sanksi merger dianalisis, menjadi efek Unilateral dan Terkoordinasi, serta Penyitaan Pasar. Penelitian ini diakhiri dengan Pendapat Pribadi Penulis yang sependapat dengan kesimpulan analisis KPPU yang pada akhirnya memungkinkan dilakukannya merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini, dan juga saran yang condong ke satu perhitungan yang diperlukan namun dilewatkan oleh KPPU.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengambilalihan PT Indosat Tbk oleh Qatar Telecom. Dimana Qatar Telecom mengambil alih seluruh saham Indonesia Communications Limited dan Indonesia Communications Pte. Ltd dari Asia Mobile Holdings Pte. Ltd yang merupakan pemegang saham pengendali di Indosat. Pengambilalihan tersebut mengakibatkan perubahan pengendalian Indosat. Tujuan penulisan untuk mengetahui apakah akusisi ini telah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 dan prosedur hukum pasar modal. Penulisan berdasarkan penelitian normatif. Hasil penelitian menyatakan tidak ada pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan sesuai prosedur pengambilalihan perusahaan terbuka menurut hukum pasar modal, meskipun terdapat keterlambatan pelaksanaan Penawaran Tender dikarenakan negosiasi kesepakatan jumlah maksimal kepemilikan saham. ......This normative research thesis is to analyze the acquisition of PT Indosat Tbk by Qatar Telecom through acquisition of Indonesia Communications Limited and Indonesia Communications Pte. Ltd from Asia Mobile Holdings Pte. Ltd, the controlling shareholders of PT Indosat Tbk. The purposes of this thesis are to observe whether the acquisition is in accordance with the UU No. 5 Tahun 1999 and procedure on capital market regulations. The research shows that the acquisition is not violating both of regulations. Albeit the postponed on the implementation of Tender Offer because of the negotiation on maximum amount of share ownership by foreign investor.

Abstrak :
Persaingan usaha di Indonesia, yang pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara garis besar dibuat untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang sama rata kepada seluruh pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan membatasi terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu bentuk praktik usaha yang dilarang dalam UU tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan melakukan perjanjian tertutup, dimana perwujudan dari adanya perjanjian tertutup dapat berupa perjanjian mengikat (Tying Agreement). Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 ketentuan pasal 15 ayat 2 mengenai tying agreement yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Terlapor) terkait dengan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pemasaran pupuk non-subsidi. Dugaan tersebut didasari dengan ditemukannya Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang memuat klausul tambahan dimana distributor diharuskan membeli produk lain (pupuk non-subsidi) dari pihak Terlapor. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk dapat dikatakan sebagai praktek tying agreement menurut hukum persaingan usaha, dan apa langkah yang kemudian dapat dilakukan oleh pihak Terlapor atas kasus tersebut. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk terbukti memenuhi unsur pelanggaran tying agreement dan  melanggar UU No. 5 Tahun 1999. ......Business competition in Indonesia, regulated under Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, was created to give legal clarity and equal protection to all business actors in conducting business by limiting the establishment of monopolies and/or unfair business competition. One condition of an unfair business practice prohibited by the law is the abuse of the dominant position and entering into closed agreements, where the embodiment of closed agreements can be in the form of tying agreements. In this thesis, the author will discuss the alleged violation of Law Number 5 Year 1999 provisions of article 15 paragraph 2 regarding the tying agreement by PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Reported Party) related to the distribution of subsidized fertilizers and the marketing of non-subsidized fertilizers. This alleged violation was based on the discovery of the Sale and Purchase Agreement of Subsidized Fertilizer, which contained an additional clause in which the distributor was required to purchase another product (non-subsidized fertilizer) from the Reported Party. The issues addressed in this thesis are whether or not the PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk agreement is classified as a tying agreement according to business competition law and what actions can be taken by the Reported Party according to this case. The results of writing this thesis show that PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk has fulfilled all of the tying agreement elements, thus violating Law no. 5 Year 1999.

Abstrak :
Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan anti persaingan dapat membawa dampak pelanggaran hukum persaingan usaha sebab tindakan tersebut dapat mematikan pesaing bisnis, menimbulkan penguasaan pasar (market power), dan juga dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu sehingga perusahaan pengakuisisi kemudian memegang kontrol tertinggi atas produk/jasa yang dipegang. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan menganalisis tindakan akuisisi dengan tujuan untuk mengurangi persaingan usaha berdasarkan studi kasus akuisisi aset Uber Technologies Inc. oleh Grab Holdings Inc. di Asia Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dengan fokus pada komparasi regulasi hukum persaingan usaha, analisa tindakan akuisisi aset Uber oleh Grab, serta penyikapan/sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga otoritas penegak hukum persaingan usaha di Singapura, Filipina, Vietnam dan Indonesia dalam menghadapi kasus tersebut

---

Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan anti persaingan dapat membawa dampak pelanggaran hukum persaingan usaha sebab tindakan tersebut dapat mematikan pesaing bisnis, menimbulkan penguasaan pasar (market power), dan juga dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu sehingga perusahaan pengakuisisi kemudian memegang kontrol tertinggi atas produk/jasa yang dipegang. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan menganalisis tindakan akuisisi dengan tujuan untuk mengurangi persaingan usaha berdasarkan studi kasus akuisisi aset Uber Technologies Inc. oleh Grab Holdings Inc. di Asia Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dengan fokus pada komparasi regulasi hukum persaingan usaha, analisa tindakan akuisisi aset Uber oleh Grab, serta penyikapan/sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga otoritas penegak hukum persaingan usaha di Singapura, Filipina, Vietnam dan Indonesia dalam menghadapi kasus tersebut

Abstrak :
Dalam UU No.5 Tahun 1999 telah dijelaskan mengenai apa yang menjadi asas didalam menjalankan kegiatan usaha yaitu berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Namun keseimbangan dalam melakukan kegiatan usaha dapat terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha karena dinilai dapat menghambat berjalannya kegiatan usaha dan dapat merugikan, kegiatan tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Kegiatan penyalahgunaan posisi dominan dapat dianggap kegiatan yang dilarang karena dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha dan merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Saat pelaku usaha dinilai melakukan penyalahgunaan posisi dominan, perlu adanya pembuktian-pembuktian yang mendasari putusan hakim. Hal tersebut dengan melakukan analisis dari pendekatan- pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha dan dikaitkan dengan beberapa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Putusan- putusan tersebut kemudian akan dibandingkan dalam segi format, alat bukti yang digunakan, teori yang digunakan serta penjatuhan denda kepada pelaku penyalahgunaan posisi dominan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian secara normatif dengan cara studi dokumen kepustakaan. Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan metode pembuktian dengan pendekatan seperti apa yang digunakan oleh KPPU dalam membuktikan adanya penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan putusan- putusan yang akan dianalisis dan berdasarkan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut serta hal- hal apa saja yang membedakan satu putusan dengan putusan lainnya. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa perlu adanya aturan yang lebih rinci berkaitan dengan inkonsistensi format putusan KPPU dan aturan te... ......In Law Number 5 Year 1999 has been explained about what is the basis in conducting business activities based on the principle of economic democracy which aims to achieve balance in conducting business activities between business actors and the public interest. However, the balance in conducting business activities can be disrupted by any activity prohibited by business actors as it is considered to inhibit the course of business activities and may be harmful, one of which is the abuse of dominant position. Abuse of dominant position activity can be considered as prohibited activity because it can disrupt business activity and harm the perpetrators and other business consumers. When a business actor is perceived as abusing a dominant position, it is necessary to establish the evidence underlying the judge 39s decision. This is done by analyzing the approach in the Business Competition Law and related to some decisions issued by KPPU. Decisions will then be compared in terms of the format, the evidence used, the theory used and the imposition of fines on the dominant position actors. In this paper, the author uses normative research methods by way of library document studies. So that in the end it can be concluded the evidentiary method with what approach used by KPPU in proving the existence of abuse of dominant position based on the decision to be analyzed and based on the judge 39 s consideration in deciding the case and it is important to distinguish one decision by another decision. In the end the authors suggest that there is a need for more detailed rules related to the inconsistency of KPPU decision format and regulation renewal regarding the proof of abuse of dominant position.

Abstrak :
Pada Maret 2020, terjadi kasus praktik anti persaingan Apple di Perancis. Salah satu dari tindakannya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Skripsi ini membahas terkait penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan Apple di Perancis dengan melihat kepada penerapan serta antisipasi hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus di Perancis. Penelitian menggunakan metode studi pustaka yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penerapan Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999 terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan di Perancis, dapat diketahui bahwa tindakan Apple belum dapat memenuhi unsur dalam Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999, hal ini karena dalam kasus ini Apple dijatuhkan dengan ketentuan penyalahgunaan posisi dominan terhadap pasar internal yakni penyalahgunaan ketergantungan ekonomi. Sedangkan pengaturan di Indonesia berbeda dengan di perancis yang harus memenuhi ketentuan penguasaan pangsa pasar berdasarkan pasar bersangkutan. Mengenai antisipasi hukum persaingan usaha Indonesia apabila terjadi kasus serupa Apple di Perancis, maka mengacu kepada UU No.5 Tahun 1999, tindakan Apple termasuk kedalam dugaan Pasal 9 tentang Pembagian wilayah, Pasal 8 tentang Pelanggaran Penetapan Minimum Harga Jual Kembali dan karena hukum persaingan usaha di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar internal seperti di Perancis, maka dapat dikenakan dugaan Pasal 19 D tentang Praktek Diskriminasi. ......In March 2020, there was a case of Apple's anti-competitive practices in France. One of the actions taken by Apple is the abuse of dominant position. This paper discusses the application of competition law in Indonesia against cases of abuse of Apple's dominant position in France by looking at two issues, namely the law enforcement and the anticipation of Indonesian competition law to the case in France. This study used normative literature study method. Based on the research it can be seen that Apple's actions have not been able to fulfill the elements in Article 25 of Law No. 5 of 1999, is because Apple was penalized with the provision of abuse of dominant position in the internal market, namely the abuse of economic dependence. Meanwhile, the regulation in Indonesia is different, which must comply of controlling market share based on the relevant market. Regarding the anticipation of Indonesian competition law in the event of similar case to Apple's in France, referring to Law No. 5 of 1999, Apple's actions can be included to Article 9 concerning Regional Division, Article 8 concerning Violation of the Minimum Resale Price and as an allegation of Article 19 D concerning Discriminatory Practices.

Abstrak :
Dengan adanya big data dan pengolahan data, perusahaan mampu meningkatkan efek kompetitifnya sehingga menciptakan kekuatan pasar di pasar bersangkutan dengan peningkatan layanannya yang berpotensi menciptakan entry to barrier. Hal ini terbukti dengan kasus Facebook yang menyalahgunakan dominasinya dengan penggunaan big data dan melanggar Sec. 19(1) dari GWB dengan persyaratan layanannya kepada pengguna. Hal ini membuat urgensi kebijakan persaingan di Indonesia untuk mengatur lebih lanjut hal tersebut dengan potensi dalam proses merger Gojek dan Tokopedia dapat mengakibatkan akumulasi data dan selanjutnya diproses untuk efek kompetitif dan berpotensi mengakibatkan hambatan masuk pasar. Makalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan big data untuk perusahaan digital dalam perilaku penyalahgunaan dominasi menurut Hukum Persaingan Indonesia berdasarkan kasus perbandingan Facebook di Jerman dan GoTo di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan secara umum, sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar dapat diterapkan dalam penggunaan big data. ......With the existence of big data and data processing, companies are able to raise its competitive effects and therefore create market power in relevant market with the improvement of its services which potentially create entry to barriers. This is proven with the Facebook case constituted to abuse its dominance with big data usage and breached Sec. 19(1) of GWB with its terms of service to the users. This create an urgency for competition policy in Indonesia to further regulate the matter with the potential in merger process of Gojek and Tokopedia could result in accumulation of data and further to be processed for competitive effects and potentially resulting barriers to market entry. This research paper aims to analyse the usage of big data for digital companies in abuse of dominance conduct according to Indonesian Competition Law based on comparison cases of Facebook in Germany as well as GoTo in Indonesia. The research method that is used is juridical normative which is done with laws and regulations approach, conceptual approach, and cases approach. Article 25 of Law No. 5 of 1999 have regulated abuse of dominance matter in general, hence it needs a further analysis to be applicable in big data usage.

Abstrak :
Dengan keberadaan perusahaan digital dominan seperti Meta Platforms, berbagai pelanggaran dalam lingkup persaingan usaha dapat terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Meta Platforms di Jerman dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis bagaimana potensi penyalahgunaan posisi dominan Meta Platforms di Indonesia dan apakah hukum persaingan usaha di Indonesia telah cukup dalam menangani kasus perusahaan digital tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penyalahgunaan posisi dominan tersebut dalam lanskap persaingan usaha di Indonesia berdasarkan kasus di Jerman dan Amerika Serikat serta mengevaluasi efektivitas kerangka peraturan Indonesia yang mengatur dinamika ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan berupa penetapan syarat perdagangan, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, serta barriers to entry sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Persaingan Usaha. Meskipun demikian, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan persaingan usaha di ranah pasar digital, khususnya terkait dengan Meta Platforms. Oleh karena itu, perbaikan dan pembaruan peraturan menjadi penting untuk merespons dinamika pasar digital yang terus berkembang dan memastikan perlindungan yang memadai terhadap persaingan yang sehat. ......With the presence of dominant digital companies like Meta Platforms, various violations within the scope of business competition can occur, as evident in the cases of Meta Platforms in Germany and the United States. In this context, this research analyzes the potential abuse of Meta Platforms’ dominant position in Indonesia and evaluates whether competition law in Indonesia has been sufficient in handling cases involving such digital companies. This research aims to analyze the potential abuse of dominance in the landscape of business competition in Indonesia, drawing insights from cases in Germany and the United States, while also evaluating the effectiveness of Indonesia’s regulatory framework governing this dynamic. The research methodology employed is normative juridical legal analysis, examining various theories, concepts, legal principles, and regulations related to the research topic. The findings indicate the potential for abuse, including setting trade conditions, market and technology development restrictions, as well as barriers to entry, as stipulated in Article 25 of the Antitrust Law. However, the existing regulations in Indonesia are not entirely effective in addressing competition issues in the digital market, particularly concerning Meta Platforms. Therefore, improvements and amendments to the regulations are crucial to respond the evolving dynamics of the digital market and ensure adequate protection for fair business competition.

Abstrak :
This article explains the main competition rules in European Community in general. The basic norm of competition rule in European Community (EC) is determined in article 3 (g) EC Treaty. Article 3 (g) provide that "the institution of a system ensuring that competition in the internal market is not distorted". To ensure workable competition in EC were set out in article 81 and 82 EC Treaty the Competition rule. Article 81 (1) prohibits as incompatible with common market, collusion between undertakings that may affect trade member states and has the object or effect of restricting competition within the common market. But not all agreements that perceptibly restrict competition and may effect inter-state trade are prohibited. Some forms of collaboration restrictive of competition may have beneficial effects and are capable exemption by the Commission. By virtue of article 81 (3) the prohibition in article 81 (1) may be declared inapplicable to any agreements or category of agreements provided that they have certain characteristics. This article will elaborate the prohibition of article 81 (1) and the exemption of article 81 (3) and as well the abuse of dominant position of article 82 EC Treaty.