Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aplikasi e-Bupot 23/26 dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk mempermudah setiap kewajiban Wajib Pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan SPT PPh 23/26 dengan adanya kepastian hukum atas Bukti Potong yang diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat evaluasi sistem e-Bupot 23/26 berdasarkan Technology of Acceptance Model (TAM) dan DeLone and McLean IS Success Model (D&M). Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ (sebuah perusahaan jasa bandar udara) dan tenant PT XYZ dengan pendekataan studi kasus dan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Hasil evaluasi sistem e-Bupot 23/26 berdasarkan persepsi tenant PT XYZ menunjukkan bahwa aplikasi e-Bupot 23/26 memberikan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan dimana dapat dilihat dari adanya kevalidan data lawan transaksi, dasar pemotongan PPh 23/26, dan pelaporan SPT PPh 23/26 secara online. Sedangkan dari persepsi PT XYZ menunjukkan bahwa Bukti Potong hasil dari e-Bupot 23/26 dapat memberi keunggulan dari segi perhitungan PPh Tahunan Badan Perusahaan dimana fitur barcode pada Bukti Potong dapat memperkecil atau bahkan membuat PT XYZ terhindar dari penolakan pengkreditan.

---

The e-Bupot 23/26 application is made by the Directorate General of Taxes with the aim of facilitating every taxpayer's obligation in depositing and reporting the Monthly Tax Return WHT Art 23 with legal certainty on the issued Withholding Tax Slip. This study aims to evaluate the e-Bupot 23/26 system based on the Technology of Acceptance Model (TAM) and the DeLone and McLean IS Success Model (D&M). This research was conducted at PT XYZ (an airport service company) and its tenants with a case study approach and qualitative methods. The data collection technique used is semi-structured interview. The results of the evaluation of the e-Bupot 23/26 system based on the perception of PT XYZ’s tenants show that the e-Bupot 23/26 application provides convenience in the tax administration process which can be seen from the validity of the counterparty data, the basis for Withholding Tax Slip Art 23/26, and online reporting The Monthly Tax Return WHT Art 2/26. Meanwhile, PT XYZ's perception show that Withholding Tax Slip from e-Bupot 23/26 can provide advantages in terms of calculating the Company's Annual Income Tax where the barcode feature on the Withholding Tax Slip can reduce or even prevent PT XYZ from credit rejection."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 Perusahaan PQRinsurance. Administrasi sewa dan jasa ini seperti langkah-langkah prosedur pembuatan e-Bupot, pembayaran serta pelaporan. Dalam pembuatan e-Bupot PT PQRinsurance hanya memiliki satu NPWP, segala perpajakan pada bagian cabang diurus pada bagian kantor pusat. Pembayaran sewa dan jasa PPh 23 PT PQRinsurance dilakukan secara elektronik yaitu dengan membuat kode billing terlebih dahulu, setelah mendapatkan kode billing dapat dibayarkan melalui internet banking. Pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 pada awal bulan. Setelah pembayaran, akan mendapatkan BPN (Bukti Potong Negara) dan didalam BPN terdapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang digunakan PT PQRinsurance untuk melapor pajak. Setelah melakukan pelaporan akan mendapatkan bukti potong, bukti potong tersebut dikirimkan ke perusahaan penyedia sewa dan jasa. Evaluasi dilakukan apakah sudah sesuai dengan mengacu kepada Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak. Berdasarkan evaluasi kegiatan magang, evaluasi administrasi sewa dan jasa PPh 23 PT PQRinsurance telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate administration rent and service PPh 23 from PQRinsurance Company. The administration of these rent and services is like the steps for the procedure for making e-Bupot, payments, and reporting. In making e-Bupot PQRinsurance Company only has one NPWP, all taxes on the branch are handled at the head office. Payment for rent and service PPh 23 PQRinsurance Company uses electronic, by creating a billing code first, after getting the billing code, it can be paid via internet banking. Payment is made before the 10th at the beginning of the month. After payment, will get a BPN (Bukti Penerimaan Negara) and in the BPN there is an NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) which is used by PQRinsurance Company to report taxes. After reporting. Will get proof of deduction, the proof of deduction is sent to the rent and service provider company. Evaluation is carried out whether it is in accourdance with the applicable laws and regulations such as the Regulation of the Minister of Finance and the Directorate General of Taxes. Based on the evaluation of intership activities, the evaluation administration rent and service PPh 23 for PQRinsurance Company has complied with applicable standards.

"

"PT X merupakan pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26. Pada bulan Agustus 2020 DJPmengeluarkan peraturan yang mewajibkan seluruh Wajib Pajak melakukan pelaporanpajak melalui aplikasi e-Bupot mulai masa September 2020. Terkait kewajibanperpajakan tersebut, timbul implikasi bahwa biaya kepatuhan akan mengalamiperubahan. Penelitian ini menganalisis perubahan biaya yang terjadi dengan adanyakewajiban e-Bupot. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif melalui observasi teknispenerapan e-Bupot dan wawancara dengan internal accounting di PT X untukmenganalisis dampak penerapan aplikasi e-Bupot terhadap biaya kepatuhan. Biayakepatuhan yang akan dianalisis terdiri dari biaya yang berhubungan dengan uang, biayayang berhubungan dengan waktu, dan biaya yang berhubungan dengan psikologis. Hasildari penelitian ini menunjukkan perubahan biaya kepatuhan yang terjadi akibat daripenerapan aplikasi e-Bupot

---

PT X is a withholding income tax article 23 and / or 26. In August 2020, the DGT issued

a regulation requiring all taxpayers to report tax through the e-Bupot application starting

from September 2020. Regarding these tax obligations, an implication arises that costs

will change. This study analyzes changes in costs that occur with e-Bupot obligations.

This thesis uses qualitative methods through observation of the application of e-Bupot

and interviews with PT X's internal accounting for the impact of the application of the e-

Bupot application on cost compliance. Compliance costs will be analyzed from costs

related to money, costs related to time, and costs related to psychological. The results of

this study indicate changes as a result of the application of e-Bupot"

"Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah dalam bidang perpajakan telah mengimplementasikan layanan sistem elektronik kepada Wajib Pajak, layanan tersebut diwujudkan dalam layanan pembayaran e-Billing , layanan pelaporan e-Filing , dan layanan permintaan nomor seri faktur e-Nofa. e-Bupot merupakan layanan pembuatan bukti pemotongan dan SPT serta layanan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau 26 yang memanfaatkan internet, dengan harapan dapat mengurangi beban administrasi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa biaya kepatuhan pajak setelah Wajib Pajak menggunakan e-Bupot serta mengetahui kelebihan dan kekurang e-Bupot tersebut dengan subyek penelitian adalah Wajib Pajak pengguna e-Bupot Tahap I. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekik pengumpulan data survei melalui instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya sistem e-Bupot yang ada saat ini, terdapat penurunan biaya kepatuhan. Beradasarkan hasil yang diperoleh, time cost and psychological cost yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan menurun sejak menggunakan e-Bupot. Sedangkan untuk fiscal cost biaya kepatuhan yang ditanggung Wajib Pajak secara keseluruhan adalah tetap. Kelebihan dari sistem e-Bupot adalah dapat meningkatkan validitas bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa yang lebih praktis.

---

The Directorate General of Tax, as one of the governmental institutions in the field of taxation, has implemented the electronic system services to the taxpayers, which are realized in e Billing service, e Filing service, and e Nofa service. e Bupot constitute services of withholding tax slip making and periodic tax return of Income Tax Article 23 and or 26 reporting by using internet. e Bupot is expected to be able to reduce the administrative burden of tax payers.

This research aims to analyze the compliance cost after Taxpayer using e Bupot and to find out the advantages and disadvantages with research subject are e Bupot phase I users. This research applies quantitative approach with survey method by using quesionaire.

The results of this research indicate that with e Bupot system there is a reduction in compliance cost. Based on the result there rsquo s reduction in compliance cost in two out of three dimensions which are time cost and psychological cost. While in fiscal cost dimension by overall is the same. The advantage of the e Bupot system is that it can improve the validity of withholding tax slip and reduce the periodic tax reporting cost and time. "

"

Direktorat Jenderal Pajak telah merilis berbagai aplikasi perpajakan yang sejalan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah aplikasi bukti potong elektronik (e-Bupot). Dalam penerapannya e-Bupot ini memiliki beberapa tahap, yaitu Tahap I, Tahap II, Tahap III dan sedang memasuki Tahap IV. Penelitian ini menganalisis mengenai transformasi bukti potong dari sistem manual menuju kepada bukti potong elektronik dari Tahap I hingga Tahap III, evaluasi implementasi pelaksanaan e-Bupot sejak Tahap I hingga Tahap III, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan e-Bupot. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, paradigma postpositivist, teknik analisis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia sedang berupaya menuju e-Government untuk menuju good governance melalui aplikasi perpajakan yang dirilis. Namun sayangnya, Indonesia belum mencapai tahapan integrasi data dan pemanfaatan data. Lalu transformasi terkait dengan aplikasi bukti potong PPh Pasal  23/26  belum tepat karena trasnformasi akan lebih terlihat jika dimulai dari PPh Pasal 21. Evaluasi implementasi terkait dengan penerapan e-Bupot dilihat dari efektivitas yang belum tercapai, terjadi efisiensi biaya, kemudahan administrasi yang belum merata dirasakan semua Wajib Pajak, responsivitas positif, aplikasinya dapat dikatakan tepat walaupun terdapat kendala-kendala. Kendala yang dialami antara lain, kurangnya fitur dalam aplikasi, kendala dari sisi sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kendala terkait dengan sever, bukti potong elektronik yang belum terintegrasi dengan SPT PPh Badan, administrasi terkait dengan PPh Pasal 26, validitas data terkait dengan NPWP dan NIK, dan mekanisme lebih bayar.

---

---

The Directorate General of Tax has released various tax applications which were released with a tax collection system in Indonesia. One of them is the electronic tax slip application (e-Bupot). In its application, e-Bupot has several features, namely Phase I, Phase II, Phase III and is currently starting Phase IV. This study analyzes the transformation of manual tax slip to electronic tax slip application from Phase I to Phase III, evaluation of  implementation of e-Bupot from Phase I to Phase III, and obstacles the implementation of e-Bupot. This research uses a quantitative approach, postpositivist paradigm, qualitative data analysis techniques with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results show that Indonesia is being launched towards e-Government to go towards good governance through a tax application that was released. However, Indonesia has not yet reached the stage of data integration and data implementation. Income Tax Article 23/26 is not considered appropriate because the information will be more visible if it starts with Income Tax Article 21. Evaluation of implementation related to the implementation of e-Bupot is not yet achieved effectiveness, cost efficiency occurs, ease of administration is not yet felt by all taxpayers, positive responsiveness, dan application is acceptable. Obtacles encountered including: lack of features in the application, opponents of human resources, lack of socialization, constraints of server, electronic withholding tax slip evidence that has not been integrated with Periodic Tax Return, administration related to PPh Article 26, validity of data related to TIN and NIK, and overpaid reimbursement.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan aplikasi e-Bupot 23/26 dalam membantu memenuhi kewajiban PPh 23/26 dari persepsi wajib pajak. Dan melihat efektivitas aplikasi e-Bupot 23/26 terhadap kepatuhan pajak berdasarkan rasio tingkat pelaporan tepat waktu dan rasio tingkat pembayaran tepat waktu. Penelitian ini dilakukan pada KPP PMA 4 dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak menilai aplikasi e-Bupot 23/26 merupakan aplikasi perpajakan yang lebih baik dibandingkan dengan e-SPT 23/26. Meskipun demikian, Dirjen Pajak masih perlu melakukan peningkatan dan penyempurnaan pada aplikasi e-Bupot 23/26. Dan hasil penelitian dari trend kepatuhan pajak dalam penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 pada masa Januari 2019 - September 2020 cenderung tinggi namun memasuki tahun 2020 mengalami fluklutasi trend yang mengarah kepada penurunan rasio kepatuhan pajak.

---

This research aims to evaluate the implementation of the e-Bupot 23/26 application in helping to meet the taxpayer's PPh 23/26 obligations from the perception of taxpayers. And see the effectiveness of the e-Bupot 23/26 application on tax compliance based on the ratio of filling compliance and payment compliance. This research was conducted at KPP PMA 4 with a case study approach using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that taxpayers consider the e-Bupot 23/26 application to be a better tax application than e-SPT 23/26. Even so, the Director General of Taxes still needs to make improvements and refinements to the 23/26 e-Bupot application. And the results of tax compliance trend in the use of the e-Bupot 23/26 application in the January 2019 - September 2020 tend to be high, but entering 2020 there is fluctuation that leads to a decrease in the tax compliance ratio."

"This internship report evaluates the e-Bupot collection process of prepaid Income Tax Article (ITA) 23 at PT LAA. PT LAA is an information and communication technology company located in Indonesia. During the internship, observations were made on the e-Bupot -- an electronic withholding tax slip, collection process of prepaid Income Tax Article (ITA) 23 received by the Company to analyze whether the collection processes are already implemented efficiently in order to ensure the e-Bupot obtained are already accurate, correct, complete, and accurate so that it can be credited. The evaluation is carried out by comparing the e-Bupot collection process practices at PT LAA with the internal control framework of Romney et al. (2021) and provided the correlation between the importance of internal control to the tax increase efficiency of compliance process. The result of this internship report proved that the Company has been running well with the systems that support all e-Bupot collection process. However, there are amount of shortcoming that cause inefficiency and decrease the accuracy and completeness of data, that have to be improved by the Company.

---

Laporan magang ini mengevaluasi proses pemungutan e-Bupot Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka Pasal 23 pada PT LAA. PT LAA adalah perusahaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlokasi di Indonesia. Selama magang, dilakukan observasi terhadap proses pemungutan e-Bupot – yaitu elektronik bukti potong, untuk PPh Dibayar Dimuka Pasal 23 yang diterima Perusahaan untuk menganalisis apakah proses pemungutan tersebut sudah dilaksanakan secara efisien untuk memastikan e-Bupot yang diperoleh sudah akurat, benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat dikreditkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan praktik proses pengumpulan e-Bupot di PT LAA dengan kerangka pengendalian internal dari Romney et al. (2021) serta memberikan korelasi antara pentingnya kontrol internal yang baik untuk meningkatkan efisiensi dari proses pelaporan pajak. Hasil laporan magang ini membuktikan bahwa proses pengumpulan e-Bupot di PT LAA telah berjalan dengan baik dengan sistem yang mendukung. Namun terdapat banyak kekurangan yang menyebabkan inefisiensi dan menurunkan keakuratan dan kelengkapan data sehingga perlu diperbaiki oleh Perusahaan."

"Aplikasi Bukti Potong Elektronik (e-Bupot) merupakan salah satu layanan DJP yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pemotongan pajak dan melaporkannya secara elektronik. Mulai tahun 2022, akan dilakukan implementasi aplikasi e-Bupot Unifikasi secara nasional untuk menggantikan aplikasi e-Bupot versi sebelumnya. Aplikasi ini mendukung proses bisnis pengelolaan SPT (Surat Pemberitahuan) dan merupakan salah satu sistem elektronik dengan tingkat kritikalitas tinggi berdasarkan Business Impact Analysis yang disusun DJP. Oleh karena itu, sangat penting bagi DJP untuk dapat menjaga keamanan informasi aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam hal ketersediaan layanannya serta kerahasiaan dan keutuhan data dan informasi perpajakan yang diolah. Adanya insiden keamanan informasi dapat berpengaruh terhadap operasional pelayananan organisasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian secara finansial dan penurunan reputasi. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi pada aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada standar ISO/IEC 27005:2018. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko keamanan informasi atas aplikasi e-Bupot Unifikasi yang terdiri dari skenario risiko dan rencana penanganan risiko. Terdapat 32 skenario risiko yang diidentifikasi dengan14 skenario risiko dilakukan mitigasi dan 18 skenario risiko dapat diterima. Rekomendasi kontrol untuk penanganan risiko mengacu pada standar persyaratan keamanan informasi ISO/IEC 27001:2013 dan panduan penerapannya pada ISO/IEC 27002:2013.

---

The Electronic Withholding Tax Application (e-Bupot) is one of the DGT services used by Taxpayers to make withholding tax slip and report them electronically. Starting in 2022, the e-Bupot Unifikasi application will be implemented nationally to replace the previous version of the e-Bupot application. This application is one of the electronic systems with a high criticality level based on the Business Impact Analysis by DGT to supports the tax return processing business process. Therefore, it is very important for DGT to maintain the information security of the e-Bupot Unifikasi application in terms of the availability of its services as well as the confidentiality and integrity of the processed tax data and information. Information security incidents can have a negative impact on an organization's service operations, potentially leading to financial losses and a damage to reputation. This study was conducted to develop a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application. The framework used in this study is based on the ISO/IEC 27005:2018 standard. The result of this study is a design of information security risk management for the e-Bupot Unifikasi application, which includes risk scenarios and risk treatment plans. There are 32 risk scenarios identified with 14 risk scenarios being mitigated and 18 risk scenarios being accepted. Control recommendations for risk treatment plans refer to the information security requirements standard ISO/IEC 27001:2013 and its implementation guide ISO/IEC 27002:2013."