Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Mengingat pentingnya peranan tanah di masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik untuk kepentingan tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha. Sudah semestinya kebutuhan terhadap jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan juga akan meningkat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, memerintahkan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah. Pasal 19 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, PP 10/ 1961 tidak membawa hasil yang memuaskan maka ketentuan Pendaftaran Tanah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini selain metode penelitian kepustakaan juga menggunakan metode penelitian lapangan. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk bekas hak milik adat terkadang dijumpai permasalahan hukum baik dalam pendaftaran tanah sistematik maupun dalam pendaftaran tanah sporadik. Permasalahan tersebut dapat di jumpai dalam segi fisik maupun dalam segi yuridis. Kendala-kendala dalam rangka penrbitan sertipikat bagi tanah bekas hak milik adat, yaitu karena bidang tanah tersebut sedang menjadi objek sengketa. Sengketa yang dimaksud berupa sengketa waris, sengketa batas tanah, sengketa kepemilikan dan lainlain- Penyelesaian terhadap permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersengketa yang di fasilitasi oleh Kantor Pertanahan yang sekaligus bertindak sebagai mediator. Apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak menemukan titik temu untuk permasalahan mereka, maka para pihak dapat mengajukan permasalahan hukum tersebut ke pengadilan.

Abstrak :
ABSTRAK Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak lama atas tanah demi hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah baru yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Perolehan hak-hak atas tanah disertai kewajiban pemilik tanah mendaftarkan hak atas tanahnya. Untuk tanah yang belum didaftarkan disebut tanah bekas hak milik adat. Pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan demi menjamin kepastian hukum pertanahan. Namun, pada kenyataannya sampai dengan saat ini bidang-bidang tanah yang belum terdaftar masih banyak jumlahnya. Pemilik tanah yang belum mendaftarkan haknya tersebut menggunakan tanda bukti pembayaran pajak sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. Sementara dalam salah satu sumber hukum kita yaitu yurisprudensi nomor 34/K/Sip/1960 menyebutkan bahwa surat pembayaran pajak bukan merupakan petunjuk siapa yang harus membayar pajak atas suatu bidang tanah tertentu. Ketentuan hukum ini seringkali digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tanpa melihat latar belakang dari kasus mereka, sehingga bagi pemilik tanah bekas hak milik adat hal ini sangat merugikan. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik, pandangan pengadilan dalam perlindungan hukum pemilik tanah bekas hak milik adat dan enyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas hak milik adat berdasarkan kasus dalam Putusan No.l08/Pdt.G/2001/ Jkt.Bar, Putusan No.372/Pd^2003/PT.DK1 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089K/Pdt/2005. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum agraria. Hasilnya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik yaitu menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk kepemilikan tanah dengan didukung alat bukti lain untuk tanah hak lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H1R.

---

ABSTRACT After the effective application of Agrarian Principles Law, former rights over land are by the operation of law converted into new rights over land stipulated in the Agrarian Principles Law. Acquirement of rights over land is supported by obligation on the part of the land owners to register their rights over land. For lands which have not yet been registered, they will be referred to as former customary right of ownership lands. Such land registration is conducted in order to ensure legal certainty in land affairs. However, in reality, up to the present time, the total numbers of parcels of lands which are not yet registered are quite a few. This fact gives rise to problems and disputes among the Parties claiming as the real owners. Land owners who have not yet registered their rights use tax payment slip as the evidence of their ownership over the relevant lands. Meanwhile, in one of our legal sources, which is, jurisprudence number 34/K/Sip/1960, it states that tax payment slip is only an indication on who must pay the tax over a certain parcel of land. This legal provision is often used by judges in settling a case without observing the background of their cases; therefore, for the owners of former customary right of ownership lands, this is very detrimental. Therefore, it is necessary to be studied regarding the legal protection for the owners of former customary right of ownership lands based on the national land law and other related statutory regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Secara hukum, tanah belum sertipikat atau tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah SKT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanah bekas hak milik adat tidak dapat jaminkan karena belum mempunyai alas hak. Dipraktiknya dalam perbankan ada contoh kasus yang mengikat kredit dengan agunan tanah bekas hak milik adat, dan permasalah dalam tesis ini:Bagaimanakah hak jaminan terhadap objek jaminan yang belum bersertipikat dan Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap akta-aktanya yang dibuat menurut Per Undang-undangan yang berlaku dan Bagaimanakah penyelesaian eksekusi terhadap objek jaminan hutang, kesimpulan sebagai berikut 1 hak jaminan yang terhadap objek jaminan yang belum bersertipikat.perjanjian Kredit yang dijaminkan kepada bank tersebut Proses pendaftaran tanahnya baru akan dilaksanakan. apabila terjadi kredit macet sebelum Proses pendaftaran tanahnya selesai maka akan merugikan pihak bank karena jaminan yang diterima bank belum mengikat dan tidak dapat dilakukan proses eksekusi oleh pihak Bank. 2 tanggung jawab PPAT terhadap akta-akta yang dibuat menurut perundang-undanngan yang berlaku harus segera mendaftarkan tanah yang menjadi jaminan tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Hal ini guna menjamin pihak bank sebagai pengucur dana apabila terjadi kredit macet maka tanah tersenbut dapat di eksekusi. 3 penyelesaian eksekusi terhadap objek jaminan hutang apabila objek jaminan tersebut belum memiliki alas hak karena sertipikat sedang di proses peningkatan nya maka proses dari eksekusi sita jaminan tersebut akan terhambat menunggu sampai dengan sertipikat hak milik terbit barulah dapat dilakukan eksekusi sedangkan bunga dan denda bunga tidak dapat di hapuskan. Metode penelitian yang akan saya gunakan disini adalah metode penelitian yuridis normatif.

---

ABSTRACT
By law a non certified land or land based on certificate not a proof ownership of land rights the former land of customary property rights can not be on watch because it does not have a right pad. Practiced in banking there are examples of cases that bind credit with collateral former land of customary property rights. Therefore the formulation 1 of the problem how the security of the object of guarantee that has not certified. 2 how are the responsibilities of the act made in accordance with the prevailing laws and regulation 3 How to complete the execution of the debt securities object. In this paper to raise the problem accordanc with the research of the case example with the following conclusions as follows. 1 the guarantee rights to the guaranteed object which have not certified the credit agreement guaranteed to the bank the process of registration of his new land will be carried out and in case of bad credit before the land registration process is completed it will harm the bank because the collateral received by the bank has not been binding and can not be executed by the bank. 2 PPAT responsibility to the deed of act made pursuant to a statutory decree shall be immediately redisterthe land which is guarantee to the national land agency of this right to guarantee the bank as a lender if there is a bad credit the the land be executed. 3 completion of execution of the object of debt guarantee if the object of the guarantee does not have the right of the certificate of in the process of its enhancement then the proress of execution will be hampered wait until certificate of property issued then can be executed while the interest and interest penalty can not be abolished. The research method I will use is a method of juridical normative research.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai dokumen pertanahan yang sangat penting karena merupakan dasar awal mula dikeluarkannya hak milik atas tanah yang kuat dan diakui oleh negara, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT). Proses penerbitan SKT yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah kepala desa) termasuk mudah. Karena pemilik tanah dengan hak lama cukup membawa bukti-bukti dokumen kepemilikan hak lama atas tanah tersebut. Apabila dokumen tidak ada, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara memberikan bukti bahwa pihak pemohon maupun leluhurnya telah menempati tanah tersebut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Permohonan tersebut memang dicantumkan dikantor kepala desa atau kelurahan tempat tanah tersebut berada. Apabila lewat jangka waktu yang ditentukan, maka akan dikeluarkan SKT sebagai bukti kepemilikan atas tanah permulaan yang dapat segera dikuatkan dengan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk mendapatkan SKT. Pembuatan SKT yang mudah ini juga memberi dampak negatif, dimana seringkali timbul permasalahan persengketaan atas satu tanah yang sama namun terdapat 2 atau lebih alat bukti kepemilikan yang dipegang oleh pihak-pihak yang berbeda. Hal ini tentu sangat jauh dari harapan diciptakannya Undang-Undang Pokok Agraria yang bertujuan agar Hukum Tanah di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan jelas kepemilikannnya. Hasil penelitian ini adalah diperlukannya perbaikan dalam sistem prosedur pengeluaran SKT agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. ......This thesis discusses about the land documents that very important because it is the basic for the beginning of the issuance of land titles that was strong and recognized by the state, namely the Land Certificate. Land Certificate publishing process issued by the competent authority (in this case the head of the village) was easy. Because the owner of the land with the right long enough to bring documentary evidence of ownership rights over the land. If the document does not exist, then the proof can be done by providing evidence that the applicant nor their ancestors have occupied the land during the period established by law. The petition is posted at the office of the village head or village where the land is located. When passing the prescribed period, it will be removed land certificate as proof of ownership of land may soon start reinforced with land registration was first performed to obtain land certificate. This easi way for make land certificate also have a negative impact, which often raised the question of the dispute over the same ground, but there are 2 or more items of evidence of ownership held by different parties. This is very far from expectations creation of the Basic Agrarian Law which aims to Land Law in Indonesia can run smoothly and clearly about the ownership. The results of this study is the need for improvements in the system of expenditure procedures SKT so it will not causing problems in the future.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan secara yuridis dan teknis bagi pemiliknya. Didalam praktiknya, masih timbul masalah tumpang tindih hak atas tanah, seperti kasus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah pada suatu bidang tanah dan pertanggung jawaban Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan dalam memberikan perlindungan hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan ketentuan mengenai pendaftaran tanah. Dalam membahas permasalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, bersifat ekspalanatoris, dan menghasilkan analisa kualitatif terhadap masalah tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya timpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan kesalahan administrasi. Pada kasus ini, tampaknya telah terjadi ketidaktelitian oleh pihak BPN sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Pemerintah telah melakukan keputusan yang tepat untuk melindungi Pemilik tanah yang sebenarnya dengan melakukan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 7/Jatiwaringin, dan BPN sebagai pihak nonyudikatif juga telah menggunakan wewenangnya untuk menjalankan keputusan peradilan tersebut. Akan tetapi, pemilik yang sebenarnya, Drs. SUTIKNO CITRO, MM, MSi, tetap dirugikan karena tanah tersebut telah terlanjur menjadi fasilitas umum dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh beliau. Oleh karena itulah, penulis menyarankan agar dilakukan dilakukan mediasi oleh kedua belah pihak dan dilakukan penggantian rugi terhadap tanah tersebut oleh pihak PT ANTILOPE MADJU sesuai NJOP terhadap pemilik sebenarnya, dan kemudian BPN dapat menghilangkan status sengketa dari tanah tersebut sehingga PT ANTILOPE MADJU dapat memanfaatkan secara legal bidang tanah tersebut.

---

Law No. 5 of 1960 About the Basic Regulation of Agrarian (Act No. 5 of 1960) requires the holding of land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia by the Government to ensure legal certainty and the protection of juridical and technical basis for its owner. In practice, they have problems of overlapping land rights, such as the case of being broken in the Bekasi District Court's Decision No. 170 / PDT.G / 2014 / PN.BKS. Problems in this paper regarding legal protection for rights holders to land on any cases of overlapping land rights to a plot and accountability of the National Land Office or the Land Office to provide legal protection in accordance with the duties and functions in implementing the provisions regarding the registration of land , In discussing these problems, the authors use the research methods literature which refers to the principles of law applicable, are ekspalanatoris, and generate qualitative analysis to the problem. The authors concluded that in general overlapping land rights caused by the element of intent, negligence and maladministration. In this case, appears to have occurred inaccuracy by the BPN so as to avoid overlapping land rights. The government has made the right decision to protect the actual land owners by the cancellation of the Certificate of Use No. 7 / Jatiwaringin, and BPN as the non-judicial bodies have also used their authority to carry out the judicial decision. However, the actual owner, Drs. Sutikno CITRO, MM, MSi, remain disadvantaged because the land has already become common facilities and can not be used properly by him. Therefore, the authors suggest that do do mediation by both parties and made restitution to the land by the PT Antilope Madju according SVTO to the real owners, and then BPN can eliminate the status of the dispute of the land so that PT Antilope Madju can utilize legally the ground plane.

Abstrak :
Pelaksanaan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat untuk menyatakan kepemilikan hak atas tanah. Meskipun penyelenggaraannya telah diatur, hingga kini masih dijumpai tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini menimbulkan resiko adanya gangguan atau gugatan di kemudian hari. Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah Kelurahan Mekarjaya Kota Depok apakah sudah cukup efektif dan pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang berasal dari berbagai faktor antara lain faktor dari masyarakat, faktor internal Kantor Pertanahan, serta dalam segi yuridis terkait kasus pertanahan yang ditemui, antara lain adanya permasalahan objek bidang tanah yang dimohon berada di atas bidang tanah milik orang lain dan permasalahan pendaftaran yang dilakukan bukan oleh pemiliknya yang sah. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk menanggulangi kendala tersebut yakni terhadap faktor dari masyarakat, Kantor Pertanahan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah, terhadap kendala internal Kantor Pertanahan diupayakan adanya keseimbangan antara kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, terkait penyelesaian kasus pertanahan dilakukan dengan cara musyawarah yang apabila tidak ada mufakat maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian masalah pertanahan tersebut ke lembaga peradilan. ...... The implementation of land registry is intended to provide legal security for owners of land evidence of the strong to declared ownership rights over land. Although its implementation has been regulated, nowadays can be encountered in lands that has not been registered within the Land Office. This raises the risk of a lawsuit at a later date. the study focused on implementation of land registry in the Village Mekarjaya of Depok City is quite effective and in general has been running according to applicable regulations. The implementation encountered several problems that come from a variety of factors such as factors of society, Land Office internal factors, also in terms of judicial cases related to land, the issues of the requested land plot located on the plot of land belong to another person and the problem of registry made not by their rightful owner. Efforts made by the Land Office to overcome these problems come from the people itself, the Land Office to socialize the importance of land registry, for the internal circumstances of the Land Office strived a balance between quality and quantity of human resources, related to the settlement of land disputes requires forums, if there is no consensus then the parties can resume settlement of the land disputes to the courts.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami pemekaran wilayah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak milik adat dimana perlu untuk dilakukan konversi hak ulayat menjadi hak milik dan yang kedua kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami Pemekaran Wilayah yang dikaitkan dengan 2 (dua) kasus pemekaran wilayah di Jakarta Selatan yang menggabungkan Kelurahan Bintaro bagian dari Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dengan Kota Jakarta Selatan dan Kelurahan Bintaro, Kota Jakarta Selatan dengan sebagian Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan permasalahan terkait kebijakan pemekaran wilayah di Jakarta Selatan. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan identifikasi permasalahan. Hasil penelitian ini ialah bahwa implikasi dari adanya pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak milik adat yaitu adanya perubahan kewenangan kantor pertanahan dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini juga sangat diperlukan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah untuk melakukan pengecekan keaslian sertipikat dan pendaftaran perubahan data terhadap tanah yang mengalami pemekaran wilayah. ......This study discusses the implications and authority of Land Deed Officials on the transfer of land rights undergoing regional expansion. The expansion of the territory can have an impact on changes in the authority of the Land Office in issuing certificates and the working area of ​​the Land Deed Official, in addition to the role of the Land Deed maker Officer in the transfer of land rights whose object undergoes regional expansion. The problems raised in this study are regarding the implications of regional expansion on the transfer of land rights to former customary property rights where it is necessary to convert ulayat rights into property rights and secondly, the authority of the Land Deed Official in the transfer of land rights whose object undergoes Regional Expansion is linked with 2 (two) cases of regional expansion in South Jakarta which combines Bintaro Urban Village, part of West Java Level 1 Region with South Jakarta City and Bintaro Urban Village, South Jakarta City with part of South Tangerang City. This study uses a normative research method which will be analyzed descriptively by describing the problems related to the regional expansion policy in South Jakarta. The research will be conducted with a problem identification approach. The results of this study are that the implications of the existence of regional expansion on the transfer of land rights to former customary property rights, namely a change in the authority of the land office and the work area of ​​the Land Deed Maker Official, this is also very much needed by the authority of the Land Deed Maker Official in the transfer of land rights to checking the authenticity of certificates and registering changes in data on land undergoing regional expansion.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilakukann melalui Akta Jual Beli yangt dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah PPAT , namun terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi di daerah daerah terpencil, salah satunya di kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara, Haryanto menggugat Novianty karena Novianty membangun ruko di atas tanah Haryanto yang ia beli melalui Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah membahas kekuatan hukum jual beli tanah melalui surat pernyataan penyerahan hak atas tanah dan kesesuaian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan hakim mahkamah agung nomor 134 PK/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Jual beli tanah melalui surat pernyataan peneyrahan hak atas tanah dapat dilakukan selama yang dialihkan adalah tanah bekas hak milik adat dengan disaksikan oleh kepala desa dimana tanah berada dan perbuatan yang dilakukan tergugat dalam putusan termasuk perbuatan melawan hukum.

---

ABSTRACT
Based on the Land Law and Government Regulation No. 24 of 1997 regarding Land Registration, land sale and purchase agreement shall be done by Sale and purchase deed which is drawn in front of Land Deed Official. However, some differences happened in remote areas, among other things in Siantan Hulu sub district, North Pontianak, where Haryanto sued Novianty, because she built house cum shop on Haryanto rsquo s land which he bought using Statement letter regarding the relinquishment of land. The studies in this thesis are to review the legality of land sale and purchase agreement using statement letter regarding the relinquishment of land and to review the elements of tort in supreme court judge rsquo s stipulation number 134 PK Pdt 2016. This research uses juridical normative methods by literature study. The results of this research are the land sale and purchase agreement which uses the statement letter regarding the relinquishment of land can be done as long as, the object is ex customary land and witnessed by the village chief where the land is located, and the defendant act was categorized as tort in the stipulation.

Abstrak :
Status kepemilikan tanah hak lama seperti tanah bekas hak milik adat yang belum dilakukan konversi ke hak baru sampai akhirnya pemiliknya meninggal dunia, dapat menimbulkan kesulitan saat peralihan kepada ahli waris. Tulisan ini menganalisis bagaimana kekuatan hukum akta jual beli tanah bekas hak milik adat yang sudah beralih kepada ahli waris, dan bagaimana urgensi pengadilan memberikan pengesahan kepada ahli waris agar dapat melakukan balik nama atau menjual tanah tersebut. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama memerlukan bukti kepemilikan tertulis atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA. Peralihan tanah bekas hak milik adat dengan akta jual beli oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Pembuatan akta jual beli oleh kuasa memerlukan akta kuasa menjual secara notariil. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan dilengkapi dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Badan Pertanahan Nasional juga mensyaratkan adanya dokumen akta kuasa menjual dan data identitas diri penjual saat pendaftaran hak sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pembukuan hak. Pengesahan pengadilan diperlukan untuk menambah legitimasi akta jual beli tanah dan putusan majelis hakim menjadi dasar Badan Pertanahan Nasional melakukan pembukuan peralihan hak atas tanah. ......Ownership status of old land rights, such as former customary land rights which have not been converted to new rights until the owner finally dies. It can create difficulties during the transition to heirs. The article analyzes the legal force of the deed of sale and purchase of land with former customary ownership rights which have been transferred to an heir, and the urgency of the court granting validation to the heirs so they can change the name or sell the land. The preparation of this article used doctrinal research methods. Registration of land rights originating from the conversion of old rights requires written proof of ownership in the name of the rights holder at the time the UUPA comes into force. Transfer of former customary ownership rights with a deed of sale and purchase by the sub-district head as official making temporary land deed has valid and binding legal force. Making a sale and purchase deed by a proxy requires a notarial power of attorney deed. Transfer of land rights due to inheritance is accompanied by a letter of proof as heirs. The National Land Agency also requires a power of attorney deed to sale and the seller’s personal identity data when registering rights as a form of caution when recording rights. Court approval is needed to increase the legitimacy of the land sale and purchase deed and the decision of the panel of judges is the basis for the National Land Agency (BPN) to record the transfer of land rights.