Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Esther, author

Masalah hukum dalam penerbitan sertifikat bagi tanah bekas hak milik adat (studi kasus di Kabupaten Tangerang)

ABSTRAK
Mengingat pentingnya peranan tanah di masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik untuk kepentingan tempat tinggal maupun untuk kegiatan usaha. Sudah semestinya kebutuhan terhadap jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan juga akan meningkat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, memerintahkan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah. Pasal 19 lebih lanjut diatur dalam...

2003

T37734

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Waki Sulistyaning R, author

Perlindungan hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat (analisis putusan pengadilan negeri jakarta barat no. 108/Pdt.G./2001/Jkt.Bar, Putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta no. 372/Pdt/2003/PT. DKI dan putusan MARI No. 1009K/Pdt/2005)

ABSTRAK Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak lama atas tanah demi hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah baru yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Perolehan hak-hak atas tanah disertai kewajiban pemilik tanah mendaftarkan hak atas tanahnya. Untuk tanah yang belum didaftarkan disebut tanah bekas hak milik adat. Pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan...

2008

T36999

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fadilla Caesa, author

Tinjauan yuridis terhadap objek jaminan kredit yang tidak dapat dilakukan eksekusinya = Juridical review of credit guarantee objects that can not be executed

ABSTRAK
Secara hukum, tanah belum sertipikat atau tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah SKT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanah bekas hak milik adat tidak dapat jaminkan karena belum mempunyai alas hak. Dipraktiknya dalam perbankan ada contoh kasus yang mengikat kredit dengan agunan tanah bekas hak milik adat, dan permasalah...

2018

T49126

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wibowo, author

Surat keterangan tanah dan kaitannya dengan pengakuan tanah-tanah bekas hak milik adat yang belum bersertipikat = Land's reference letter in conjuction with the recognition of uncertified customary property rights

Tesis ini membahas mengenai dokumen pertanahan yang sangat penting karena merupakan dasar awal mula dikeluarkannya hak milik atas tanah yang kuat dan diakui oleh negara, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT). Proses penerbitan SKT yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah kepala desa) termasuk mudah. Karena pemilik tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42654

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putu Gina Paramita, author

Pembatalan sertipikat hak pakai tumpang tindih diatas tanah hak milik adat milik perorangan (analisis putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS) = Cancellation of certificate of land use overlap above owned property rights of indigenous individuals (analysis of bekasi district court s decision Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan secara yuridis dan teknis bagi pemiliknya. Didalam praktiknya, masih timbul masalah tumpang tindih hak atas tanah, seperti kasus...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46709

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Riyandi Salim, author

"Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi tanah bekas hak milik adat demi menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok" = "Implementation of land registration for the first time on former land tax registry to ensure legal certainty of ownership of land in the Village Mekarjaya Depok City" / Achmad Riyandi Salim

ABSTRAK
Pelaksanaan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat untuk menyatakan kepemilikan hak atas tanah. Meskipun penyelenggaraannya telah diatur, hingga kini masih dijumpai tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini menimbulkan resiko adanya gangguan atau gugatan...

2017

T47546

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zulfikar Raharjo, author

Kekuatan hukum jual beli tanah melalui surat pernyataan penyerahan hak atas tanah (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 PK/PDT/2016) = The legality of land sale and purchase agreement using statement letter regarding relinquishment of land review of supreme court stipulation No 134 PK/PDT/2016 / Zulfikar Raharjo

ABSTRAK
Berdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilakukann melalui Akta Jual Beli yangt dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah PPAT , namun terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi di daerah daerah terpencil, salah satunya di kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara, Haryanto...

2018

T51060

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Armalia Sarah, author

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian