Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai pilar utama perekonomian Indonesia, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Untuk mengembangkan dan memperkuat kegiatan usaha, koperasi dapat melakukan pemupukan modal melalui modal penyertaan. Pemahaman konsep koperasi, baik dari jenis usaha, hak dan kewajiban anggota, permodalan, hingga mekanisme pembagian sisa hasil usaha harus dipahami oleh pengurus, anggota, dan masyarakat. Ketidakpahaman konsep ini menyebabkan banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan badan usaha berbentuk koperasi. Dalih menambah modal untuk kegiatan usaha justru menimbulkan penyimpangan.Koperasi Serba Usaha Langit Biru digugat secara perdata oleh anggota karena tidak dapat membayar janji-janjinya. Untuk memperoleh kesimpulan terhadap penyimpangan konsep koperasi yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Langit Biru, dilakukan penelitan dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Akhirnya, diharapkan masyarakat, anggota, dan pengurus koperasi dapat lebih memahami konsep dan ketentuan perundang-undangan terkait koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

---

ABSTRACTAs the main pillar of Indonesian economy, cooperatives are expected to improve the welfare of members and society. To develop and strengthen business activities, cooperatives can perform capital fertilization through capital participation. Understanding the concept of cooperatives, whether from the type of business, the rights and obligations of members, capital, to the mechanism of distribution of the remaining results of operations must be understood by the board, members, and society. Uncertainty of this concept causes many deviations of business entities in the form of cooperatives. The argument to increase the capital for business activities actually leads to irregularities. Langit Biru Cooperative Business Cooperation was severely sued by members for not being able to pay for its promises. To get the conclusion of deviation of cooperative concept which done by Multifunctional Cooperative of Langit Biru, conducted research with normative juridical form with descriptive typology. Finally, it is expected that the community, members, and management of cooperatives can better understand the concepts and provisions of cooperative legislation related to the running of their business activities."

"Peran Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota yang tergabung dengan mempunyai kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dengan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai koperasi yang menyimpang dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dimana Tanah sebagai Jaminan Hutang.Beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi latar belakang terjadinya penyimpangan dalam melakukan kegiatan usaha yaitu Koperasi Bintang Jaya di Solo.dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Nomor 03-03/JK/II/2013/BPSK.ska. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan peraturan Perundang-undangan terkait dengan Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam serta hubungan kreditur dan debitur terkait dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha Koperasi memang terimplementasi aspek hukum perjanjian yangdiatur dalam KUH Perdata dan Koperasi yang menjadi objek penelitian bertanggung jawab pada setiap resiko kegiatan usaha yang ada.

---

Credit Union’s roles are as a facilitator and a foundation to improve the welfare of its members which have similarity in fortune and welfare. It is based on the civil’s economy which collecting, channeling and distributing funds evenly. In practice, the problem arises particularly on the deviation in implementation of Credit Agreement whereas land as a collateral debt. One of the credit union’s cases related to the deviation in the implementation is the Bintang Jaya corporative’s business activity in Solo. Specifically, the dispute of settlement decision’s board regarding consumers, No. 03-03/JK/II/2013/BPSK.ska. Therefore, this thesis will elaborate and disscuss laws and regulations associated to the agreement of the credit unions’s credit as well as the relation between creditor and debitor regarding the dispute within the settlement body board. The result from this thesis shows a positive relationship between corporate or business activity and the implementation of laws and regulations are regulated in the civil code. The coorperative whereas the object research are responsible for any risks of existing business activities."

"ABSTRAKDi tengah-tengah kondisi perekonomian yang masih sangat memprihatinkan, kita selayaknya memang harus membangkitkan optimisme bahwa perekonomian kita masih dapat kita tingkatkan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengalaman kita selama krisis dalam bentuk UMKM merupakan bagian terbesar dalam kegiatan ekonomi kerakyatan yang lebih dapat bertahan. Daya tahan UMKM tersebut tercipta karena mereka tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal, seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatannya. Dengan keunggulan yang spesifik antara lain berupa kandungan lokal yang besar dalam kegiatan produksi, orientasi pemasaran di dalam negari dan harga yang terjangkau oleh konsumen, UMKM merupakan bagian yang sangat berarti dan pealing dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu, maka salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional adalah memberdayakan UMKM yang harus didukung oleh semua pihak, pemerintah, swasta, maupun masyarakat.Pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari upaya mengatasi hambatan keterbatasan yang ada dalam UMKM itu sendiri, yaitu keterbatasan sumber daya finansial. Saya melihat BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang mandiri dan didinikan atas swadaya masyarakat dapat menjadi alternatif lembaga keuangan non-bank yang strategis di lingkungan UMKM. Selain itu, BMT dengan konsep syariah yang sesuai dengan akar budaya mayoritas bangsa Indonesia dapat menjadi alternatif masyarakat yang selama ini alergi dengan sistem bunga."

"Masalah permodalan dalam suatu usaha menjadi pertimbangan utama dalam bentuk usaha manapun. Koperasi yang menjadi seharusnya menjadi pilar utama ekonomi Indonesia kian lama semakin tersingkir oleh karena persaingan bidang usaha lainnya. Pasar Modal merupakan salah satu sarana yang sangat memberikan potensial besar bagi Koperasi untuk mencari modal pinjaman agar usaha Koperasi dapat menjadi besar. Namun, kenyataanya hingga saat ini belum ada Koperasi yang secara langsung melakukan transaksi di Pasar Modal khususnya melakukan penjualan Obligasi. Padahal menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Koperasi dimaksudkan untuk ikut serta dalam transaksi Pasar Modal untuk memberikan beban moral kepada ekonomi Indonesia.

---

Capital issues in an effort to be a major consideration in any business. Co-Operatives which should be the main pillar of Indonesia's economy more and more marginalized by the other business sectors because of competition. Capital Markets is one of the very means of providing great potential for cooperation in order to seek capital loans can be great cooperative effort. However, the fact until now there is no direct Co-Operative transactions, especially in the Capital Market to sell bonds. Yet according to the provisions of Rule Legislation which applies Co-Operative intended to participate in capital market transactions to provide a moral burden to the economy of Indonesia."