Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berbagai permasalahan dalam penerapan PP 58 Tahun 2010 khususnya pelaksanaan Penyidik ​​wajib sarjana, sehingga sampai saat ini masih terdapat personel yang belum berpendidikan Sarjana/setara. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi dalam pelaksanaan wajib Sarjana Pengembangan SDM Penyidik ​​​​​​Bareskrim Polri serta upaya dan strategi yang dilaksanakan dalam mengembangkan sehingga dapat membantu Kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya upaya dalam memenuhi kewajiban tersebut sehingga mereka tidak dapat mengembangkan karir,Adapun upaya yang dilakukan Bareskrim Polri dalam pengembangan kompetensi Penyidik ​​​​​​dengan mengikutsertakan para personel melalui program maupun pendidikan kejuruan. Terdapat celah-celah yang mungkin dalam pelaksanaan penyelidikan sehingga penerapan PP 58 Tahun 2010 belum terimplementasi dengan baik. Namun demikian Bareskrim Polri berupaya dan berbenah guna mewujudkan penyidik ​​​​Polri yang Presisi. ......Berbagai permasalahan dalam penerapan PP 58 Tahun 2010 khususnya pelaksanaan wajib belajar S1 Penyidik ​​Polri, sehingga saat ini masih terdapat personel yang belum mengenyam pendidikan sarjana/sederajat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan wajib sarjana untuk pengembangan sumber daya manusia Bareskrim Polri serta upaya upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kompetensi dan penyelidikan agar dapat mendukung kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan mendalami yang kemudian dilakukan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada upaya pemenuhan kewajiban sarjana. sehingga mereka tidak dapat mengembangkan karir.Terdapat potensi lokasi lokasi sehingga implementasi PP 58 Tahun 2010 belum terlaksana dengan baik. Namun Bareskrim Polri terus berupaya dan berbenah agar tercipta polisi yang Tepat.

Abstrak :
Disertasi ini mengetengahkan masalah kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Indonesia berkenaan dengan Pembangunan Nasional. Dari pengamatan terhadap negara-negara maju dan negara-negara yang tergolong "The New Industrialized Countries" ternyata negara-negara itu tidak memiliki sumberdaya alam yang melimpah, tetapi mereka memiliki sumberdaya manusia yang kualitasnya tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemajuan suatu negara. antara lain ditentukan oleh kualitas SDM yang tinggi. Bagi Indonesia yang sedang membangun dan menghadapi persaingan yang semakin ketat sebagai konsekuensi dari era globalisasi, maka mau tidak mau harus mengandalkan pada SDM yang kualitasnya tinggi. Masalahnya adalah bagaimana kualitas SDM Indonesia itu pada kenyataannya. Berbagai pendapat mengenai kualitas SDM Indonesia (Koentjaraningrat, 1974, 1976, dan 1979; Soeryohadiprodjo, 1982; Lubis, 1990: Swasono, 1984. 1988, dan Sukardi, 1991) pada intinya menunjukkan bahwa SDM Indonesia pada umumnya belum siap menghadapi tuntutan pembangunan yang makin majemuk dan persaingan yang semakin ketat di masa yang akan datang. Oleh karena itu perlu dipersiapkan SDM Indonesia yang mampu menghadapi tuntutan pembangunan dan era globalisasi. Masalahnya adalah unsur kualitas SDM apakah yang perlu disiapkan (baca: ditingkatkan dan dikembangkan) ditinjau dari sudut psikologi. Sebelum menjawab pertanyaan itu perlu ditegaskan bahwa pengertian SDM dalam studi ini cakupan yang terbatas pada melihat manusia sebagai sumberdaya atau tenaga kerja yang erat kaitannya dengan hal-ikhwal produktivitas, efisiensi, dan efetivitas suatu performa kerja. Landasan teoretis yang digunakan dalam studi ini adalah teori sifat (trait) Banellport karena teori ini dapat menjawab tujuan penelitian. Yaitu menemukan suatu predisposisi tingkahlaku yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya konsistensi. Seeara umum tujuan penelitian ini adalah menemukan sifat yang harus dimiliki oleh SDM Indonesia dan lingkungan keluarga serta sekolah yang kondusif bagi pembentukan sifat SDM Indonesia. Untuk itu dilakukan dua tahap penelitian yang masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Penelitian tahap I dilakukan dengan melakukan pengkajian 68 buku mengenai riwavat hidup orang-orang berprestasi dalam berbagai bidang dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tahap I menunjukkan adanya 6 sifat dari orang yang berprestasi tinggi, yakni kerja keras, disiplin, prestatif, komitmen, mandiri, dan realistis. Penelitian tahap II merupakan penelitian lapangan sebagai kelanjutan dari penelian tahap I yang bertujuan menguji hipotesis mengenai sejauhmana (1) individu berprestasi tinggi memiliki ke 6 sifat di atas dan (2) pengaruh'lingkungan keluarga dan sekolah terhadap pembentukan sifat individu berprestasi tinggi. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa (280 orang) yang terdiri dan mahasiswa berprestasi tinggi (149 orang) dan mahasiswa berprestasi rendah (131 orang). Instrumen pengumpulan data terdiri dari (1) ISI '95 : untuk menemukan sifat. (2) Skala Keluarga : untuk melihat latar belakang keluarga. dan (3) Skala Sekolah : untuk meliltat peran lingkungan sekolah. Untuk menguji hipotesis dari penelitian ini, digunakan metode analisis LISREL (Liniar Structural Relations) yang pada hakikatnya terdiri dari 2 tahap yang saling terkait, yaitu : (1) menguji kebenaran model dengan melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara model teoritik dan data ini atau tidaknya model). (2) jika model dinyatakan fit selanjutnva dilakukan pengujian atas hipotesis tentang hubungan kausal antar variabel. Dari hasil studi ini dapat disimpulkan : (1) sifat yang harus dimiliki oleh SDM Indonesia sebagai penunjang pembangunan, adalah sifat kerja keras, disiplin komitmen. prestatif mandiri, dan realistis. (2) lingkungan keluarga yang kondusif bagi pembentukan sifat individu berprestasi tinggi adalah lingkungan yang menerapkan pola asuh yang otoritatif. (3) lingkungan sekolah yang kondusif bagi pembentukan sifat individu berprestasi tinggi adalah lingkungan sekolah yang menerapkan pola bina yang otoritatif. (4) ada alur pembentukkan individu berprestasi tingkat 0 yakni diawali dengan pola asuh dan pola bina yang otoritatif yang keduanya akan berpengaruh terhadap pembentukkan sifat, dan pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi individu. (5) peran ibu dan guru cukup signifikan terhadap pembentukan sifat. (6) ibu berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya prestasi. Dari hasil studi ini disarankan (1) ke enam sifat yang ditemukan hendaknya dijadikan rujukan dalam pengembangan SDM Indonesia, seperti dalam pendidikan dan pelatihan. buku cerita yang menonjolkan ke enam sifat. dan ekspose orang-orang yang berprestasi tinggi. (2) membuat sinergi pola asuh di rumah dan pola bina di sekolah seperti melalui perteinuan orangtua siswa dan guru secara teratur. (3) pengembangan pola asuh otoritatif d.alam berbagai bidang. (4) melakukan penelitian mengenai sifat individu yang lingkupnya lebih luas, seperti pada olahragawan, seniman, ilmuwan yang berhasil. (5) pengembangan instrumen penelitian untuk melihat sejauhmana ada konsislensi antara sifat dan tingkah laku nyata.

Abstrak :
Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Ringkasan: Isu tentang penurunan kualitas lingkungan telah menciptakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam menggalakkan pendidikan lingkungan yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran terhadap lingkungan dan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pandangan-pandangan yang luas tentang lingkungan. Pentingnya pendidikan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 9. Peran pendidikan formal maupun informal sangat dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pendidikan lingkungan tersebut. Pendidikan lingkungan secara formal di Indonesia telah diterapkan baik dalam bentuk contoh-contoh (infus) dan integrasi ke kurikulum sekolah-sekolah sampai ke perguruan tinggi strata-1, maupun dalam bentuk studi ilmu lingkungan yang bergelar Magister Ilmu Lingkungan. Pendekatan pendidikan ilmu lingkungan bersifat multidisiplin dan interdisiplin. Salah satu masalah dalam pendidikan yang bersifat demikian adalah menentukan apa yang diajarkan dan bagaimana pelaksanaannya; atau bagaimana mengembangkan kurikulum yang bersifat multidisiplin dan interdisiplin. Penelitian ini mempermasalahkan tentang sejauhmana kurikulum Pendidikan Ilmu Lingkungan mendukung peningkatan kemampuan lulusan di bidang kerjanya. Data tersebut diperoleh melalui persepsi lulusan terhadap kurikulum Program Studi Ilmu Lingkungan. Tujuan khusus penelitian ini adalah : - Untuk mendapatkan deskripsi tentang variasi persepsi lulusan terhadap isi kurikulum dari setiap matakuliah dan angkatan pada masing-masing kekhususan Program Studi Ilmu Lingkungan. - Untuk mendapatkan deskripsi tentang variasi persepsi lulusan terhadap pelaksanaan kurikulum dari setiap matakuliah dan angkatan masing-masing kekhususan Program Studi Ilmu Lingkungan. - Untuk mengetahui perbedaan persepsi lulusan terhadap isi kurikulum menurut latar belakang pekerjaan lulusan. -Untuk mengetahui perbedaan persepsi lulusan terhadap.pelaksanaan kurikulum menurut latar belakang disiplin ilmu S-1. - Untuk mengetahui hubungan antara persepsi lulusan terhadap isi kurikulum dengan persepsi lulusan terhadap pelaksanaan kurikulum pads Program Studi Ilmu Lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia, dan dapat dijadikan bahan acuan untuk merintis, mengelola maupun mengembangkan pendidikan lingkungan bagi perguruan tinggi lain. Subyek penelitian ini adalah lulusan Program Studi Ilmu Lingkungan yang tersebar di Jakarta dan daerah, mulai angkatan VIII sampai XI, yang berjumlah 48 orang yang tersebar pada tiga kehususan yakni Ekologi Manusia (11 orang), Perencanaan Lingkungan (32 orang), dan Proteksi Lingkungan (5 orang). Obyek penelitian ini adalah kurikulum yang ditawarkan pada lulusan. Karena kurikulum untuk ketiga kekhususan tersebut berbeda maka analisis selanjutnya dilakukan di tiap kekhususan. Untuk mengetahui sejauhmana kurikulum mendukung lulusan di bidang kerjanya masing-masing, maka diperoleh data berdasarkan persepsi lulusan yang mempersoalkan tentang sejauhmana tingkat manfaat isi kurikulum dalam pekerjaan lulusan dan sejauhmana pelaksanaan kurikulum mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner dan wawanoara. Hipotesis penelitian ini adalah : - Terdapat perbedaan persepsi sampel terhadap isi kurikulum tiap matakuliah dan angkatan dalam masing-masing kekhususan program studi Ilmu Lingkungan. - Terdapat perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan kurikulum tiap matakuliah dan angkatan dalam masing-masing kekhususan Program Studi Ilmu Lingkungan. - Terdapat perbedaan persepsi terhadap isi kurikulum menurut latar belakang pekerjaan lulusan. - Terdapat perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan kurikulum menurut latar belakang pendidikan S-1. - Terdapat hubungan antara persentase persepsi lulusan terhadap isi kurikulum pelaksanaannya. Analisis data bersifat deskriptif dengan menggunakan uji non-parametrik. Untuk menguji hipotesis pertama, ke-dua, ke tiga dan ke-empat digunakan analisis Chi-quadrat (x2), sedangkan hipotesis ke-lima digunakan uji korelasi rank. Kesimpulan hasil analisis adalah : 1. Perbedaan persepsi terhadap isi kurikulum antara ke 18 matakuliah pada kekhususan Ekologi Manusia, dan antara ke 17 matakuliah kekhususan Proteksi Lingkungan tidak signifikan, dan sebaliknya terdapat perbedaan yang signifikan antara ke 16 matakuliah untuk kekhususan Perencanaan Lingkungan. Analisis menurut angkatan untuk ketiga kekhususan menunjukkan adanya perbedaan persepsi lulusan yang tidak signifikan antar angkatan. 2. Perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan kurikulum antara ke 18 matakuliah pada kekhususan Ekologi Manusia, dan antara ke 17 matakuliah kekhususan Proteksi Lingkungan tidak signifikan, dan sebaliknya terdapat perbedaan yang signifikan antara ke 16 matakuliah untuk kekhususan Perencanaan Lingkungan. Analisis menurut angkatan untuk ketiga kekhususan menyatakan tidak terdapat perbedaan persepsi lulusan yang tidak signifikan antar angkatan. 3. Berdasarkan latar belakang pekerjaan lulusan, maka dibuat pengelompokkan menjadi empat kelompok sampel menurut pekerjaan lulusan yaitu : pengajar, birokrat, peneliti dan swasta. Kekhususan Ekologi Manusia terdiri atas pengajar, dam birokrat; Perencanaan Lingkungan terdiri atas pengajar, birokrat, peneliti dan swasta; Proteksi Lingkungan terdiri atas pengajar dan peneliti. Hasil analisis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan proporsi sampel terhadap isi kurikulum tiap-tiap kelompok yang ada pada kekhususan Ekologi Manusia dan Perencanaan Lingkungan yang tidak signifikan, dan proporsi sampel yang memiliki persepsi tinggi antara kelompok sampel pengajar dan peneliti terhadap isi kurikulum pada kekhususan Proteksi Lingkungan adalah sama. 4. Pengelompokkan lulusan berdasarkan latar belakang disiplin ilmu S-1 dibagi atas kelompok IPS dan IPA. Hasil analisis pada kekhususan Perencanaan Lingkungan menyatakan bahwa terdapat perbedaan proporsi sampel IPA dan IPS yang memiliki persepsi tinggi yang tidak signifikan terhadap pelaksanaan kurikulum. Kekhususan Ekologi Manusia dan Proteksi Lingkungan hanya memiliki satu kelompok sampel masing-masing adalah IPS dan IPA. 5. Analisis korelasi rank antara persepsi lulusan terhadap isi kurikulum dengan persepsi lulusan terhadap pelaksanaan kurikulum dilakukan menurut angkatan. Kesimpulannya adalah korelasi antara kedua variabel tersebut untuk semua angkatan masing-masing kekhususan tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa isi kurikulum Program Studi Ilmu Lingkungan sudah tergolong dapat menjawab kebutuhan lulusan di bidang kerjanya. Bila dibandingkan, hasil analisis antara ke tiga kekhususan yang ada maka isi kurikulum kekhususan Perencanaan Lingkungan masih perlu dikembangkan lagi agar dapat lebih mendukung peningkatan kemampuan lulusan, karena peserta didik pada kekhususan ini lebih tinggi heterogenitasnya dalam hal latar belakang bidang kerjanya, dibandingkan dengan dua kekhususan lainnya.Selanjutnya dapat disimpulkan juga hahwa pelaksanaan kurikulum untuk ke tiga kekhususan menurut persepsi lulusan masih perlu ditingkatkan lagi. Kesimpulan lainnya adalah bahwa tidak terdapat kesejajaran atau kesesuaian persepsi antara isi kurikulum dengan pelaksanaannya, yang berarti bahwa isi kurikulum yang dapat menjawab kebutuhan lulusan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada analisis kurikulum Program Studi Ilmu Lingkungan, maka dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sifat pendidikan yang menggunakan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin, yaitu: makin tinggi heterogenitas peserta didik, makin tinggi kemungkinan perbedaan persepsi mereka terhadap tingkat relevansi kurikulum (baik isi maupun pelaksanaannya) dengan tuntutan kebutuhan bidang kerja mereka. Tingginya relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pelaksanaan kurikulum, karena peserta didik memiliki latar belakang disiplin ilmu S-1 dan bidang kerja yang berbeda, yang menyebabkan mereka memiliki potensi berbeda satu dengan yang lainnya.

---

With respect to the diminishing environmental quality an urgent need arise to support an environmental education aimed at environmental awareness and educate the students for environmental overview. Environmental education aims to improve human resources in environmental management. The importance of this education is to improve people's awareness regarding their responsibilities to manage the environment, as expressed in Act Number 4 of 1982, Article 9. The role of education both formal or non formal are required to realize the objectives of environmental education in Indonesia, the formal environmental education has been applied either in the form of curricula integrated for high school, college, or university degrees in Environmental Sciences. Environmental problems can be solved with several approach like multidiscipline and interdiscipline. Generally, environmental education follows a similar approach. One of the educational problems, is how to determine, what have been learned and their implementations. Or, how to improve multidisciplinary and interdisciplinary curricula. The objectives of the study are as follow: To acquire a description of the variation of alumni perception towards the curricula, for each subject and class in each discipline. To describe the variation of the alumni perception towards curricula implementation from each subject and classes each discipline of Programme of Study in Environmental Sciences respectively. To determine the difference of the alumni perception towards each subject according to their job background. To determine the difference of alumni perception towards curricula implementation according to alumni S-1 discipline. To determine the relation between the alumni perception toward the subject and the alumni perception toward curricula implementation Programme of Study in Environmental Sciences. The results of this study is expected as an input for the development of Programme of Study in Environmental Sciences at the University of Indonesia, and as a reference for other universities to establish, manage or improve their programs. The subject is the alumni of Programme of Study in Environmental Sciences living in and outside Jakarta, from the Eighth to Eleventh classes. There are 46 alumni who with three disciplines comprise of Human Ecology (11), Environmental Design (32), and Environmental Protection (5). The object of this study is the curricula. In this matter, since the three disciplines are different, most analysis will be based on each discipline. To determine, how the curricula supported the alumni in their job, data is collected regarding their perception on how useful the curricula is and how its implementation affected their jobs. Data is collected through questionnaires and interviews. Hypotheses: There is a difference in perception towards subject curricula and classes in their disciplines respectively. There is a difference in perception towards curricula Implementation and classes in their disciplines respectively. There is a difference in perception towards subject curricula according to alumni job. There is a difference in perception towards curricula implementation according to the background of S-1 discipline. There is a relationship between perception towards curricula subject and curricula implementation. The data analysis is descriptive utilizing non parametric test. To test the first, second, third, and forth hypotheses the chi-square test is used, but the fifth hypotheses utilize a rank correlation test. The result of analysis: The difference in alumni perception to the subject among the 18 subjects in Human Ecology discipline, and amongst the 17 subjects of the Environmental Protection discipline is non significant. There is a significant difference amongst the 16 subjects c£ Environmental Planning. One analysis based on alumni for the three disciplines expressed, in fact, uncorrelated alumni perception. The difference in alumni perception to curricula implementation among 18 subjects of Human Ecology Discipline, and among 17 subjects of Environmental Protection have a non significant difference among 16 subjects of Environmental Design Discipline. One analysis according to alumni for the three disciplines expressed that alumni perception is non significant. Based on the background of alumni job, furthermore, it could be classified into four sample group according to alumni job such as teachers, bureaucrats, researchers and private sector. The Human Ecology Discipline consists of teachers, and bureaucrats; Environmental Design consists of teachers and researchers. The result of the analysis summarized that there is a difference in existing sample proportion to subjects of Human Ecology and Environmental Design. The teachers and researchers in the subjects of Environmental Protection Discipline have a similar high perception. For alumni group based on the background of S-1 is divided into Social Sciences (IPS) and Natural Sciences (IPA). The result of analysis in Environmental Design expressed that the sample of Social Science (IPS) and Natural Science (IPA) proportion have not a significant difference to curricula implementation. Both Human Ecology and Environmental Protection have one sample group respectively such as Social Sciences (IPS) and Natural Sciences (IPA). Analysis Of Rank correlation among perception to curricula subject and perception to curricula implementation according to alumni. In summary the correlation between both variables for all alumni is non significant to each discipline (0.01 respectively). Based on the result of the analysis, in summary, the overall curricula subjects in the curricula of Programme of Study in Environmental Sciences can be utilized to solve the alumni's needs in their jobs. When compared with the result of analysis among the existing three disciplines, the environmental design discipline subjects in curricula need to be improved to support its alumni, because the students of this discipline have a high heterogeneity in their job background. The curricula implementation for the three disciplines according to alumni perception was still need to be improved. Based on the results of hypotheses testing in Programme Study in Environmental Sciences specifically the curricula analysis, it is summarized that several education which used multidisciplinary and interdisciplinary approach have the following characteristics: The higher the heterogeneity of the students, the higher the possibility of the difference in their perception: to curricula relevant level (either subject or implementation) ender their job field. The high relevance of curricula with job needs is not affected only by curricula implementation, because the students have a different S-1 discipline and job, thus causing a different potential between one and another.

Abstrak :
Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengetahui strategi pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis menggunakan EFAS, IFAS serta SWOT. Pendekatan tersebut akan dipergunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis, merumuskan strategi, dan selanjutnya dibuatkan program pengembangan untuk direkomendasikan sebagai perbaikan. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi SO sebesar 3.85, Strategi WO sebesar 3.15, Strategi ST sebesar 2.27, Strategi WT sebesar 1.57. Strategi yang dipilih adalah strategi SO sebesar 3.85, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan (strength) yang ada untuk menangkap atau mengoptimalkan faktor peluang (opportunity). Alternatif strategi SO terdiri dari pengembangan kapasitas SDM KP baik kualitas maupun kuantitas melalui sinergitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan (diklatluh); Memanfaatkan teknologi tinggi dan informasi dalam pengembangan industrialisasi untuk peluang investasi (pemanfaatan potensi); Meningkatkan jaringan kerja (networking) dengan lembaga terkait. Dari ketiga komponen alternatif strategi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan tersebut perlu adanya suatu revitalisasi pengembangan sumber daya manusia KP. Sementara untuk positioning matrik berada pada kuadran 1, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategy). ...... The aims of this thesis conducted to determine the human resources development strategies Maritime Affairs and Fisheries. This research is a qualitative analysis using EFAS, IFAS and SWOT. The approach will be used to identify the various factors in a systematic, formulate a strategy, and then made a development program for the recommended improvements. The results of this study were 3.85 for SO Strategies, 3.15 for WO Strategies, 2.27 for ST Strategies, 1.57 for WT Strategies. The strategy chosen was 3.85 for SO strategy, a strategy that harnesses the power (strength) are there to capture or optimize the opportunity factor (opportunity). An alternative strategy consists of capacity building both quality and quantity through the synergy of education, training and extension (diklatluh); Utilizing high technology and information in the development of industrialization for investment opportunities (utilization of); improve networking (networking) with the relevant authorities. Of the three components of an alternative strategy of human resource development and marine fisheries need for a revitalization of KP human resource development. As for positioning matrix is in quadrant 1, the strategy should be applied in this condition is to support aggressive growth policy (Growth oriented strategy).

Abstrak :
Guna mewujudkan pertanian yang modern, tangguh, efisien dan berkelanjutan serta selaras dengan paradigma baru desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka salah satu upaya yang penting dilakukan yakni melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur melalui pengembangan diktat bagi aparat/pejabat di bidang pertanian. Sumber daya aparatur di Jajaran Depdagri dan Pemda dalam konteks melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berperan maksimal dengan produktifitas kerja yang tinggi, efisien, cakap dan bertanggungjawab, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Namun dibalik harapan itu diakui bahwa kinerja aparatur terutama para Penyuluh Pertanian di Daerah dinilai masih rendah karena kualitasnya juga relatif masih rendah. Dalam era reformasi dewasa ini nampak ada kecenderungan di kalangan birokrat pemerintahan yang mengalihkan perhatiannya pada perumusan proses pengambilan keputusan belum mengindahkan dan menghargai unsur SDM yang secara utuh akan mengakibatkan kebijaksanaan relatif tidak akomodatif dan tepat sasaran. Sehinggga upaya peningkatan SDM aparatur membutuhkan transparansi kebijakan dan relevan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Atas dasar kenyataan tersebut, upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur penyuluh pertanian melalui Pendidikan dan Pelatihan sangat dibutuhkan selain diarahkan sesuai dengan kebijakan diktat-diktat teknis yang lain dan kebijakan instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional tertentu, juga secara spesifik diarahkan pada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program Diktat Fungsional Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan aparatur di Badan Diktat Depdagri dan Otonomi Daerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bagi Penyuluh Pertanian tersebut. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini dan berusaha menganalisisnya dengan didasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan melakukan diskusi dengan subyek yang berkompeten (unsur pimpinan pengelola, stake holders, study user, advisor dan tenaga ahli). Berdasarkan hasil analisis tersebut permasalahan penelitian ini akan dibahas dan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi pelaksanaan kebijakan diktat fungsional bagi penyuluh pertanian tersebut di masa datang. Dari data hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program diktat bagi penyuluh pertanian adalah dengan memanfaatkan hasil pengkajian terhadap aspek kebutuhan dan manfaat program, kurikulum, peserta, penyelenggara, tenaga pengajar, sarana dan prasarana diktat dan pendanaan. Ditinjau dari aspek- aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bahwa masih kurang berhasil sehingga memerlukan perhatian dari pihak pengelola dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menjamin mutu diharapkan pengelola dapat melibatkan perguruan tinggi dan pihak swasta khususnya dalam bertindak sebagai tenaga pengajar, penyusun modul maupun pengelola program. Disamping itu perlu diupayakan pengembangan strategi kebijakan pelaksanaan diktat yaitu strategi kemitraan, pengembangan kelembagaan , pengembangan kapasitas personil diktat dan strategi swadana.

Abstrak :
Masyarakat miskin di sekitar hutan tidak berdaya terhadap kekuatan dari luar (kebijakan pemerintah, sistem produksi dan sistem pasar), serta keterbatasan dalam dirinya (SDM yang rendah), sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjarahan kayu di hutan merupakan alternatif terakhir mereka, walaupun disadari tindakan itu melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga orang banyak, serta pemerintah. Alternatif solusi untuk menangani masalah ini, yaitu menghilangkan faktor dari luar yang menghambat dan meningkatkan faktor dari dalam yang terbatas dengan melibatkan mereka (mengajak masyarakat untuk berpartisipasi) secara penuh di dalam kegiatan pemberdayaan.

Tema penelitian tentang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan, dimaksudkan untuk mengkaji strategi dan teknik dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan oleh para institusi pemberdaya. Dimana model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik penggalian informasi dengan studi pustaka, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan PRA.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka bergerak ke arah positif, meskipun dalam waktu cukup lama. Pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program perhutanan sosial telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di sekitar hutan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjarah kayu di hutan, serta semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam program tersebut karena tuntutan kebutuhan hidupnya. Konsep kelembagaan sosial, permodalan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sumberdaya lokal, serta pendampingan juga telah tercover dalam aplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para institusi pemberdaya di tingkat aplikatif, dimana mereka melakukan peranannya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Setrategi yang dilakukan sebagai upaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan akses lahan hutan melalui sistem kerjasama, penyuluhan kehutanan dan pertanian, bantuan modal usaha, membentuk jaringan kerja informal yang merespon kepentingan dan kebutuhan dari berbagai macam kelompok sosial (seperti keluarga, lingkungan RT, organisasi setempat), mensingkronkan berbagai gagasan, pikiran, harapan dan kebutuhan masyarakat, menegakkan aturan agar tercapai keterpaduan kelompok. Dimana strategi ini dilakukan melalui pendekatan konsultatif; delegasi dan pengendalian, serta pendekatan partisipatif. Sedang penumbuhan kesadaran masyarakat adalah dengan proses imitasi dan belajar dari pengalaman (refleksi), mengajak dan memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.

Berbagai upaya tersebut akan berhasilguna dan berdayaguna apabila dari institusi-institusi pemberdaya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan menciptakan sistem jaringan kerjasama dan finansial yang bisa menjadi bagian dan fungsi dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kedekatan masyarakat sendiri dengan para institusi pemberdaya juga telah menciptakan suatu hubungan khusus yang informal tanpa menghilangkan substansinya, sehingga akan sangat memungkinkan bagi terciptanya dinamika masyarakat yang semakin cepat.

Namun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam program perhutanan sosial, yaitu seperti adanya penyimpangan praktek di lapangan, masalah jaminan kesinambungan mengelola lahan hutan, luas lahan dan mekanisme pembagian lahan, kebebasan dalam menentukan jenis tanaman pangan, serta pembagian hasil hutan kayu yang masih belum jelas dan belum menguntungkan masyarakat, telah berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi masyarakat desa di sekitar hutan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaplikasikan melalui program perhutanan sosial perlu dikaji kembali.