Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method. Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects.

Abstrak :
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah Iongsor, gempa bumf tektonik, gempa bumi vulkanis dan bencana kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokokpokok kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instasi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap (Protap) PBP; dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan peningkatan dan pengerahan sumber daya penanggulangan bencana; kegiatan relokasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi mental korban bencana; kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; dan kegiatan sosialisasi kewaspadaan terhadap ancaman dan akibat bencana. Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sesudah terjadi bencana Dinas Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP; serta pemberian bantuan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah rawan bencana; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut : kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peranserta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Cikarang. Penelitian Ini menggunakan pendekatan Post-positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam untuk kebutuhan analisis sehingga membutuhkan pandangan dari para narasumber yang berkaitan dengan kebijakan pelaksana pembinaan kemandirian, melalui pertanyaan terbuka seputar masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan bimbingan kerja pada pembinaan kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang, mengingat bahwa masih banyaknya pengulangan kejahatan terhadap narapidana yang sudah bebas, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan mengeluarkan program bimbingan kerja pada Pembinaan Kemandirian. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa masih adanya masalah dalam pembinaan kemandirian di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cikarang yaitu, kurangnya kualitas Sumberdaya, masih kurangnya peran pemerintah dalam mendukung program Bimbingan kerja guna memberdayakan wargabinaan, Kurangnya pemasaran dalam mengenalkan produk Lapas, sehingga harus menjadi perhatian agar nantinya program Bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan bisa lebih dioptimalkan lagi. ...... This research program for small-scale farmers and talk about independence of guidance to labor in a penal institution class III cikarang. Post-positivis was used in the study, to technique the collection of qualitative data through interviews to the needs of analysis that calls for the views of of the implementing guidance on the policy of independence, open through questioning the looking for any trouble. This research discuss challenges guidance pembandengan independence in a correctional institution class III cikarang, as much repetition to convict who been free, for that a correctional institution give assistance programs work on guidance independence. This research get a problem still existed for developing independence in a correctional institution in cikarang namely, resources insufficient quality, there is a lack of role of government in support the program to empower recidivist guidance, a lack of marketing in introduce lapas products, so that should be paid attention to the program guidance to labor in a penal institution can be more optimized again.

Abstrak :
Perlindungan anak adalah isu yang masih belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Secara konseptual aktivitas program perlindungan anak yang diimplementasikan di Nias merupakan respon untuk mereduksi permasalahan yang dialami oleh anak - anak dan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak pasca kejadian bencana alam gempa bumi. Evaluasi proses implementasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi program perlindungan anak memberikan transformasi nilai dan makna terhadap anak. Meskipun aktivitas program telah selesai dilaksanakan namum proses dan hasil yang dicapai belum memberikann gambaran keberhasilan program yang memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung hak tumbuh kembang anak. Dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program ini masih bersifat individual tidak kolektif sehingga keberlanjutan program belum terwujud.

---

Child protection is unpopular issue yet among Indonesian community. Conceptually, child protection activities had been implemented in Nias is a respond to decrease problems addressing to the children and in regard to better environment for them after earthquake disaster. The purpose of implementation process evaluation is to describe and analyze how the implementation of child protection program transforming importance and spirit to the children. Although the program activities have been done, however the process and evidence couldn?t reach the program expectation in regard on empowering and developing community?s awareness on supporting children right to grow and develop. Community and government supportive is still with individual/unselective support since then the sustainability of programs couldn?t be reached.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang analisis implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini memaparkan mengenai implementasi dan konten dari program Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan program Kartu Jakarta Pintar belum diterapkan dengan baik di Jakarta. Sosialisasi mengenai pengetahuan tentang program Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum dilaksanakan dengan baik. Dampaknya masyarakat kurang paham mengenai fungsi dan pentingnya program KJP ini untuk diterapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan program KJP menyebabkan rentannya kecurangan terjadi dari pihak-pihak yang terkait. ...... This Thesis examines the policy analysis Kartu Jakarta Pintar program. This research describe about implementation and content Kartu Jakarta Pintar program. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation of the policy Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented well in Jakarta. Socialization of Kartu Jakarta Pintar program has not been implemented properly. People do not know the impact on the function and urgency of the program. On the other hands, the lack of government oversight of the implementation of the program led to the vulnerability of fraud occurs from related parties.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM kesehatan. Pelayanan kesehatan primer merupakan gerbang utama dalam mengakses pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan kata kunci untuk melihat keberhasilan program JKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain implementasi kebijakan publik, jaminan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Penulisan Tugas Karya Akhir ini merupakan penelitian desk research dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah implementasi program JKN di tingkat pelayanan kesehatan primer dalam aspek SDM Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah, jenis, distribusi, dan mutu yang belum terpenuhi

---

This final task discusses about the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspects of health human resources. Primary health care is a major gateway in accessing health services in the era of National Health Insurance. Primary health care is the key to seeing success the program. This study aims to determine the implementation of the program JKN at the level of primary health care in the aspect of health human resources. The theories used to explain this study include implementation of public policy, health insurance, and health services. This final task is a study desk research with methods of data collection through the study of literature. The result of this research is the implementation of the program JKN the level of primary health care in the aspect of health human resources is not gone well. It can be seen from the quantity, type, distribution, and quality that has not been fulfilled.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Program Children Educational Support dalam mengurangi prevalensi anak jalanan oleh Yayasan ISCO. Dilatarbelakangi oleh masih banyak anak miskin rentan ke jalan akibat sulitnya akses ke layanan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan 9 informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program sudah berjalan dengan cukup baik ditandai dengan berkurangnya anak dampingan yang turun ke jalan disebabkan adanya pemberian bantuan dalam pendidikan formal dan non formal. Hal ini menjadikan terpenuhinya kebutuhan anak miskin untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini sehingga intensitas untuk bekerja di jalan terminimalisir. ...... The thesis discusses about the implementation of children educational support in reducing prevelance of street children by ISCO Foundation. Motivated by many poor children vulnerable to be street cause the difficulty of access to educational services. This research used a qualitative approach. Collecting data using observation and interview with 9 informant. The study results show that implementation of program has already ran fairly well characterized by reduced child beneficieris who took the streets due to provision of assistance in formal and non-formal education. This made the fulfillment of poor children needs to get an education from early age so the intensity of street work has minimized.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Among Raga dalam mengamankan Asian Games 2018 dan dampaknya terhadap tingkat kejahatan di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. Pendekatan penelitian ini menggunakan “mixed method”, untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tentang bagaimana implementasi program Among Raga digunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekriptif analisis. Sedangkan, untuk menjawab bagaimana dampak program Among Raga terhadap tingkat kejahatan digunakan uji t statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi program Among Raga yang dianalisis dengan empat dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) telah berjalan efektif. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukan signifikansi dampak program Among Raga terhadap penurunan tingkat kejahatan 3C di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya (p<0,05). Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program Among Raga terhadap pengamanan Asian Games 2018 telah memberikan manfaat penyebaran pengawasan kejahatan (diffusion crime control enefit) sebagai strategi pencegahan kejahatan di berbagai wilayah Polres jajaran Polda Metro Jaya. ......The purpose of this research was to analyze Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 and it's impact through crime rates at Jakarta Metropolitan Regional Police. This research used mixed method to answer two research questions. Research question regarding how was the effectiveness of program implementation, answered using qualitative approach was employed. While, to answer research question regarding how the impact of Among Raga program through crime rates, the use of t test statistic analysis was applied. Research found that Among Raga program which cover four dimensions (communication, resources, disposition, and bureaucracy structural) has been effectively implemented. Furthermore, the finding also showed the signifinance impact of Among Raga program on reducing crime rates in Jakarta Metropolitan Regional Police Juridiction. It could be concluded that the Among Raga implementation program towards the security of The Asian Games 2018 contribute diffusion crime control benefit as crime prevention strategy within Polda Metro Jaya Juridiction.

Abstrak :
Tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena membatasi ruang gerak individu dalam melakukan setiap kegiatannya, serta dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial individu. Adanya Program Banten Bebas Pasung 2019 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Banten, salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Dalam pelaksanaannya, Program Banten Bebas Pasung ini memerlukan sinergitas lintas sektor, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Banten Bebas Pasung 2019 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi program yang disampaikan oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program di Kabupaten Lebak belum dapat berjalan secara optimal karena masih ditemukannya permasalahan pada seluruh indikator, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit organisasi, SOP, keseragaman pemahaman implementor, komunikasi implementor, sosialisasi program, pelayanan program, pembiayaan program, serta dukungan program. Selain itu, juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan Program Banten Bebas Pasung 2019 yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun hambatan internal yang berasal dari struktur birokrasi dan layanan kesehatan yang diberikan, serta eksternal dari keadaan geografis serta pengetahuan dari masyarakat yang masih minim ......The act of restraint people with mental disorders (ODGJ) is one of the actions that violate Human Rights because it limits individuals' space to carry out each activity and can impact the individual's physical, psychological, and social. The Government's efforts to overcome cases of shedding people with mental disorders (ODGJ) through Banten's Free Restraint 2019 Program in Banten Province, one of which is the Lebak Regency. In its implementation, the Banten's Free Restraint Program requires synergy across sectors, both at the provincial, city levels, to the community. This study analyzes the Banten's Free Restraint 2019 Program's implementation in Lebak Regency, Banten Province, which refers to the theory of program implementation presented by Charles O. Jones (1996). This study's approach uses a post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews with several actors involved and literature study. The result indicates that the program's implementation has not been able to run optimally because all indicators, namely, human resources, facilities, infrastructure, organizational units, SOPs, similarity understanding of implementers, implementor communication, program socialization, program services, program financing, and program support) still have problems. Besides, there are also obstacles in implementing the Banten's Free Restraint 2019 Program from internal and external. Internal obstacles come from the bureaucratic structure and health services provided, and external obstacles come from geographical conditions and minimal knowledge from the community

Abstrak :
Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas / CMHN adalah pelayanan keperawatan yang komprehensif, holistik dan paripurna berfokus pada masyarakat yang sehat jiwa, rentan terhadap stress dan dalam tahap pemulihan serta pencegahan kekambuhan. Perawat bekerja sama dengan klien, keluarga dan tim kesehatan lain dalam melakukan tindakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan CMHN di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Desain penelitian Cross Sectional. Penelitian dilakukan pada 30 orang perawat CMHN dan 48 orang stakeholder, dilakukan secara total sampling berjumlah 78 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna (p - value α ≤ 0,05) antara persepsi perawat CMHN dan stakeholder tentang faktor dukungan politik, stabilitas dana, partnership, kapasitas organisasi, evaluasi program, program adaptasi, komunikasi, rencana strategis dan sosial dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan CMHN. Rekomendasi hasil penelitian adalah perlunya evaluasi faktor - faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pelaksanaan kegiatan CMHN secara periodik, penyegaran dan pelatihan CMHN yang terus menerus dan terstruktur. ......Community Mental Health Nursing (CMHN) is comprehensive nursing care, holistic and adequate, focus in community whose healthy in mentally, far from stressing vulnerability and in the recovery phase also in avoiding to having a relapse. Nurse work together with client, family and other medical team in effort to doing practice. This research aim to know the factors which related with successful implementation of program CMHN in County Aceh Besar and Banda Aceh city. Research design using cross sectional study. Respondents consist of 30 nurse who execute CMHN who work in Central of Community (Puskesmas) and 48 stakeholder, soo its done with total sampling 78 person. Result of this research show that there is significant correlation (p – value α ≤ 0,05) on perception of nurse CMHN and stakeholder about politic support, budget stability, partnership, organization capacity, programs evaluation, adaptation programs, communication, strategic plan and social to successful implementation of program CMHN . Recommendation based on this research result among other : its need to periodically evaluating factors that related to successful of implementation CMHN, continuously updating and training CMHN.