Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu pengaruh dari iklim organisasi dan keadilan prosedural terhadap penyimpangan perilaku produksi. Penyimpangan perilaku produksi menimbulkan berbagai jenis biaya yang sangat besar bagi perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel di PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta, dengan jumlah sampel sebanyak 163 responden. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari iklim organisasi terhadap penyimpangan perilaku produksi, sedangkan keadilan prosedural tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyimpangan perilaku produksi.

---

ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the influences of organizational climate and procedural justice towards production deviance behavior. The importance to study about organizational misbehavior is the costs, both direct and indirect costs, for this kind of behavior is high. This research locates in PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. in Jakarta. The respondent for this research are 163 employees. The results of this research shows that there is a significant relationship between organizational climate and production deviance behavior. This research also does not necessarily support the claim that procedural justice has a significant relationship to production deviance behavior.;;

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas tentang peran partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan terhadap intensi pekerja untuk keluar. Lebih lanjut lagi, skripsi ini membahas pengaruh terhadap intensi pekerja untuk keluar yang ditimbulkan oleh keadilan prosedural dan kepuasan kerja. Penelitian ini meggunakan desai penelitian deskriptif konklusif dan single-cross sectional. Kuesioner disebar kepada karyawan Phintraco Group (PT Phintraco Technology, PT Aplikas Servis Persona, PT Relia Telemit Semesta, PT Mitracomm Ekasarana, PT Phintraco Sekuritas, PT Phincon, dan PT Shanata Pratama) mulai dari level staf hingga manajer sejumlah 185 responden yang diambil dengan menggunakan metode convenience sampling. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang positif terhadap intensi pekerja untuk keluar. Akan tetapi, keadilan prosedural dan kepuasan kerja berhubungan negatif dengan intensi pekerja untuk keluar. Maka dari itu, agar partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan tidak menjadi sia-sia, diperlukan keadilan prosedural dan kepuasan kerja agar menurunkan intensi pekerja untuk keluar. Pada penelitian ini juga terdapat implikasi manajerial serta saran untuk penelitian selanjutnya.

---

ABSTRACT
This study discusses the role of employee participation in decision making to turnover intention. Furthermore, this study also discusses the influence on turnover intention posed by procedural justice and job satisfaction. This research uses descriptive conclusive research design with single-cross sectional method. Questionnaires were distributed to 185 respondents who are the employee of Phintraco Group (PT Phintraco Technology, PT Aplikas Servis Persona, PT Relia Telemit Semesta, PT Mitracomm Ekasarana, PT Phintraco Sekuritas, PT Phincon, dan PT Shanata Pratama) ranging from staff to manager level using convenience sampling. This research resluted in the conclusion that employee participation in decision making positively correlated to turnover intention. However, procedural justice and job satisfaction positively correlated to turnover intention. Thus, to make employee participation in decision making become unwasted, procedural justice and job satisfaction are needed to lower the turnover intention. In this study, there is also a managerial implications and suggestions for further research.

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan KUHAP adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga terdapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum, demi tercapainya keadilan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sering terjadi pertarungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif terutama dalam putusan majelis hakim. Ganti kerugian adalah perlindungan hak serta konsekuensi adanya pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa atau terpidana. Namun pengaturan mengenai ganti kerugian pasca putusan bebas masih mengandung banyak perdebatan. Salah satu contohnya adalah mengenai perbedaan penafsiran jangka waktu pengajuan ganti kerugian. Keadilan substantif dengan keadilan prosedural bertarung mengakibatkan pengajuan ganti kerugian tersebut ditolak karena dianggap telah kadaluarsa. Padahal ganti kerugian itu sendiri telah menjadi hak asasi yang diatur dalam konvensi internasional apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan ditolaknya pengajuan tuntutan ganti kerugian maka diperlukan upaya hukum lanjutan atas hal tersebut. Oleh karena itu, dalam Skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian pasca putusan bebas serta pertentangan antara keadilan prosedural dengan Keadilan Substansial dalam tuntutan ganti kerugian pasca putusan bebas. Skripsi ini menggunakan Bentuk penelitian yuridis normatif, sehingga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan

---

ABSTRACT The purpose of the Criminal Procedure law is to provide legal certainty so that there is a protection from arbitrary acts of law enforcement. In order to achieve this goal, it is often that struggle occurred between procedural justice and substantive justice, especially in the decisions of the judges. Compensation is the protection of rights and the consequences of violations of the rights of suspects, defendants or convicted persons. However, the regulation regarding compensation after the verdict, still contains much debate. One example is the difference in interpretation of the period for submitting compensation. Substantive justice fights with procedural justice resulted in the submission of compensation being rejected because it is considered to be expired. Even though compensation itself has become a human right which is regulated in international conventions in the event of human rights violations. With the rejection of the claim for compensation, further legal remedies are needed for this matter. Therefore, in this paper will be discussed further about the regulation of compensation claims after the verdict and the conflict between procedural justice and Substantial Justice in the claims for compensation after the verdict. This article will also deeply discuss a comparative analysis with Australia and Singapore by revisited the similar judicial decisions on the issue of compensation after acquittal verdicts.

Abstrak :
Abstrak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) mengatur bahwa Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh sebab-sebab tertentu. Undangundang tersebut juga mengatur prosesnya secara baku, termasuk melibatkan Mahkamah Agung (MA) di dalamnya. MA befungsi untuk memberikan menguji secara yuridis pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai insiator proses pemberhentian. Pelibatan MA merupakan konsekuensi dari menguatnya legitimasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang kini dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dirancang sulit. Namun terdapat masalah access to justice dalam proses peradilan di MA ini, terutama disebabkan oleh hukum acara yang kabur. Konsep access to justice selama ini dimaknai secara terbatas sematamata sebagai akses pendampingan hukum bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh keadilan prosedural terhadap turnover intention intensi keluar melalui mediasi kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior perilaku kewarganegaraan organisasional di PT XYZ. Pengambilan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan kuesioner secara fisik dan tautan kepada 209 karyawan di PT XYZ dengan metode simple random sampling. Pengujian hasil data dilakukan menggunakan SEM melalui Lisrel 8.51. Penelitian ini menemukan bahwa keadilan prosedural memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi keluar, kepuasan kerja, dan perilaku kewarganegaraan organisasional. Kemudian, pengaruh mediasi juga ditemukan pada kepuasan kerja sebagai mediasi parsial di antara keadilan prosedural dan intensi keluar. Dari penelitian ini didapatkan implikasi manajerial bahwa keadilan prosedural merupakan hal yang penting untuk dijalankan di perusahaan yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepuasan kerja dan perilaku kewarganegaraan organisasional yang kemudian dapat menurunkan intensi keluar. Hal ini juga tidak lepas dari peran atasan sebagai pihak yang umumnya melakukan pengambilan keputusan. Contoh penerapan keadilan prosedural antara lain, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan membangun komunikasi yang jelas dan terbuka antara atasan dan karyawannya.

---

ABSTRACT
This study aims to find out the influence of procedural justice on turnover intention through mediation of job satisfaction and organizational citizenship behavior in PT XYZ. Data were collected using quantitative method via questionnaire survey that was filled by 209 employees in PT XYZ using simple random sampling method. Data result was being analyzed using Structural Equation Modelling SEM via Lisrel 8.51. This study found that procedural justice has a significant influence on turnover intention, job satisfaction, and organizational citizenship behavior. Then, the mediation effect was also found in job satisfaction partially between procedural justice and turnover intention. From this research, the managerial implication suggests that procedural fairness is important to be implemented in companies which can influence to improve job satisfaction and organizational citizenship behavior which in result can reduce turnover intention. Also, this practice can not be separated from the role of supervisor whom generally always make decisions in the company. The practical implementations of procedural justice are, such as, involving employees in the decision making process and establishing clear and open communication between supervisors and their subordinates.