Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3386 / SJ dan Nomor 903/3387 / SJ yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 mengarahkan pergeseran pos anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2018. Komponen Tambahan Keluarga, Manfaat Umum dan Tambahan Penghasilan PNSD yang sebelumnya tidak dianggarkan dianggap memberatkan. Variasi Besarnya tunjangan dan pengenaan APBD tersebut memicu kontroversi dari Pemerintah Daerah. Pemerintah DKI Jakarta menggunakan pos Pengeluaran Tak Terduga untuk menutupi kekurangan dana serta memutuskan menambah TKD 14 as salah satu komponen disediakan meski tidak mendapat penandaan DPRD DKI Jakarta. Rasionalitas Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan ini menjadi pertanyaan penelitian. Novinskey (2015) menyatakan bahwa Pilihan Rasional Kelembagaan cenderung konsekuensialisme, strategis, kalkulatif, adaptif strategi, dan pelaku kebijakan individualis-metodologis. Sebagai teori pendamping, Menggunakan Birokrat yang Memaksimalkan Anggaran oleh Niskanen (1971) perilaku birokrat dan sponsor. Uraian tersebut dibuat atas unsur 1) rasionalitas, 2) motif strategis, 3) mendorong lembaga formal, dan 4) mendorong lembaga informal di Kebijakan. Penelitian dengan pendekatan post-positivis bertujuan untuk memperkaya teori pilihan rasional, khususnya dalam kebijakan anggaran Pemerintah DKI Jakarta. Pengamatan dilakukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan ditriangulasi dengan DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, Seknas FITRA, TGUPP, dan KPPOD. Penelitian menunjukkan itu Berdasarkan dimensi 1) rasionalitas, pemerintah daerah menilai konsekuensi anggaran tidak selalu signifikan; 2) motif strategis, didorong oleh kemampuan keuangan dan wewenang; 3) lembaga formal, mengikuti rekomendasi Surat Edaran dan Peraturan yang diamanatkan Pemerintah; dan 4) kelembagaan informal karena keutamaan etika pembuat kebijakan. Secara keseluruhan, pendorong utama aktor berasal dari institusi formal. Akan Namun, penggunaan surat edaran sebagai regulasi kebijakan memiliki kecenderungan penyalahgunaan anggaran sehingga tidak sesuai dengan konteks pencairan THR ini. Saran yang bisa disediakan adalah memperbaiki mekanisme kendali pelaksanaan anggaran dan membatasi penggunaan peraturan kebijakan oleh kementerian.
ABSTRACT
Minister of Home Affairs Circular Number 903/3386 / SJ and Number 903/3387 / SJ, which explains Government Regulation No. 19/2018 directs a shift in the budget post to pay for the 2018 holiday allowance (THR). Additional Family Components, General Benefits and Additional PNSD Income that were not previously budgeted are considered burdensome. The variation in the amount of allowances and the imposition of the APBD has sparked controversy from the Regional Government. The DKI Jakarta government used the Unexpected Expenditure post to cover the lack of funds and decided to add TKD 14 aces as one of the components to be provided even though it did not receive the mark of the DKI Jakarta DPRD. The rationality of the DKI Jakarta Government in implementing this policy is a research question. Novinskey (2015) states that Institutional Rational Choices tend to be consequentialism, strategic, calculative, adaptive strategy, and individualist-methodological policy actors. As a companion theory, Using Bureaucrats to Maximize Budgets by Niskanen (1971) the behavior of bureaucrats and sponsors. The description is made on the elements of 1) rationality, 2) strategic motives, 3) encouraging formal institutions, and 4) encouraging informal institutions in policy. Research with a post-positivist approach aims to enrich the theory of rational choice, particularly in the budget policy of the DKI Jakarta Government. Observations were made to the Regional Civil Service Agency, the Regional Financial Management Agency, and the DKI Jakarta Regional Development Planning Agency and triangulated with the DKI Jakarta DPRD, Ministry of Home Affairs, Academics, Seknas FITRA, TGUPP, and KPPOD. Research shows that based on dimension 1) rationality, local governments assess the consequences of the budget not always significant; 2) strategic motives, driven by financial capacity and authority; 3) formal institutions, following the recommendations of Circular and Regulations mandated by the Government; and 4) informal institutions because of the ethical virtues of policy makers. Overall, the main drivers of actors come from formal institutions. However, the use of circular letters as policy regulation has a tendency misuse of the budget so that it does not fit the context of this THR disbursement. Suggestions that could be provided are improving budget execution control mechanisms and limiting the use of policy regulations by ministries.

Abstrak :
Kebijakan alih fungsi lahan merupakan proses perkembangan kota yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan penduduk dan transformasi. Pertambahan penduduk di kota Bandung sebesar 2,62% per tahun dan jumlah penduduk sebesar 3.351.048 jiwa (BPS Kab. Bandung 2017). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang layak, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebijakan pemerintah kabupaten bandung dalam penyediaan perumahan adalah melalui alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan.Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan apabila tidak sesusai dengan peruntukannya mengakibatkan bencana banjir, longsor, kekeringan, dan dampak lainnya yang merugikan kehidupan manusia

Abstrak :
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang merupakan kota baru yang berkembang dengan pesat yang berfungsi sebagai daerah penyangga bagi Ibukota Jakarta dan sekaligus berfungsi sebagai daerah pengembangan sektor industri, perdagangan dan pemukiman. Namun kemajuan dan perkembangan yang pesat Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang kurang diimbangi dalam hal penyediaan layanan perkotaan bagi warganya. Sebabnya adalah karena adanya berbagai kendala yang dihadapi pemerintah kota, seperti dana yang kurang memadai dan keterbatasan kualitas aparatur pemerintah. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung berbagai kebijaksanaan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan perkotaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dari 9 jenis layanan perkotaan yang diteliti hanya 1 jenis layanan (penyediaan listrik) yang telah menyediakan layanan secara sangat baik dimana hampir seluruh wilayah telah menikmati fasilitas listrik dengan baik. Sedangkan 8 jenis layanan Iainnya (jalan, air bersih, drainase, persampahan, air limbah, telepon, pendidikan dan kesehatan) masih kurang memadai dengan tingkat penyediaan layanan yang bervariasi antara 23% sampai 53% dari kebutuhan layanan perkotaan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, maka diperlukan adanya suatu kebijaksanaan pemerintah daerah yang mampu mempertajam skala prioritas pembangunan guna tersedianya layanan perkotaan yang lebih baik dimasa mendatang. Di samping itu pemerintah daerah perlu menciptakan adanya suasana yang kondusif sehingga partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan layanan perkotaan dapat ditingkatkan.

Abstrak :
Sampah berpotensi menciptakan masalah kesehatan lingkungan. Peme- rintah mengupayakan berbagai kebijakan pengelolaan sampah seperti pelayanan sampah dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebi- jakan pemerintah dalam mengelola sampah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perubahan kualitas lingkungan dan masyarakat akibat kebijakan pengelolaan sampah, dan untuk mengetahui metode peman- tauan dan pengelolaan sampah yang ada di DIY. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Fenomena yang menjadi studi dalam penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan sampah di DIY. Per- masalahan sampah yang ada di DIY adalah cakupan pelayanan pemerin- tah kabupaten yang masih sangat rendah, kecuali Kota Yogyakarta (90%). Sampah terangkut ke tempat pembuangan akhir masih rendah diban- dingkan volume sampah yang dihasilkan. Kebijakan untuk pengelolaan sampah adalah di seluruh kabupaten/kota DIY telah terbentuk badan/unit yang bertanggung jawab mengelola sampah. Perubahan kualitas lingkun- gan dan masyarakat adalah lingkungan dan jalan menjadi bersih, asri, dan nyaman. Metode pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di DIY belum dituangkan dalam prosedur baku. Permasalahan sampah su- dah menjadi perhatian bagi pemerintah daerah DIY. Kebijakan telah didukung dengan program layanan, proyek, regulasi, dan insentif khusus untuk pengelolaan sampah.

Waste had great potential in creating environmental health issues. The go- vernment had tried various ways of waste management policy such as waste management services and people empowerment to manage their waste independently. The objectives of this study is to observe the problem of garbage in the Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), the Government?s policy in managing domestic waste in DIY, the changes in environmental Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik Government Policy in Domestic Waste Management Surahma Asti Mulasari* Adi Heru Husodo** Noeng Muhadjir*** quality and community impact of the waste management, and the methods of monitoring and managing waste in DIY. This research was a qualitative case study design. The phenomenon in this research was the waste ma- nagement policy in DIY. Waste problem in the province DIY was the district service coverage which was still very low, except for the city of Yogyakarta (90%). The waste transported to landfill was still low compared to the vo- lume of waste generated. The policy in DIY for waste management was that in all districts/cities in DIY there had been units formed, responsible for managing waste. The changes in the quality of environment and communi- ty were that the environment and roads are getting clean, beautiful, and comfortable. The methods for monitoring and evaluation of waste manage- ment policy in the province had not been set forth in the standard procedure. Waste problem had been a concern for local government of DIY. The poli- cy had been supported by the service program, project, regulatory, and special incentives for waste management.