Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mencari alternatif yang tepat mengatasi permaslahan pangan, utamanya menyangkut kertergantungan masyarakat Indonesia pada bahan pangan beras, Setjen Wantannas telah mengadakan kerja sama dengan Universitas Lampung (Unila) untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan pada puncaknya diselenggarakan Semiloka pada tanggal 13 November 2013..."

"This study aims to build a proper concept of Indonesia National food sovereignty, to analyze food security by focusing on import dependency in order to achieve food sovereignty, and to prove that farmers rsquo welfare could be achieved by giving back their basic right of land, education, and health care.Food sovereignty focuses on the freedom of individuals, communities, people, and nation to choose what food they want to consume, how they produce it, and how they distribute it. Food security analysis shows that Indonesia has potential to be self sufficient on rice, but institutional problem such as distribution and cost of production makes it still importing rice. In household level and community level by taking sample from district Cigalontang, Tasikmalaya, West Java, food sovereignty is achieved by giving back their right of land. Through OLS Ordinary Least Square method with IFLS 2014 data, the result obtained had proved that farmers rsquo welfare in West Java, in this case per capita expenditure, did increase as land ownership per meter increase. Year of schooling as well as health care are also has positive relationship with percapita expenditure. In addition, probit model method results also in line with the OLS result. land ownership could eradicate rural household from poverty. The same result for year of schooling and health care condition. The more educated the household head, the more possible a rural household to escape from poverty. The more satisfied health care condition, the more likely for being not poor.

---

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan konsep kedaulatan pangan, menganalisis ketahanan pangan dengan memfokuskan ketergantungan impor untuk mencapai kedaulatan pangan serta membuktikan bahwa kesejahteraan petani bisa tercapai dengan memberikan hak dasar mereka yaitu lahan, pendidikan dan status health care.Kedaulatan pangan fokus terhadap kebebasan individual, komunitas, penduduk dan Negara untuk memilih pangan yang mereka inginkan, bagaimana mereka memproduksinya dan bagaimana pendistribusiannya. Analisis ketahanan pangan menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk swasembada beras tetapi bermasalah pada distribusi dan biaya produksi sehingga masih harus mengimpor beras. Di level keluarga tani dan komunitas dengan mengambil sampel di Cigalontang, kedaulatan pangan ditempuh dengan mengembalikan hak lahan bagi petani. Dengan metode OLS Ordinary Least Square terhadap data IFLS 2014 ditemukan bahwa kesejahteraan keluarga tani di Jawa Barat dalam hal ini per capita expenditure secara signifikan mengalami peningkatan dengan meningkatnya kepemilikan lahan, pendidikan, dan status health care. Selain itu, hasil metode model Probit juga sejalan dengan hasil OLS. Kepemilikan tanah, pendidikan dan status health care bisa mengurangi kemiskinan pada rumah tangga pedesaan."

"Pangan adalah kebutuhan pokok, pangan adalah hidup dan kehidupan pangan merupakan mata pencaharian, sumber pendapatan, penyedia bahan baku industri, merupakan basis perekonomian regional dan nasional, sehingga membangun sektor pangan adalah keniscayaan, wajib hukumnya. Sebagai negara besar, berpenduduk 250 juta jiwa memerlukan bahan pangan yang cukup besar dengan kualitas yang baik pula, sehingga kita harus swasembada pangan, mandiri pangan bahkan berdaulat dalam pangan, sehingga kita mewujudkan kedaulatan pangan. Pasal 33, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bagaimana penting dan strategisnya pangan sebagai komoditi ekonomi, yang harus diusahakan secara bersama, kekeluargaan dan merupakan cabang produksi penting, menyangkut hajat orang banyak dan pemenuhan pangan setiap rakyat dijamin oleh HAM, Pasal 28A, UUD NRI 1945. Oleh karena itu diperlukan kebijakan strategis dan komprehensif untuk membangun sektor pangan menuju kedaulatan pangan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai mekanisme kerja Pasar Tunggal & Basis Produksi di ASEANkhususnya di sektor pangan dan keterikatan Indonesia terhadapnya berdasarkan komitmenyang telah dibuat. Bahwa atas hal tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam kebijakannasional khususnya mengenai pertanian dan pangan yang difokuskan pada produk beras.Kebijakan nasional tersebut memiliki dampak-dampak negatif terhadap petani kecil pedesaankarena hilangnya perlindungan negara terhadap mereka atas penerapan kebijakan pertaniandan pangan nasional yang dilandasi atas sistem pasar bebas (liberalisasi pertanian). Ataskondisi ini maka diperlukan adanya satu konsep alternatif dalam penyusunan kebijakanpertanian dan pangan nasional yang dibuat dengan menekankan pada kedaulatan pangan yangdipilih untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap produk impor.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the working mechanism of a Single Market and Production Basein ASEAN, especially in the food sector and Indonesia engagement based on thecommitments already made. Then the commitment transformed into a national policy,especially regarding food and agricultural products that are focused on rice. National policieshave negative impacts on rural smallholders because of their loss of state protection for theimplementation of national food and agricultural policies which based on the free marketsystem (agricultural liberalization). For this condition it is necessary of the alternativeconcept in formulating national agricultural policy and food emphasis on the foodsovereignty to eliminate dependency on imported products."

"Sebagai sistem pertanian kearifan lokal Bali, kedaulatan pangan Subak terancam dalam menjaga keberlanjutan pangan di wilayah Bali. Hal ini disebabkan karena para petani tidak lagi sepenuhnya menjalankan prinsip Tri Hita Karana dalam kegiatan usaha taninya dan beralih pada sistem pertanian Revolusi Hijau. Kabupaten Tabanan yang memiliki prestasi ketahanan pangan terbaik di Indonesia juga ikut terancam, karena Subak sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan pangannya sudah tidak seberdaya dulu. Maka dari itu, penilitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apa Revolusi Hijau telah mendegradasi kedaulatan pangan Subak yang menerapkan nilai-nilai Tri Hita Karana sehingga, dapat mengetahui akar permasalahan dan solusi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan pangan. Tesis ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan metode Life History untuk memahami berbagai perubahan yang terjadi di Subak secara mendalam. Pengumpulan data menggunakan observasi, literatur dan melakukan wawancara secara langsung kepada tiga Subak di kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sistem pertanian berbasis manusia menjadi modal dan teknologi. Hasil dari pergeseran tersebut merubah beberapa aspek dalam Subak antara lain; sarana produksi yang mengandalkan input eksternal, sistem gotong royong yang tergantikan dengan upah, kesejahteraan petani yang memburuk, konsep pertanian yang menjadi tidak berkelanjutan, tradisi ritual yang mulai ditinggalkan dan perilaku petani yang individual membuat lemahnya posisi dan keberdayaan organisasi Subak. Tesis ini membuahkan temuan, bahwa Revolusi Hijau tidak secara langsung mempengaruhi kedaulatan pangan Subak, melainkan para petani yang terpengaruh oleh perubahan yang dibawa Revolusi Hijau menjadikan Subak menjadi tidak berdaulat. Kedaulatan pangan dapat tercapai dengan penerapan budaya yang kuat, salah satunya adalah menjalankan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai instrumen kedaulatan pangan berbasis budaya.

---

As a Balinese local wisdom agricultural system, Subak's food sovereignty is threatened in maintaining food sustainability in the Bali region. This is because the farmers no longer fully implement the principle Tri Hita Karana in farming activities and switch to the Green Revolution agricultural system. Tabanan Regency, which has the best food security achievements in Indonesia, is also under threat, because Subak, as the front line guard for food sovereignty, is no longer as empowered as before. Therefore, this research aims to find out to what extent the Green Revolution has degraded the food sovereignty of Subak which applies the values of Tri Hita Karana hence, can find out the root of the problem and solutions that can be done to maintain food sovereignty. This thesis uses a qualitative research design and methods Life History to understand the various changes that occurred in Subak in depth. Data collection used observation, literature and direct interviews with three subaks in Tabanan district. The results showed that there was a shift in orientation from human-based agricultural systems to capital and technology. The results of this shift changed several aspects of Subak, including; production facilities that rely on external inputs, mutual assistance systems that are replaced by wages, deteriorating farmer welfare, agricultural concepts that are becoming unsustainable, ritual traditions that are starting to be abandoned and individual farmer behavior weaken the position and organizational empowerment of Subak. This thesis led to the finding that the Green Revolution did not directly affect Subak's food sovereignty, but farmers who were affected by the changes brought about by the Green Revolution made Subak non-sovereign. Food sovereignty can be achieved through the implementation of a strong culture, one of which is by upholding the values of Tri Hita Karana as a culturally-based instrument for food sovereignty."

"UU 18/2012 mengintroduksi kedaulatan pangan sebagai salah satu paradigma dalam penyelenggaraan pangan di Indonesia. Perikanan ditentukan oleh UU 18/2012 sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan, karena merupakan sumber pangan dengan sumber daya yang melimpah. Di samping itu, ikan merupakan pangan dengan protein tinggi yang diperlukan oleh tubuh. Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa apakah kebijakan dan peraturan di bidang perikanan mendukung perikanan sebagai salah satu pilar kedaulatan pangan. Penelitian dilakukan dengan melihat sinkronisasi peraturan dari tataran legislasi sampai petunjuk teknis. Ketentuan hukum di bidang perikanan belum sepenuhnya secara eksplisit mendukung kedaulatan pangan. Selain itu, juga belum seluruhnya memprioritaskan konsumsi ikan serta pemenuhan protein ikan domestik.

---

Law 18/2012 introduced food sovereignty as a paradigm for food provision in Indonesia and designated fishery as one pillar of food sovereignty due to fish being a both abundant and rich in protein. This study evaluates whether current policies and regulations in the fishery sector support fishery?s role as one pillar of food sovereignty. The study looks at the synchronism of regulations from the legislation to technical guidance level. Legal provisions in the fishery sector have yet to explicitly support food sovereignty or to fully prioritize fish consumption to meet domestic protein demand."

"ABSTRAKPenggunaan bioteknologi untuk menghasilkan produk rekayasa genetik dalam bidang pangan, dikarenakan kekhawatiran atas ketidakmampuan petani tradisional menghasilkan pangan yang cukup diakibatkan faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kegiatan alih fungsi lahan dan lainnya. Penemuan tersebut diharapkan dapat membatu produsen pangan khususnya petani melalui bibit GMO, untuk dapat meningkatkan produktifitas dan menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi mereka. Akan tetapi dalam beberapa kasus penggunaan GMO banyak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, kesehatan manusia yang kemudian akan merugikan petani. Dengan keadaan seperti ini, prinsip kedaulatan pangan sebagai prinsip sistem pangan yang diadopsi di Indonesia, harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu terpenuhi hak dasarnya atas pangan dan juga memberikan perlindungan bagi petani-petani untuk memproduksi pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap proses produksi hingga distribusi terkait penggunaan GMO yang ditinjau dari prinsip kedaulatan pangan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukan bahwa penggunaan GMO belum mewujudkan kedaulatan pangan baik bagi konsumen maupun produsen. Untuk itu, Pemerintah sebelum memberikan izin edar produk GMO, harus bertindak lebih hati-hati dalam membuat kebijakan atas ketidakpastian atas dampak dari penggunaan GMO.

---

ABSTRACTThe use of bio technology produces genetically modified foods, started with human needs to fulfill their basic rights of food, due to concern the inadequacy of traditional farmers produces enough food caused by some factors such as population growth, climate change, land use change and others. This finding is expected to help food producers especially traditional farmers with GMO seeds to help increase their productivity and improve their profits. However in certain cases, the use of GMO seeds caused many adverse effects to environment and human s health which then harming these farmers. With this situation, the principle of food sovereignty as the principle of food system that is adopted by Indonesia, should be applied to ensure that every individuals has their basic rights of food fulfilled and also to protect farmers to produce foods in accordance with potential local resources. This thesis tries to study normatively law protection of food production process in relation to distribution to the use of GMO seeds from the perspective of food sovereignty principle. The result of this research show us that the use of GMO has yet to realize proper food sovereignty to both of consumers and producers. Thus, before authorizing GMO products, the government should act more carefully in making policy on the uncertainty of the impact of the use of GMO."

"Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah kebijakan pangan di Indonesia terkait diversitaspangan pokok pada 1945-2021. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan studi pustakaatas kajian kebijakan pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesinambungan atas diversitas pangan pokok yang merupakan realitas sejarah bangsa padakebijakan pangan di masa Indonesia kontemporer. Pada awalnya, diversitas pangan pokokyang merupakan kearifan lokal masyarakat Nusantara mendapat perhatian yang cukup besardalam idealisme Presiden Sukarno. Akan tetapi, hal ini tidak terpenuhi pada periode selanjutnya, seperti dalam politik beras oleh Presiden Soeharto, gerakan ketahanan pangan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, kebijakan impor pangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kebijakan lumbung pangan oleh Presiden Joko Widodo. Diversitas pangan pokok dalam kebijakan pemerintah hanya diakomodasi dalam programjangka pendek, berskala kecil/lokal/parsial, serta tidak adaptif terhadap perubahan zaman.Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih didominasi olehkebijakan pangan yang tidak inklusif.

---

This article aims to explain the history of food policy in Indonesia related to the diversity of staple foods in 1945-2021. This research used historical methods and literature studies on food policy studies. The results indicate that no continuity of staple food diversity which is the historical reality of contemporary Indonesian food policy. In the beginning, the diversity of staple food, the local wisdom of the archipelagic community, had received a considerable attention in the idealism of President Sukarno. However, it still was not fulfilled in the next period, such as in the rice politics of President Soeharto, the food security movement of President Megawati Soekarnoputri, the food import policy of President Susilo Bambang Yudhoyono, to the food barn policy of President Joko Widodo. The diversity of staple foods in contemporary government policies is accommodated in short-term, local, or partial scale programs, and not adaptive to changing times. Thus, the fulfillment of community’s staple food is still dominated by non-inclusive food policies."

"ABSTRAKTeknologi yang diterapkan di Indonesia dalam pembangunan, khususnya berkaitan upaya pertanian, seyogianya perlu ditinjau kembali, karena kurang memberikan hasil yang diharapkan. Penurunan kualitas, bahkan degradasi lingkungan sebagai dampaknya berlangsung semakin intensif dan ekstensif. Upaya penanggulangan seringkali memunculkan dampak lingkungan dan masalah baru. Yang diterapkan di waktu ini kebanyakan adalah teknologi mencontoh yang dikembangkan di bagian bumi bertipologi lingkungan berbeda dari Nusantara Indonesia yang teramat khas di muka bumi ini. Selayaknya mestilah didasarkan atas pertimbangan kesesuaian pada tipologi lingkungan/ekosistem Nusantara Indonesia. Kearifan masyarakat tradisional "primitif" berdasarkan pengalaman ratusan bahkan ribuan tahun patut dipertimbangkan oleh masyarakat "modern" guna dijadikan dasar pengembangan teknologi, tentunya dengan kemasan modern. Indonesia yang berupa nusantara dengan ribuan pulau besar kecil, terletak di daerah tropika katulistiwa, di antara dua benua dan di dua samudera serta di pusat kegiatan geologik aktif, vulkanik maupun tektonik, terhampar di empat daerah biogeografi, atau lebih detailnya 72 daerah bio-eko-geografi sebenarnya adalah daerah yang memiliki segalanya, baik sumberdaya alam maupun kondisi lingkungan guna menopang kehidupan yang keunggulan mutlak (absolute advantage), bukan sekedar keunggulan kompetitif atau relatif (competitive relative advantage). Tumbuhan semusim (annual) andalan untuk produksi pangan dan pakan yang memiliki tipe fotosintesis C-4, pada dasarnya kurang menguntungkan dibudidayakan secara monokultur di Nusantara katulistiwa yang bioma alaminya berupa hutan hujan katulistiwa karena melawan alam dan mengabaikan kaidah ekologik sebagaimana juga dianut kearifan masyarakat tradisional. Seharusnya dikembangkan teknologi budidaya tanaman dengan ekosistem hutan hujan katulistiwa guna menghasilkan pangan, pakan dan energi. Juga melalui riset yang komprehensif harus dikembangkan teknologi yang diseuaikan dengan selera dan perilaku masyarakat, karena perilaku makan, pola hidup dan kebiasaan tidak mudah untuk segera diubah. Teknologi harus menyesuaikan agar produk segera diterima masyarakat luas Indonesia yang beranekaragam."