Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 165 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eisenberg, Melvin A.
New York: Foundation Press, 2000
346.066 EIS i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nazla Anastasia
Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan sangat membutuhkan iklan sebagai alat yang efektif untuk memperkenalkan, menginformasikan dan membujuk konsumen untuk membeli produknya. Dalam proses pembuatan iklan, perusahaan yang memproduksi suatu barang membutuhkan perusahaan agency sebagai perusahaan jasa model dan agen model. Demi kepastian hukum persetujuan antara perusahaan dan model iklan (perusahaan agency) diaplikasikan dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Untuk itulah dalam tesis ini dibahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan perusahaan dalam membuat perjanjian dengan pihak model iklan dan upaya hukum yang dapat dilakukan model iklan bila perusahaan melakukan wanprestasi. Secara khusus penelitian dalam tesis ini hanya dibatasi pada perjanjian nomor 007/SPKM/MBSMA/ MIRABELLA/IV/2005 yang diselenggarakan pada tanggal 1 April 2005, dengan para pihak PT. Martina Berto sebagai pihak pertama dan model iklan Donna Agnesia yang diwakili Salsa Model Agency sebagai pihak kedua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Sedangkan data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang didapatkan dengan studi kepustakaan. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terarah dengan bantuan pedoman wawancara {interview guide) dengan manager legal perusahaan kosmetik PT. Martina Berto. Setelah mendapatkan data dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, sistematis dan logis mengenai masalah yang dikaji serta dapat dirumuskan kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Martina Berto pada model iklannya ialah dengan membuat perjanjian kerja sama yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) tentang Hak Cipta dan doktrin para sarjana hukum. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan model iklan bila PT. Martina Berto wanprestasi ialah dengan mengajukan perselisihan tersebut ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
2005
T37802
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
P. Amri Wirabumi
Abstrak :
RINGKASAN EKSEKUTIF Dengan semakin meningkatnya arus modal asing yang masuk dalam industri perminyakan di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia telah semakin menyempurnakan perhitungan-perhitungan bagi hasil yang disesuaikan dengan kepentingan Pemerintah baik dalam jang pendek maupun jangka panjang

Adapun penyempurnaan kontrak bagi hasil ini terutama ditujukan untuk menggairah kegiatan eksplorasi dan pengembangan (development), terutama untuk kegiatan pencarian minyak pada lahan-lahan yang belum disurvey, disamping itu penyempurnaan tersbeut juga bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan Pemerintah disektor migas. Bagian-bagian dari perhitungan kontrak bagi hasil yang disempurnakan itu meliputi, perubahan-perubahan angka bagi hasil untuk Pemerintah Indonesia dewasa ini didasarkan tingkat kesulitan dan tingkat resiko dalam mengusahakan suatu lapangan minyak pada berbagai wilayah di Indonesia, hal mana sebelumnya perbandingan itu diperlakukan hampir sama rata untuk seluruh daerah di Indonesia.

Tulisan ini menyajikan evaluasi terhadap kerangka perhitungan kontrak bagi hasil Indonesia dnegan menggunakan nalisa sensitivitas, yang dikembangkan melalui paket aplikasi software ini secara akuntansi telah diperkenalkan okeh Kaplan (1988) melalui artikelnya A Financial Modelling and What Of Forecasting Exercise yang meurpakan bagian dari buku Advance Management Accounting oleh pengarang yang sama. Atas pertimbangan itu maka penulis memberikan judul tulisan ini dengan : Evaluasi perhitungan kontrak bagi hasil dalam industri perminyakan di Indonesia dengan menggunakan metode analisa sensitivitas. Adapun bagian dari analisa sensitivitas yang akan dibahas dalam tulisan ini meliputi:

1. sensitivitas produksi minyak dan gas
2. sensitivitas harga ekspor minyak terhadap pendapatan Pemerintah
3. sensitivitas biaya operasi terhadap pendaoat Pemerintah
4. sensitivitas biaya produksi

Dengan mengacu pada kerangka perhitungan bagi hasil di Indonesia dan bantuan perhitungan sensitivitas dnegan menggunakan pake Lotus-123 maka diperoleh hasil-hasil sebagai beikut:

1. Pendapatan Pemerintah akan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya harga minyak dipasaran ekspor. Untuk peningkatan harga minyak sebesar 200 persen (seperti yang terjadi dalam krisis Teluk) maka pendapatan Pemerintah akan naik sebesar 212%, demikian juga apabila terjadi penurunan harga sebesar setengah kali dari sebleumnya maka akan terjadi penurunan sampai 0.46 kali. Sementara itu dipihak kontraktor pada rentang kenaikan yang sama seperti diatas maka akan terjadi kenaikan pendapatan sebesar 159%, sebaliknya bila terjadi penurunan harga menjadi setengah kali maka akan terjadi penurunan pendapatan dipihak kontraktor menjadi 0.6 kali dari sebelumnya. Hal tersebut berarti bahwa Pemerintah akan menanggung risk premium yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontraktor.

2. Hasil analisa sensitivitas biaya operasi menunjukkan vahwa bil aterjadi penghematan sebesar satu persen dari biaya operasi maka akan terjadi kenaikan pendapatan dipihak Pemerintah sebanyak 0,56%, atau dengan kata lain bila penghematan dilakukan sebesar 10% maka akan terjadi kenaikan pendapatan sebesar 5.5% dipihak Pemerintah, mengingat pengukuran sensitivitas biaya operasi ini menyangkut nilai dollar US yang cukup besar maka penghematan sebesar 1% saja akan memberikan nilai rupiah yang sangat berarti bagi Pemerintah Indonesia.

3. Pada pengujian pemberian fasilitas invesment credit terlihat bahwa pemberian invesment credit mempunyai pengaruh terhadap pendapatan Pemerintah Indonesia, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemberian fasilitas invesment credit maksimum sebesar 17%, akan mengorbankan pendapatan Pemerintah sebesar 4%, dimana dalam perhitungan ini harga dan produksi diasumsikan tetap, karena dipasar ekspor menurun akan semakin membesar nilali pengorbanan dipihak pemerintah.

Pada anlisa sensitivitas produksi ditunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan produksi sebesar dua kali lipat maka akan terjadi peningkatan pendapaan sebesar 1.38 kali, artinya Pemerintah hanya akan meninkmati tambahan sebesar 38% dari tingkat pendapatan yang diperoleh pada saat ini, apabila produksi ditingkatkan sebesar 1005

5. Sementara itu dari hasil analisa sensitivitas bagi hasil menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari bagi hasil yang diberlakukan Pemerintah dalam suatu perjanjian, akan meningkatkan pendapatan Pemerintah sebesar 0.39%, dilain pihak pendapatan kontraktor akan mengalami penurunan pendapatan sebesar 0.6%. Dengan demikian bila Pemerintah berhasil merundingkan kenaikan angka bagi hasil sebesar 3% saja misalnyam maka hal ini berarti akan meningkatkan pendapatan Pemerintah sebesar 1.173%

6. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa beberapa variabel yang sangat sensitif terhadap tingkat pendapatan Pemerintah adalah variabel harga minyak dipasaran ekspor, variabel tingkat produksi migas pada suatu lapangan dan variabel investasi pada kegiatan produksi (dengan asumsi penggunaan modal untuk investasi sangat effisien). Sedangkan variabel-variabel yang kurang sensitif terhadap peningkatan pendapatan Pemerintah adalah variabel angka bagi hasil dan variabel biaya operasi.

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laksmi
Jakarta: Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII), 2015
021.6 LAK k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Laksmi
Depok: Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi FIB UI, 2013
021.6 LAK k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Farrell Candrasa Adi
Abstrak :
This paper discusses the presence of various elements of leadership and cooperation within the elBulli's Secret Recipe case. This paper examines the relationship between team leadership and team innovation in the context of the elBulli restaurant. This paper also discusses the existence and practice of inclusive leadership and distributed leadership at elBulli. The research conducted is from qualitative research by collecting various data regarding inclusive leadership and distributed leadership, and an analysis of the elBulli's Secret Recipe case. The results of the study concluded that in practice present at the elBulli restaurant, inclusive leadership and distributed leadership performances were shown to be present in the leadership and collaboration found at elBulli. ......Makalah ini membahas mengenai keberadaan berbagai elemen kepemimpinan dan kerja sama di kasus elBulli’s Secret Recipe. Makalah ini melihat hubungan antara kepemiminan dalam tim dan innovasi dalam tim di konteks restoran elBulli. Makalah ini juga membahas keberadaan dan praktek inclusive leadership dan distributed leadership di elBulli. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan berbagai data mengenai inclusive leadership dan distributed leadership, dan analisis terhadap kasus elBulli’s Secret Recipe. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktek yang ada di restoran elBulli, di pertunjukan inclusive leadership dan distributed leadership dalam kepemimpinan dan kerja sama yang terdapat di elBulli.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Irvan Saputra
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.Tesis ini membahas tentang pengaturan dan kesesuaian dari Perjanjian Kerja Sama antara Sekjen Kemenag dengan Dirjen PUPR dan PBNU, dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, bahwa di atas tanah wakaf dapat dibangun rumah susun umum yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , melalui mekanisme sewa atau kerja sama pemanfaatan tanah, yang dibuat secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran dari penelitian ini agar Pemerintah dan PBNU dapat membentuk badan pengelola rumah susun yang baik serta amanah, sehingga harta benda wakaf tersebut dapat berguna dan berkembang secara produktif, maju serta meningkatkan ekonomi umat.
ABSTRACT
This legal research elaborates the arrangements and procedures for utilization of waqf land for development of flats, based on sharia principles and laws and regulations applicable in Indonesia. In this case, the research conducted is the development of flats with the cooperation mechanism of utilization of waqf land. This research is a normative judicial research which is analytical descriptive with data collection technique in the form of document legal study. Above waqf land can be built a common flat for low income people MBR. The development of flats on waqf land is done through the mechanism of rent or cooperation of land use. This research discusses the regulation and conformity of the Cooperation Agreement between The Secretary General of Ministry of Religious Affairs with The Director General of PUPR and PBNU, with the principles of sharia and the prevealing laws and regulations. This research suggest that PBNU and the Government can establishe a good flats management agency as well as trust, so that waqf land can be useful and develop productively, progressing and improving the economy of the ummah.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50998
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Napitupulu, Burhan
Jakarta: Erlangga, 1975
332.6 NAP j
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Internasional. Bank Indonesia, 2019
338.9 PER
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kirana Dewi Pradjoto
Abstrak :
ABSTRAK
Pengakhiran perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lazimnya membawa akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak dan cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) bagi pihak yang lebih dominan.. Keadaan tersebut lebih disebabkan para pihak tidak menyadari akibat hukum dikesampingkannya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata yang justru akan menimbulkan risiko dalam bentuk pengalihan tanggung jawab atas prestasi tertentu pada pihak lainnya. Dalam pengakhiran perjanjian operasi pengelolaan dan pengoperasian aset Elnusa Fabrikasi jelas hakikatnya termasuk ke dalam perjanjian yang alasan batalnya termasuk ke dalam syarat subyektif, sehingga pemutusannya harus dimintakan kepada hakim. Akan tetapi, perjanjian merumuskan pemutusan perjanjian dapat berakhir dengan otomatis (demi hukum) untuk tiga hal, yaitu (1) usaha patungan telah ditandatangani; (2) salah satu pihak mengundurkan diri dan disetujui para pihak; dan (3) salah satu pihak dibubarkan karena bangkrut atau pailit. Namun, dalam hal syarat kedua tidak otomatis terputus karena salah satu pihak harus memberikan persetujuan. Masalah hukum yang muncul sebagai akibat pemutusan perjanjian ini adalah risiko atas biaya dan pengeluaran yang telah dilakukan, karena kedua belah pihak menyepakati pembagian modal kerja yang jumlahnya ditentukan dalam perjanjian.
ABSTRACT
Termination of Agreement which is prejudice to the Provision of Article 1266 o Indonesian Civil Code (KUHPerdata) shall commonly result in a legal consequenc which can give an adverse effect on either party and tends to make any right abus (antabrukt van recht) for the more predominant party. Such condition is mostly cause by the such cumstance where the parties do not realize that legal consequence arisin from the ignorance of the provision of Article 1266 of Indonesian Civil Code will jus then result in the risk of transfer of responsibility on a certain achievement to the othe party. In the termination of operation agreement, the management and operation o Elnusa Fabrication's asset, is principally classified into the agreement that the reason o its termination constitutes the subjective requirement, therefore the decision of whic shall be decided by the judge. However, the agreement formulates that the Agreemen can be automatically terminated according to law based on three aspects: namely (1 Joint Venture company has been duly signed, (2) Either party shall resign and suc resignation is agreed by the parties, and (3) either party is dissolved due to bankruptcy or insolvency. However, in the second requirement, it shall not be automaticall terminated because either party must give an approval. Legal problem due to th termination of this Agreement shall constitute the risk and the expense arising from th action which has been committed. Because the Parties agree with the division o working capital, whereby, the amount of which is determined in the Agreement.
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010
S21477
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>