Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasukBea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistempemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatusistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, danmelaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapatmenimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Diijen Pajak, dalam hal iniWajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju keproses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khususbermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UUPengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuanyang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untukmewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat

---

ABSTRACTTax is all types of contribution levied by Central Government, including ImportDuties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax CollectionSystem followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection systemauthorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payabletax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government*in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this caseTaxpayers may act as Plaintiff / Appellant To Proceed in Tax Court, may also berepresented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power ofAttorney. Requirement for acting as Attorney at Law in accordance to Article 34of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in thefield of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore,concluded that all people may act as an Attorney at Law to represent Taxpayer inTax Court, including an Advocate."

"Pajak adalah semua jenis iuran yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, ttrmasuk Bea Masuk dan Cukai dan iuran yang di Pungut Pemerintah Daerah. Sistem pemungutan Pajak yang dianut Indonesia adalah Self Assessment yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dari sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Dirjen Pajak, dalam ha! ini Wajib Pajak bertindak sebagai Penggugat/Pemohon Banding. Untuk maju ke proses Pengadilan Pajak, diperlukan Kuasa Hukum Surat Kuasa khusus bermeterai lengkap. Syarat untuk menjadi Kuasa Hukum menurut Pasal 34 UU Pengadilan Pajak adalah : Warga Negara Indonesia, mempunyai pengetahuan yang luas di bidang perpajakan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang dapat menjadi Kuasa Hukum untuk mewakili Wajib Pajak di Pengadilan Pajak, termasuk Advokat.......Tax is all types of contribution levied by Central Government, including Impori. Duties and Excise and contributions levied by Local Government. Tax Collection System followed by Indonesia is Self Assessment, where tax collection system authorizes Taxpayers to asses, calculate, pay, and file a self reporting the payable tax. From this system, that may raise dispute between Taxpayers and Government, in this case, among other parties is a Directorate General of Taxation, in this case Taxpayers may act as Plaintiff / Appellant. To Proceed in Tax Court, may also be represented by his / her Lawyer and present a duty stamped of Particular Power of Attorney. Requirement for acting as Attomey at Law in accordance to Article 34 of Taxation Act is: an Indonesian Citizen who has an adequate knowledge in the field of tax and other requirements specified by Minister. It is, therefore, concluded that all people may act as an Attomey at Law to represent Taxpayer in Tax Court, including an Advocate."

"Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, namun dalam praktek ditemukan akta yang mencantumkan seorang notaris diberikan kuasa oleh penghadap untuk melakukan pencabutan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini telah melampaui wewenang notaris dalam melaksanakan jabatannya karena yang berwenang untuk melakukan proses beracara di dalam pengadilan adalah Advokat serta bentuk surat kuasanya harus dalam bentuk surat kuasa khusus. Sanksi yang dikenakan kepada notaris berkenaan dengan pelanggaran yang dibuatnya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas dari Ikatan Notaris Indonesia. ......A notary is a public official who is authorized to draft authentic deed and is not the party with interests towards the deed they drafted but in practice some deeds are found to outline that the notary is commissioned by the supplicant to repeal civil claims in court. This has exceeded the authority of their office as a notary in performing their functions because the one who is authorized to conduct proceedings in the court is a lawyer and the form of proxy letter should be a special one. Sanctions imposed on notaries regarding this breach are oral reprimand, written reprimand, temporary suspension, honorable dismissal or dishonorable dismissal by the Board of Supervisors of the Indonesian Notary Association."

"ABSTRAKNama:Dyah Kusuma WihastutiProgram Studi:Magister KenotariatanJudul:Legalitas Surat Kuasa Khusus Dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Gugatan Perkara Di Pengadilan Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 220/G/2011/PHI-Sby Dalam praktek hukum di Indonesia, para praktisi hukum kadangkala tidak mengetahui syarat sahnya cap jempol sebagai pengganti tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam gugatan perkara di pengadilan, sehingga masih ada putusan dari lembaga peradilan tersebut yang mempermasalahkan keabsahan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis, dan kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif analitis . Notaris berperan dalam melegalisasi surat kuasa bagi seseorang yang ingin mewakilkan kepentingannya dihadapan pengadilan kepada seorang pengacara. Bentuk kuasa yang diberikan dalam gugatan perkara di pengadilan haruslah berupa kuasa khusus. Agar surat kuasa khusus yang digunakan untuk beracara di pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, maka surat kuasa khusus tersebut harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dimana disebutkan bahwa surat kuasa harus bersifat khusus, yaitu hanya digunakan untuk keperluan tertentu saja, dan harus mencakup pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi . Jadi selain harus dipenuhinya legalitas cap jempol sebagai pengganti tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat kuasa khusus tersebut, harus dipenuhi pula legalitas surat kuasa. Cap jempol memperoleh legalitasnya apabila pembubuhannya dilakukan dihadapan Notaris. Penulis menyarankan agar lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia sebelum melaksanakan fungsinya untuk megadili, terlebih dahulu harus meneliti dengan cermat syarat-syarat sahnya dokumen-dokumen pendukung yang akan dipergunakan dalam beracara, sehingga tidak terbuang waktu, tenaga dan biaya dalam melaksanakan proses peradilan. Kata kunci: cap jempol, pengganti tandatangan, surat kuasa khusus

---

ABSTRACTName Dyah Kusuma WihastutiProgram Magister KenotariatanTitle The Legality of Special Power of Attorney Concerning Thumbprint As a Surrogate of Signature In Lawsuit of the Court A Study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 220 G 2011 PHI Sby In Indonesian law practices, legal practitioners sometimes do not know the condition of validity of thumbprint as a surrogate of signature affixed in a special power of attorney that is used in a lawsuit of the court. So, there is a verdict of the judiciary which are contesting the legality of thumbprint as a surrogate of signature. This study uses the juridical normative research that focuses on the usage of secondary data in the form of a written legal norms which are then compiled and put in the form of narrative descriptive . The Notary has an important role in legalizing the power of attorney for someone who wants to represent his her interests before the courts to a lawyer. Form of proxy granted in the lawsuit of the court should be the special power of attorney. In order a special power of attorney that used to act before the court, that special power of attorney shall have the power of perfect proofing as an authentic deed, which must comply with the provisions contained in Article 1874 of the Kitab Undang Undang Hukum Perdata and the provisions contained in the Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 6 Tahun 1994, which stated that the special power of attorney must be specific, which is used for special purposes only, and should include examination of the appellate and cassation. So, in addition to the fulfillment of legality thumbprint as a surrogate of signature affixed in the special power of attorney, the legality of the special power of attorney also must be met. Thumbprint gained its legality if it is done in front of the Notary. Writer suggesting that the legal institutions which is exist in Indonesia before carrying out their functions to judging, must first scrutinize the terms of the validity of the supporting documents to be used in the proceedings, in order to save time, effort and cost in implementing the judicial process. Keywords thumbprint, surrogate of signature, special power of attorney"

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban pajak tersebut disebut Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasanya untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal itu dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Orang yang menerima Kuasa tersebut disebut Kuasa Wajib Pajak. Pernyataan tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 32 Ayat (3) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seorang Kuasa harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan mengambil salah satu konflik sistem hukum pada objek peraturan tertentu. Objek terletak pada Surat Kuasa Khusus. Penulis mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus ini diperlukan untuk urusan tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengertian urusan tertentu antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dalam rangka pemeriksaan, pengajuan keberatan, permohonan fasilitas perpajakan, dan pengisian serta penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang digunakan adalah pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008. Kontroversi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22/PMK.03/2008 bagi yang mempunyai profesi dalam bidang perpajakan khususnya Seorang Kuasa Khusus yang bukan Konsultan menarik perhatian penulis untuk menjadikannya sebagai pokok permasalahan dalam tesis ini. Hasilnya dituangkan dalam kesimpulan bahwa persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa khusus dari Wajib Pajak dibatasi dari segi peran kuasa Wajib Pajak yang berasal dari Konsultan Pajak maupun peran karyawan dari Wajib Pajak(bukan konsultan) dan menyebabkan terbatasnya urusan untuk menjalankan hak dan kewajibannya Perpajakan. ......Tax is a compulsory contribution from the person, to the goverment to defray the expence incurered in the common interest of all,with litte reference to special benefit conferred. An individual or agency who has the rights and obligations of such tax called Tax Payer. A taxpayer may appoint a Proxy to perform rights and obligations of taxation. It can be done if the taxpayer is may not conduct its own rights and obligations of taxation. People who receive a Power of Attorney is called the Taxpayer Authorization. The statement set forth in Laws of Article 32 Paragraph (3) of the Act on General Rules and Administration of Taxation, an Authorization must meet certain requirements to exercise the rights and obligations of taxpayers taxation. In this research, the authors take issue regarding the provision of power by using the Special Power of Attorney. The author uses the method of normative conflict by taking one of the legal system on the object of certain regulations. The object is located in the Special Power of Attorney. The author takes issue regarding the provision of power by using the Special Power of Attorney. Special Power of Attorney is required for certain matters in exercising their rights and obligations of taxation. Understanding of certain matters including the implementation of rights and tax obligations in the framework of the examination, appeal, application for tax incentives, and filling and signing (SPT). Legislation regarding the taxation that is used is article 32 paragraph (3) of Law Number 28 Year 2007 concerning General Provisions and Procedures for taxation and regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.03/2008. Controversies in Regulation of the Minister of Finance Number. 22/PMK.03/2008 for those who have a profession in the field of taxation, especially A Special Power Consultant who is not attracted the attention of the writer to make it as a principal problem in this thesis. The result stated in the conclusion that the requirements and the implementation of the rights and obligations of a special authorization from the taxpayer's role is limited in terms of power that comes from taxpayers as well as the role of Tax Consultant employees from the taxpayer (not the consultant) and caused limited to running the affairs of their rights and obligations Taxation."