Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan dari kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah institusi dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik di pemerintahan maupun masyarakat. Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah studi komparatif dan normatif juridis dengan meninjau penerapan dan karakteristik kelembagaan di beberapa negara dan sumber hukum dari kebijakan publik yang secara materiil berasal dari fatwa dan klasifikasi dari produk hukum Majelis Ulama Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Majelis Ulama Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai lembaga quango fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan sumber hukum materiil yang menjadi dan menjadi unsur penting dari kebijakan negara terutama di bidang produk halal dan perbankan syariah. Lebih dari itu, jurnal ini juga menunjukan bahwa kebutuhan fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah terjadi penguatan sejak awal berdirinya pada tahun 1975. Skripsi ini memberikan rekomendasi untuk pemerintahan untuk menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber hukum dari kebijakan negara yang memuat dimensi Islam di dalamnya.

---

ABSTRACT
This study dicusses the position of the Indonesian Council of Ulama fatwa in Indonesia by looking at the position of Indonesian Council of Ulama as an institution as well as the application of Indonesian Council of Ulama fatwa in government and citizenship. The method used in this study is the normative juridical with the classification of Indonesian Council of Ulama law products and then considering at public policy that is conducted by trias politica state institutions. This study shows that Indonesian Council of Ulama fatwa is a fatwa which is binding as a material legal source and becomes an important element in the formulation of state rsquo s policy in the field of halal products guarantee and sharia banking. Furthermore, this study also shows that is a need for Indonesian Council of Ulama Fatwa to be strengthened because since 1975, fatwa that was issued by the demand of the public is higher than the fatwa of Indonesian Council of Ulama itself. This research at last provides recommendations to the trias politica of state institutions that the Indonesian Council of Ulama fatwa must be a source of law in the state rsquo s policy that has an Islamic dimension in it.

Abstrak :
Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulan antara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama (Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsa yang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiran yang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebih rnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitas nasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat dan pemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak. Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis. Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum ada peneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyorotinya dari sudut perpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicari jawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalam dinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUI mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Guna mendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teori hubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch Ralf Dahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah, peneliiian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Data primer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCT ierdili dari bukn-buku dan artikel. Peranan MU1 dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang melipuii bcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkan kepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinaan umat dan masalah pembangiman nasional. Ditinjau dari sifat kegianannya dapat pula dikelompokkan atas dna kategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifat dakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatan yang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau konstribusi pemikimn yang dipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bil hal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnk meningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrnbantu pcmeriniah dalam menjalankan pembangunan. Sepanjang kurun waktu l975» l998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orang ketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981- l985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa. Hamka MUI dihadapkan pada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemeliniah. Persoalan- persoalan yang menonjol yang tampil kc pcrmukaan adalah: (l) masalah pemilu 1977, (2) masalah pcnyiaran agama, (3) lcasus Sawito Kartowibowo, (4) masalah aiiran keagamaan, (5) masalah penghapusan libumn pada bulan puasa, (6) peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal _ Hubungan MUI dan pefmerintah icrasa dekai dalam poin (1) dan (2), dan ierlihat renggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Comk peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalah bcrsifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebih mandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandangnya. Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasan pemerintah terhadap MUI, namun sebalfimya, disenangi oleh umat_ Kendatipun sifat kegiatan MUI pada masa ini lcbih bersifat dakwah bil lisan dan tidak semuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukup berhasil. Pada masa pasca Hamka penn yang dijalankan lebih bersifat akomodatitf Persoalan-persoalan yang menonjol yang bcrpengaruh ierhadap pola hubnngan umat dan pemerlntah pada masa ini cukup banyak di amaranya: (1) pemilu 1982, (2) larangan bezjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggal Pancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, darn lain-lain. Dalam mcnghadapi persoaian-persoalan sensilif mersebut MUI cendenmg bersikap lembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yang bersifat netral dalam arti tidak mengandung konfiik. Culcup banyak program MUI yang membawa basil pada perode ini. Banyak kebijakan pemexintah yang ditentang oleh MUI berhasil dicabut, Selain itu., banyak program MUI yang sn-:mule tidak disukai oleh pememintah akhimya dibolehkan. Namun dernikian, semua keberhasilan MUI pada periode ini cendemng kurang dihargai umat. Hal ini tampaknya disebabkan olch sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yang diartikan umat sebngai sikap lemah, sckaligus xefleksi keberpihalcan MUI terhadap pemerintah. Jikn peranan MUI dilihat dari kacamata objektif memang cukup banyak sudah program-program MUI yang bennanfaat telah bcrhasil disumbangkan baik kepada umat maupun kepada pemerimah Namun dari sudut konflik kepentingan keberhasilan itu masih belum rnampu merubah keadaan, masih berat sebelah, dalam artian pcmcrintah masih temp berada 'pada pihak yang diuntungkan dibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umat tersebut dipatokkan pada ciia-cita umat yang menginginkan terwujudnya masyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan im masihjauh dari apa yang diharapkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Esensi kebenaran sebuah agama sejatinya teletak pada jawabannya atas problem kemanusiaan. Sebab, sesungguhnya agama sejak awal mempunyai nisi suci untuk menyelamatkan dan menuntun manusia menuju jalan kehidupan yang baik dan benar. PIuralisme adalah realitas yang betul-betel terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari. Hal itu nampak pada Pluralisme Agama, Budaya, Pendidikan, Ras dan Suku. Pluralisme berbagai hal itu sebetulnya memang sebuah hal yang alami tanpa melalui rekayasa atau kehendak manusia. Maksudnya, itu adalah kehendak Tuhan sebagai pencipta manusia dan seluruh kehidupan yang ada di muka bumf. Tentunya, dengan tujuan agar peruedaan itu diambil aspek positifnya sebagai jalan pemandu untuk bekerja sama, introspeksi diri, dan tolong menolong. Matra, sejatihnya nilai-nilai Pluralisme terutama Pluralisme Agama itu memiliki akar yang eukup kuat dalam ajaran agama, terutama Islam. Pluralisme adalah bagian intrinsik dari ajaran Islam yang dalam realitas dan sejarahnya menyatu dengan ajaran monoteisme sebagai ajaran pokok dalam Islam. Untuk itu apabila Allah menghendaki niscanya menjadi urnat yang tunggal, satu suku, satu bangsa, satu agama, tetapi Allah tidak menghendaki itu. Allah memang sengaja menjadikan kita bermacam-macam untuk menguji berkenaan dengan apa yang dianugerahkan dan mempersilahkan hamba-Nya berlomba-berlomba dalam kebaikan. Matra dalam kehidupan yang heterogen seperti di Indonesia, Pluralisme Agama merupakan sesuatu yang harus dipahami untuk menjunjung tunggi terhadap komunitas lain. Pada dasarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pluralisme Agama tidaklah salah, karena dimaksudkan untuk menghindari pemikiran yang dianggap sekuler di Indonesia. Tetapi fatwa adalah bagian dari ijtihad manusia, ketika suatu persoalan tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Matra bisa dipastikan, kebenaran fatwa tentunya bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring perubahan ruang, waktu, dan tradisi. Dan fatwa perlu ditinjau kembali, waktu demi waktu, untuk dilihat apakah fatwa tersebut memberikan efek maslahat terhadap umat atau justru menimbulkan huruhara di tengah masyarakat. Fatwa harus didahalui oleh deskripsi yang memadai tentang satu pokok soal, termasuk dengan cara mengajak berdiskusi seseorang atau sekelompok yang akan terkena sasaran dari fatwa. Dengan mengajak diskusi atau dialog akan bisa menghasilkan sebuah solusi yang dapat diterima semua masyarakat. Untuk itu, mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu.

Abstrak :
Perkembangan zaman yang diiringi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan temuan masalah keagamaan kontemporer yang membutuhkan solusi hukum. Ijtihad istislahi memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan solusi hukum kontemporer ini, ditambah lagi dengan keterbatasan jumlah nas yang sudah dianggap final. Melalui penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan konsep maslahat dan bentuk reformulasinya, konsep ijtihad istislahi dan bentuk penggunaannya, serta sisi penerapan maslahat dan ijtihad istislahi oleh Komisi Fatwa MUI. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal. Pertama, terdapat lima dhawabith dalam penggunaan maslahat, yaitu masih dalam cakupan maqashid al-syariah, tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan kias, serta tidak berbenturan dengan maslahat yang lebih prioritas. Kedua, reformulasi konsep maslahat dapat dilakukan dengan meredefinisi term seputar maslahat dan merekonstruksi epistemologi maslahat. Ketiga, ijtihad istislahi merupakan upaya pencurahan seluruh daya dan kekuatan untuk sampai pada penemuan hukum Islam berdasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan. Keempat, ijtihad istislahi dapat diaplikasikan dalam bentuk al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari’ah, dan al-istihsan. Kelima, berdasarkan pada pedoman penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI menerima penggunaan konsep maslahat sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa, sebagaimana tertulis dalam Metode Penetapan Fatwa MUI Pasal 7 yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 dan diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat. Komisi Fatwa MUI juga menerima penggunaan ijtihad istislahi sebagai salah satu pendekatan manhaji dalam penetapan fatwa. Keenam, berdasarkan pada hasil fatwa yang ditetapkan melalui Sidang Komisi Fatwa MUI dalam masalah keagamaan antara tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 18 dari 66 fatwa yang ditetapkan menggunakan ijtihad istislahi. Dari 18 fatwa ini, 10 (sepuluh) fatwa berdasarkan pada al-maslahah al-mursalah, 3 (tiga) fatwa berdasarkan pada sadd al-dzari’ah, dan 5 (lima) fatwa berdasarkan pada al-istihsan. ......The passage of time, accompanied by the rapid advancement of science and technology, has resulted in the discovery of contemporary religious problems that necessitate legal solutions. Ijtihad istislahi has a significant role in providing this modern legal solution, coupled with the limited number of sacred texts that are already considered. Through this study, the author tries to explain the concepts of maslahat and its form of reformulation, ijtihad istislahi and its form of use, and the application of maslahat and ijtihad istislahi by the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama. This type of research is descriptive-analytical, with library research using a qualitative approach. Based on this study, the authors concluded several things. First, there are five criteria for the use of maslahat, which are that it remains within the scope of maqashid al-sharia, that it does not contradict with the Al-Qur'an, that it does not contradict the hadith, that it does not contradict the analogy, and that it does not conflict with the higher priority maslahat. Second, reformulation of the concept of maslahat can be done by redefining the term around maslahat and reconstructing the epistemology of maslahat. Third, ijtihad istislahi is an attempt to expend all power to arrive at the discovery of Islamic law based on the maintenance of maslahat. Fourth, ijtihad istislahi can be applied in the form of al-maslahah al-mursalah, sadd al-dzari'ah, and al-istihsan. Fifth, based on the guidelines for establishing fatwas, the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama accepts the use of the concept of maslahat as a consideration in issuing fatwas, as written in the Fatwa Establishment Method of the Indonesia Council of Ulama Article 7, which is contained in the Decree of the Leadership Board of the Indonesian Council of Ulama Number U-596/MUI/X/1997 and strengthened by the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama Number 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 concerning the criteria of Maslahat. The Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama also accepted the use of ijtihad istislahi as one of the manhaji approaches in the fatwa establishment. Sixth, based on the results of fatwas established through the Fatwa Commission of the Indonesian Council of Ulama on religious matters between 2009 and 2018, 18 of 66 fatwas were established using ijtihad istislahi. From the 18 fatwas, 10 (ten) are based on al-maslahah al-mursalah, 3 (three) are based on sadd al-dzari'ah, and 5 (five) are based on al-istihsan.

Abstrak :
Abstrak
Lembaga Quasi Non Governmental Organization atau yang biasa disebut sebagai Quango belum terlalu terdengar dalam khasanah lembaga negara di Indonesia. Namun bukan berarti lembaga tersebut tidak ada. Artikel ini mencoba mengulas mengenai keberadaan lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di dalam artikel ini dijelaskan mengenai pengertian Quango beserta dengan karakteristiknya dari berbagai negara. Kemudian, artikel ini juga mengkaji bahwa berdasarkan karakteristik Quango tersebut, MUI dapat diklasifikasikan sebagai salah satu Quango yang ada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka mengenai Quango dan pelaksanaannya di berbagai negara di dunia.

Abstrak :
Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian berbentuk skripsi ini membahas tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI terkait mazhab Syiah. Penelitian ini menggunakan teori maq??id syar? lsquo;ah yang dirumuskan oleh Jasser Auda dalam mengupas permaslahan yang ada pada fatwa MUI tentang Syiah. Maq??id syar? lsquo;ah yang dirumuskan oleh Jasser Auda bukanlah sebuah hal yang baru. Jasser Auda melakukan rekonstruksi terhadap maq??id syar? lsquo;ah melalui integrasi antara ushul fiqh dengan teori sistem. Rekonstruksi itu kemudian menghasilkan enam prinsip yang harus diperhatikan agar hukum Islam dapat menekankan sisi maq??id syar? lsquo;ah. Enam prinsip tersebut adalah watak kognitif, holisme, keterbukaan, hierarki saling terkait, multidimensional dan kebermaksudan. Telaah melalui maq??id syar? lsquo;ah menunjukkan bahwa permasalahan fatwa MUI tentang Syiah terdapat pada tahap epistemologi. Epistemologi yang dimaksud berkaitan dengan dasar penetapan fatwa MUI, yaitu sumber hukum dan metode penetapan fatwa. Permasalahan tersebut adalah MUI cenderung menggunakan sudut pandang yang bersifat mazhab-sentris, yaitu sudut pandang yang hanya mengacu pada satu mazhab tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maq??id syar? lsquo;ah tidak hanya berperan dalam menelaah, melainkan juga berperan dalam merekonstruksi dasar penetapan fatwa MUI tentang Syiah.

---

ABSTRACT
This research discusses about the fatwa about Shia issued by Indonesian Jurists Council MUI . This study uses maq id syar 39 ah theory formulated by Jasser Auda in exploring the existing problems in the MUI fatwa on Shia. Maq id syar 39 ah formulated by Jasser Auda is not a new thing. Jasser Auda reconstructed maq id syar 39 ah through integration between ushul fiqh and system theory. The reconstruction then produces six principles that must be observed so that Islamic law can emphasize the maq id syar 39 ah. The six principles are cognitive, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensional and purposefulness. Studies through maq id syar 39 ah show that the MUI fatwa issue concerning Shias is at the epistemological stage. Epistemology is concerned with the basic determination of MUI fatwa, namely the legal sources and methods of fatwa determination. The problem is that MUI tends to use a school centric perspective, ie a point of view that only refers to a particular school. The results of this study indicate that maq id syar 39 ah not only plays a role in studying, but also play a role in reconstructing the basic determination of MUI fatwa about Shia.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejauh ini belum ada kajian tentang hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan negara dari pendekatan inklusi. Studi-studi yang ada lebih memberi fokus pada hubungan MUI dan negara dari perspektif kooptasi, restriksi ketat dan akomodasi transaksional. Studi ini berargumentasi bahwa sejak meluasnya radikalisme dimana sejumlah ormas radikal ikut bergabung dalam insitusi MUI, pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka ruang inklusi dan menjadikan MUI agen moderasi Islam radikal.

---

ABSTRACT
There is no study yet about the relationship between the Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the state from inclusion perspective. The studies already made focused on the relationship between MUI and the state concerning in the cooptation perspective, restrictions and transactional accommodation. This study argues that since radicalism has spread and some radical organizations have joined in the MUI institution, the government of SBY has opened the inclusion space and made MUI becomes agen for moderating radical Islam

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang adanya potensi White Collar Crime dalam proses pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia MUI . Penelitiandilakukan dengan melihat aspek legal formal, bentuk lembaga MUI, sikapindividu dalam lembaga MUI dan LPPOM sebagai lembaga pengkajian Lab, danrespon lembaga pemerintahan dalam proses sertifikasi halal. Subjek daripenelitian ini yaitu Sertifikasi Halal oleh MUI. Dengan melihat proses sertifikasisecara detail dan menjabarkan proses pembuatan kebijakannya maka dapat terlihatpada bagian mana kejahatan kerah putih dapat berpotensi. Penelitian inimenggunakan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur dengan beberapalembaga yaitu MUI, LPPOM, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Tempo Media.Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif karena diharapkan dapatmengambarkan potensi kejahatan dari berbagai sisi.

---

ABSTRACT
This thesis talk about the potential for white collar crime in the process of givingkosher certification by the indonesian ulemas council .The research was done bylooking at formal legal aspects , MUI the form of institution , attitudes ofindividuals with institutions and lppom MUI as an institution for the assessmentthe lab, and response government institutions in the certification process halal.The subject of research is that is kosher certification by MUI .By looking at thecertification process in detail and outline the process of making its policies it canbe seen in the which white collar criminal could potentially .This study used atechnique of in depth interviews lack of structure with several institutions namelyMUI, LPPOM, Government , tempo media. This research approach used thatqualitative and hoped it could show the potential crimes of different thing.

Abstrak :
"Once celebrated in the Western media as a shining example of a 'liberal' and 'tolerant' Islam, Indonesia since the end of the Soeharto regime (May 1998) has witnessed a variety of developments that bespeak a conservative turn in the country’s Muslim politics. In this timely collection of original essays, Martin van Bruinessen, our most distinguished senior Western scholar of Indonesian Islam, and four leading Indonesian Muslim scholars explore and explain these developments. Each chapter examines recent trends from a strategic institutional perch: the Council of Indonesian Muslim scholars, the reformist Muhammadiyah, South Sulawesi's Committee for the Implementation of Islamic Shari'a, and radical Islamism in Solo. With van Bruinessen's brilliantly synthetic introduction and conclusion, these essays shed a bright light on what Indonesian Muslim politics was and where it seems to be going. The analysis is complex and by no means uniformly dire. For readers interested in Indonesian Muslim politics, and for analysts interested in the dialectical interplay of progressive and conservative Islam, this book is fascinating and essential reading." —Robert Hefner, Director Institute on Culture, Religion, and World Affairs, Boston University