Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga jual-beli dengan Hak membeli kembali diatur dalam Kitab Undang-undang Perdata Buku 3, Titel 5 Bab IV. Hak untuk membeli kembali ini timbul karena adanya perjanjian, bahwa si penjual dapat mernbeli kembali barangnya dari si pembeli dengan harga semula dan dengan membayar sejumlah uang ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 1532 Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Lembaga tersebut diciptakan, agar supaya seseorang karena membutuhkan uang, terpaksa harus menjual harta/barangnya; dengan kemungkinan bila kelak keadaan mengizinkan, ia dapat membeli kembali barangnya itu. Jangka waktu untuk membeli kembali itu tidak boleh melampaui 5 tahun. Jika suatu jangka waktu telah diperjanjikan, maka berarti si pembeli dalam jangka waktu tersebut, tidak dapat menjual lagi barang tersebut pada orang lain. Setelah melewati jangka waktu, dan si penjual tidak menggunakan haknya untuk membeli kembali, barang itu sepenuhnya menjadi milik si pembeli. Tetapi tidak dapat diharapkan bahwa si pembeli akan memegang teguh janji ini. Kalau harga barang tersebut naik ada kemungkinan si pembeli akan menjualnya lagi kepada pembeli lain. Maksud pembuat undang-undang adalah baik, akan tetapi dalam praktek sering timbul kebalikannya dan timbul permasalahan. Sering terjadi, si penjual menemui kesulitan untuk menggunakan hak membeli kembali itu, karena si pembeli menghindar dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dan si pembeli baru muncul setelah lewat jangka waktu yang diperjanjikan. Perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali didalam praktek sering dipakai untuk menutupi perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan kebendaan, yang seharusnya dibuat dalam bentuk hipotik. "

"Dalam rangka memberikan kepastian hukum maka peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dituangkan dalam Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun apabila persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang belum dipenuhi maka dapat dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan. Dalam kenyataannya, PPJB sering disalahgunakan untuk menutupi perbuatan hukum yang tidak seharusnya dilakukan guna mengalihkan kepemilikan hak atas tanah, yaitu melalui pencantuman klausula “membeli kembali” sebagaimana ditemukan dalam kasus yang ada pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 215/PDT/2021/PT.SMG. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum dari PPJB yang mengandung klausula “membeli kembali” serta tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli (AJB) berdasarkan PPJB yang mengandung klausula “membeli kembali”. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan untuk menjawab kedua masalah tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen (kepustakaan), selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, akibat hukum dari PPJB yang mengandung klausula “membeli kembali” menurut putusan hakim a quo adalah sah dan mengikat. Namun putusan tersebut tidak tepat, karena PPJB dengan klausula “membeli kembali” tidak dikenal dalam Hukum Adat, selain itu juga merupakan suatu penyelundupan hukum yang menjadikan isi PPJB tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, kausa terlarang, dan pelanggaran iktikad baik sehingga mengakibatkan PPJB menjadi cacat hukum dan seharusnya batal demi hukum. Adapun AJB yang dibuat berdasarkan PPJB semacam itu juga menjadi tidak sah, terlebih dalam pembuatan AJB di hadapan PPAT pihak penjual tidak dihadirkan, oleh karena itu AJB tersebut tidak memenuhi syarat formiil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum; Kedua, tanggung jawab PPAT dalam pembuatan AJB berdasarkan PPJB yang mengandung unsur cacat hukum adalah tanggung jawab secara perdata. Hal ini disebabkan karena PPAT telah lalai dalam membuat AJB tanpa memperhatikan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan AJB, selain itu juga tidak dihadirkannya salah satu pihak pada saat pembuatan AJB. Namun PPAT dalam kasus yang ada dalam putusan a quo telah meninggal dunia sehingga pertanggungjawaban secara perdata yang harus ditanggung oleh PPAT menjadi gugur.

---

In order to provide legal certainty, the transfer of land rights through buying and selling must be stated in the Sale and Purchase Deed before the Land Deed Making Officer (PPAT). However, if the requirements specified by law have not been met, a Sale Purchase Agreement (PPJB) can be made as a preliminary agreement. In reality, PPJB is often misused to cover up legal actions that should not have been taken to transfer ownership of land rights, namely through the inclusion of a “buy back” clause as found in the case in the Semarang High Court Decision Number 215/PDT/2021/PT. SMG . The issues raised in this study are related to the legal consequences of the PPJB which contains a "buy back" clause and the PPAT's responsibility in making a sale and purchase deed (AJB) based on the PPJB which contains a "buy back" clause. This doctrinal legal research was conducted to answer these two problems. Secondary data collected through document study (library), then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, several things can be stated as follows: First, legal consequences of the PPJB which contains a "buy back" clause according to the judge's decisiona quo is valid and binding. However, this decision is not correct, because the PPJB with the "buy back" clause is not recognized in customary law, besides that it is also a law smuggling which makes the contents of the PPJB contain elements of misuse of circumstances, prohibited causes, and violations of good faith so that the PPJB becomes legally flawed and should be null and void. As for AJB made based on such PPJB also becomes invalid, especially in the making of AJB before the PPAT the seller is not presented, therefore the AJB does not meet the formal requirements so it must be declared null and void; Second, PPAT's responsibility in making AJB based on PPJB which contains elements of legal defects is a civil responsibility. This was because the PPAT had neglected to make the AJB without regard to the validity of the documents related to the AJB, besides that one of the parties was not present at the time the AJB was made. But PPAT in the case that is in the decisiona quo has passed away so that the civil liability that must be borne by the PPAT is null and void."

"Industri aplikasi pesan antar makanan tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia karena banyak menyediakan berbagai jenis promosi harga dan kemudahan penggunaan yang dirasakan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan promotional framing terhadap intensi membeli kembali konsumen di aplikasi pesan antar makanan sambil melihat peran persepsi kemudahan sebagai moderator. Penelitian dilakukan secara eksperimental terhadap 338 responden mahasiswa pengguna aplikasi pesan antar makanan berusia 17-25 tahun. Manipulasi dilakukan dengan memberikan promotional framing tipe gift dan bundling secara acak kepada responden kemudian dilakukan pengukuran terhadap dua variabel lainnya. Hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok promotional framing tipe gift dan bundling. Persepsi kemudahan penggunaan juga tidak terbukti sebagai moderator, namun memiliki pengaruh langsung terhadap intensi membeli kembali di aplikasi pesan antar makanan

---

The food delivery app industry has grown rapidly in recent years throughout Indonesia because it provides various types of price promotions and the ease of use perceived by consumers. This study aims to determine the effect of promotional framing type on repurchase intention in food delivery apps while looking at the role of perceived ease of use as a moderator. The study was conducted experimentally to 338 college students who use the food delivery app with the age range 17-25 years old. Manipulation is done by giving a random promotional framing in the types of gift and bundling to the respondent and following with measure the other two variables. The results showed that there was no significant difference between the group of promotional framing gifts and bundling types. Perceived ease of use is also not proven as a moderator but has a direct influence on repurchase intention in food delivery apps."

"Pemberhentian operasional maskapai akibat COVID-19 menyebabkan munculnya biaya tambahansehingga maskapai kesulitan menanggapi permohonan refund. Penelitian pada skripsi inidilakukan untuk menguji apakah menaikkan harga dan mengurangi refund dapat dianggap adilsebagai upaya melindungi laba. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk melihat pengaruhcara menginformasikan kenaikan harga dan mengurangi refund menggunakan rupiahdibandingkan dengan persentase terhadap persepsi keadilan. Akhirnya penelitian ini jugadilakukan untuk melihat pengaruh persepsi keadilan pada intensi membeli kembali. Eksperimenmenggunakan empat versi vignette dilakukan pada 83 mahasiswa S1 Universitas Indonesia yangpernah membeli tiket pesawat dalam negeri sejak tahun 2019. Uji hipotesis yang dilakukanmenunjukkan bahwa menaikkan harga dan mengurangi refund dianggap adil sebagai upayamelindungi laba. Kemudian, pada transaksi tidak adil, frekuensi intensi membeli kembali lebihrendah. Tetapi, penggunaan rupiah dan persentase tidak berpengaruh pada persepsi keadilan.

---

The restriction for airlines to operate because of COVID-19 has caused an increase in operational

costs, causing them a hard time to fulfill refund requests. This research aims to know whether

increasing prices and reducing refunds are considered fair as a way of protecting profit. Moreover,

this research also aims to overview the effect of informing price increase and reducing refund

using nominal versus percentage on fairness perception. Lastly, this research also aims to see the

effect of fairness perception on repurchase intention. Experiments using four versions of vignettes

were carried out on 83 bachelor students from Universitas Indonesia who had purchased a local

flight ticket since 2019. Hypotheses testing with Chi-square: Test for Goodness of Fit shows that

increasing price and reducing refunds are both perceived as fair to protect profit. Then, on

transactions that were considered unfair, the frequency of repurchase intention is lower. But the

findings show that there is no effect of using nominal or percentage on fairness perception."

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar, dan baik individu ataupun badan hukum dapat melakukan segala upaya untuk mencapai tujuannya untuk memperoleh tanah. Tesis ini membahas perolehan hak atas tanah yang obyeknya dimiliki oleh sebuah yayasan berdasarkan Akta Perdamaian, namun sampai dengan saat ini masih atas nama pihak lain. Walaupun di dalam sertipikat tanah, belum mencantumkan Yayasan sebagai pemilik tanah, namun Yayasan telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada sebuah perseroan dengan membuat Akta Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah atau "Pengikatan" dan Akta Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau "PPPHT". Pembuatan akta tersebut diikuti dengan Akta Hutang Piutang atau "APH" dan Akta Perjanjian (Tentang Pengikatan Jual Beli) atau "PPJB" untuk membeli kembali tanah tersebut, yang dibuat untuk mendukung upaya perolehan hak atas tanah. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hak atas tanah telah beralih kepada perseroan berdasarkan Pengikatan dan PPPHT dan apa akibat hukum terhadap semua perjanjian yang telah dibuat sehubungan dengan kasus ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pengikatan dan PPPHT, tidak mengalihkan hak milik atas tanah melainkan hanya memberikan hak utama (privilege) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Sementara itu APH mengikat bagi para pihak, namun PPJB batal demi hukum.

---

Land is one of a fundamental need, and individual or legal entity can make any effort to achieve their goal i.e. obtaining such land title. This thesis discusses the acquisition of land title in which the object is owned by a foundation based on the Settlement Deed, but until this day the land certificate is recorded on behalf of other entity as the owner. Even though in the land certificate, the foundation has not been listed as the owner, the foundation had transferred the land title to a company with a Deed of Transfer and Delivery of Land Title or "Agreement"; and Deed of Transfer, Delivery and Waiver of Land Title or "PPPHT". The agreements was followed by the making of Deed of Debt Acknowledgement or "APH" and Deed of Sale and Purchase Agreement or "PPJB" to buy back the land title, which is made to support the acquisition of such land title. The issues arising are does the land title has been transferred to the company based on the Agreement and PPPHT, and what are the legal of consequences of all of the agreements which has been made in relation to this case. This research is based on a normative legal research to the nature of descriptive evaluative research. The result of this research are based on the Agreement and PPPHT, which does not transfer the land title but gives the priority right (privilege) to apply for the land title. Meanwhile the APH shall be binding for both parties, but on the other hand, the PPJB shall remain null and void."

"Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah 送ang dikemas dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum perjanjian utang yang dibuat sebagai perjanjian jual beli hak atas tanah dengan hak membeli kembali, keabsahan Akta Jual Beli (AJB) jika PPJB yang mendasarinya memuat klausul hak membeli kembali, dan peran serta tanggung jawab notaris dan PPAT jika terdapat perbedaan fakta hukum antara PPJB yang ditata dengan AJB berdasarkan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/Pdt/2022. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian hutang yang dikemas sebagai perjanjian jual beli hak atas tanah dengan hak membeli kembali memutuskan bahwa perjanjian menjadi batal demi hukum. Uang yang disebutkan dalam PPJB bukanlah uang pembayaran jual beli, melainkan uang pinjaman, sehingga perbuatan hukum pada AJB dianggap tidak memenuhi unsur tunai dan transaksi jual beli tidak sah. Notaris berperan penting dalam hal transaksi jual beli hak atas tanah, salah satunya adalah pembuatan PPJB. Namun dalam praktiknya pembuatan PPJB tidak selalu dilakukan di hadapan notaris. Hal ini memicu terjadinya permasalahan hukum, seperti pemuatan klausul terlarang dalam PPJB yang bersangkutan. Dengan demikian, jika para pihak hendak membuat suatu AJB, PPAT harus menyelaraskan antara data dan dokumen yang benar serta keselarasannya dengan undang-undang.

---

The existence of the Conditional of Sales and Purchase Agreement (CSPA) is frequently abused by the public. This is evidenced by the inclusion of a buyback rights clause in the CSPA to envelope a loan arrangement with land rights security with the purpose of transferring land ownership from the debtor to the creditor in the event of default. Issues raised by this study relate to legal ramifications of a debt agreement made as a land sale and purchase agreement with buyback rights, legality of the Deed of Sale and Purchase (DSP) if the underlying contains a buyback rights clause, and roles and responsibilities of a notary and Land Deed Official (LDO) if there are discrepancies of legal facts between the CSPA and DSP based on Supreme Court Decision Number 407 K/Pdt/2022. The method of law research used is normative judicial with explanatory research type. Result of analysis indicate that the debt arrangement, disguised as land sale and purchase agreement with buyback rights, renders the contract null and void. The money stipulated in the CSPA is not the payment for the sale and purchase, rather as a lent money, therefore legal actions on the DSP does not fulfill the cash element and the transaction is illegal. However, in practice the CSPA is not always prepared before the notary. This trigger legal issues, such as the inclusion of illegal clauses in the CSPA. Accordingly, the LDO shall properly take into account the conformity between data and documents as well as the law."

"Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, namun peminat kosmetik yang belum bersertifikat halal masih cukup tinggi, khususnya asal Korea Selatan. Oleh kerena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi intensi pembelian kembali produk kosmetik yang belum bersertifikat halal pada konsumen muslim Indonesia. Kerangka penelitian ini berdasarkan pada stimulus-organism-response (SOR) model. Dari 259 sampel yang diteliti pada penelitian ini, menghasilkan bahwa celebrity endorsement berpengaruh secara positif terhadap attitude dan brand image. Kemudian brand image juga berpengaruh positif terhadap intensi pembelian kembali produk kosmetik yang belum bersertifikat halal. Sedangkan attitude tidak berpengaruh pada intensi pembelian kembali kosmetik yang belum bersertifikat halal. Dan religiusitas tidak dapat memoderasi hubungan antara attitude dan intensi pembelian kembali.

---

Indonesia is the largest Muslim country in the world. However, cosmetic enthusiasts without halal certification are still relatively high, especially from South Korea. Therefore, this study aims to analyze the factors influencing the intention to repurchase cosmetic products that have not been halal-certified among Indonesian Muslim consumers. This research framework is based on the stimulus-organism-response (SOR) model. Of the 259 samples studied in this study, it was found that celebrity endorsement positively affects attitude and brand image. The brand image also has a positive effect on the intention to repurchase cosmetic products that are not yet halal certified. Meanwhile, attitude does not affect the intention to repurchase cosmetics that are not yet halal certified. And religiosity cannot moderate the relationship between attitude and repurchase intention."

"Notaris wajib bertanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Dalam kewenangannya membuat Akta Autentik, Notaris harus dapat memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian jual beli tidak boleh mengandung klausul hak membeli kembali karena berakibat batal demi hukum. Meskipun begitu masih terdapat Notaris yang mengeluarkan akta tersebut dan sah mengikat bagi para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/K/Pdt/2020 merupakan salah satu putusan yang mengesahkan Akta Perikatan Jual Beli yang di dalamnya memuat klausul hak membeli kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 yang di dalamnya merupakan perjanjian semu dan menyelundupkan hukum serta bagaimana tanggung jawab Notaris dan akibat hukum dibuatnya Akta Perikatan Jual Beli yang memuat klausul hak membeli kembali. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 memenuhi unsur-unsur perjanjian semu dan penyelundupan hukum sehingga dapat dikatakan akta tersebut merupakan perjanjian semu dan menyelundupkan hukum. Hal tersebut memberikan akibat batal demi hukum bagi akta tersebut serta Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenakan sanksi perdata maupun administratif. Oleh karenanya untuk mencegah permasalahan serupa terjadi kembali diharapkan adanya pengaturan khusus mengenai PPJB serta penggunaan klausul hak membeli kembali dalam jual beli tanah.

---

Notaries have to be responsible while carrying out their positions. In operating their authority to make an Authentic Deed, Notaries must be able to provide counseling to the parties who want to make an agreement so that a sale and purchase agreement may not contain a buyback right clause because it results in null and void. Even so, there is still a Notary who issues the deed and is legally binding for the parties. The Supreme Court's decision Number 574/K/Pdt/2020 is one of the decisions that ratify the Sale and Purchase Agreement Deed which contains a repurchase right clause. Departing from this, the problems raised in this study are about the reasons why the Sale and Purchase Agreement Deed and Power of Attorney Number 06 in which is a pretended contract and smuggle the law and how the Notary's responsibilities and legal consequences are made of the Sale and Purchase Agreement Deed which contains a clause the right to repurchase. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research typology. The results of the research analysis show that the Deed of Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney Number 06 fulfills the elements of a pretended contract and legal smuggling so that it can be said that the deed is a pretended contract and smuggles in law. This results in null and void for the deed and the Notary who made the deed may be subject to civil and administrative sanctions. Therefore, to prevent similar problems from happening again, it is hoped that there will be special arrangements regarding PPJB and the use of a buy-back right clause in the sale and purchase of land."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari dimensi-dimensi kenyamanan berbelanja online terhadap niat membeli kembali melalui perceived value pada pengguna online marketplace Bukalapak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei berdasarkan purposive sampling terhadap populasi. Responden dalam penelitian ini didapatkan melalui online questionnaire. Data yang didapatkan diolah menggunakan SPSS melalui path analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan yang dimiliki dalam model penelitian signifikan. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa search convenience dan transaction convenience pada kenyamanan berbelanja online berpengaruh terhadap perceived value secara positif dan signifikan. Kemudian, diketahui bahwa search convenience dan perceived value memiliki pengaruh niat membeli kembali secara positif dan signifikan. Selain itu penelitian ini menemukan hasil bahwa perceived value berhasil menjadi mediator untuk variabel search convenience, dan transaction convenience.

---

This study aims to analyze the effect of online shopping convenience dimensions on repurchase intentions through perceived value for users of the online marketplace Bukalapak. The study used a quantitative approach through a survey method based on purposive sampling of the population. Respondents in this study were obtained through an online questionnaire. The data obtained were processed using SPSS through path analysis. The results of this study indicate that the relationship in the research model is significant. In this study, it was found that search convenience and transaction convenience on the convenience of online shopping had a positive and significant effect on perceived value. Then, it is known that search convenience and perceived value have a positive and significant effect on repurchase intention. In addition, this study found that perceived value succeeded in being a mediator for search convenience and transaction convenience variables."

"Meningkatnya perilaku konsumen dalam memesan makanan secara online di masa pandemi COVID-19, membuat aplikasi pesan antar makanan ingin meningkatkan intensi konsumen untuk membeli kembali pada aplikasinya melalui pemberian bentuk promosi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran customer satisfaction sebagai mediator pada pengaruh strategi pemasaran cause related marketing (one for one donation vs traditional donation) terhadap intensi membeli kembali konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen between subject design dengan post-test only yang dilakukan secara online kepada 322 partisipan generasi Z (15-25 tahun). Partisipan dibagi secara acak kedalam dua kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan salah satu bentuk manipulasi kampanye cause related marketing tipe one for one donation atau traditional donation. Cause related marketing yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil manipulasi dari aplikasi pesan antar makanan GrabFood. Hasil analisis mediasi menunjukkan bahwa customer satisfaction memediasi pengaruh antara cause related marketing terhadap intensi membeli kembali. Pada kelompok dengan one for one donation cenderung lebih mempengaruhi customer satisfaction yang lebih tinggi dibandingkan kelompok traditional donation

---

The increasing behavior of consumers in ordering food via online during the COVID-19 pandemic has made online food delivery apps want to increase consumers' intention to repurchase the apps through promotional forms. This study aims to examine the role of customer satisfaction as a mediator on the effect of cause related marketing (one for one donation vs traditional donation) on consumer’s repurchase intentions. This research is an experimental between subject design with post-test only conducted via online to 322 participant generation Z (15-25 years old). Participants were randomly divided into two groups. Each group will get one form of cause related marketing campaign manipulation type one for one donation or traditional donation. In this study, used manipulation of cause related marketing program in GrabFood. The results of the mediation analysis show that customer satisfaction mediates the effect of cause related marketing on repurchase intentions. In the one for one donation group, tends to influence customer satisfaction higher than the traditional donation group."