Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Pemerintahan daerah dalam hal ini memberikan petunjuk pembangunan menara guna memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis. Pada daerah khusus Ibukota Jakarta, cellplan atau zona menara mengatur letak menara yang diperbolehkan untuk dibangunnya sebuah menara. Cellplan ini dibangun dengan hanya memperhitungkan aspek teknologi 3G dalam pembuatannya. Oleh karena itu, belum adanya perhitungan teknologi 4G dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kembali peraturan yang ada terkait zona menara di Ibukota Jakarta ini.Pada Tesis ini, aturan zona penyelengaraan menara pada Pergub DKI Jakarta no 14 tahun 2014 di evaluasi dengan dilakukan studi kasus menara LTE PT.XYZ selaku operator 4G LTE pertama dan terbesar di Jakarta. Metode yang digunakan adalah RIA Regulatory Impact Analysis . Hasil penelitian terhadap evaluasi peraturan tersebut, menunjukan bahwa masih kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah terlihat dari banyaknya menara yang berada diluar zona yang telah ditentukan, sehingga dibutuhkan usulan Zona Menara yang baru dengan melibatkan stakeholder yang terkait dalam perancangannya. Setelah dilakukan perhitungan, ada total 1821 zona yang diusulkan secara terperinci yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
Telecommunications tower is one of the main infrastructure supporters in telecommunications services, this towers are vital and require the availability of land, buildings and air space. Regional administration in this case giving the user the construction of the tower to meet the requirements of the administrative, technical, function, building structure, regional spatial planning, environment and juridical aspects. In special area of the capital Jakarta, cellplan zone or tower zone, is the place which allowed for the construction of a tower. Cellplan was built taking into account aspects of 3G technology in the making. Therefore, the new calculating presence of 4G technology could be a consideration in re evaluating existing regulations related to the zone 39 s tower in the capital Jakarta.In this thesis, the policy of telecommunication tower zone under Governor Regulation No.14 of 2014 is evaluated using case studies PT.XYZ LTE towers as the first and largest 4G LTE operator in Jakarta. The method used is the RIA Regulatory Impact Analysis . The results of the evaluation study of the regulation, shows that the lack of supervision of local government is still evident , since many towers are still beyond in the predetermined zone, it takes a new tower proposals zone by involving the relevant stakeholders in its design. After calculation, there are total 1821 proposed zones are detailed in the various areas of Jakarta.

Abstrak :
Penelitian ini didasarkan pada sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan memberikan hak eksklusif kepada satu pelaku usaha untuk membangun dan mengelola menara telekomunikasi mengindikasikan praktik antipersaingan. Tindakan ini didasarkan pada peraturan pemerintah daerah yang diterbitkan guna mengatur pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi di daerah ini. Tindakan semacam ini dilarang oleh hukum persaingan usaha dan menteri komunikasi dan informatika Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan mengenai menara telekomunikasi yang berisikan prinsip persaingan usaha yang harus dikedepankan dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi di Indonesia. Karena kedua peraturan ini tidak sejalan maka terjadilah benturan, namun peraturan menteri tidak memiliki kekuatan hukum diatas peraturan daerah sehingga pemerintah daerah terus menjalankan aksinya dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pelaku usaha dan konsumen. Akhirnya, pemerintah pusat membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) untuk mengatasi permasalah ini, SKB ini ditandatangani oleh 3 menteri dan seorang kepada badan penanaman modal. Salah satu menteri yang dimaksud adalah menteri dalam negeri yang dapat mengatur pemerintah daerah. SKB ini ditujukan untuk mengharmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. ......This research based on a case occurred in Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Actions taken by local government indicating an antitrust practice by giving a license to one sole company to build and maintain communication towers in this area, these actions taken based on local regulations that issued by the local government to manage establishment and utilization of commucation towers there. That kind of act forbidden by the antitrust law and also the Indonesia’s minister of Communicatons & Information has issued a regulations regarding to this matter in which contains a principle stated that all actions taken in establishment and utilization of communications towers shall come to attention that principles of antitrust must be put ahead. These two regulations collides because local government’s actions and regulations did not run according to the minister’s regulation. Since the minister’s regulation does not have enough power to overrule the local government’s regulation therefore the local government keep doing these actions and put quite a severe damage to businessman and consumers. Finally, the government made a pact of understanding signed by 3 minister and 1 Head Of Investment Market to handle the situation, one the minister is the minister of inferior which can overrule the local government. This pact intend to harmonize relation between government and local government in a matter of communicaton towers.

Abstrak :
Perkembangan bisnis telekomunikasi yang sangat pesat di Indonesia terlihat dari banyaknya jumlah pengguna layanan dan jumlah operator telekomunikasi. Pada akhir tahun 2009, sudah lebih dari 10 operator telekomunikasi yang beroperasi melayani masyarakat Indonesia. Masing-masing operator berusaha untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lamanya. Cakupan sinyal yang dikoordinasi oleh menara telekomunikasi menjadi salah satu tolak ukur mutu pelayanan operator telekomunikasi. Pihak operator telekomunikasi berlomba-lomba mendirikan menara miliknya agar dapat melayani dengan baik kebutuhan pelanggan dan akhirnya bisa mendapatkan lebih banyak lagi pelanggan baru. Lokasi menara yang tidak sesuai dengan tata ruang kota, risiko ancaman radiasi bagi warga masyarakat di sekitar menara, dan berbagai pertimbangan lainnya akhirnya membuat Pemerintah memaksa operator telekomunikasi untuk menggunakan menara telekomunikasi bersama. Operator telekomunikasi diminta untuk menyewa menara pihak lain dan atau menyewakan menara telekomunikasinya ke operator yang lain. Persewaan menara ini menimbulkan obyek perpajakan. Ada dua pendapat yang berbeda mengenai pemotongan pajak penghasilan persewaan menara telekomunikasi. Ada yang mengganggap menara sebagai bangunan sehingga persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Sayangnya, Direktorat Jendral Pajak belum juga mengeluarkan penegasan mengenai Pajak penghasilan atas persewaan menara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menguraikan secara terperinci apa itu menara telekomunikasi, bagaimana perjanjian persewaan menara yang ada di PT XYZ sebagai tempat penelitian lapangan, dan akhirnya membandingkannya dengan teori perpajakan dan kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini sehingga akan didapatkan kriteria yang jelas atas pemajakan persewaan menara telekomunikasi. Menara dibangun dengan desain dan konstruksi yang khusus sehingga nantinya menara telekomunikasi ini berfungsi sebagai sarana penunjang telekomunikasi. Dengan demikian menara telekomunikasi akan berfungsi apabila padanya dilekatkan peralatan telekomunikasi tertentu lainnya yang sudah disesuaikan sedemikian rupa dengan kepentingan operator telekomunikasi yang menyewanya.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi yang berdampak pada pencabutan ijin usaha bagi PT X selaku penanam modal asing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama terlebih dahulu ketentuan-ketentuan terkait dengan kebijakan yang akan dibuatnya; diperlukan koordinasi antara pembuat kebijakan dalam bidang penanaman modal dengan pembuat kebijakan dalam bidang telekomunikasi; bagi investor (penanam modal) diperlukan pemahaman mengenai upaya hukum yang tersedia dalam bidang penanaman modal; dalam upaya hukum arbitrase, PT X dapat menegosiasikan untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya dalam penanaman modal di Indonesia dengan persyaratan tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (PT X dengan Pemerintah Indonesia).

---

This thesis discussed the establishment of Minister of Communications and Information of the Republic of Indonesia Number: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 on Guideline Development and Use of Telecommunications Tower Joint impacting on the business license revocation for PT X as a foreign investor. This study is an exploratory qualitative research design. The results suggest that governments, particularly the Minister of Communications and Information should be more careful in making policy, pay attention to and carefully studied beforehand provisions related to the policy to be made; necessary coordination between policy makers in the field of investment with policymakers in telecommunication field; for investors is required an understanding of the available remedies in the field of investment; in the judicial arbitration, PT X still may be able to negotiate to continue its business activities in investment in Indonesia with certain requirements that can be beneficial to both parties (PT X with the Government of Indonesia).

Abstrak :
Tesis ini menganalisa efek arus kas pada pelaksanaan penyediaan aset tetap telekomunikasi yang berupa menara telekomunikasi dengan transaksi sale and leaseback dan pengelolaan sendiri dengan studi kasus pada PT Bakrie Telecom Tbk. Dengan asumsi-asumsi serta data yang dipergunakan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan menara telekomunikasi melalui transaksi sale and leaseback dengan perjanjian sewa guna usaha finansial memberikan arus kas yang lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan sendiri menara telekomunikasi.

---

The main focus of this study is to analyze the cash flow effects on telecommunication tower fixed asset capital budgeting by compare of sale and leaseback transaction and independent tower management. Case study was done at PT Bakrie Telecom Tbk. With all of the assumptions and data, this study concluded that capital budgeting by sale and leaseback transactions give better cashflow than independent management.

Abstrak :
Tesis ini membahas aspek-aspek penting yang dapat meminimalisir risiko para pihak yang berpotensi timbul sehubungan perjanjian kredit Perusahaan Menara Telekomunikasi. Tesis ini juga membahas hal-hal penting apa sajakah yang seharusnya dilakukan pihak perusahaan sehingga bank mau memberikan kredit ke perusahaannya. Oleh karena itu, tesis ini merupakan pedoman yang berguna baik untuk bank ataupun perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah informasi detail yang dibutuhkan sehubungan dengan pemilihan aset perusahaan untuk jaminan kredit. Informasi tersebut perlu dicantumkan dalam klausul persyaratan pendahuluan. Pada akhirnya tesis ini berguna sebagai pedoman berdasarkan pengalaman faktual bagi notaris maupun para praktisi hukum baru. ......This thesis discusses critical aspects that can minimize risk exposure for the parties in regards to loan agreement for tower telecommunication company. Important steps and requirement for tower telecommunication company to be able to have the loan facility from a bank will also be researched in this thesis. Therefore it is a useful guidance for either company or bank. This thesis is a descriptive qualitative based research. This thesis found that specific details information will be needed especially in regards to bank security in company assets and credibility. Those security detail information will be set our in the specific condition precedents clause. Finally this thesis will be beneficial as standard procedure that is based on factual case for notary or general law practicion.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang bagaimana terjadi benturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Permenkominfo 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Nomor 18 Tahun 2009-07/PRT/M/200919/PER.MENKOMINFO/03/2009 ? 3/P/2009) tentang Pedoman Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum Normative (yuridis normatif) yang menekankan penelitian pada telaah kaidah/substansi hukum yang menjadi norma dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tesis ini ditemukan bahwa permasalahan menara bersama telekomunikasi terkait dengan aspek-aspek lain seperti penerapan prinsip fasilities sharing di industri telekomunikasi yang telah menjadi isu global dan telah diterapkan dibeberapa negara. Sedangkan dari aspek hukum, nuansa otonomi daerah sangat kental mengingat peran pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak implementasi pengaturan menara telekomunikasi. Dalam nuansa otonomi daerah ini yang menonjol adalah perizinan yang kemudian terkait dengan retribusi perizinan. Hal lain yang dirasa menjadi permasalahan penting adalah kedudukan peraturan bersama menteri yang menjadi dasar bagi pengaturan menara bersama di rasa kurang memadai mengingat kedudukannya dalam tata urutan perundangundangan di Indonesia. Disamping itu aspek persaingan usaha juga menjadi isu yang penting.untuk dibahas. Akhirnya tesis ini ditutup dengan kesimpulan dan beberapa saran untuk pelaksanaan penaturan menara telekomunikasi ke depan.

---

This thesis discusses how the conflict of authority between the government and local governments in the implementation of the Guideline Development 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 Permenkominfo Joint Telecommunication Tower and the Joint Regulation of the Minister of Home Affairs, Minister of Public Works, Ministry of Communications and Information Technology and chief Investment Coordinating Board (No. 18 of 2009-07/PRT/M/2009- 19/PER.MENKOMINFO/03/2009 - 3/P/2009) on Guidelines and Guidelines for Joint Use of Telecommunication Tower. The method used in this thesis is a normative legal research methods (normative), which emphasizes research on the study of rules / legal substance that became the norm in the legislation. In this thesis found that problems related to the telecommunications tower together with other aspects such as application of the principle of sharing fasilities in the telecommunications industry that has become a global issue and has been implemented in several countries. While the legal aspects, the nuances of regional autonomy is very strong considering the role of local government to spearhead the implementation of regulation of telecommunication towers. In the nuances of regional autonomy that stand out are the licensing and permitting fees associated with. Another thing that is felt to be an important issue is the status of joint ministerial regulations which became the basis for setting the tower along with the sense of lack of appropriate, considering its position in the sort order legislation in Indonesia. Besides that aspect of business competition issues penting.untuk also be discussed. Finally, this thesis concludes with a summary and some suggestions for the implementation of the regulation of telecommunications towers in the future.

Abstrak :
Bisnis telekomunikasi, khususnya seluler di lndonesia terus mengalami pertumbuhan pesat. Konsekuensinya meningkat pula pembangunan infrastruktur pendukung, yaitu menara telekomunikasi. Untuk mengaturnya, maka Pemerintah dimulai dengan Permenkominfo, kemudian diikuti dengan Peraturan Bersama 4 (empat) Kementerian/Lembaga (Kemenkominfo, Kemendagri, KemenPU dan BKPM), mengeluarkan "Pedoman Pembangunan, dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi". Lahirnya sebuah industri baru yaitu "Industri (Pasar) penyediaan menara bersama telekomunikasi" adalah salah satu harapan yang akan timbul pasca pengaturan menara bersama. Pertanyaannya, apakah Pasar baru yang diharapkan itu dapat terwujud secara definitif? dan apakah pengaturan tersebut berimplikasi positif kepada iklim (persaingan) usaha di pasar? Dengan menggunakan metode uji regulasi Competition Assessment Toolkit yang terstandar oleh OECD, Serta upaya identifikasi komponen penyusun pasar. Didapatkan kesimpulan, sebuah Pasar baru berhasil di identifikasi secara definitif. Sedangkan implikasi regulasi, oleh pasar ditanggapi positif; karena di anggap tidak mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.

---

Telecommunications business especially mobile in Indonesia continues to experience rapid growth. Consequently it increase the need for supporting infrastructure which is telecommunications tower. To manage it, the Government starts with Permenkominfo and followed by the Joint Rule of 4 (four) of the Ministry / Agency (Kemenkominfo, Kemendagri, KemenPU and BKPM) issued "Guidelines for the Erection and the Use of the Joint Telecommunication Tower". The birth of a new industry called "The joint telecommunications tower providers (Market) Industry" is one of hope that will arise after the arrangement of the joint tower concept. The question is whether the expected new markets can be found definitively? Next, whether these arrangements has a positive impact to the business (competition) climate in the market? Using the regulations test method named Competition Assessment Toolkit that standardized by the OECD, as well as the efforts to identify components of the market. It was concluded, a new market had been identified definitively. While the implications of regulation by the market responded positively, because it is considered not injure healthy competition climate.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang dampak dari penerapan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2008 dan 2009, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, yang bertujuan untuk menghemat investasi di pembangunan jaringan telekomunikasi, menghindari investasi berulang oleh para operator telekomunikasi, memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam negeri, serta meningkatkan persaingan di sektor telekomunikasi. Pada pelaksanaannya di tingkat daerah, ternyata menimbulkan dampak negatif dalam bentuk meningkatnya biaya transaksi yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti retribusi, lamanya waktu pengurusan perizinan, dan ketidakselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat. Meskipun terdapat juga dampak positif dari pembangunan menara telekomunikasi, dan dari diperolehnya pendapatan dari bisnis sewa menara, namun bagi operator telekomunikasi, meningkatnya biaya transaksi setiap tahun menjadi kekuatiran yang cukup besar. Secara spesifik dibahas juga faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan biaya transaksi dan saran perbaikannya. ......This thesis is discussing the impact of implementation of a policy/regulation issued by Central Government in 2008-2009, on the Guidelines of Construction and Shared Used of Telecommunication Tower To The Telecommunication Operator's Efficiency in Expanding The Telecommunication Network. The policy/regulation objective is to have a saving in the investment, avoid double investment by operators and to increase the role of domestic company, as well as to increase the competition in the telecommunication sector. In the implementation in regional areas, it creates negative impact in the form of increasing transaction cost due to several factors, such as retribution, the longer time to process permits, and the unharmonized regional regulation with regulation issued by central government. Even thought there is positive impact due to the efficiency of providing tower dan due to additional source of income from tower rental business, the fact that the trend of increasing transaction cost become a big concern to the telecommunication operatoras. Also being discussed are factors which contribute to the increament in the transaction cost, and the recommendation to improve the situation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan yang dikenakan pada sewa menara telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Peraturan mengenai sewa menara bersama dimulai pada tahun 2008, sejak peraturan tersebut diberlakukan, banyak para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan mengambil keputusan untuk menyewa menara dari perusahaan penyewa menara independen. Persewaan menara ini menimbulkan aspek perpajakan. Ada yang menganggap menara termasuk sebagai bangunan sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara termasuk sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari pengenaan Pajak Penghasilan sewa menara telekomunikasi secara umum masih belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about income tax on rental of telecommunications towers in Indonesia from the concept ot the ease of administration principle. The regulation about the telecommonations operators to use a telecommunications tower together start at 2008. since the regulation applied, Telecommunications operators decide to lease its communications towers from indepencence Rental tower. There are two different opinions regarding income tax deductions rental of telecommunications towers. There are assuming the tower as a building so payable Income Tax Article 4 paragraph (2), but there are also considers the tower as telecommunications equipment so that the income tax payable Article 23 Unfortunately.This research uses qualitative approach and the method of data collection of depth interview and library research. The results of this reseach indicate that ease of administration principle of income tax of rental of telecommunications towers is inappropiate in general.