Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan tata ruang dan wilayah Kabupaten Badung membagi pengembangan wilayah menjadi beberapa wilayah yaitu Wilayah Badung Utara dan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian, sedangkan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan. Kegiatan pariwisata di Wilayah Badung Selatan terpusat pada kawasan pariwisata Kuta, Tuban, dan Nusa Dua. Kondisi ini menyebabkan perbedaan nilai lahan pada seluruh wilayah Badung, dimana lahan di kawasan pariwisata dan sekitarnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada di lokasi lainnya. Tulisan ini bertujuan mengamati pengaruh antara jarak dari kawasan pariwisata terhadap nilai tanah di seluruh Kabupaten Badung. Asumsi yang digunakan adalah jarak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tanah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tanah yang besumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang terdiri dari 245 bidang tanah. Hasil analisis secara signifikan menunjukkan hubungan negatif antara jarak ke kawasan pariwisata dan nilai tanah. Kondisi infrastruktur juga digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Hasilnya, infrastruktur jalan secara signifikan berpengaruh terhadap nilai tanah.

---

ABSTRACTUrban land use policies of Badung Regency divide the development of the region into several areas called North Badung and Central Badung Region which is the main function as agriculture area, while South Badung Region is focused as tourism area. Tourism activities in South Badung Region are mainly centered on Kuta, Tuban, and Nusa Dua. The difference activities between those area, leads to the difference land value in all areas of Badung, where the land value in or near the tourism area are higher than other location. This paper aims to observe the effect of distance from tourism area to land value in all Badung Regency. The assumption is that dictance has a negative effect and significant to land value. This study was using data source from Land Office of Badung Regency which consist of 245 land plots. The result of the analysis, distance from tourism area have negative relation and significant to the land value. Infrastructure is also used as factor that affects land value. The result shows that road infrastructure is significant in affecting the land value."

"Pembangunan perumahan Kota Bogor mengalami peningkatan. Dimanasektor perumahan mendominasi penggunaan tanah seluas 38,6% dari luas lahanKota Bogor. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan nilai tanahperumahan di Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui polakeruangan nilai tanah perumahan dengan menganalisis mengenai hubungan nilaitanah perumahan berdasarkan aksesibilitas jarak perumahan dari prasaranatransportasi (stasiun, pintu tol, dan terminal); sarana pelayanan umum (perguruantinggi, rumah sakit, dan pusat kegiatan ekonomi); dan pusat kota (kebun raya)menggunakan analisis keruangan dan statistik. Hasil yang didapatkan adalah jarakperumahan dari pusat kota (kebun raya) dan prasarana transportasi (terminal danpintu tol) memiliki korelasi negatif dengan tingginya nilai tanah. Dan pintu tolmerupakan faktor terkuat yang mempengaruhi nilai tanah perumahan di KotaBogor."

"Pokok masalah dalam skripsi ini adalah perubahan ni_lai tanah karena pembangunan. Yang ingin ditunjukkan ialah, keadaan di mana tanah menjadi lebih bernilai dan dihargai seinakin tinggi oleh para warga nasyarakat yang bersangku_tan, akibat pengaruh perkembangan pembangunan yang ada di sekitar lingkungannya. Keadaan sebelum ada pembangunan, ialah: bahwa tanah dianggap sebagai benda tidak produktif dan benda produktif, tidak produktif karena tak dapat di_manfaatkannya sama sekali, dan produktif karena dapat di_manfaatkannya bagi sektor pertanian; harga tanah yang nam_aaknya cukup stabil, namun jika dijual jarang laku. Sedangkan keadaan-keadaan atau gejala-gejala setelah ada pemba_ngunan, yaitu: bahwa tanah selain dianggap sebagai benda loduktif pun sebagai benda komoditif; harga tanah yang lambat menjadi terus semakin meningkat; pemanfaatan tanah yang nampak lebih efektif bagi sektor pertanian, mau pun sektor perdagangan dan jasa yang secara langsung atau pun tidak iangaung menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan"

"Penetapan Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai kota jasa dan pusat kegiatan ekonomi nasional mendorong lahirnya perkembangan wilayah secara masif dalam berbagai aspek yang mampu berdampak terhadap peningkatan intensitas kepadatan penduduk hingga arus lalu lintas. Sebagai langkah mengantisipasi permasalahan masifnya peningkatan penduduk serta arus lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Kawasan TOD dalam bentuk kolaborasi. MRT Jakarta merupakan wujud kolaborasi dalam merealisasikan Kawasan TOD. Kawasan TOD mengedepankan konsep aksesibilitas mobilisasi masyarakat menuju stasiun terdekat dengan berjalan kaki ataupun dengan moda transportasi non-bermotor. Untuk mengetahui perkembangan nilai tanah pada Kawasan TOD, dilakukan peninjauan melalui perbandingan antara aspek nilai tanah kawasan sebelum proses pembangunan MRT Jakarta dilakukan, dengan kondisi eksisting dimana MRT Jakarta telah dioperasikan. Parameter dalam menentukan perkembangan nilai tanah pada Kawasan TOD MRT Jakarta mengacu pada teori Kapitalisasi Nilai Tanah Pada Kawasan Transit yang meninjau perbandingan nilai tanah berdasarkan persentase kawasan komersial, tingkat potensi banjir serta kenaikan harga tanah diatas 5% per-tahun. Penelitian ini dilakukan di sepanjang Stasiun MRT Jakarta yang dimulai dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Lebak Bulus Grab. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data secara spasial, empat Kawasan TOD MRT Jakarta yang berada di dekat kawasan pusat bisnis merupakan Kawasan TOD MRT Jakarta dengan nilai tanah yang berkembang dari tahun 2012 hingga tahun 2023. Kawasan TOD MRT Jakarta lainnya tidak mengalami peningkatan nilai tanah. Karakteristik utama Kawasan TOD ini adalah berada dekat dengan kawasan pusat bisnis serta memiliki intensitas jaringan jalan utama dan keberadaan Objek POI dalam jumlah yang besar.

---

DKI Jakarta Province determined as a city of central service and economic activity, was one of the driving factors that created massive development of DKI Jakarta’s region in many aspects impacting the enhancement of residency density and the traffic flow intensity. As an anticipated action from the massive enhancement of the residency problem and intensity traffic flow. DKI Jakarta’s Government action to develop Transit Oriented Development realization that involves many collaborations. MRT Jakarta was one of the representative's collaborations in creating Transit Oriented Development realization. Transit Oriented Development put forward the concept of provisioning public accessibility to nearby stations that can be accessed by walking or using transportation non-motorcycle modes. Knowing the land value development in Transit Oriented Development, by using comparison analysis of land value aspects between before the MRT Jakarta Project was being held and the existing conditions of MRT Jakarta, was the method that was used to find how the development concept of Transit Oriented Development land value was being released in MRT Jakarta. Parameters that were used in determining the development of Transit Oriented Development land value in MRT Jakarta, refers to Land Value Capitalization of Transit Region theory that considers the land value comparison based on commercial percentage, flood potential level, and land prices enhancement above 5% in a year. This research was conducted in MRT Jakarta Stations starting from Bundaran HI Station until Lebak Bulus Grab Station. Refers to the results from processing and analyzing data process, four out of eight stations of MRT Jakarta that are located near the central business district area are the Transit Oriented Development area which was the land value being developed through the increasing land value index from 2012 until 2023. The main characteristic of Transit Oriented Development that the land value has been developed, are located near the central business district area and having much higher intensity of the main network road and the distribution of Point of Interest objects."

"ABSTRAKPersaingan yang tinggi dalam memperoleh sebidang tanah telah mendorong masyarakat di perkotaan memanfaatkan tanah kearah yang Ieblh hitensif hal itu mengakibatkan tingginya harga tanah kota, dimsma tanah mempunyai nilai dalam arti ekonomi yang terwujud dalam ukuran harga. Seperti benda ekonomi lainnya, harga tanahjuga dipengaruhi oleh aktivitas pasar, yaltu dengan adanya penawaran (supply), dan dengan adanya permintaan (demand). Namun, berbeda dengan yang lainnya, tanah tidak dapat dipmdah tempatkan, dan luasnyapun relatif tetapSementara itu, penduduk di kota tidak mtmgkin lagi mencari nafkah di bidang tam, leblh-leblh bagi usaha tam yang membutuhkan tanah yang luas. Pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang tinggi, menjadi penyebab semakin seinpilnya tanah bagi usaha pertanian, sehiugga tidak lagi menjadi pilihn bagi orang kota di dalam mencari nafkahnya, disamping harga tanahnya yang menjadi terlalu tinggi untuk bidang usaha mi; Namun, meskipun path dasarnya orang kota hidup dari usaha di luar bidang pertaman, tidak jarang penggunaan tanah di dalam wilayah perkotaan di Indonesia, maslh banyak yang bersifat penggunaan tanah pedesaan, terutama di wilayah perkotaan bagian pinggir. Penggunaan tanah yang demikian mi dalam kerangka klasifikasi penggunaan tanah kota, disebut sebagai tanah kosong, karena sebenarnya penggunaan tanah pertanian mi sifatnya hanya sementara, sambil menunggu perubahannya ke dalam bentuk penggunaan tanah lain, yang merupakanjenis penggunaan tanah kota. Kecamatan Ciracas dan Cipayung kotamadya Jakarta Timur merupakan wilayah kota yang terletak di bagian pinggir. Pertumbuhan penduduk di kecamatan Ciracas dan Cipayung selama mi sekitar 2 % setahun, akan tetapi pertumbuhan penduduk 1w path tahun 1995 meningks't menjadi 2,41 % setahun, meskipun demi1cism luas tanah kosong yang ada di wilayah im pada tahun 1995 rnih cukup tinggi, yaitu seluas 662,92 hektar, atau sebesar 15,16 persen dari luas seluruh kedua kecamatan yang seluas 4372,05 hektar. Jenis penggunaan tanah kosong merupakan jenis penggunaan tanah kedua terluas setelah penggunaan tanah pemukimn , diniima hal itu tidak teijadi pada kecamatan-kecamatan lain di kotamadya Jakarta Timur.Penelitian mi bertujuan untuk mengetahul harga tanah kosong di kecainatan Ciracas dan Cipayung berdasarkan janak, dan kaitan harga tanah kosong dengan penggunaan tanab, kepadatan penduduk, kerapatan bangunan, dan kerapatan janingan jalan di sekitar tanah kosong tersebut berdasarkan jaraknya dari terminal Kampung Rainbutan di kecamatan Ciracas dan Cipayung.Masalah yang diajukan adalah BagaimnnikR1i hanga tanah kosong berdasarkan jarak dan terminal Kampung Rambutan di kecamatan Ciracas dan Cipayung pada tahun 1995 ? dan bagaimana pula kaitan harga tanah kosong dengan penggunaan tanah, kepadatan penduduk kerapatan bangunan, dan kerapatan janingan jalan di sekitar tanah kosong tersebut berdasarkan jaraknya?Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah yang diajukan yaitu dengan overlay peta yang kemudian dideskripslkan. Unit analisis yang digunakan adalah jarak. Hasil yang diperoleh dapat diutarakan sebagai berikut: Path tahun 1995 harga tanah kosong semikin menjauhi terminal Kampung Rambutan semakin menunni. Pada jarak kurang dazi 7 (tujuh) kilometer dazi terminal Kampung Rambutan yaitu pada kelurahan Rambutan I, Susukan I, Ciracas I, Bambu Apus I, Ceger I, Lubang Buaya 1, dan Cipayung I, luas tanah kosong untuk kelas harga tanah rendah (kurang dari 350.000 rupiah per meter persegi), d&1 acifikcilcan rendah. Sedangkan untuk luas tanah kosong dengan kelas harga tanah sedang (antara 350.000 rupiah per meter persegi sampai 700.000 rupiah per meter persegi) dlklasifikaslkan tinggi, sehingga dapat dikatakan harga tanah kosong path jarak ml umumnya tinggi. Pada jarak 72 1 sampai 14 kilometer dari terminal Kampung Rambutan yaltu path kelurahan Susukan 11, Ciracas II, Kelapa Dua Wetan II, Cibubur 11, Munjul II, Cilangkap II, Cipayung II, Bambu Apus II, Ceger H, Setu II, dan Lubang Buaya H, luas tanah kosong pada kelas harga tanah rendah (kurang dari 350.000 rupiah per meter persegi), dlklasiflkasjkan sedang, dan luas tanah kosong path kelas harga tanah sedang (antara 350.000 rupiah per meter persegi sampal 700.000 rupiah per meter persegi) dikiasifikasikan sedang, sehigga dilcatakan harp tanah kosong pada jarak ml adalah sedang. Path janak lebih dari 14 kilometer dan terminal Kampung Rambutan yang meiputi kelurahan Cibubur Ill, Munjul ifi, Pondok Ranggon m, Cilangkap III, Baznbu Apus HI, Kelapa Dua Wetan H, dan Setu HI Was tanah kosong path kelas harga tanah rendah (kurang dazi 350.000 rupiah per meter persegi), dildasifikasikan tinggi, dan luas tanah kosong path kelas hanga tanah sedang (antara 350.000 rupiah per meter persegi saznpai 700.000 rupiah per meter persegi) dikiasifikasikan rendab, sehingga dapat dikatakan harga tanah kosong padajarak mi umumnya rendahUntuk tanah kosong dengan kelas hanga tanah tinggi (di atas 700.000 rupiah per meter persegi), luasnya hanya kecil saja path ketiga wilayah jarak yang diteliti, sehingga kesemuanya dlklasifikasjkan rendak Kaitan antara harga tanah kosong berdasarkan jaraknya dan terminal Kampung Raznbutan di Kecamatan Ciracas dan Cipayung dengan jenis penggunaan tanah, kepadatan pendudulç kerapatan bangunan, dan kerapatanjaringanjalan di sekitarnya adalah sebagai berikut: Path jarak kurang dari 7 kilometer yaitu path kelurahan Ranibutan I, Susukan I, Ciracas!, Bambu Apus I, Ceger I, Lubang Buaya I, dan Cipayung I, harga tanah kosong yang umumnya tinggi terdapat path wilayah dengan dominaci luas penggunaan tanah pemukiman tinggi, luas penggunaan tanah industni rendah, luas penggunaan tanah jasa atau fasilitas umum sedang, luas tanah pemakarncin umum rendah, luas penggunaan tanah lain-lain seperti jalan sedang, kepathtan penduduk tinggi, kerapatan bangunan tinggi, dan kerapatan janingan jalan tinggi. Path jarak antara 7,1 kilometer sampai 14 kilometer yalta path kelurahan Susukan II, Ciracas LI, Kelapa Dua Wetan H, Cibubur II, Munjul H, Cilangkap II, Cipayung II, Bambu Apus II, Ceger II, Setu II, dan Lubang Buaya H, harga tanah kosong yang umumnya sedang terdapat pada wilayah dengan dominasi luas penggunaan tanah pemukiman tinggi, luas penggunaan tanah industri rendah, luas penggunaan tanah jasa atau fasilitas umum sedang, luas tanah pemakanian umum rendah, Iuas penggunaan tanah lain-lain seperti jalan, sedang, kepadatazi penduduk rendah, kerapatan bangunan sedang, dan kerapatan janingan jalan sedang. Path jarak lebih dari 14 kilometer dari terminal Kampung Rambutan yang meliputi kelurahan Cibubur Ill, Munjul III, Pondok Ranggon Ill, Cilangkap HI, Bambu Apus HI, Kelapa Dua Wetan II, dan Setu III, harga tanah kosong yang umumnya rendah terdapat path wilayah dengan dominasi luas penggunaan tanah pemukiman tinggi, luas penggunaan tanah industri rendah, luas penggunaan tanah jasa atau fasilitas umum rendah, luas tanah pemakaman umum rendah, luas penggunaan tanah lain-lain seperti jalan sedang, kepadatan penduduk rendah, kerapatan bangunan rendah, dan kerapatan janingan jalan rendah."

"ABSTRAKKeterbatasan lahan yang layak dan banjir yang kerap kali melanda Jakarta,merupakan kendala-kendala pembangunan kota Jakarta dalam menuju Kota yangBerkelanjutan. Permasalahan keterbatasan lahan dan banjir ini akan berdampakpada sektor properti perumahan Jakarta. Dalam menghadapi hal ini, pemerintahJakarta mengeluarkan salah satu kebijakan mitigasi struktural dalam bentukrencana pembangunan proyek Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS).Pembangunan JCDS ini diprediksikan dapat mengurangi resiko banjir di wilayahDKI Jakarta dan memperluas daratan DKI Jakarta dengan cara reklamasi pantai.Pada penelitian ini, dibangun sebuah model simulasi problematika dan skenarioskenariokebijakan Jakarta Coastal Defense Strategyyang dikaitkan denganproperti perumahan menggunakan sistem dinamis.

---

ABSTRACTLimited appropriate land and floods that often hit Jakarta are the constraintsto

growtoward a Sustainable City. Problems of limited land and flooding are likely

to impact on residential property sector in Jakarta. In facingthese problems, the

Jakarta government issued a policy of structural mitigation in the form ofJakarta

Coastal Defense Strategy (JCDS) project development plans. JCDS development

predicted to reduce the risk of flooding in areas of Jakarta and expand the Jakarta

mainland by beach reclamation. This research builds a problem simulation model

and scenarios of Jakarta Coastal Defense Strategypolicy that are associatedwith

residential property usingsystem dynamics approach."

"[ABSTRAKKendala utama yang dirasakan saat ini dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya berupa jalan tol, adalah sulitnya pelaksanaan pembebasan tanah.Pembebasan tanah yang menjadi tanggung jawab pemerintah,pada banyak kasus, masih sulit mendapatkan kesepakatan nilai pembebasan dengan masyarakat.Masyarakat memiliki persepsi nilai pembebasan yang tinggi, diatas nilai tanah yang dipegang pemerintah dari hasil penilaian oleh penilai profesional. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai nilai pembebasan tanah, yang meliputi faktor nilai tanah, kerugian lain yang dipertimbangkan masyarakat untuk juga diganti rugi, dan pengaruh dari beberapa kebijakan pembebasan tanah yang diterapkan pemerintah saat ini.Penelitian ini mengunakan media kuesioner sebagai alat pengumpulan data persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan mengenai masalah yang diteliti. Responden penelitian ini adalah para petugas pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam proses negosiasi nilai. Sebagai pembanding juga diambil responden dari masyarakat pemilik tanah yang akan dibebaskan. Hasil penelitian, baik dengan responden petugas pemerintah maupun masyarakat pemilik tanah,memperlihatkan bahwa terdapat 11 faktor yang mempengaruhi nilai tanah, terdapat 5 jenis kerugian lain yang juga diminta masyarakat untuk diganti rugi dan ada 3 kebijakan pemerintah mengenai pembebasan tanah yang dapat memicu aksi spekulasi masyarakat. Dari penelitian ini juga terlihat bahwa nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat atas nilai tanahnya. Selanjutnya, karena tanah yang dibebaskan masuk dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN), maka penelitian ini juga melakukan simulasi untuk mengetahui dampak peningkatan nilai pembebasan tanah dalam mekanisme pemanfaatan Barang Milik Negara berupa Kerjasama Pemanfaatan, yang mensyaratkan kewajiban pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari pengelola jalan tol. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa kenaikan nilai pembebasan tanah akan menyebabkan turunnya kelayakan jalan tol bagi perusahaan pengelola jalan tol. Untuk itu, pemerintah harus menurunkan, bahkan pada tingkat tertentu harus menghapuskan kewajiban pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

---

ABSTRACTThe main constraint is felt today in implementing infrastructure development inIndonesia, particularly in the form of toll roads, is the difficulty of implementation ofland acquisition. Land acquisition which is the responsibility of the government, inmany cases, it is still difficult to get a deal value of land acquisition by the public. Thepublic has a perception of high value land acquisition, over the value of land held bythe government of the results of the assessment by a professional appraiser. This studyintends to determine the factors that influence people's perception of the value of landacquisition, which includes the land value factors, other losses are considered public toalso be compensated, and the influence of some land acquisition policies applied bythe government today. This study uses media as a means of collecting dataquestionnaire respondents consent to the statements given regarding the issuesexamined. Respondents are government officials who directly related to the public inthe negotiation process value. For comparison also taken the respondents from landowners. Results of the study, both with government officials and land ownersrespondents, shows that there are 11 factors that affect the value of the land, there arefive other types of losses also prompted people to be compensated and there are 3government policy on land acquisition that could trigger public speculation. Thisresearch also shows that the value set by the government as NJOP and ZNT, do not bea factor influencing the public perception of the value of the land. Furthermore,because the released land included in the definition of State Assets (BMN), thisresearch also perform simulations to determine the impact of the increase in the valueof land acquisition in the mechanism of utilization of the State Assets Utilization formof cooperation. This mechanism requires a fixed contribution and profit sharing of thecompany operating the toll road as a user of the land to the government. Simulationscarried out to see the level of financial feasibility of the toll road to the toll road, if theincreased value of land acquisition, and what level of contribution of fixed and profitsharing that can be applied to the government in order to remain eligible for the tollroad toll road operators. The simulation results showed that the increase in the value ofland acquisition will cause a drop in eligibility for the toll road toll road managementcompany. In order to remain eligible for the toll road toll road operating company,then the government should be lowered, even at a certain level should abolish theobligation to pay fixed contributions and profit sharing.;The main constraint is felt today in implementing infrastructure development inIndonesia, particularly in the form of toll roads, is the difficulty of implementation ofland acquisition. Land acquisition which is the responsibility of the government, inmany cases, it is still difficult to get a deal value of land acquisition by the public. Thepublic has a perception of high value land acquisition, over the value of land held bythe government of the results of the assessment by a professional appraiser. This studyintends to determine the factors that influence people's perception of the value of landacquisition, which includes the land value factors, other losses are considered public toalso be compensated, and the influence of some land acquisition policies applied bythe government today. This study uses media as a means of collecting dataquestionnaire respondents consent to the statements given regarding the issuesexamined. Respondents are government officials who directly related to the public inthe negotiation process value. For comparison also taken the respondents from landowners. Results of the study, both with government officials and land ownersrespondents, shows that there are 11 factors that affect the value of the land, there arefive other types of losses also prompted people to be compensated and there are 3government policy on land acquisition that could trigger public speculation. Thisresearch also shows that the value set by the government as NJOP and ZNT, do not bea factor influencing the public perception of the value of the land. Furthermore,because the released land included in the definition of State Assets (BMN), thisresearch also perform simulations to determine the impact of the increase in the valueof land acquisition in the mechanism of utilization of the State Assets Utilization formof cooperation. This mechanism requires a fixed contribution and profit sharing of thecompany operating the toll road as a user of the land to the government. Simulationscarried out to see the level of financial feasibility of the toll road to the toll road, if theincreased value of land acquisition, and what level of contribution of fixed and profitsharing that can be applied to the government in order to remain eligible for the tollroad toll road operators. The simulation results showed that the increase in the value ofland acquisition will cause a drop in eligibility for the toll road toll road managementcompany. In order to remain eligible for the toll road toll road operating company,then the government should be lowered, even at a certain level should abolish theobligation to pay fixed contributions and profit sharing., The main constraint is felt today in implementing infrastructure development inIndonesia, particularly in the form of toll roads, is the difficulty of implementation ofland acquisition. Land acquisition which is the responsibility of the government, inmany cases, it is still difficult to get a deal value of land acquisition by the public. Thepublic has a perception of high value land acquisition, over the value of land held bythe government of the results of the assessment by a professional appraiser. This studyintends to determine the factors that influence people's perception of the value of landacquisition, which includes the land value factors, other losses are considered public toalso be compensated, and the influence of some land acquisition policies applied bythe government today. This study uses media as a means of collecting dataquestionnaire respondents consent to the statements given regarding the issuesexamined. Respondents are government officials who directly related to the public inthe negotiation process value. For comparison also taken the respondents from landowners. Results of the study, both with government officials and land ownersrespondents, shows that there are 11 factors that affect the value of the land, there arefive other types of losses also prompted people to be compensated and there are 3government policy on land acquisition that could trigger public speculation. Thisresearch also shows that the value set by the government as NJOP and ZNT, do not bea factor influencing the public perception of the value of the land. Furthermore,because the released land included in the definition of State Assets (BMN), thisresearch also perform simulations to determine the impact of the increase in the valueof land acquisition in the mechanism of utilization of the State Assets Utilization formof cooperation. This mechanism requires a fixed contribution and profit sharing of thecompany operating the toll road as a user of the land to the government. Simulationscarried out to see the level of financial feasibility of the toll road to the toll road, if theincreased value of land acquisition, and what level of contribution of fixed and profitsharing that can be applied to the government in order to remain eligible for the tollroad toll road operators. The simulation results showed that the increase in the value ofland acquisition will cause a drop in eligibility for the toll road toll road managementcompany. In order to remain eligible for the toll road toll road operating company,then the government should be lowered, even at a certain level should abolish theobligation to pay fixed contributions and profit sharing.]"

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah di Kota Bukitinggi dan upaya yang dilakukan DPKAD Kota Bukittinggi untuk mengatasi permasalahan terkait pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB. Pokok permasalahan adalah penerimaan BPHTB di Kota Bukittinggi sempat mengalami penurunan saat baru dikelola oleh pemerintah daerah dibanding saat dikelola pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan penerimaan BPHTB karena masih adanya transaksi yang harganya dibawah harga pasar, dimana masyarakat menjadikan NJOP PBB sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan Zona Nilai Tanah.

---

This study discusses the implementation of BPHTB As local tax collection in the city of Bukittinggi and efforts made by DPKAD Bukittinggi to solving problems related to the collection of BPHTB in order to improve BPHTB income. The main problem is BPHTB Bukittinggi had decrease when managed by local government than when managed by central government. This study used a qualitative approach.

The results showed that the decrease of BPHTB because there are still any of transaction price is below the market price, which the people make NJOP PBB as BPHTB tax base. Bukittinggi City government make decision to overcome the problems by setting Land Values Zone."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah di Kota Bukitinggi dan upaya yang dilakukan DPKAD Kota Bukittinggi untuk mengatasi permasalahan terkait pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB. Pokok permasalahan adalah penerimaan BPHTB di Kota Bukittinggi sempat mengalami penurunan saat baru dikelola oleh pemerintah daerah dibanding saat dikelola pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan penerimaan BPHTB karena masih adanya transaksi yang harganya dibawah harga pasar, dimana masyarakat menjadikan NJOP PBB sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan Zona Nilai Tanah.

---

This study discusses the implementation of BPHTB As local tax collection in the city of Bukittinggi and efforts made by DPKAD Bukittinggi to solving problems related to the collection of BPHTB in order to improve BPHTB income. The main problem is BPHTB Bukittinggi had decrease when managed by local government than when managed by central government. This study used a qualitative approach.

The results showed that the decrease of BPHTB because there are still any of transaction price is below the market price, which the people make NJOP PBB as BPHTB tax base. Bukittinggi City government make decision to overcome the problems by setting Land Values Zone."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah spasial variasi harga lahan dengan memetakan potensi kawasan. Dengan memetakan 7.648 sampel nilai tanah di radius 10-kilometer dari stasiun HSR Karawang, dengan meneliti hubungan antara berbagai faktor dengan menghubungkan teori mengenai nilai tanah dan penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini mengenai nilai tanah. Temuan dari penelitian ini adalah dimana transportasi akan memberikan korelasi negatif terhadap nilai tanah, karena transportasi tersebut bersifat paratransit dan memiliki trayek yang terbatas. Pada kapasitas jalan memberikan korelasi negatif terhadap nilai tanah, karena tidak ada penambahan jalan yang signifikan di tahun 2016, 2018, 2020, 2021, kecuali pembangunan dalam klaster. Serta ruang terbuka hijau (RTH) juga memiliki korelasi negatif, karena pemenuhannya yang belum memadai dan RTH yang ada dikuasai oleh swasta. Dengan demikian, perlu adanya perhatian pemerintah dalam pembangunan di luar area klaster terkait potensi dan pengembangan wilayahnya. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan lebih komprehensif dengan memprediksi nilai tanah kedepan, dan mengisi nilai tanah yang belum terisi dalam Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dapat digunakan secara lebih mendetail untuk mengamati aspek perkembangan perkotaan dan dampaknya terhadap nilai tanah, terutama pada area yang mengalami perkembangan pembangunan transportasi.

---

This research aims to examine the spatial direction of land price by identifying the possible effect area from regional development and transportation infrastructure by mapping 7,648 samples of land values in a 10-kilometer radius around the Karawang HSR station. This study discovered that transportation negatively impacts land value because the vehicle is paratransit and has a narrow path. Road capacity is adversely correlated with land value because there were no significant road expansions in 2016, 2018, 2020, or 2021, except for cluster development. Green open space (RTH) also has a negative association. The private sector controls the existing green open space to serve as business facilities and supporting areas for housing and the industrial regions in clusters. The government needs attention to development outside the cluster area related to the region's potential. Predicting future land values and filling in unfilled land values (ZNT) can make this research more complete. That can use to examine features of urban growth and their influence on land values in greater depth, particularly in locations where transit development occurs."