Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
DKI Jakarta telah menerapkan sistem pembayaran secara online pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan sistem pembayaran secara online pada pajak hotel dimana peneliti fokus melakukan penelitian pada hotel-hotel berbintang 4 dan 5 di Jakarta selatan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara mendalam. Sistem pembayaran secara online pada pajak hotel khususnya hotel berbintang 4 dan 5 di Jakarta selatan masih belum optimal, hal ini dikarenakan perbedaan software atau sistem yang digunakan di tiap wajib pajak hotel dan belum compatible nya sistem yang disediakan BRI. ...... DKI Jakarta has implemented online payment system on hotel tax. The purpose is to analysis the implementation of online payment system in the hotel tax, where the researcher took the object in 4 and 5 stars hotels in south Jakarta. This research is using qualitative method with techniques of data collection through in-depth interviews. The online payment system on hotel tax especially 4 and 5 stars hotels in south Jakarta has not optimal yet, this is because the differences in system or software used in each of hotel tax payers and the system provided BRI not compatible.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai analisis terhadap implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system di DKI Jakarta bagaimana implikasi atas kebijakan tersebut dan apa saja kendala yang dialami dalam implementasi online system pada pembayaran dan pelaporan pajak parkir di DKI Jakarta Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system sudah berjalan sesuai dengan Pergub Nomor 224 Tahun 2012 Implikasi atas penerapan kebijakan tersebut bersifat positif dan telah memenuhi asas efficiency Kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pembayaran dan pelaporan pajak parkir melalui online system. ...... This research discusses the analysis implementation of online sytem on payment and reporting parking tax in DKI Jakarta how the implications of those policies and what are the constraints being experienced in the implementation of online system on the payment and reporting parking tax in DKI Jakarta Descriptive qualitative data collection methods is chosen to be approach of this research by collecting data from literature review and field studies in depth interview technique The results of this research show that the implementation of online system on payment and reporting parking tax has been running in accordance with Pergub Number 224 by 2012 The implications of the application of the policy is positive and has fulfilled the principle of efficiency Technical and non technical constraints hampered policy implementation of payment and reporting parking tax through the online system

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pengaruh dari sistem online terhadap tarif komisi yang ditetapkan oleh perusahaan pialang PPE kepada investor. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa sistem online mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tarif komisi. Dimana perusahaan pialang online umumnya menetapkan tarif komisi yang lebih murah dibandingkan perusahaan pialang konvensional. Hal ini terjadi karena sistem online mampu menurunkan biaya transaksi transaction cost . IOSCO, sebagai salah satu lembaga yang mewadahi regulasi pasar modal dunia menyebutkan bahwa biaya/tarif komisi merupakan salah satu bentuk dari biaya transaksi transaction cost yang muncul di pasar bursa. Penelitian ini menggunakan 68 perusahaan pialang PPE di Indonesia sebagai sampel penelitian, dengan periode triwulan tahun 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem online mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap tarif komisi. Dimana perusahaan pialang online PPE online akan menetapkan tarif yang lebih murah dibandingkan perusahaan pialang konvensional.

---

ABSTRACT
This study analyzes the influence of the online system on brokerage fee commissions that determined by brokerage firm to investor in Indonesia Stock Exchange. Several studies mentioned that the online system has a significant influence on the brokerage commission. The online brokerage firms typically charge brokerage commission lower than conventional firms. This occurs because the online system is able to reduce transaction cost. International Organization of Securities Comissions IOSCO , as an institution that embodies the global capital market regulation, states that brokerage commission is the transaction cost that arise in capital market. This study uses 68 brokegare firms in Indonesia as a sample, the quarterly period 2010 2015. The result of this study showed that the online system has a significant influence negatively on brokerage commission, online brokerage firm PPE online will determine brokerage commissions cheaper than conventional firms.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem online yang sudah berjalan dalam usaha perhotelan di Provinsi DKI Jakarta, dimana sistem online merupakan salah satu bentuk pengawasan pemungutan pajak hotel dari Dinas Pelayanan Pajak. Seiring pertumbuhan usaha perhotelan di DKI Jakarta dan minimnya pegawai untuk mengawasi penerimaan pajak hotel, pemerintah melakukan penerapan sistem online sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 224 tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online Sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem online tahap dua sudah diterapkan dengan baik. Dan Dinas Pelayanan Pajak melakukan upaya-upaya agar wajib pajak hotel dapat menikmati sistem ini dengan baik.

---

This research talk about the evaluation of the online system which has been running in the business of hospitality in jakarta province, where the online system is one form of surveillance tax collection hotel of tax service department. Along with the growth in the hospitality business in Jakarta and a lack of officers to oversee the Government's tax revenues, doing the application online system in accordance with Regulation Number 224 Governor in 2012 about payments and reporting the transactions Tax, Business Tax, Entertainment Tax Restaurant and Parking Taxes through an Online System. This research uses qualitative research methods based on data collecting techniques study the literature and field studies conducted with interviews. The conclusion of this research is an online system phase two are properly applied.And dept. of tax making efforts to taxpayers hotel can enjoy this system well.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis proyek implementasi Pajak Daerah melalui online system oleh PT. Bank DKI untuk proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah analisis discounted cash flow dengan Net Present Value menggunakan alternatif target implementasi seluruh wajib pajak, wajib pajak terkomputerisasi atau wajib pajak manual, sementara pilihan metode implementasi adalah metode tapping, software atau mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi target wajib pajak manual dan metode tapping membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai NPV positif dan kombinasi wajib pajak terkomputerisasi dan metode mobile memberikan nilai NPV paling besar, namun memberikan potensi manipulasi data oleh wajib pajak, sehingga metode software lebih baik dalam hal potensi tersebut. ......This research analyses tax online system implementation project by PT. Bank DKI for decision making. Method being used is discounted cash flow analysis with net present value using target alternative all tax subject, computerized tax subject and manual tax subject, alternative implementation methods used are tapping, software and mobile methods. This research concludes that combination of manual tax subject and tapping method takes longer time to reach positive NPV, while combination of computerized tax subject with mobile method gives higher NPV within less than 1 year implementation. Furthermore, mobile method has vunerable threat to be manipulated by tax subject, while software method give short time to positive NPV and able to secure the tax data from manipulation by tax subject.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Aturan ini menjadi landasan dalam sistem yang dinamakan TAX Online Sistem of Jakarta (TOSKA). Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada Pajak Restoran dan kelebihan serta kelemahan Sistem Pajak Online Toska dibandingkan alat sistem online pajak restoran sebelumnya (E-Pos). Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Sistem Pajak Online Toska pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan dilihat dari beberapa aspek seperti kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, anggaran untuk perbaikan dan perawatan sistem, keterbukaan dalam akses, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, serta monitor dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan. Kelebihannya dibanding E-Pos adalah fitur aplikasi memiliki layanan perbankan sehingga dapat melakukan pembayaran secara autodebet (E-SSPD) dan pelaporan secara online (E-SPTPD). Kelemahannya adalah aplikasi ini tidak dapat diimplementasikan kepada wajib pajak usaha menengah dan kebawah yang menggunakan alat transaksi pembayaran manual.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 98 Year 2019 concerning Electronic Taxpayer Business Transaction Data Reporting. These regulation become the foundation in a system called the TAX Online System of Jakarta (TOSKA). This thesis discuss the implementation of the TOSKA Online Tax System on Restaurant Tax reporting and payment in DKI Jakarta.This study aims to analyze the implementation of the Online Tax System TOSCA on Restaurant Taxes along with strengths and weaknesses of the Online Tax System TOSCA compared to the previous restaurant tax online system (E-Pos). The study was conducted with a post positivist approach, type of descriptive research, and data collection techniques and in depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the Online Tax System TOSCA in reporting and payment of Restaurant Taxes is the effort of modernization in tax administration seen from several aspects such as collaboration in the form of cooperation with related agencies, budget for system improvement and maintenance, openness in access, community involvement in the form of socialization also monitoring and evaluation as a form of supervision. The advantages compared to E-Pos are a feature of the application has banking service that can make autodebit payment (E-SSPD) and online reporting (E-SPTPD). The disadvantage is this application cannot be implemented to small medium enterprise taxpayers who use manual payment transaction tools.

Abstrak :
[Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia berhadapan dengan terbatasnya sumber daya manusia padahal beban kerjanya sangat berat. Hal ini juga terkait dengan pemungutan pajak restoran di DKI Jakarta, beban kerja tersebut semakin bertambah sejalan dengan semakin berkembangnya keberadaan restoran di DKI Jakarta. Dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak yang harus dilayani dengan jumlah petugas wajib pajak dikhawatirkan akan terjadi kebocoran serta kecurangan dalam pembayaran dan pelaporan pajak restoran. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan sistem pajak online pada pembayaran dan pelaporan pajak restoran di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas sistem online pada pembayaran dan pelaporan pajak restoran di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan system online pada pembayaran dan pelaporan pajak restoran di DKI Jakarta menurut indikator pengukur yang digunakan peneliti berdasarkan teori Campbell, yaitu adanya keberhasilan program, keberhasilan sasaran, tingkat output dan input yang efektif dan pencapaian tujuan secara menyeluruh sudah efektif. ......Implementation of the tax system in Indonesia dealing with limited human resources when their work is very hard.. It is also related to restaurant tax in DKI Jakarta, the work is increasing in line with the growing of restaurants in DKI Jakarta. With an imbalance between the number of taxpayers who should be served by the number of taxpayers officers, it would cause concern to leakage and fraud in payment and restaurants tax reporting. The government's efforts is to implement an online system in payments and restaurants tax reporting in Jakarta. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the online system on payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta. This study uses a quantitative approach, qualitative data collection methods and descriptive research. The results of this study conclude that the implementation of an online system in payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta according to indicators based on Campbell's theory, namely the success of the program, the success of the target, the level of output and input which is effective and goal attainment has been effective.;Implementation of the tax system in Indonesia dealing with limited human resources when their work is very hard.. It is also related to restaurant tax in DKI Jakarta, the work is increasing in line with the growing of restaurants in DKI Jakarta. With an imbalance between the number of taxpayers who should be served by the number of taxpayers officers, it would cause concern to leakage and fraud in payment and restaurants tax reporting. The government's efforts is to implement an online system in payments and restaurants tax reporting in Jakarta. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the online system on payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta. This study uses a quantitative approach, qualitative data collection methods and descriptive research. The results of this study conclude that the implementation of an online system in payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta according to indicators based on Campbell's theory, namely the success of the program, the success of the target, the level of output and input which is effective and goal attainment has been effective;Implementation of the tax system in Indonesia dealing with limited human resources when their work is very hard.. It is also related to restaurant tax in DKI Jakarta, the work is increasing in line with the growing of restaurants in DKI Jakarta. With an imbalance between the number of taxpayers who should be served by the number of taxpayers officers, it would cause concern to leakage and fraud in payment and restaurants tax reporting. The government's efforts is to implement an online system in payments and restaurants tax reporting in Jakarta. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the online system on payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta. This study uses a quantitative approach, qualitative data collection methods and descriptive research. The results of this study conclude that the implementation of an online system in payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta according to indicators based on Campbell's theory, namely the success of the program, the success of the target, the level of output and input which is effective and goal attainment has been effective, Implementation of the tax system in Indonesia dealing with limited human resources when their work is very hard.. It is also related to restaurant tax in DKI Jakarta, the work is increasing in line with the growing of restaurants in DKI Jakarta. With an imbalance between the number of taxpayers who should be served by the number of taxpayers officers, it would cause concern to leakage and fraud in payment and restaurants tax reporting. The government's efforts is to implement an online system in payments and restaurants tax reporting in Jakarta. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the online system on payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta. This study uses a quantitative approach, qualitative data collection methods and descriptive research. The results of this study conclude that the implementation of an online system in payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta according to indicators based on Campbell's theory, namely the success of the program, the success of the target, the level of output and input which is effective and goal attainment has been effective]

Abstrak :
ABSTRAK
Diterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi online system, E-SPTPD Depok , Administrasi PerpajakanABSTRAK Nama : Asrina Eka PutriProgram Studi : Ilmu Administrasi FiskalJudul : Analisis Implementasi Pelaporan Pajak Daerah secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD di Kota Depok Diterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.

---

ABSTRACT
Implementation of reporting online tax in Depok on the type of parking tax, entertainment tax, hotel tax house and restaurant taxes simultaneously in Depok is one of the convenience provided by the government in tax collection. there are still some problems in its application because it is still relatively new policy in Depok, This study purpose to analyze the implementation of online tax reporting in Depok and analyze find the problems in implementation. This research approach is quantitative, descriptive type. The results of this study are implementation online system of reporting local tax in Depok have suitable criteria theory of policy implementation by Van Meter Van Horn and in accordance with the principle of taxation Fritz Neumark. Some technical and non technical issues become an obstacle to the success of this policy.Keyword Implementation of online system, E SPTPD Depok, tax administration.

Abstrak :
Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum melalui SABH tentunya diharapkan sinkron dengan pengaturan Akta pendirian dan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Prosedur pengesahan perkumpulan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No. 3/2016). Sedangkan Format isian SABH tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Ormas maupun Permenkumham no. 3 Tahun 2016, namun diambil dari draft Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan perkumpulan tidak sinkron dalam hal pendirian, pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar. Sampai saat ini RUU Perkumpulan belum disahkan, tetapi dalam aplikasi SABH menggunakan aturan yang terdapat dalam RUU Perkumpulan, sementara RUU belum menjadi hukum positif. ......This thesis discusses about the settings of associations as a legal entity by analyzing the Legal Entity Administration System (SABH) which is an online system. The association to become a legal entity shall establish a deed of incorporation followed by the application for ratification of the Legal Entity to the Minister of Law and Human Rights through SABH. The procedure of legitimating the association as a legal entity through SABH is certainly expected to be in sync with the establishment of the Deed of establishment and ratification of the association as a legal entity. The procedure for ratification of the association refers to Law Number 17 Year 2013 on Community Organizations (Community Law) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2016 on Procedures for Applying of Legal Entitlement and Approval of Amendment of Articles Association (Permenkumham No. 3/2016). While the SABH fielding format is not found in the Community Law and Permenkumham no. 3 of 2016, but taken from the draft bill of association, thus causing legal uncertainty. The arrangement of associations is out of sync in the establishment, legalization and amendment of the articles of association. Up until now the Associations Law has not yet been ratified, but in SABH applications use the rules contained in the Draft Bill, while the bill has not become a positive law yet.