Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kementerian X menjalankan strategi pertumbuhan pegawai negatif sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan menjadi organisasi yang agile, efektif, dan efisien. Akan tetapi, Laporan Analisis Beban Kerja Kementerian X justru menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan pegawai masih di atas jumlah bezetting pegawai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, studi ini menyoroti apakah Kementerian X telah menerapkan strategi yang tepat untuk menjadi organisasi yang agile, efektif, dan efisien. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan kebijakan pertumbuhan pegawai negatif merupakan kebijakan yang terburu-buru. Sebelum menerapkan kebijakan tersebut, Kementerian X seharusnya terlebih dahulu mengkalkulasi dengan baik jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengimplementasian strategi untuk menuju organisasi publik yang agile, efektif, dan efisien harus dilakukan secara simultan dari sisi perubahan budaya, perubahan struktur, perubahan sistem kerja, dan dukungan pengelolaan SDM. Organisasi harus membangun budaya kolaboratif dan melayani. Upaya untuk membangun budaya kolaboratif dan melayani harus tercermin di dalam struktur organisasi yang lebih flat dan tidak banyak sekat. Budaya kolaboratif dan melayani juga harus tercermin di dalam sistem kerja melalui model kerja squad team yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sistem pengelolaan SDM juga harus mendukung upaya perubahan budaya, struktur, dan sistem kerja tersebut melalui kebijakan talent sharing, talent mobility, dan pengembangan kapasitas SDM. ......Ministry X implements a negative growth strategy as part of its strategy to achieve the goal of being an agile, effective and efficient organization. However, the projection of employee needs based on the Workload Analysis Report shows that Ministry X is dealing with a staff shortage. Using the qualitative phenomenology approach, this study highlights whether Ministry X has applied the right strategy to become an agile, effective, and efficient organization. This study notes that the implementation of the negative growth policy is a premature policy. Prior to implementing the policy, Ministry X should have accurately calculated the number of staffs required to achieve the organization's objectives. In order to be an agile, effective and efficient public organization, Ministry X must implement strategies to change the culture, structure and work systems that are supported by the HR management system simultaneously. Ministry X need to develop a culture of collaboration and service. Efforts to create a culture of collaboration and service need to be reflected in a more horizontal and less siloed organization structure. The culture of collaboration and service must also be reflected in the work system through the Squad Team model that focuses on achieving organizational outcomes. Furthermore, the HR management system must also support efforts to change culture, structure and work systems through policies on talent sharing, talent mobility and HR capacity development.

Abstrak :
abstrak
tindakan fraud merupakan sebuah masalah yang semakin berkembang dan dapat menimbulkan ancaman yang luar biasa terhadap organisasi. tindakan fraud dapat terjadi di sektor publik maupun swasta. kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan fraud, memiliki konsekuensi serius untuk organisasi. melalui pendekatan post-positivism, penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengendalian internal di organisasi publik dapat mencegah tindakan fraud. hasil penelitian menunjukan kelemahan pengendalian internal telah diidentifikasi dapat mengakibatkan tindakan fraud. tindakan fraud tidak pernah dapat dicegah sepenuhnya, sehingga organisasi publik dapat menerapkan pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi tindakan fraud. manajemen dalam sektor publik harus mampu menciptakan kesadaran dan pemahaman budaya anti-fraud kepada seluruh elemen dalam organisasi sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan fraud.

---

abstract
fraud is a problem that is growing and can pose an extraordinary threat to the organization. fraud can occur in public and private organizations. failure to prevent and detect fraud has serious consequences for the organization. through a post-positivism approach, this qualitative study was conducted to analyze how internal control in public organizations can prevent fraud. the results showed that the weaknesses of internal control have been identified to cause fraud. fraud can never be prevented completely, so that public organizations can implement internal controls to prevent and detect fraud. management in the public sector must be able to create awareness and understanding of anti-fraud culture to all elements in the organization as an effort to prevent fraud.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian tentang bagaimana organisasi publik mengeksplorasi kegiatan komunikasi terhadap stakeholdernya. Meski beberapa ilmuwan mengembangkan literatur komunikasi stakeholder, tetapi jarang ditemukan penelitian yang mengkhususkan pada pemetaan komunikasi stakeholder eksternal berbasis organisasi publik/pemerintah. Padahal perumusan strategi komunikasi yang tepat akan membantu organisasi publik mengetahui dan memantau harapan stakeholder, memberikan umpan balik yang aktif, memastikan setiap fungsi manajemen memiliki kompetensi komunikatif, dan beradaptasi pada segala bentuk perubahan.Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemetaan komunikasi stakeholder organisasi publik berdasarkan temuan citra dari adanya gap/persinggungan antara identitas aktual yang ada di dalam internal Badan Pusat Statistik BPS dan identitas yang dipersepsikan oleh stakeholder eksternalnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma postpositivisme dan pendekatan metode campuran. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis isi pada 5 lima portal berita online, dan pendekatan kualitatif dianalisis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan ada anomali yang cukup signifikan terhadap pemetaan stakeholder eksternal BPS jika dianalisis dari ragam opini dan tendensi stakeholder di portal media online. Disamping itu, ditemukan pula berbagai isu yang menjadi gap dalam identifikasi identitas organisasi, dimana komunikasi yang dilakukan BPS kepada stakeholdernya masih bersifat interaktif dan kewajiban normatif. Temuan lainnya adalah berkenaan dengan belum adanya keselarasan dalam pemahaman nilai-nilai integral yang melekat di kehumasan sebagai bagian dari fungsi organisasi yang mengumpulkan dan menafsirkan informasi, serta membangun komunikasi strategis sebagai respon dari lingkungan eksternalnya.

---

ABSTRACT
ABSTRACTThis thesis is motivated by the existence of research gaps on how public organizations explore communication activities against their stakeholders. Although some scientists develop a stakeholder communication literature, it is rare to find research that specializes in mapping out external stakeholder communication based on public organization government. Whereas the formulation of appropriate communication strategies will help public organizations know and monitor stakeholder expectations, provide active feedback, ensure that each management function has communicative competence, and adapt to all forms of change.This study aims to generate a mapping of stakeholder communications of public organizations based on the findings of the image of the gap intersection between the actual identity within the internal BPS and the identity perceived by its external stakeholders. The study was conducted using postpositivism paradigm and mixed methods. The quantitative approach was made through content analysis on five online news portals, and a qualitative approach was analyzed through in depth interviews and literature studies.The results of the study indicate that there are significant anomalies to the BPS external stakeholder mapping if analyzed from various opinion and stakeholder tendencies in the online media portal. In addition, there are also various issues that become gaps in the identification of organizational identity, where communication made by BPS to stakeholders is still interactive and normative obligations. Other findings are related to the absence of alignment in understanding the integral values embedded in public relations as part of the organizational functions that collect and interpret information, as well as build strategic communication in response to its external environment.

Abstrak :
Pengelolaan keuangan organisasi publik/pemerintah mempunyai keunikan tersendiri, salah satu karakteristiknya adalah tujuan dan sifat sumber daya keuangan. Organisasi publik/pemerintah tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun sifat sumber daya keuangan seperti penerimaan pajak menimbulkan tidak adanya hubungan langsung antara pajak yang dibayarkan dengan jasa ataupun pelayanan yang diberikan. Menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah membutuhkan suatu perencanaan strategis guna mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang telah dipergunakan serta penilaian kinerja organisasi terhadap pelayanan publik. Penerapan Balanced Scorecard dapat dijadikan sebagai alternatif metodologi untuk menghadapi kondisi tersebut. Sebagai alat penilaian kinerja, metode ini melakukan pengukuran kinerja secara berimbang, baik dari aspek keuangan dan aspek non keuangan. Sebagai inti manajemen strategik, metode Balanced Scorecard digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan menerjemahkan visi, misi, tujuan, keyakinan dasar, dan strategi organisasi ke dalam sasaran inisiatif strategi yang komprehensif, koheren, terukur dan berimbang. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan strategi serta manajemen kinerja yang dilaksanakan oleh instansi BPKD Provinsi DKI Jakarta melalui pendekatan Balanced Scorecard. Hasil analisis menemukan bahwa BPKD Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan beberapa perbaikan di tahap perumusan strategi, perencanaan strategik dan perbaikan penilaian terhadap hasil capaian kinerja. ......Financial management of public organizations / government has its own uniqueness, one of its characteristics is the purpose and nature of financial resources. Public organization / government primary purpose is to provide services to the community, but the nature of financial resources such as tax revenues do not pose a direct link between taxes paid by the service or services provided. Faced with these conditions, local governments need a strategic plan in order to account for financial resources that have been used as well as evaluating the performance of public service organizations. Application of Balanced Scorecard can be used as an alternative methodology to deal with the condition. As a performance assessment tool, the method is done in a balanced performance measurement, both from the aspect of financial and non financial aspects. As the core of strategic management, Balanced Scorecard method is used as a tool to improve the quality of planning to translate the vision, mission, purpose, basic beliefs, and organizational strategy into a strategy of targeted initiatives are comprehensive, coherent, measurable and comparable. This thesis aims to analyze the management and performance management strategy implemented by Financial Management Agency of DKI Jakarta through the Balanced Scorecard approach. The analysis found that the Financial Management Agency of DKI Jakarta need to do some repairs on the stage of strategy formulation, strategic planning and improved assessment of the performance achievements.

Abstrak :
Dampak dari kebijakan reformasi administrasi bergantung pada efektifitas pengembangan atau transformasi yang dilakukan pada masing masing kementerian/lembaga negara sebagai satuan organisasi publik. Sementara itu, melakukan pengembangan atau transformasi organisasi pada sektor publik merupakan suatu proses yang lebih menantang dan beresiko, sehingga belum banyak kementerian/lembaga negara yang mampu melakukannya. Konsewensinya, untuk mampu mewujudkan pengembangan atau transformasi, organisasi publik membutuhkan proses reformasi yang dipimpin oleh kepemimpin yang transformational stewardship serta mengikuti delapan faktor determinan keberhasilan imlementasi perubahan organisasi publik dari Rainey. Kedua syarat ini, mengantar minat untuk mengetahui lebih mendalam fenomena proses reformasi yang menghasilkan perubahan-perubahan mendasar dengan studi kasus pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI periode 2012-2014. Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan proses reformasi pada suatu organisasi publik, dengan menemukan faktor determinan dalam implementasi pengembangan atau transformasi organisasi. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan mengkombinasikan structured interview dan in-dept investigation sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor determinan implementasi reformasi, yaitu: kebutuhan perubahan dan mandat kebijakan pemerintah, menyediakan rencana, memanfaatkan komunikasi non-formal, mendapatkan dukungan kuat dari aktor eksternal yang terkait, memperlakukan perubahan sebagai proses yang dinamis dan terbuka, membangun koalisi lintas fungsi, memanfaatkan momentum, memulai perubahan pada sub sistem yang berdampak luas Kata Kunci: Reformasi Administrasi Organisasi Publik, Proses Reformasi, Kepemimpinan, Resistensi, Perubahan.

---

The impact of administrative reform depends on the effectiveness of the organization development or transformation in every ministry or national department. That is a risky business and inherently unsettling. To meet the challenge of reform, public leaders must be transformational stewardship and make use of Rainey rsquo s proposition determinants successful implementation of organizational change in public sector. This is has delivered deeper interesting to find out phenomenon the process of reform that produces basic changing in case study at National Institute of Public Administration of Indonesia NIPA in period 2012 2014. This research was post positivist paradigm by combining structured interview and in dept investigation as data collection techniques. The result shows that there are eight determinants of successful the need for change and the Government 39 s mandate through some policies, namely by providing plans, utilizing non formal communication lines, gaining strong support from related external actors, treating changes as a dynamic and open process, building cross function coalition, utilizing momentum, and starting the change in the sub systems having broader impact.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh knowledge management system terhadap perilaku inovatif pada pegawai di organisasi publik. Perkembangan teknologi dan informasi di era digital serta adanya pandemik covid-19 telah membawa organisasi publik menghadapi suatu kondisi yang semakin berfluktuasi (volatility), penuh ketidakpastian (uncertainty), kompleks (complexity), dan penuh ketidakjelasan (ambiguity) atau biasa disingkat VUCA. Guna menghadapi kondisi VUCA tersebut, organisasi publik diharapkan dapat melakukan berbagai upaya perubahan yang lebih adaptif, di mana perubahan yang dilakukan oleh organisasi perlu didukung oleh suatu langkah inovasi. Knowledge management system diyakini dapat mendorong organisasi publik dalam melakukan berbagai inovasi dikarenakan tata kelola pengetahuan mampu mendorong para pegawai selaku Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu organisasi untuk dapat berperilaku inovatif. Knowledge management system sendiri terdapat dua faktor kunci utama yaitu faktor pendorong (enabler) dan faktor pemroses knowledge management system, yang mana faktor enabler dalam penelitian ini meliputi Leader-Member Exchange (LMX) dan infrastruktur IT, sedangkan faktor pemroses pada penelitian ini meliputi knowledge creation, knowledge sharing, dan knowledge utilization. Penelitian empiris ini dilakukan kepada 110 pegawai yang bekerja di instansi pemerintah pusat, di mana hasil penelitian ini menunjukan bahwa LMX dan infrastruktur IT dapat meningkatkan perilaku inovatif para pegawai di organisasi publik dengan knowledge creation sebagai mediatornya. ......This study examines the effect of knowledge management system on employee innovative behavior in public organizations. Development of technology and information in digital era as well as the covid-19 pandemic, has brought the organization to face VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) condition. In order to deal with VUCA condition, public organizations are expected to be able to do some innovation. Knowledge management system can support employee in the organizations to be innovative. While knowledge management system has two key factors, the enabler factor and the process factor of knowledge management system itself. In this study Leader-Member Exchange (LMX) and IT infrastructure become the enabler factors, meanwhile knowledge creation, knowledge sharing, and knowledge utilization become the process factors. This empirical research is conducted on 110 employees who work in central government. The result indicates that LMX and IT infrastructure can increase the employee innovative behavior in public organizations by knowledge creation as a mediator.