Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai upaya agar mampu untuk mengatasi pendanaan terorisme di Indonesia serta dampak pemberian sanksi FATF terhadap terkait industri jasa keuangannya memiliki dampak yang berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Indonesia pernah masuk ke dalam daftar hitam FATF,diharapkan ada upaya agar tidak lagi masuk ke dalam daftar tersebut. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuktikan bahwa Indonesia bersama masyarakat global mendukung pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme. Diharapkan Indonesia terus memperbarui pengetahuan tentang tipologi yang terjadi dalam pendanaan terorisme, sehingga menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut dan untuk meminimalisir dampak negatif dari Pendanaan Terorisme yang terjadi di Indonesia. ...... International standards in the prevention and eradication of the financing of terrorism as efforts in order to be able to overcome the problems of the financing of terrorism in Indonesia as well as the impact of FATF sanctions against jurisdictions related financial services industry has its harmful effect for the economic system of a country. Indonesia already had get into the black list of FATF, so that, there is efforts to make Indonesia no longer enter into the list. Regulations issued by the Government of Indonesia is expected to prove that Indonesia participated together with the global community to support the implementation of the regime of the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML / CFT). Indonesia is expected to continue to update the knowledge of typologies that occur in the financing of terrorism, so as to find a proper solution to these problems and to minimize the negative impact of the Financing of Terrorism in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana karena penyandang dana juga termasuk pelaku dari tindak pidana terorisme. Menjerat master mind dalam hal ini penyandang dana sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan terorisme. Kasus bermula dari keterlibatan Koswara dalam mendanai kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dengan memanfaatkan Financial Technology. Dengan kehadiran Financial Technology menjadikan bentuk baru dan memberi peluang bagi pelaku terorisme untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya celah regulasi di dalam Financial Technology yang mendorong terjadinya pendanaan aksi terorisme. Melalui pendekatan follow the money diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menganalisis tipologi pendanaan terorisme guna mendukung upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipologi pendanaan terorisme Koswara terhadap kelompok MIT dilakukan dengan berbagai macam cara baik menggunakan pengiriman konvensional melalui Bank maupun melalui FinTech. Sumber pendanaan diperoleh dari sumber yang legal/sah melalui dana pribadi dan Infaq Simpatisan. Kemudian untuk metode perpindanahan dana tersebut melalui bank konvensional dan pemanfaatan layanan Financial Technology seperti e-wallet, e-commerce dan e-payment. Selanjutnya untuk kegunaan dana tersebut diperuntukan bagi kebutuhan logistik dan sumber daya kelompok MIT berupa 2 unit GPS dan kebutuhan keberlangsungan hidup para anggota kelompok MIT. Selanjutnya terkait penerapan regulasi pengawasan Financial Technology saat ini masih lemah. Perlu langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk mematikan sumber daya dari kelompok teroris dengan cara menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris guna memutus jejaring pendanaan kelompok tersebut. Kemampuan menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris diyakini mampu diterapkan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris lainnya di Indonesia. ......The research is motivated by the criminalization of terrorism financing as a crime because the financial providers are also the perpetrators of terrorism. Capturing the master mind, in this case the fund provider, is very important in supporting the success of countering terrorism. The case begins from Koswara's involvement in funding the East Indonesia Mujahideen (MIT) group by utilizing financial technology. The presence of financial technology has created a new way and provided opportunities for terrorists to commit the crimes. This is due to the presence of regulatory loopholes in financial technology that encourages such financing of terrorism acts. Using the Follow the Money approach, it is expecyted that law enforcement agencies can reveal the situation and problems they face in analysing the typology of terrorism financing in order to support the efforts of preventing terrorism in Indonesia. The study employs the qualitative approach. Data is collected through several tehniques, such as literature study and interviews. The results of the study indicate that the typology of financing terrorism committed by Koswara given to MIT group is carried out in various ways, both using conventional transfers through banks and Fintech. The sources of fund are lega or legitimate through personal funds and symphatizers’contribution (infaq). Meanwhile, the methods of transferring funds are through conventional banks and financial technology services, such as e-wallet, e-commerce and e-payment. The funds are used to pay for logistics and resources of the MIT group, such as two GPS units and survival needs of the members of the MIT group. Due to the fact that the implementation of financial technology supervision regulations is currently still weak, the author recommends the relevant agencies to take comprehensive steps to close the resources of terrorist groups by analysing the typology of terrorist group funding in order to cut off the funding network of the group. The ability to analyse the typology of terrorist group funding is believed to be able to be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia.

Abstrak :
Metode pendanaan terorisme di Indonesia terus berkembang semakin kompleks dan variatif. Dari yang awalnya menggunakan metode-metode konservatif seperti kurir tunai, badan amal, dan perampokan bank, kini mereka mulai memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, seperti peretasan terhadap Fintech ilegal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan teroris dalam memanfaatkan fintech sebagai sumber pendanaan mereka serta penanggulangannya. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori yang digagas oleh Michael Freeman tentang pertimbangan teroris dalam pemilihan metode pendanaan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peretasan speedline.com oleh Rizki Gunawan pada tahun 2011 untuk pendanaan terorisme. Data penelitian didapatkan melalui wawancara pelaku peretasan tersebut, ahli dari PPATK, OJK, penyidik Densus 88, laporan, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan terorisme adalah aspek keamanan pelaku, kuantitas dana yang didapat, dan tingkat kemudahan dalam mengumpulkan dana.

---

Terrorism financing method in Indonesia is developing in an alarming rate, to the point it is now becoming more complex than before. Terrorists traditionally use conventional methods like robberies, charities and courier service to fund their activities, today terrorists are able to utilize modern methods in financing their activities due to the rapid development in financial technology nowadays, one example is by hacking an illegal Fintech Company. Therefore, this research is conducted in order to explain and analyze the consideration behind the usage of illegal fintech company to finance terrorism activities and how to prevent it. The analysis on this research is done by using the theory that is coined by Michael Freeman about the reasoning of terrorists when choosing their financing method. The method used in this research is case study, and the case that is used for this research is the terrorism financing hacking of speedline.com in 2011 by Rizki Gunawan. Research data are acquired from interviews with the perpetrators, experts from INTRAC (PPATK), Special Detachment 88, reports, and journals that are relevant with the research. As a result, this study found that the priority aspects in terms of terrorist financing are security, quantity, and the simplicity while obtaining funds.

Abstrak :
Modus tindak pidana pendanaan terorisme telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Pendanaan teorisme kini telah beralih dengan memanfaatkan fintech yang sedang tumbuh pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Terbukti, kasus bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta didanai oleh Bahrun Naim dengan memanfaatkan jasa pengiriman dana dengan menggunakan PayPal dari Suriah kepada kelompoknya yang berada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 5 (lima) narasumber dari Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data sekunder juga diperoleh dari studi literatur, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana modus operandi pendanaan berbasis fintech dalam aksi teror bom di Mapolres Surakarta, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus pendaan aksi teror berbasis fintech, dan upaya Polri dalam mencegah terjadinya modus serupa di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan studi kasus teror bom di Mapolresta Surakarta untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai modus yang digunakan. Hasilnya, diketahui bahwa pendanaan terorisme dengan memanfaatkan fintech digunakan karena regulasi fintech masih minim di Indonesia, sehingga dilihat sebagai celah yang bagus untuk menutupi aksi kelompok teror. ......Terrorism funding has developed along with technological era. Terrorism funding has now shifted by utilizing fintech which is growing rapidly in the world, including in Indonesia. In the fact, suicide bombings in Mapolresta Surakarta were funded by Bahrun Naim by using PayPal from Syria to his group in Indonesia. This research is a qualitative research and collects data through in-depth interviews with 5 (five) members of Densus 88, the National Counterterrorism Agency (BNPT), and The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) and literature review, this study seeks to explain how the fintech-based funding was used in the case of Mapolresta Surakarta bombing, the Indonesian government's efforts to overcome the problem, and the efforts of the National Police in preventing similar modes from occurring in the future. This study uses case study of Mapolresta Surakarta bombing to get a clearer picture of the problem. As a result, study finds that fintech was considered to be used because Indonesia still has lack fintech regulation, so it is seen as a good gap to cover up terrorist group actions.

Abstrak :
Terorisme melalui ruang virtual (cyberspace) saat ini menjadi ancaman yang berdampak besar ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok dan jaringan terorisme memanfaatkan penggunaan akses internet untuk mendukung kegiatan mereka, salah satunya ialah aktivitas pendanaan terorisme melalui crowdfunding. Penelitian ini mencoba melihat secara utuh mengenai perkembangan ancaman pendanaan terorisme melalui crowdfunding, serta bagaimana pendekatan intelijen strategis yang tepat untuk melakukan disrupsi terhadap perkembangan ancaman tersebut. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif. Kerangka analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan basis teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory), analisis PESTLE (Politic, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment), serta analisis SWOT (Strenght, Weakness, Oportunity, and Threat). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga pengembangan strategi yang perlu dilakukan Pemerintah RI untuk mendisrupsi pendanaan terorisme melalui crowdfunding, yakni: a. Pengembangan pemanfaatan pemetaan analisis berbasis resiko, dan strategic foresight terhadap perkembangan terorisme dan pendanaan terorisme, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan prioritas penanganan pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme baik di level strategis hingga di level teknis; b. Pemanfaatan watchlist yang menyeluruh dan terintegrasi; c. Optimalisasi upaya pemblokiran aset secara serta merta sebagai wujud tindakan pencegahan melalui pencantuman individu dan entitas terduga teroris dan organisasi teroris, Tindakan ini perlu berfokus pada penanganan aktivitas kelompok dan jaringan terorisme, serta pendanaan terorisme yang tidak terkait langsung dengan insiden terorisme. ......Terrorism through virtual space (cyberspace) is a threat that has a major impact on the life of the nation and state. Terrorism groups and networks take advantage from the internet to support their activities, especially crowdfunding for terrorist financing purposes. This thesis tries to see the big picture of the development of the threat of terrorism financing through crowdfunding, and how the strategic intelligence approach could disrupt the development of these threats. This research used qualitative approach for its methodology. The analytical frameworks used in this study are the hypodermic needle theory, PESTLE (Politic, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment) analysis, and SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) analysis. The results of this study suggest that the Government of the Republic of Indonesia need to develop three strategies to disrupt the threat of terrorism crowdfunding, which are: a. Developing risk-based mapping analysis and strategic foresight which aims to classify handling priorities both at the strategic and technical levels; b. Utilization of comprehensive and integrated terrorist network watchlist; c. Optimization the implementation of the freezing assets as a precautionary measures through the listing of individuals and entities suspected of terrorists and terrorist organizations. This action needs to focus on handling terrorism and terrorism financing activities that are not directly related to terrorism incidents.

Abstrak :
Metode pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih kompleks dan variatif seiring dengan kemajuan zaman. Awalnya, metode yang digunakan bersifat konservatif seperti penggunaan kurir tunai dan melibatkan badan amal. Namun, saat ini teroris telah memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, khususnya dalam ranah perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup pemahaman tentang upaya perbankan dalam mendukung pencegahan pendanaan terorisme secara keseluruhan, terutama dalam konteks era digitalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan case-oriented analysis, yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti AVP AML Development Supervision dan Manager AML Development Supervision dari Compliance Division PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Koordinator Substansi Kelompok Legislasi dari Direktorat Hukum dan Regulasi PT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan sangat signifikan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme. Bank menggunakan sistem analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi pola keuangan yang mencurigakan atau anomali yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Untuk pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengimplementasikan regulasi dan standar internasional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Perbankan juga terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah, seperti PPATK, melalui pembentukan Public Private Partnership (PPP). Selain itu, kerjasama dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan US OPDAT dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Pihak Jasa Keuangan (PJK) terkait Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Massal (PPSPM). ......Terrorism financing methods in Indonesia continue to grow increasingly in a complex and varied manner. From initially using conservative methods such as cash couriers, charities, they are now starting to take advantage of advances in financial technology, such as through banking in the era of digitalization. Thus, this research aims to understand and analyze banking institutions in identifying, reporting and preventing terrorist financing transactions, understanding and analyzing the role of banking in supporting efforts to prevent terrorism financing as a whole, as well as analyzing the role of banking in preventing terrorist financing in the context of the digitalization era. The analysis in this research was carried out using case-oriented analysis, namely an analysis method that aims to understand one or several cases in detail and in depth. The research method used is a case study, namely the role of banking in preventing terrorism financing in Indonesia. Research data was obtained by way of interviews with AVP AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Manager of AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Substance Coordinator of the Legislation Group of the Legal and Regulatory Directorate of Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The results of this research show that the role of banks in identifying, reporting and preventing terrorism financing transactions is in identifying suspicious transactions by banks using risk analysis systems and real- time transaction monitoring to detect unusual patterns or financial anomalies that could be related to terrorist activities. To prevent terrorism financing, banks use international regulations and standards such as KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering). Banks also collaborate with government institutions in efforts to prevent terrorism funding in the digital era, such as in addition to collaborating with PPATK in establishing PPP (Public Private Partnership) and collaborating with OJK, US OPDAT by holding training for PJK regarding AML CFT and PPSPM.

Abstrak :
Aktivitas peer to peer lending memiliki akses yang sangat luas, risiko yang dapat terjadi pada kegiatan peer to peer lending adalah menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengurangi dampak bencana atas risiko tersebut, Penyelenggara peer to peer lending harus menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko dengan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara efektif dan memadai yang terdiri dari lima pilar, yaitu pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, serta sumber daya manusia dan pelatihan. Pada skripsi ini, Penulis akan membahas mengenai pengaturan dan implementasi manajemen risiko melalui Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta contoh implementasinya pada Platform X. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan mengenai regulatory technology dan countermeasures belum sepenuhnya teregulasi secara efektif serta Platform X belum dapat mengimplementasikan manajemen risiko terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sepenuhnya secara efektif. Penulis berharap Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk peraturan mengenai persyaratan minimum regulatory technology dan peraturan yang mewajibkan Penyelenggara untuk melakukan pembatasan transaksi terhadap negara berisiko tinggi untuk kegiatan countermeasures. Selain itu, Penulis memberi saran kepada Platform X untuk memenuhi seluruh pilar Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. ......Peer to peer lending activities have very broad access, the risk that can occur in peer to peer lending activities is to become a means of money laundering and financing terrorism. To reduce the impact of disasters on this risk, peer to peer lending providers must implement a risk management framework process by implementing an effective and adequate Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program which consists of five pillars, namely active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners, policies and procedures, internal control, management information systems, as well as human resources and training. In this thesis, Author will discuss the regulation and implementation of risk management through the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program and examples of its implementation on Platform X. This research is normative juridical with a descriptive-analytical research typology supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusion of this study is that regulations regarding regulatory technology and countermeasures have not been fully regulated effectively and Platform X has not been able to implement risk management related to the anti money laundering and prevention of terrorism financing fully effectively. Author hopes that the Financial Services Authority can establish regulations regarding minimum regulatory technology requirements and regulations that require Providers to restrict transactions in high-risk countries for countermeasures activities. In addition, Author advises Platform X to fulfill all pillars of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program.

Abstrak :
Tesis ini membahas jejaring pendanaan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), kelompok teroris yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah. Tujuannya, menjelaskan alasan tetap eksisnya kelompok itu kendati kini hanya terdiri atas beberapa orang. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori jaringan Albert-Laszlo Barabasi dan kerangka konsep sosiologi terorisme Stephen Vertigans.Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan data primer berupa hasil wawancara mantan anggota MIT, beberapa dokumen putusan pengadilan, dan dokumen This thesis discusses the funding network of the East Indonesia Mujahideen/Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT), a terrorist group based in Poso, Central Sulawesi. The purpose of this thesis is to explain the reason for the existence of the group even though it now consisted of only a few people. The analysis in this thesis uses Albert-Laszlo Barabasi's network theory and the conceptual framework of the sociology of terrorism by Stephen Vertigans. This thesis is qualitative research with primary data in the form of interviews with former MIT members, several court decision documents, and White Paper documents of the National Counter Terrorism Agency (BNPT). The study in this thesis shows that MIT funding comes from a number of sources. The results of the study concluded that repressive efforts by law enforcement officers were not enough to stop MIT`s terror activities. It needs a comprehensive step from law enforcement officials and a number of relevant agencies to turn off MIT`s funding network. Efforts to turn off funding networks should also be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas jejaring pendanaan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), kelompok teroris yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah. Tujuannya, menjelaskan alasan tetap eksisnya kelompok itu kendati kini hanya terdiri atas beberapa orang. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori jaringan Albert-Laszlo Barabasi dan kerangka konsep sosiologi terorisme Stephen Vertigans.Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan data primer berupa hasil wawancara mantan anggota MIT, beberapa dokumen putusan pengadilan, dan dokumen White Paper Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kajian dalam tesis ini menunjukkan bahwa pendanaan MIT berasal dari sejumlah sumber. Hasil penelitian menyimpulkan, upaya represif aparat penegak hukum tidak cukup untuk menghentikan aktivitas teror MIT. Perlu langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk mematikan jejaring pendanaan MIT. Upaya mematikan jejaring pendanaan semestinya juga diterapkan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris lainnya di Indonesia.

---

This thesis discusses the funding network of the East Indonesia Mujahideen/Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT), a terrorist group based in Poso, Central Sulawesi. The purpose of this thesis is to explain the reason for the existence of the group even though it now consisted of only a few people. The analysis in this thesis uses Albert-Laszlo Barabasis network theory and the conceptual framework of the sociology of terrorism by Stephen Vertigans. This thesis is qualitative research with primary data in the form of interviews with former MIT members, several court decision documents, and White Paper documents of the National Counter Terrorism Agency (BNPT). The study in this thesis shows that MIT funding comes from a number of sources. The results of the study concluded that repressive efforts by law enforcement officers were not enough to stop MITs terror activities. It needs a comprehensive step from law enforcement officials and a number of relevant agencies to turn off MITs funding network. Efforts to turn off funding networks should also be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia.