Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisa implementasi kebijakan pemenuhan hak sipil terhadap penyandang disabilitas netra dalam Pemilu dengan studi kasus Pemilu Legislatif 2014 di DKI Jakarta. Penelitian ini ingin melihat apakah kebijakan yang sudah dibuat dapat diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Penelitian ini menganalisa bagaimana kebijakan sudah diimplementasikan dengan empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi serta menganalisa apa saja faktor penghambat dan pendukung dari implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa kebijakan yang baik harus disertai dengan implementasi yang baik pula karena banyak temuan lapangan yang mengarahkan kepada tidak terlaksananya implementasi secara baik karena tidak terpenuhinya empat variabel tersebut. ......Thesis discusses the analysis of the implementation of civil rights compliance policies against persons with disabilities in the general election with a case study of legislative elections in 2014 in DKI Jakarta. This study wanted to see if the policy has been implemented properly by the election organizers. The study trying to analyze how the policy has been implemented by four variables: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Analyze what are the factors inhibiting and supporting the implementation of the policy. The results of the study suggest that good policy must be accompanied by a good implementation that lead to failure in implementation as well due to nonfulfillment of the four variables.

Abstrak :
Tesis ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh pegiat disabilitas YDMI dalam memberikan aksesibilitas bekerja di sektor formal bagi tenaga kerja disabilitas. Tesis ini juga memberikan gambaran kendala yang mereka hadapi dan aksesibilitas di tempat mereka bekerja. Tesis ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penenelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan oleh pegiat disabilitas dalam membuka aksesibilitas tenaga kerja disabilitas ke pasar kerja formal ternyata meliputi peran memfasilitasi, peran mendidik, peran representasional dan peran teknis. Selain itu, tenaga kerja disabilitas menemui kendala ketika mereka mengakses kerja yang dipaparkan dari dua sisi yaitu faktor lingkungan dan personal. Setelah mereka mendapatkan pekerjaan, mereka juga memaparkan aksesibilitas di tempat mereka bekerja, fisik dan non fisik. Hasil analisa dalam tesis ini merekomendasikan pegiat disabilitas untuk mempertahankan jaringan yang telah mendukung kegiatan YDMI; menyalurkan kerja dan mengembangkan keterampilan di salah satu sektor, formal atau informal; pengembangan kapasitas kepada penyandang disabilitas di daerah Tangerang terlebih dahulu; dan meningkatkan komunikasi dengan pemberi kerja untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. ......This study aims to analyze the efforts of disability activists at the Difabel Mandiri Indonesia Foundation (DMIF) in providing access to disabled workers and to find out the obstacles experienced by persons with disabilities to work in the formal sector. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive research type. Data was collected using in-depth interview techniques involving two disability activists, four persons with disabilities, one staff of the Tangerang City Social Service, and one employer. The study results find that disability activists in DMIF play a facilitating role, an educational role, a representational role, and a technical role. The obstacles faced are personal and environmental factors. After they got a job, they also explained the accessibility in their workplace, physical and non-physical. Based on these results, the study recommends that disability activists maintain their networking with other stakeholders; focus on distributing job vacancy information and develop skills in one sector, formal or informal; develop capacity building for persons with disabilities in the Tangerang area; and increase communication with employers to obtain job vacancy information.

Abstrak :
Penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi dalam kegiatan masyarakat, salah satunya dalam partisipasi sekolah. Padahal pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok yang rentan untuk tertular karena kebutuhannya akan pendampingan. Kondisi ini menuntut pemangku kebijakan dan masyarakat secara umum untuk menaruh perhatian khusus pada kondisi pendidikan dan kesehatan penyandang disabilitas sebagai investasi modal manusia selama masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pencapaian pendidikan penyandang disabilitas pada masa pandemi COVID-19 menggunakan data SUSENAS Maret 2021. Adapun pencapaian pendidikan dalam penelitian ini dinilai melalui 4 aspek, antara lain: Partisipasi sekolah, Kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan, Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan Kepemilikan ijazah SD. Dengan metode sibling fixed effects, penelitian ini menemukan pencapaian pendidikan penyandang disabilitas secara rata-rata lebih buruk dibandingkan dengan non-disabilitas. Penyebab dari kondisi ini diduga karena diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum merata. ......Persons with disabilities often experience discrimination on daily activities, one of which is in school participation. It is important to guarantee the education right that belongs to everyone, because education is one way to improve welfare and reduce dependence, especially for persons with disabilities. Moreover, during the COVID-19 pandemic, persons with disabilities are included in a group that is vulnerable to infection because of their need for assistance. This condition requires both policy makers and society to put special attention to the educational and health conditions of persons with disabilities as an investment in human capital during the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to determine the condition of the educational attainment of persons with disabilities during the COVID-19 pandemic using March 2021 SUSENAS data. The educational attainment in this study was assessed through 4 aspects, including: School participation, Age suitability for education level, Highest level of education who graduated, and Ownership of an elementary school diploma. Using the sibling fixed effects method, this study found that the educational attainment of persons with disabilities was on average worse than those without disabilities. The cause of this condition is thought to be due to the discrimination experienced by persons with disabilities and the uneven availability of educational facilities.

Abstrak :
Tujuan penelitian mempelajari pengaruh status kemiskinan terhadap perilaku pencarian pengobatan penyandang disabilitas dengan memperhitungkan faktor aksesibilitas dan faktor sosial demografi dengan menggunakan data Susenas 2013 dan Podes 2014. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa status kemiskinan signifikan mempengaruhi perilaku pencarian pengobatan penyandang disabilitas, baik tidak berobat, berobat sendiri maupun berobat jalan ke fasilitas kesehatan modern. Setelah memperhitungkan faktor aksesibilitas, penyandang disabilitas miskin memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk berobat ke fasilitas kesehatan modern jika memiliki jaminan kesehatan selain jamkesmas, memiliki kendaraan dan terdapat fasilitas kesehatan di daerah tempat tinggalnya. Setelah memperhitungkan faktor sosial demografi, faktor terkuat dalam menentukan pencarian pengobatan penyandang disabilitas adalah status bekerja, terutama untuk berobat menggunakan fasilitas kesehatan modern.

---

This study examines the effect of poverty status on health seeking behavior of persons with disabilities by controlling variables such as accesibility factor and social demography factor using Susenas 2013 and Podes 2014 data. Results of multinomial logistic regression analysis show that poverty status affect health seeking behavior of persons with disabilities, either no treatment, selftreatment, or outpatient treatment to modern health facilities. According to accessibility factor as control variables, if the poor persons with disabilities have the other health insurance besides Jamkesmas, have a vehicle and health facilities in the area where they lives, more likely to have outpatient treatment using modern health facilities. According to social demography factors, the strongest determinants of health seeking behavior of person with disabilities was work status, especially for outpatient treatment using modern health facilities.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendidikan dan pemuda merupakan kedua hal yang saling terkait. Pendidikan merupakan akses dalam mencerdaskan bangsa dan pemuda merupakan sebuah agen perubahan dan generasi penerus suatu bangsa. Prateknya, tidak seluruh pemuda yang ada Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam hal akses di bidang pendidikan. Pemuda penyandang disabilitas merupakan sebuah contoh kalangan minoritas yang memiliki permasalahan dalam hal akses di bidang pendidikan. Permasalahan penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan dapat meliputi ketersediaan pendidikan, pasar tenaga kerja, tenaga pengajar, psikologi, maupun pandangan masyarakat ke penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran pemuda pendamping mahasiswa penyandang disabilitas di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang, menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam upaya peningkatan akses pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas, dan menganalisis persepsi bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi terhadap peningkatan akses pendidikan pemuda disabilitas di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix method) dengan penggunaan metode studi kasus tunggal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan angket, studi literatur, dokumentasi, maupun wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemuda pendamping mampu membentuk mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya Malang memiliki Ketahanan Pribadi yang kuat yaitu meliputi : 1) kesempatan dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi, 2) Motivasi belajar, 3) Tanggung jawab, 4) Kemandirian, 5) Kepercayaan Diri, 6) Berdaya Saing, 7) Pergaulan Sosial, 8) Keterampilan, dan 9) Komunikatif. Persepsi mahasiswa penyandang disabilitas terhadap peningkatan akses pendidikan pemuda disabilitas di perguruan tinggi menunjukkan bahwa aspek fisiologis merupakan aspek yang utama dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. Faktor yang menghambat dalam peningkatan akses pendidikan pemuda disabilitas meliputi 1) Penurunan Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang diterima, 2) Kecocokan Pemuda Pendamping dengan Mahasiswa Penyandang Disabilitas, 3) Komitemen Pemuda Pendamping 4) Perbedaan Kemampuan Pemahamanan Pemuda Pendamping 5) Kurangnya Kepuasaan Layanan Konseling, dan 6) Jadwal Layanan Mobil Difabel yang Kurang Efektif.

---

ABSTRACT
Youth and education are inseparable things. Education is the access for the bright future of the country, meanwhile youth is the agent of change. In fact, not all Indonesian youth have the equal opportunity in education. Youth with disabilities is one of the example of it. Their problems in education include: the educational access, job market, mentorship, psychology and people stereotype. The objectives of this research is to know the role of the peer companion for youth with disabilities at Center of Disabilities Study and Service (PSLD) Brawijaya University Malang, to find supporting and obstacle factors in improving educational access for youth with disabilities, also to analyze the perception of undergraduate students with disabilities toward the improvement of inclusive education access for youth with disabilities in the college.This research used mix method with a single case study. The data were collected through questionnaire, literature study, documentation and interview. The result showed that peer companions are able to develop a strong self defence of the undergraduate students with disabilities which include: 1) the opportunity to have education in college, 2) learning motivation, 3) responsibility, 4) independence, 5) self-confidence, 6) competitive, 7) social association, 8) creativity and 9) communicative skill. The perception of undergraduate students with disabilities toward the improvement of inclusive education access for youth with disabilities in the college showed that physiology aspect is the main aspect needed for them.The obstacle factors in improving educational access for youth with disabilities include: 1) declinein undergraduate students with disabilities admission, 2) the aptness of peer companion to undergraduate students with disabilities, 3) peer companion commitment, 4) the differentiation of the peer companion abilities, 5)dissactification of counseling service and 6) the ineffectiveness of diffable car.

Abstrak :
Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental. ......Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms.

Abstrak :
Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali. ......The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 untuk menguraikan kesenjangan upah penyandang disabilitas menjadi bagian yang dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan pada tingkat rata-rata. Dengan menggunakan dekomposisi Blinder-Oaxaca, bagian yang dapat dijelaskan berkontribusi sebesar 75,04% dalam kesenjangan upah penyandang disabilitas. Pencapaian tingkat pendidikan merupakan faktor penjelas terbesar yang memperlebar kesenjangan upah ini. Sementara itu, potensi diskriminasi menjadi kontributor utama kesenjangan upah gender antara penyandang disabilitas, bahkan bagian yang dapat dijelaskan tidak signifikan setelah dilakukan kontrol terhadap produktivitas penyandang disabilitas. Terlepas dari status disabilitasnya, perempuan mengalami diskriminasi upah terhadap laki-laki di Indonesia.

---

ABSTRACT This study analyzes the data from Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) year of 2018, to outline the disability wage gap into the explained and unexplained parts at an average level. Using Blinder-Oaxaca decomposition, the explained part contributes up to 75.04% in the disability wage gap. Achievement in the education level is the highest explanatory factor in widening the gap. Furthermore, the potential for discrimination is a major contributor to the gender wage gap among people with disabilities, even the unexplained part becomes insignificant after the productivity of people with disabilities is being controlled. Regardless of their disability status, women experience wage discrimination in Indonesia in terms of gender.

Abstrak :
Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Layanan bagi Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan Pemerintah Daerah menampung hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak bekerja., Disnakertrans Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan harus membuat kebijakan dan berbuat pemantauan hak-hak di bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas bisa dipenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengkaji penerapan aturan dan norma dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 13 Oleh Disnakertrans, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Disnakertrans terhadap manusia cacat tubuh. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode Pengumpulan data yaitu penelitian pustakawan dan wawancara langsung dengan Informan yaitu pegawai Disnakertrans kemudian dianalisis dengan metode analitik kualitatif. Dinaskertrans Provinsi Jawa Timur memberikan pemberdayaan meliputi kegiatan kewirausahaan, pemberian keterampilan, dan pelatihan kerja untuk pekerja penyandang disabilitas, serta melakukan sosialisasi untuk digunakan meningkatkan pemahaman bagi pengusaha tentang hak-hak pekerja cacat tubuh. Disnakertrans telah mengawasi perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun masih belum optimal karena belum ada regulasi tentang pengawasan khusus tentang pekerja penyandang disabilitas. Karena itu di masa depan Disnakertrans bisa membuat aturan khusus tentang pengawasan pekerja cacat tubuh. ......East Java Regional Regulation (Perda) Number 3 of 2013 concerning Protection and Services for Persons with Disabilities which mandates the Regional Government to accommodate the rights of persons with disabilities, including the right to work. monitoring of the employment rights of persons with disabilities can be fulfilled. This research is a normative legal research that examines the application of rules and norms in the East Java Regional Regulation Number 13 by the Manpower and Transmigration Office. This type of research is a descriptive analytic study. describe and analyze Disnakertrans policies towards disabled people. The data used are secondary data with data collection methods, namely librarian research and direct interviews with informants, namely Disnakertrans employees then analyzed by qualitative analytic methods. The Dinaskertrans of East Java Province provides empowerment including entrepreneurial activities, providing skills, and job training for workers with disabilities, as well as conducting socialization to be used to increase understanding for employers about the rights of disabled workers. Disnakertrans has supervised these companies employing persons with disabilities in accordance with applicable regulations. However, it is still not optimal because there is no regulation on special supervision regarding workers with disabilities. Therefore, in the future, the Department of Manpower and Transmigration can make special rules regarding the supervision of disabled workers.