Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan usaha waralaba (franchise) di Indonesia sebelum berlakunya PP No. 16/1997 tentang Waralaba beserta ketentuan pelaksananya, maupun setelah berlakunya peraturan tersebut. Dalam Penelitian ini juga dibahas analisa terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba yang pada dasarnya sudah dibakukan isi dan formatnya oleh pihak pemberi waralaba. Analisa dilakukan terhadap perjanjian waralaba yang ada sebelum dan setelah berlakukanya PP No. 16/1997 tentang Waralaba tersebut. Penulisan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dimana datanya diambil dari kepustakaan (data sekunder) dan lapangan (data primer). Pengaturan waralaba di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, yang semula legalitas keberadaan waralaba di Indonesia hanya berbekalkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, hingga akhirnya dikeluarkannya PP No. 16/1997 tentang Waralaba beserta peraturan pelaksanya yang tertuang dalam bentuk KepMen Perindag No. 259/MPP/7/1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Hal ini tentunya berawal dari kesadaran vpemerintah untuk mendukung usaha waralaba di Indonesia dan keinginan untuk melindungi dan mengimbangi kedudukan para pihak dalam perjanjian waralaba. Meskipun perj anj ian waralaba yang disepakati berisikan klasula baku, tetapi kesimbangan para pihak tetap berada pada posisi semestinya * Disamping menguntungkan bagi kedua belah pihak karena bisa menghemat waktu, biaya dan tenaga, dan bagi penerima waralaba tidak perlu lagi membuat format sistem, cara kerja dan manajemen usaha sendiri, karena telah ditentukan secara jelas dan lugas oleh pemberi waralaba.;

Abstrak :
ABSTRAK
Waralaba maupun distributor sama-sama suatu usaha/bisnis dengan investasi ‘kecil’ resiko dengan peluang mendapatkan profit besar yang sangat baik. Waralaba merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa, sedangkan Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Dalam distributor pihak kedua yang menjual barang milik pihak pertama hanya mendapatkan fee atau pembayaran dari jumlah barang yang dibelinya, harga barang ditentukan oleh pihak pertama sebagai pemilik barang. Tugas pihak kedua hanya menjual saja, tidak terlibat manajemen, secara tidak langsung distibutor agreement hanya merupakan perpanjangan tangan pihak pertama saja. Jelas yang diterima pihak kedua sebagai penyalur hanya berupa fee yang telah ditetapkan oleh pihak pertama. Bila dilihat dari segi keuntungan maka jelas lebih menguntungkan franchise, karena baik franchisor maupun franchisee dapat ikut andil dalam manajemen, franchisee hanya perlu membayar lisensi yang telah dimiliki oleh pemilik atau pihak pertama. Namun begitu, dipercaya usaha distributor juga memiliki kelebihan-kelebihan sendiri yang berbeda dari waralaba.

Abstrak :
Waralaba di Indonesia dilangsungkan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hal ini diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Secara teoritis, perjanjian didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Tetapi, sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa Penerima Waralaba ada di posisi yang lebih lemah dan rawan dirugikan. Salah satunya, adalah keberadaan klausula non-agen yang melepaskan kewajiban Pemberi Waralaba. Berdasarkan Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012, telah diwajibkan beberapa hal untuk dicantumkan di dalam Perjanjian Waralaba. Pemenuhan kewajiban pencantuman tersebut harus dipastikan dalam Perjanjian Waralaba, guna menjamin Perjanjian Waralaba tetap sesuai dengan hukum Indonesia dan memberikan perlindungan bagi Penerima Waralaba. ...... In Indonesia, a franchise is based on a franchise agreement between the franchisor and the franchisee. This is a must, according to Government Regulation No. 42 Year 2007. Theoretically, an agreement is mutually agreed by both side. However, it is well known that in a franchise agreement, the franchisee usually have a weaker position and prone to loss. One of the example is the presence of clausule of non agency, which make the franchisor freed from its liabilities to the franchisee. According to the Minister of Trade Regulations No. 53/M-DAG/PER/8/2012, there is some things required in the franchise agreement, which is obligatory. Fulfilment of this obligation is needed to ensure that the franchise agreement is not violating Indonesian law and giving enough protection to the franchisee.

Abstrak :
Tesis ini akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian waralaba. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif berdasarkan studi pustaka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dalam tesis ini turut akan menjelaskan tentang hal-hal yang dipahami oleh Notaris terkait dengan usaha waralaba dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum di dalam pembuatan perjanjian waralaba. Hasil penelitian ini menyarankan agar Notaris lebih memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian waralaba ; Notaris dalam membuat perjajian terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual harus sesuai antara judul da isi dari penjanjian tersebut. ......This thesis will discuss the roles and responsibilities of a notary in making a franchise agreement deed. The research method used is juridical-normative based on literature study which is based on the prevailing laws and regulations. The results of the research in this thesis also explain the things implemented by the Notary relating to the franchise business and the responsibilities of the Notary as a general official in making a franchise agreement. The results of the study suggest that the Notary has a better understanding of the regulations governing franchise agreements; The notary in making agreements, especially those related to intellectual property rights, must match the title and content of the agreement

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penerapan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba antara pihak PT Imperium Happy Puppy dengan Pihak X. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Perjanjian Waralaba antara Pihak PT imperium Happy Puppy dengan Pihak X telahmemenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini ditemukan adanya beberapa klausula perjanjian yang memberatkan Pihak X sebagai penerima waralaba (franchisee). ......This reseach uses normative law methods, a research method based on normative law stated in the Indonesian Law. This thesis discusses on the application of the law on franchise system in Indonesia based on the agreement between two parties. The first party is PT Imperium Happy Puppy and the second party is X and the agreemeent was then analyzed on how the law protection for both parties are being applied. The results of the research showed that the agreement between both prties has fulfilled the requirements and closures as stated in the Indonesian Law. However, it was found out that there several agreement clauses that are burdening the second party in this case the X as the franchisee.

Abstrak :
[Tesis ini mengkaji perjanjian franchise PT. X terhadap penerapan pasal 50 huruf (b) undang-undang nomer 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pasal 50 huruf (b) tidak dapat diterapkan secara mutlak dan perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan terhadap perjanjian waralaba yang melanggar ketentuan pasal 50 huruf (b) undang-undang nomor 5 tahun 1999. ......This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999.;This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999., This thesis examines the franchise agreement PT. X to the application of Article 50 (b) Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study is a qualitative normative legal research. The results of this study indicate that the application of Article 50 (b) can not be applied absolutely, and there needs to be action taken by the Commission against the franchise agreement that violates the provisions of Article 50 (b) Act No. 5 of 1999.]

Abstrak :
Kerja sama waralaba pada prinsipnya ialah skema usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan usaha melalui pemanfaatan sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang telah dikembangkan oleh pelaku usaha berpengalaman dalam rangka pemasaran barang dan/atau jasa. Kerja sama tersebut haruslah didasarkan pada suatu perjanjian waralaba yang telah disusun para pihak dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan waralaba yang telah diatur oleh Pemerintah. Ketidak-patuhan penyusunan perjanjian waralaba terhadap ketentuan dimaksud sejatinya akan mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum, akan tetapi implementasinya dalam praktek peradilan kerap kali tidak sesuai dengan norma hukum yang seharusnya berlaku. Salah satu contoh dari permasalahan ini terlihat dalam kasus waralaba “HH” di mana terdapat suatu perjanjian waralaba yang dinilai penerima waralabanya sebagai perjanjian yang cacat hukum berikut digugat ke pengadilan untuk dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim yang lebih mengedepankan pemenuhan unsur kesepakatan para pihak sebagaimana ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Berkaca pada kasus waralaba HH, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim terhadap materi gugatan pembatalan perjanjian waralaba yang diajukan oleh penerima waralaba HH serta konsekuensi yang timbul bagi para pihak apabila perjanjian yang bermasalah tersebut tetap berlaku. Untuk menjawab permasalahan dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris guna menjelaskan dan menganalisis fakta hukum yang ada dalam contoh yang diangkat berdasarkan ketentuan hukum perjanjian dan peraturan waralaba yang berlaku di Indonesia. Dengan mengacu pada pengkajian atas masalah tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang kurang memperhatikan aspek kepatuhan hukum dalam perjanjian waralaba HH merupakan  suatu pertimbangan yang keliru serta keabsahan perjanjian dimaksud dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi komersial maupun hukum bagi para pihak. Adapun saran yang dapat diberikan berupa pentingnya kehati-hatian dalam melakukan penyusunan perjanjian berikut memastikan telah dimuatnya klausula pembatalan perjanjian secara tegas. Lebih lanjut, penggunaan jasa profesi hukum penunjang dalam pembuatan perjanjian waralaba dapat menjadi opsi guna memastikan terwujudnya ketaatan hukum dari perjanjian waralaba yang dibuat. ......In principal franchise is a business scheme that is implemented by individuals or business entity through the utilization of a business system with specific business characteristic that is developed by an experienced business player in the context of marketing of goods and/or service. Such cooperation must be based on a franchise agreement that has been prepared by the parties with due observance on franchise provisions that have been regulated by the Government. Incompliance against the regarding regulation during the preparation of franchise agreement will result for such agreement to be null and void, yet its implementation in judicial practices is often not in accordance with the legal norms that should be applied. One example of this problem can be seen in the “HH” franchise case where there is a franchise agreement that is considered to be legally defective by the franchisee and further sued to the court to be declared null and void, yet such lawsuit was not granted by the judge who prioritized the fulfillment of consensuality between the parties as found in the Decision of High Court of DKI Jakarta Number 321/PDT/2021/PT.DKI. Reflecting on the HH franchise case, this research analyze the judge’s consideration of the substance of the HH franchisee’s lawsuit and the consequences for the parties if such agreement remains in effect. To answer this issue, this research use a judicial normative approach with an explanatory type of research to explain and analyze the legal facts that exist in the case based on the provisions of contract law and franchise regulations that prevailed in Indonesia. By referring to the study on the given issue, this research concludes that the consideration of the judge who pays less attention to the aspect of legal compliance in the HH franchise agreement shall be considered to be inaccurate and the validity of such agreement results for various commercial and legal consequences for the parties. The advice that can be given from this case is the importance of caution in drafting a franchise agreement and ensure that the cancellation clause is expressly included in the agreement. Further, the use of supporting legal profession in making franchise agreement can be an option to ensure the realization of the agreement’s legal compliance.

Abstrak :
Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan. ...... Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law.

Abstrak :
Tesis ini membahas perbandingan perjanjian waralaba yang berlaku di Indonesia Indonesia, di mana aturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 dari 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/9/2014 tentang Implementasi Waralaba dan terkait lainnya peraturan, dibandingkan dengan hukum waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Jepang. Masalah ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan yuridis normatif metode penelitian dan penulisan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang memiliki karakteristik sendiri dan ada persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukum tentang waralaba perjanjian. Dalam tesis ini, penulis akan mencari keberlakuan pengaturan mengenai perjanjian waralaba di Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia Jepang dan perbandingannya antara ketiga negara. Ini dilakukan untuk berkembang hukum Indonesia saat ini tentang perjanjian waralaba untuk mengikuti keuntungan dari hukum perjanjian waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Indonesia Jepang. ...... This thesis discusses the comparison of franchise agreements that apply in Indonesia Indonesia, where the rules are listed in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising, Regulation of the Minister of Trade No. 57/MDAG/PER/9/2014 concerning Implementation of Franchising and other related regulations, compared to franchising laws in force in the United States and Japan. This problem is seen from the comparison of legal and juridical normative research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from Study documents as the main data from qualitative research. The results show that Indonesia, the United States and Japan have their own characteristics and there are similarities and differences in the legal regulations regarding franchise agreements. In this thesis, the writer will look for the validity of the regulation regarding franchise agreements in Indonesia, the United States and Indonesia, Japan and the comparison between the three countries. This is done to develop current Indonesian law regarding franchise agreements to follow the benefits of franchise agreement laws in force in the United States and Indonesia Japan.

Abstrak :
Dengan adanya sifat konsumtif masyarakat Indonesia memaju perkembangan sistem waralaba. Tidak hanya sistem waralaba dari luar negeri saja tapi juga dari dalam negeri. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang berakhirnya suatu perjanjian waralaba ditinjau dari hukum nasional Indonesia. Berakhirnya perjanjian berdasarkan atas berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut sudah jelas ketentuan-ketentuannya. Sedangkan perjanjian yang diakhiri lebih awal secara sepihak mengakibatkan permasalahan-permasalahan tertentu. Adanya kekuatan sepihak dari pihak pemberi waralaba dalam suatu perjanjian waralaba memberikan kemampuan untuk memutuskan perjanjian tersebut. Hal tersebut merugikan para penerima waralaba khususnya bila izin waralaba adalah sistem waralaba dari luar negeri. Perlindungan kepastian hukum dari Departemen Perdagangan atas hal pemutusan sepihak disebutkan adanya clean break selama enam (6) bulan dari pemutusan perjanjian atau setelah kesepakatan para pihak. kepastian hukum dan terciptanya sistem waralaba yang teratur dan menguntungkan para penerima waralaba di Indonesia dapat terlindungi dari praktek yang merugikan. Selain adanya hal clean break juga sebaiknya diatur penetapan larangan pemutusan perjanjian sepihak.