Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sering terjadinya perubahan pada proyek EPC Power Plant merupakan fenomena yang sering ditemui. Kurangnya pengendalian terhadap ruang lingkup merupakan penyebab terjadinya deviasi biaya akibat perubahan ruang lingkup pada proyek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi deviasi biaya akibat perubahan ruang lingkup dillihat dari sisi kontraktor, mencari penyebab dan dampaknya serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang dapat meminimalisir terjadinya deviasi tersebut. Setelah itu, melihat bagaimana tingkat penerapan respon risiko tersebut pada perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan di masa yang akan datang.

---

Frequent changes in EPC Power Plant Project are a common phenomenon. Lack of control over the scope is the cause of the cost deviation on the scope of the project. This study aims to find out the factors that affect the deviation cost due to changes in scope from contractor’s side, look for causes and effects as well as corrective and preventive actions that can minimize those deviations. Then, evaluate the implementation of those risk responses on the company and give recommendation for improvement in the future.

Abstrak :
Permasalahan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam perkara pidana yang memerintahkan aset dirampas untuk negara. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, memahami peraturan eksekusi terhadap putusan pidana yang amarnya dirampas untuk negara. Kedua, memahami dampak dari putusan hakim yang memerintahkan aset dirampas untuk negara sedangkan aset tersebut bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara. Ketiga memahami perlindungan hukum bagi korban yang asetnya dirampas untuk negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian kepustakaan. Hasil pembahasan dalam tulisan ini adalah eksekusi terhadap putusan pidana yang dalam amarnya memerintahkan dirampas untuk negara adalah dengan pengurusan oleh Jaksa melalui mekanisme penjualan dengan cara lelang eksekusi yang hasil bersihnya harus disetorkan ke kas negara. Pertimbangan hakim tidak tepat karena dengan disetorkannya uang ke kas negara maka negara menerima pemasukan yang bukan merupakan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara. Uang pada kas negara tidak mudah untuk dilakukan pengambilan terhadap kepentingan yang tidak terdapat dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN selaku pengguna anggaran. Perlindungan hukum terhadap korban yang asetnya dirampas untuk negara lemah. Perlindungan diberikan oleh PPIU dan ketika PPIU melakukan pelanggaran maka tidak ada lagi tanggung jawab dan kaitan dari pihak Kementerian Agama. ......The matter discussed in this research is a criminal case decision that ordered assets to be confiscated for the state. The purpose of this research is first, to understand the rules of execution of a criminal decision whose orders are confiscated assets for the state. Second, to understand the impact of a criminal decision with consideration that assets are confiscated for the state whereas such assets are not within the scope of state finances. Third, to understand legal protection for victims whose assets are confiscated for the state. This research is a normative juridical law research and library research. This study concludes, execution of a criminal case decision on confiscated assets for the state is managed by the Prosecutor with the executional auction selling mechanism, in which the net proceeds must be deposited into the state treasury. Judge’s consideration is not appropriate because by depositing the money as the state’s treasury fund, the state receives income that are not within the scope of state finance as regulated in Article 2 State Finances Act. The fund in the state treasury cannot be easily taken to be used for interests which are not included in the work plan and budget of ministries/institutions in the State Budget’s draft as the budget users. Legal protection for victims whose assets are confiscated for the state is poor. The protection is given by the PPIU and when PPIU commits violation, it is no longer the responsibility nor related to the Ministry of Religious Affairs.

Abstrak :
Penelitian ini membahas prinsip kesamaan sinonimi dekat pada ulasan konsumen di Shopee dengan menggunakan teori komponen makna dan ruang lingkup pembeda terhadap adjektiva. Dalam sebuah ulasan konsumen terdapat penilaian suatu produk dengan berbagai adjektiva. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebahasaan yang mengandung sinonimi dekat terhadap adjektiva di dalam ulasan konsumen pada platform Shopee di sebuah produk best seller The Body Shop sesuai dengan kecenderungan penggunaan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Adjektiva yang ditemukan peneliti adalah adjektiva dasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara simak catat. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga puluh enam adjektiva yang ditemukan, tetapi yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak dua belas adjektiva. Kedua belas adjektiva tersebut merupakan pasangan sinonim yang terlihat dari tahap pertama analisis komponen makna. Dari analisis komponen makna terlihat adanya kesamaan makna antara adjektiva dengan adjektiva lainnya. Tahap analisis selanjutnya adalah melihat ruang lingkup pemakaian adjektiva, seperti ragam bahasa, nilai rasa, dan kelaziman agar terlihat bahwa pasangan sinonim tersebut merupakan sinonimi dekat. Pasangan sinonimi dekat akan disesuaikan dengan kecenderungan penggunaan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Dari kecenderungan itu dapat terlihat bahwa konsumen menggunakan adjektiva yang bermakna umum dan nilai kelaziman dari kata itu masih dapat diterima oleh masyarakat. ......This study discusses the principle of close synonymy similarity in consumer reviews on Shopee by using the theory of components of meaning and scope of differentiating adjectives. In a consumer review there is an assessment of a product with various adjectives. This study aims to describe language that contains close synonyms for adjectives in consumer reviews on the Shopee platform on a best seller The Body Shop according to the tendency of use based on the frequency of use. The adjectives found by the researcher are basic adjectives. This study uses a descriptive qualitative method by observing notes. The results showed that there were thirty-six adjectives found, but twelve adjectives were used as research samples. The twelve adjectives are synonym pairs which can be seen from the first stage of the meaning component analysis. From the meaning component analysis, it can be seen that there is a similarity in meaning between adjectives and other adjectives. The next stage of analysis is to look at the scope of the use of adjectives, such as language variety, taste values, and prevalence so that it can be seen that the synonym pairs are close synonyms. Pairs of close synonyms will be adjusted according to the tendency of use based on the frequency of use. From this trend, it can be seen that consumers use adjectives that have a general meaning and the customary value of the word is still acceptable to the public.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dibandingkan dengan anggaran fungsi legislasi DPR dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan, dan penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara kepada respondenresponden yang terkait, serta mengumpulkan data-data tertulis dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisiendalammenghasilkan RUU yang disahkan dibandingkan dengan anggaran yang direalisasikan karena anggaran yang direalisasikan untuk setiap RUU semakin besar setiap tahunnya. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dalam menghasilkan RUU yang disahkan selama periode 2011-2013 tidak efisien karena hanya 13 dari 40 RUU yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Semakin lama jangka waktu RUU diselesaikan, maka akan semakin tidak efisien. Berdasarkan aspek ruang lingkup, terdapat perubahan struktur kegiatan dalam pembentukan dan pembahasan RUU mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi adalah target Prolegnas yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat diselesaikan secara optimal, terbatasnya waktu pembentukan dan pembahasan RUU, rendahnya produktivitas anggota DPR dalam menghasilkan RUU untuk disahkan,dan pembahasan RUU yang kadang bersifat politis sehingga pembahasannya melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. Penulis menyarankan perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran pembentukan dan pembahasan RUU agar lebih efisien.

---

This thesisis intended to find outthe efficiency ofthe House of Representativesin legalizing Draft Law compared with the House of Representatives? legislation functions budget and identify the factors that influence the Parliament legislative function budget absorption. The research methodologies usedare literature study by reading and studying books, literature, journals, and internet articles related to the topic as well as data that has been documented and field research by conducting interviews with there lated respondent sand collecting written data and information required related to the execution of the duties. Based on the cost aspect, the House of Representatives was not efficient in legalizing a Draft Law compared to the realized budget because the budget is realized for a Draft Law getting bigger every year. Based on the time aspect, the performance of the House of Representatives in legalizing a Draft Lawwas not efficient because only 13 of 40 of Draft Law can be solved in a year. The longer period of time Draft Law is settled, it will be not efficient.Based on scope aspect, there are structural changes in forming and discussing of the Draft Law refers to the Law No.12/2011. Factors affecting absorption legislative function are the Prolegnas target that is too high that cannot be solved optimally, the limited time of forming and discussing the Draft Law, low productivity in solving Draft Law, and the discussion of the Draft Lawsometimes very political and bring to tardiness. Author suggests necessary improvements in the preparation of activities and budget on forming and discussing of the Draft Law to make it more efficient.