Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengaturan penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution-ODR) sudah diterapkan di beberapa negara, namun Indonesia belum memiliki pengaturan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR) di Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Secara khusus, skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan umum electronic commerce (e-commerce), keterlibatan UMKM sebagai pelaku usaha dalam e- commerce, mekanisme jual-beli dalam e-commerce menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, pengaturan e-commerce di Indonesia, alasan-alasan Indonesia memerlukan penyelesaian sengketa secara online, dan ketentuan yang perlu diatur Indonesia apabila Indonesia akan membentuk pengaturan penyelesaikan sengketa secara daring (ODR). Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memiliki pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR). Skripsi ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia harus membentuk pengaturan yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR).

---

ABSTRACT
Online dispute resolution regulations have been implemented in several countries but Indonesia does not yet have such regulations. This thesis discusses online dispute resolution (ODR) regulations in China, the United States, and the European Union. In particular, this thesis describes an overview of electronic commerce (e- commerce), the involvement of MSMEs in e-commerce, the mechanism of buying and selling in e-commerce according to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, e-commerce regulations in Indonesia, reasons Indonesia needs an online dispute resolution regulation, and what provisions need to be regulated by Indonesia if Indonesia will establish an online dispute resolution(ODR) regulation. Based on normative juridical research, using a comparative approach, this thesis concludes that Indonesia needs to have an arrangement on online dispute resolution (ODR). This thesis suggests that the Indonesian Government must create regulation that specifically regulate online dispute resolution (ODR).

Abstrak :
ABSTRAK
Beberapa waktu belakangan banyak terjadi aksi-aksi demonstrasi dan protes. Muncul pertanyaan mengapa ada orang yang berpartisipasi pada aksi kolektif dan ada yang tidak? Beberapa hasil temuan sebelumnya sudah jelas menemukan faktor motivasional aksi kolektif. Penelitian ini berusaha menggunakan perspektif yang berbeda, menggunakan pendekatan kognisi sosial, yaitu realitas terbagi (shared reality) untuk menjelaskan aksi kolektif melalui model integratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh realitas terbagi pada keputusan seseorang mengikuti aksi kolektif. Penelitian ini juga menguji peranan faktor lain, yaitu keterlibatan politik secara daring dan identitas terpolitisasi. Penelitian ini dirancang melalui 4 studi pada isu politik dan lingkungan hidup. Studi 1 adalah studi kualitatif untuk menganalisis konten isi status twitter pada isu #2019gantipresiden. Hasil dari analisis tematik 250 isi status twitter selama bulan April-Agustus 2018 menemukan bahwa proses keterlibatan aksi bergantung pada proses yang terjadi di media sosial (twitter). Penulis menemukan proses ini berkaitan dengan pembentukan pandangan yang sama (realitas terbagi) dan keterlibatan pada isu-isu politik. Studi 2A adalah studi survei korelasional yang dilakukan pra-kampanye pilpres 2019 pada 473 partisipan. Hasilnya, penulis menemukan realitas terbagi dapat memprediksi aksi kolektif secara langsung. Selain itu, studi 2A menemukan bahwa keterlibatan politik secara daring dapat memprediksi aksi kolektif secara langsung atau dimediasi oleh realitas terbagi. Studi 2B, studi survei korelasional yang dilakukan pasca-kampanye pilpres 2019 pada 212 partisipan. Penulis menemukan realitas terbagi tidak dapat memprediksi aksi kolektif secara langsung, tetapi harus melewati (full mediation) identitas terpolitisasi dan keterlibatan politik secara daring. Studi 3, pendekatan eksperimental, pada 377 partisipan yang diacak pada desain 3 (tanpa realitas terbagi vs. realitas terbagi individu tunggal vs. realitas terbagi kelompok) x 2 (kasus lingkungan/satwa: Paus Hiu Berau vs. kasus politis: pengelolaan terminal kontainer/pelabuhan di Jakarta oleh asing), between subject. Hasil studi 3 menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan aksi kolektif pada masing-masing kondisi. Realitas terbagi terbukti secara kausalitas menyebabkan peningkatan aksi kolektif. Aksi kolektif pada kasus lingkungan/satwa lebih tinggi secara signifikan daripada kasus politis. Berdasarkan 4 studi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa realitas terbagi dapat mempengaruhi partisipasi pada aksi kolektif. Realitas terbagi dapat berperan secara langsung atau turut dipengaruhi oleh identitas terpolitisasi dan keterlibatan politik secara daring.

---

ABSTRACT
Several demonstrations and protests were conducted a few time ago. The question arises why do some people participate in collective action and others don't? Some previous findings have clearly found motivational factors as predictors of collective action. This study uses a different perspective from previous studies, namely a social cognition approach. I examine the role of shared reality on collective action through an integrative model. This research aims to explain the effect of shared reality on a decision to participate in collective action. This research also examines the role of other factors: online political engagement and politicized identity. This research was designed through 4 studies on political and environmental issues. Study 1, qualitative study to analyze the content of Twitter status on the #2019gantipresiden issue. The results of a thematic analysis of 250 contents of the status of Twitter during April-August 2018 found that the process of collective action involvement depends on the online process on social media (Twitter). I found this process related to the shaping of the same view, opinions, or feeling (shared reality) and engagement on the political issue. Study 2A, the correlational study collected 473 participants on the pre-campaign period of the 2019 presidential election. As the result, I found that the shared reality and the online political engagement directly predicted collective action. I also found that shared reality partially mediated the association of online political engagement and collective action. Study 2B, the correlational study collected 212 participants on the post-campaign period of the 2019 presidential election. I found that shared reality had no significant direct effect on collective action. Shared reality had an indirect effect (full mediation) via politicized identity and online political engagement. Study 3, 377 undergraduate students completed the experimental study with 3 (non-shared reality vs individual shared reality vs group shared reality) x 2 (environmental/ wildlife vs political cases), between subject design. Study 3 found a significant difference of collective action in each condition. Shared reality had a causality effect to increase collection action intention. The mean score of the action in the environmental/ wildlife case was significantly higher than the political case. In summary, it can be concluded that shared reality activated participation in collective action. Shared reality increased the collective action intention via political identity and online political involvement.

 

Abstrak :
Penggunaan fasilitas internet saat ini semakin bertambah setiap harinya. Di Indonesia sendiri pengguna internet mencapai 37% pada tahun 2020. Kemudian kenaikan pengguna media sosial juga telah mencapai 191 juta orang di tahun 2022 atau mengalami kenaikan sebesar 12,35% dari tahun sebelumnya. Namun hal ini belum dimanfaatkan secara baik oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk memasarkan produknya. Dimana pada Mei 2021 baru tercapai sebanyak 13,5 juta UKM atau sekitar 21% dari angka yang ditargetkan. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Jawa Timur, dimana masih ada 43% UKM yang belum menggunakan akses internet dalam menjalankan usahanya. Untuk itu perlu diamati lebih jauh terkait variabel apa saja yang mendorong orang untuk mampu menggunakan jaringan internet (daring) untuk memasarkan produknya. Dari penelitian ada beberapa variabel yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan niat untuk melakukan pemasaran secara daring yang merupakan variabel pendukung perilaku memasarkan produk secara daring. Kemudian lebih lanjut lagi ada beberapa hambatan yang menyebabkan kesulitan untuk memasarkan produk secara daring di antaranya adalah kendala teknis, kendala organisasional, kendala sumber daya manusia (SDM), kendala keamanan digital, kendala infrastruktur dan institusi terkait, serta kendala keuangan. ......The use of internet facilities is currently increasing every day. In Indonesia alone internet users reached 37% in 2020. Then the increase in social media users has also reached 191 million people in 2022 or an increase of 12,35% from the previous year. However, this has not been utilized properly by Small and Medium Enterprises (SMEs) to market their products. However, in May 2021, there were only 13,5 million SMEs or about 21% of the targeted figure. The same thing also happened in East Java Province, where there are still 43% of SMEs that have not used internet access in running their business. For this reason, it is necessary to observe further regarding what variables encourage people to be able to use the internet network (online) to market their products. From the research, there are several variables, namely attitudes, subjective norms, perceptions of behavioral control, perceptions of usefulness, perceptions of ease of use, and intentions to do online marketing which are supporting variables for online product marketing behavior. Furthermore, there are several obstacles that make it difficult to market products online, including technical constraints, organizational constraints, human resource (HR) constraints, digital security constraints, infrastructure and related institutional constraints, and financial constraints.

Abstrak :
Kondisi pandemi COVID-19 berakibat pada seluruh lini kehidupan, salah satunya adalah larangan makan di restoran dan menganjurkan untuk membungkus makanan dan makan di rumah. Fenomena ini berpengaruh pada layanan pesan antar makanan secara daring yang kian berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut berdasarkan timbulan dan komposisi sampah kemasan serta jejak karbon dari proses pembelian makanan dengan layanan pesan antar secara daring selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dinamika pembelian makanan melalui layanan pesan antar secara daring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama kurun waktu 208 hari pada bulan Juni 2020 – Januari 2021 dengan 30 narasumber berdomisili di Kabupaten Jepara, diperoleh hasil total timbulan sebesar 30.494,5 gram dengan sampah plastik yang mendominasi. Rata-rata timbulan per order sebesar 58,76 gram/order dan rata-rata timbulan setiap rumah tangga secara keseluruhan adalah sebesar 4,89 gram/hari. Sedangkan total keseluruhan emisi dari transportasi restoran hingga TPA dan emisi dari sampah kemasan adalah sebesar 1056,01 kgCO2eq dengan rata-rata sebesar 61,76 kgCO2eq/rumah tangga/tahun dan 3,57 kgCO2eq/order/tahun. ......COVID-19 pandemic affected every aspect of life, one of them is a prohibition to dine-in at the restaurant and suggestion to do takeaway. This phenomenon influences the development of online food delivery services. Therefore, the study aimed to analyze the environmental impact caused by online food delivery activity based on the generation and composition of packaging waste and carbon footprint during the COVID-19 pandemic period. This study also intended to identify the effect of COVID-19 against buying dynamics through online food delivery services. Based on the study for 208 days during June 2020 – January 2021 with 30 respondents who lived in Jepara, the results show that total packaging waste generation reaches 30.494,5 gram dominated by plastic material. Waste generation average per order is 58,76 gram/order and waste generation average per household is 4,89 gram/day. While the total carbon footprint emission of transportation from restaurant to landfill and emission of packaging waste is 1056,01 kgCO2eq with an average 61,76 kgCO2eq/household/year and 3,57 kgCO2eq/order/year.

Abstrak :
Mahasiswa tahun pertama menjalani pembelajaran secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, mahasiswa tahun pertama perlu berusaha lebih keras dalam melakukan penyesuaian diri pada masa kuliah daring. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penyesuaian diri mahasiswa adalah self-regulated learning yang memiliki kaitan erat dengan aspek akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai self-regulated learning dan penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama dan hubungan antara self-regulated learning dengan penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama pada masa perkuliahan secara daring. Responden penelitian adalah mahasiswa tahun pertama angkatan 2021 yang sedang menjalani pembelajaran secara daring (N = 205). Data diperoleh dengan teknik non-probability sampling dan analisa dilakukan menggunakan korelasi Pearson. Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa self-regulated learning memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan penyesuaian diri mahasiswa. Artinya, semakin tinggi self-regulated learning mahasiswa, maka semakin baik penyesuaian diri mahasiswa pada masa perkuliahan secara daring. Melalui analisis tambahan, tidak ditemukan perbedaan penyesuaian diri mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan. Hasil dari penelitian ini menyarankan perguruan tinggi agar dapat memberikan kegiatan untuk memupuk self-regulated learning mahasiswa tahun pertama melalui orientasi belajar dan pembelajaran di kelas. ......First-year students are studying through online learning due to the COVID-19 pandemic. For this reason, first-year students need to try harder to make adjustments during online learning. One of the factors that can influence college adjustment is self-regulated learning, which is closely related to academic aspects. This study aims to obtain an overview of self-regulated learning and college adjustment in first-year students and also determine the relationship between self-regulated learning and college adjustment of first-year students during online learning. Research respondents were first-year students of the class of 2021 who were undergoing online learnings (N = 205). The data were obtained by non-probability sampling technique and  analyzed using the Pearson correlation. The main result of this study showed that self-regulated learning had a positive and significant relationship with college adjustment. Thus, first-year students who have high levels of self-regulated learning tend to have better college adjustment during online learning. By additional analysis, this study found that there is no difference in college adjustment between male students and female students. The results of this study suggests that university should consider to providing activities to foster self-regulated learning for first-year students through learning orientation and classroom learning.

Abstrak :
Layanan jasa pesan antar makanan secara daring di Indonesia kini semakin berkembang dan menjadi hal yang esensial bagi kehidupan masyarakat. Yang menjadi permasalahan dari layanan jasa tersebut adalah kebiasaan dari para pelaku usaha yang menawarkan harga yang sangat rendah dan tidak wajar melalui berbagai promo potongan harga kepada konsumen, meliputi harga makanan dan biaya jasa pengantaran. Oleh karena itu, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap adanya potensi jual rugi yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 pada promo potongan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam layanan jasa pesan antar makanan secara daring di Indonesia. Pada praktiknya, salah satu pelaku usaha yang melakukan praktik tersebut adalah PT Shopee Internasional Indonesia melalui layanan ShopeeFood. PT Shopee Internasional Indonesia melalui layanan ShopeeFood selalu memberikan promo potongan harga yang beragam dan berbeda dari pelaku usaha lainnya sejak waktu diluncurkannya layanan tersebut. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis menjabarkan kasus yang terjadi pada promo potongan harga dalam layanan ShopeeFood, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, serta memberikan rekomendasi agar dibuatnya pengaturan lebih khusus mengenai batasan pemberlakuan promo potongan harga oleh pelaku usaha pada layanan jasa pesan antar makanan secara daring di Indonesia. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah tidak terbukti adanya praktik jual rugi sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap promo potongan harga pada layanan ShopeeFood oleh PT Shopee Internasional Indonesia. ......Online food delivery service in Indonesia is now growing and becoming essential for people's lives. The problem in this service is the habit of the business actors that offer such very low and unreasonable prices through various discount promos to consumers, including food prices and delivery service fees. Therefore, the author discusses this phenomenon with the aim of providing knowledge to the public about the potential of predatory pricing which is prohibited by Law No. 5 of 1999 on discount promos provided by the business actors on online food delivery service in Indonesia. In practice, one of the business actors who provided this kind of practice is PT Shopee Internasional Indonesia through the ShopeeFood service. PT Shopee Internasional Indonesia through the ShopeeFood service has always provided various discount promos and is quite different from the other business actors since the service was launched. For analyzing the case, the author uses analytical descriptive research with a qualitative approach, which the author describes the case that occurred in the discount promo on ShopeeFood service, then analyzing it based on the business competition law through the elements of Article 20 of Law No. 5 of 1999, and giving recommendation to providing more specific regulation regarding the limits of discount promos by the business actors on online food delivery service in Indonesia. The result of this research is PT Shopee Internasional Indonesia is not proven for their alleged practice of predatory pricing as prohibited by Article 20 of Law No. 5 of 1999 on discount promos on ShopeeFood service.