Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak awal masa Orde Baru. bangsa Indonesia mulai melaksanakan Pembangunan Nasional. khususnya di bidang ekonomi. Untuk itu pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan wiraswasta. Diharapkan dengan berkembangnya kewiraswastaan di Indonesia dapat membantu pertumbuhan perekonomian bangsa. Perekonomian di Indonesia terbagi dalam 2 kelompok besar yaitu sektor formal dan sektor informal. Dengan berkembangnya bangsa Indonesia ke arah modernisasi maka diharapkan lebih banyak wiraswastawan yang bergerak di sektor formal dibanding sektor informal. Namun kenyataan· yang ada. lebih banyak wiraswastawan di Indonesia yang bergerak di sektor informal. Atas dasar kenyataan ini. penulis ingin mempelajari motivasi wiraswastawan yang berhasil di sektor informal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat motivasi wiraswastawan yang memulai usahanya di sektor informal. Sampel dibagi dalam 2 kelompok yai tu wiraswastawan yang berhasil di sektor informal yang tetap berusaha di sektor informal dan wiraswastawan yang berhas i 1 di sektor formal yang pindah ke sektor formaL Alat yang digunakan untuk mengukur motivasi berprestasi adalah T.A.T. yang dikembangkan oleh McClelland. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada. L o. s. 0, 10. Perbedaan yang signifikan kemungkinan besar dapat diperoleh pada 1. o. s. 0, 01 bila sampel · diperbesar dengan memperhatikan faktor usia. pendidikan, jenis usaha dan lamanya usaha.

Abstrak :
Latar Belakang: Meningkatnya partisipasi pekerja perempuan sering dijadikan alasan rendahnya angka ASI eksklusif. Data BPS 2007 menunjukan peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan dari 48.63% ke 49.52% dalam lima tahun terakhir, sementara prevalensi ASI eksklusif menurun dari 40% menjadi 32,3% (RISKESDAS 2010). Penelitian potong lintang ini mengevaluasi faktor-faktor terkait pekerjaan yang berhubungan dengan pemberian ASI enam bulan pertama pekerja sektor formal di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur disebarkan kepada pekerja perempuan di empat institusi pemerintah dan dua pabrik di Jakarta antara Juli hingga Oktober 2012. Subjek adalah pekerja perempuan yang memiliki anak usia enam bulan hingga dua tahun, aktif bekerja pada saat pengisian kuesioner. Faktor-faktor dipelajari adalah aspek sosio demografik dan karakteristik terkait pekerjaan. Hasil: Dari 192 subjek, diperoleh prevalensi ASI eksklusif 32.3%. Diantara pekerja yang tidak melanjutkan ASI eksklusif, 45,2% menghentikan pemberian ASI sebelum empat bulan. Dibanding pekerja pabrik, pemberian ASI eksklusif pekerja institusi pemerintahan lebih tinggi (OR 3,33, 95% CI: 1,77-6,25, p=<0,001). Ketersediaan program pendidikan laktasi (p=0,035), tingkat pendidikan tinggi (p=0,027) dan pengetahuan baik (p=0,000) merupakan faktor risiko terhadap pemberian ASI eksklusif. Kesimpulan: Penting bagi tempat kerja menyediakan fasilitas dan program pendidikan laktasi. ......ackground: Increasing women’s participation in labor force frequently blamed for low rate of breastfeeding. National Statistic Bureau 2007 reported an increasing trend in women’s labor participation from 48.63% to 49.52% in five years, while prevalence of exclusive breastfed declined from 40% to 32,3% based on National Basic Health Survey 2010. This cross-sectional study assesses work related factors contribute to breastfeeding discontinuation among female workers in Indonesian formal sector. Methods: Structured questionnaire distributed to employees from four government institutions and two factories in Jakarta between July to October 2012. Subjects were Indonesian women, were formally employed, with child ages of 6 months to two year old. Factors studied were selected socio-demographic and work-related characteristics. Results: From 192 subjects, exclusive breastfeeding prevalence was 32.3%. Among those who discontinued breastfeeding, 45,2% of them had breastfed for less than four months. Compared to factory workers, risk of exclusive breastfeeding continuation were higher among government institution employee (OR 3,33, 95% CI: 1,77-6,25, p=<0,001). Lactation program at workplace (p=0,035), higher education level (p=0,027) and adequate knowledge (p=0,000) were also risk factors for breastfeeding continuation. Conclusion: Important for workplaces to provide adequate breastfeeding facilities and lactation program.

Abstrak :
Pada periode 2019 dan 2020 terjadi dua fenomena restrukturisasi PT. Krakatau Steel dan Pandemi Covid-19. Restrukturisasi PT. Krakatau Steel pada tahun 2019 mengakibatkan 2.683 tenaga kerja dirumahkan. Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 terjadi dan mengakibatkan tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang juga berimplikasi pada peningkatan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cilegon. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat yang terdampak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa angkatan kerja yang memasuki sektor informal menunjukkan peningkatan pada periode tersebut. Studi empiris yang dilakukan Chen (2002) dan Torres (2020), menunjukkan adanya keterikatan sektor pekerjaan informal dengan kemiskinan, dimana semakin besar tingkat kemiskinan, maka semakin besar sektor informal di negara tersebut. Sesuai dengan studi tersebut, kondisi kemiskinan di Kota Cilegon juga meningkat pada periode 2019-2020. Menghadapi permasalahan terkait kemiskinan dan pengangguran, dibutuhkan suatu intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan. Salah satu intervensi pemerintah yang berkaitan dengan human capital dan memberikan efek jangka panjang adalah dengan melaksanakan kebijakan program pelatihan kerja. Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 34 Tahun 2015, melaksanakan Program Pelatihan Kerja DPWKeL. Berdasarkan hasil analisis Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) diperoleh hasil bahwa pelatihan kerja DPWKeL memiliki pengaruh dalam keputusan bekerja di sektor formal pada rumah tangga sasaran. Namun, variabel kemiskinan tidak signifikan memengaruhi pelatihan kerja secara langsung dan keputusan bekerja di sektor formal secara tidak langsung. Hal ini dapat diperkuat hasil dari tabulasi silang yang menunjukkan bahwa pengaruh positif dari pelatihan kerja DPWKeL ini bermanfaat baik untuk rumah tangga yang mengalami kemiskinan multidimensional maupun tidak. Sementara itu, penilalian partisipasi dan efektifitas kelurahan dalam membantu membuka peluang rumah tangga sasaran untuk mengikuti pelatihan kerja, meningkatkan keterampilan, dan mendapatkan pekerjaan memiliki persentase yang tinggi. Hasil ini juga diperkuat dari analisis PLS-SEM dimana indikator-indikator ini termasuk pada variabel more is better then less yang signifikan di dalam model. ......In the period 2019 and 2020 there were two restructuring phenomena of PT. Krakatau Steel and the Covid-19 Pandemic. Restructuring of PT. Krakatau Steel in 2019 resulted in 2.683 workers being laid off. In 2020, the Covid-19 Pandemic occurred and resulted in a high number of Terminations of Employment (PHK) which also had implications for an increase in unemployment rate in Cilegon Municipality. To be able to meet the needs of daily life, the affected people are trying to find work again. However, the data shows that the labor force entering the informal sector showed an increase in that period. Empirical studies conducted by Chen (2002) and Torres (2020), show the attachment of the informal employment sector to poverty, where the greater the poverty rate, the larger the informal sector in the country. According to the study, poverty conditions in Cilegon Municipality also increased in the 2019- 2020 period. Facing problems related to poverty and unemployment, a government intervention is needed in the form of policies. One of the government's interventions related to human capital and has a long-term effect is to implement job training program policies. The Cilegon Municipality Government based on Cilegon Mayor Regulation Number 34 of 2015, implements the DPWKeL Job Training Program. Based on the results of the Partial Least Square – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis, it was found that the DPWKeL job training had an influence on the decision to work in the formal sector in the target household. However, the poverty variable does not significantly affect job training directly and decisions to work in the formal sector indirectly. This can be reinforced by the results of the cross tabulation which shows that the positive effect of DPWKeL job training is beneficial for both households experiencing multidimensional poverty or not. Meanwhile, the assessment of the participation and effectiveness of the kelurahan in helping to open up opportunities for target households to take part in job training, improve skills, and get a job has a high percentage. This result is also reinforced from the PLS-SEM analysis where these indicators are included in the more is better then less variable which is significant in the model.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh "momong cucu" oleh kakek-nenek terhadap status bekerja ibu, dengan memanfaatkan data SUPAS 2015. Sebagai unit analisis adalah perempuan menikah usia 15-54 tahun yang memiliki anak usia 12 tahun ke bawah dan tinggal bersama suami/pasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan kakek-nenek dalam sebuah keluarga memberi pengaruh positif terhadap peluang seorang ibu untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal, meskipun kakek-nenek tidak terlibat dalam mengasuh cucu. Pengaruh ini semakin besar ketika kakek-nenek turut serta dalam mengasuh anak, dalam bentuk momong cucu.

---

ABSTRACT
This study aims to investigate the effect of grand-parenting on mother's work participation, uses SUPAS 2015 data. The unit of analyses are married women aged 15-54 years who live with their husbands or spouses and also have children 12 years old age and younger. The results of this study indicate that the existence of grandparent in a family gives a positive influence on a mother's chances to work both in the formal and informal sectors, although grandparents are not involved in grandparenting. The effect is greater when grandparents participate in childcare, in the form of grandparenting.

Abstrak :
ABSTRAK
Penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Tingginya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan kemampuan penyediaan kesempatan kerja yang memadai menyebabkan munculnya masalah pengangguran. Kota Bandung, sebagai satu-satunya Kota Kreatif di Indonesia, berupaya peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak hanya pada sektor formal tetapi juga informal guna menekan angka penangguran. Skripsi ini membahas strategi Disnaker Kota Bandung dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dan informal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat dua strategi yaituStrategi Penyerapan Tenaga Kerjadi DalamHubungan Kerja dan Strategi Penyerapan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja.Tiap-tiap strategi memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang berbeda-beda. Terlepas dari pelaksanaan strategi tersebutyang sudah baik atau tidak, pada akhirnya implementasi dari strategi tersebut telahmemberikan kontribusi pada pencapaian sasaran strategis.

---

ABSTRACT
Population is a pivotal element of development. The high number of people in coexistence with the lack of job opportunities has lead to the rise of unemployment. Bandung, as the only Creative City in Indonesia, is seeking ways to improve employment absorption not only at the formal but also informal sector in order to reduce the number of unemployment. This study discusses the strategies used by Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung in increasing employment absorption in the formal and informal sectors. This study is a qualitative research with descriptive design. The results indicate that there are two strategies, namely the Employment Absorption in Work Relationgship Strategy and Employment Absorption Outside of Work Relationship. Each strategies have their own strengths, weaknesses, opportunities and threats. Regardless of whether the implementation of the strategies is successful or not, in the end the implementation of the strategies have contributed in achieving strategic objectives.

Abstrak :
Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, telah menerapkan peraturan upah minimum sejak 1980an. Upah minimum merupakan basis penting dalam kebijakan pasar ketenagakerjaan; dan fakta ini telah didukung oleh beberapa ahli ekonomi. Beberapa penelitian tentang hubungan antara upah minimum dan sektor informal cukup langka dan hampir semuanya adalah penelitian pada level nasional dan provinsi, sementara penelitian ini adalah penelitian pada tingkat kabupaten/kota yang berada di lingkup provinsi Jawa Barat, yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kenaikan upah minimum tenaga kerja pada sektor formal dan sektor informal, serta pengaruhnya diantara sektor ekonomi pada periode 2001-2012, yaitu periode dimana desentralisasi telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi mana yang lebih diuntungkan atau lebih dirugikan karena adanya kenaikan upah minimum, yang mana hal ini akan memudahkan kita untuk melihat pengaruh yang bervariasi antara kabupaten/kota. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pengaruh positif dan negative dari kenaikan upah minimum pada area tertentu. Sehingga, hal tersebut bisa mempermudah untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang mungkin akan lebih tepat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode efek tetap (fixed effect) untuk menganalisa pengaruh kenaikan upah minimum pada ketenagakerjaan. Adapun data panel yang Sakernas (Survey Angkatan Kerja Nasional), Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional), dan Suseda (Survey Ekonomi Daerah) dari Badan Pusat Statistik untuk lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga berdasarkan pada data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan data upah minimum dari Buku Profil Jawa Barat yang juga dipublikasikan oleh BPS. Data-data tersebut tersusun atas data dari 22 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode 2001-2012. ...... Indonesia, as a developing country, has enacted minimum wage regulation since 1980s. The minimum wage has been an important base of labour market policy in Indonesia; a fact has been supported by some leading economists. Studies finding a relationship between the minimum wage and the informal sector are quite scarce, and as those province level observations have almost entirely been conducted at the national scope, this study, through a local city/regency level approach analysis focusing on the Jawa Barat province, examines the effect of increasing the minimum wage on employment both in the formal and the informal sectors as well as across economic sectors over the 2001-2012 periods, which is after decentralization applied in Indonesia. Moreover, this study also proposes to identify which economic sectors would be more likely to benefit or suffer due to increasing the minimum wage, which enables us to see the various effects among cities/regencies in Jawa Barat province. In doing so, we can know the positive and negative effects of increasing minimum wage in this area. Therefore, it will be easier to evaluate some policy that will be more appropriate for this province. This study utilizes the OLS fixed effect method to analyse employment that are affected by increasing minimum wage. The panel data set that I used is based on secondary data from the National Labour Force Survey, the National Socio-economic Survey (Susenas), and Regional Sosio Economic Survey (Suseda) all conducted by the BPS. Moreover, I sourced GDRP, CPI data, and minimum wage data from the Jawa Barat Profile (Profil Jawa Barat) book and GDRP (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) publications available at BPS. The data are constructed from 22 cities and regencies in Jawa Barat province in 2001 until 2012.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh identitas etnis dan faktor-faktor sosio-demografis terhadap peluang mengalami informalitas kerja di sektor formal. Dengan menggunakan data IFLS 2014, hasil regresi logistik biner menunjukkan bahwa faktor identitas etnis dan sosio-demografis-ekonomi signifikan dalam menentukan peluang mengalami informalitas kerja di sektor formal. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu refocusing kebijakan ketenagakerjaan kepada pekerja dengan karakteristik sebagai berikut: etnis non-lokal, etnis lokal di sektor sekunder, pekerja berpendidikan dasar dan menengah, pekerja laki-laki, pekerja perempuan usia muda atau perempuan yang telah menikah, pekerja di perkotaan di regional Jawa yang bergerak di sektor sekunder dan tersier.

---

This study aimed to analyze the influence of ethnic identity and factors sociodemographic toward tendency to experience informality of work in the formal sector. By using IFLS 2014 data, logistic binary regression results indicate that ethnic identity and socio-demographic-economic factors are significant in determining the tendency to experience informality of work in the formal sector. The policy that can be suggested is by refocusing manpower policies to workers with the following characteristics: non-local ethnic, local ethnic in the secondary sector, workers with basic and intermediate education background, male workers, young female workers and married women, workers in urban areas in the Java region that engaged in the secondary and tertiary sectors.

Abstrak :
ABSTRAK
Terdapat kemungkinan bias pada studi sebelumnya tentang dampak upah minimum pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal dan informal karena belum mengakomodir efek spasial dari dependensi pasar tenaga kerja antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kenaikan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal dan informal tanpa efek spasial kemudian dibandingkan dengan jika ada efek spasial. Tanpa efek spasial model yang digunakan adalah model panel dan dengan efek spasial model yang digunakan adalah model panel Spatial Auto Regressive SAR . Variabel dependen yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal, sedangkan variabel independen adalah upah minimum riil dalam bentuk logaritma natural. Selain itu juga digunakan variabel kontrol yaitu: PDRB riil, pendidikan, angkatan kerja, urban rate, share pertanian, gender dan spasial lag. Hasil penelitian menunjukkan pada kedua model kenaikan upah minimum signifikan berdampak menurunkan penyerapan tenaga kerja sektor formal relatif terhadap sektor informal. Nilai koofisien dampak kenaikan upah minimum yang dihasilkan oleh model spasial lebih besar daripada model non spasial padahal dari hasil kriteria model menunjukkan model spasial lebih baik, sehingga dapat disimpulkan terdapat under estimate pada studi sebelumnya yang tidak memperhitungkan dependensi spasial pasar tenaga kerja.

---

ABSTRACT
There is a possibility of bias in the previous study on the impact of minimum wages on the absorption of labor in the formal and informal sectors because it has not yet accommodated the spatial effects of inter regional labor market dependencies. This study aims to examine the impact of minimum wage increases on the absorption of formal and informal sector labor without spatial effects when compared with if there are spatial effects. Without spatial effect, the model used is the panel model and with spatial effect model used is Spatial Auto Regressive SAR model panel. The dependent variable used is the formal sector employment absorption relative to the informal sector, whereas the independent variable is the real minimum wage in the form of the natural logarithm. In addition, control variables are used real GDP, education, labor force, urban rate, agricultural share, gender and spatial lag. The results showed that both models of minimum wage increase significantly reduced the absorption of formal sector workforce relative to the informal sector. The coefficient value of the impact of the minimum wage increase produced by the spatial model is greater than the non spatial model whereas from the model criteria results show better spatial model, so it can be concluded there is underestimated in the previous study which does not take into account the spatial dependencies of the labor market.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan relasi ketergantungan di dalam hubungan kerja putting-out system yang terjadi pada pekerja ngelipet di dalam Industri Percetakan Kartu Perdana Telkomsel, Tanah Abang, Jakarta. Pendekatan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan strategi studi kasus melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian ini menemukan bahwa relasi sosial yang terjadi di dalam hubungan kerja putting-out system merupakan hasil dari subkontrak berganda antara sektor formal dan sektor informal. Penelitian ini juga menemukan bahwa pekerja di sektor informal melalui mekanisme putting-out system di dalam relasi tersebut berada pada posisi subordinat dan mengalami ketergantungan kepada sektor formal. Selain itu, pekerja di sektor informal ini secara tidak langsung memberikan subsidi kepada kapitalisme melalui berbagai macam aspek yang selama ini dibatasi oleh regulasi negara.

---

ABSTRACT
The purposes of this study is to describe dependent relationship in the worker relation of putting-out system that happened to ngelipet worker in Telkomsel starter pack printing industry. This study use qualitative approach with case study strategy through a detailed data collection which is in-depth interviewing, observing and literature study. This study found that social relation that happened within putting out system are result from double subcontract between formal and informal sector. This study also shows that worker who works in informal sector are lives in a subordinat position and depends to formal sector. In addition, worker who works in informal sector indirectly gives subsidy to capitalism through any aspect that limited by nation regulation