Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat, namun dalam kenyataannya sering terjadi penguasaan tanah yang bertentangan dengan Undang-undang misalnya dengan pemalsuan sertipikat, sehingga terjadi sertipikat ganda sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/Pdt/1987. Penyebab terjadinya sertipikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Untuk mengetahui keabsahan masing-masing pemilik sertipikat, perlu dilakukan pembuktian dalam hal ini lembaga peradilan dan dalam tesis ini Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 556/K/Pdt/1987.

---

One evidence of land rights is the certificate itself, but in reality often conflict with the land tenure laws, such as by falsifying a certificate, resulting in dual certification as a case who stated in the Supreme court verdict number 556/K/Pdt/1987. Cause of the certificate could be double is because of any intention, by accident and due to administrative error. To determine the validity of their respective owners evidentiary certificate needs to be done in this case, the judiciary and the Supreme court in this thesis with a decision by a number 556/K/Pdt/1987.

Abstrak :
Sertipikat pada hakikatnya merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat dan autentik. Dalam praktek seringkali terjadi adanya sertipikat ganda yang salah satunya disebabkan adanya cacad hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak memastikan siapa pemilik tanah, letak, batas, patok tanah, serta adanya kesengajaan yang dilakukan pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156/K/TUN/2005. Sengketa sertipikat ganda ini timbul karena adanya gugatan dari pemilik pemegang hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar yang dengan sengaja menerbitkan sertipikat baru dengan nomor sertipikat yang sama, obyek dan luas yang sama, surat ukur/gambar situasi yang sama, sedangkan yang berbeda adalah tanggal terbitnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yuridis normatif terhadap data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda ditempuh jalan musyawarah jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ulang melalui Peradilan Umum.

---

Certificate is basically a strong and authentic evidence of land rights. While in practice, there are numbers of dual certificates that one of them caused by defects of administration law due tounmapped, unmeasured, and undetermined land owner, location, boundaries, ground stakes, by the Land Officer as well as the deliberate action undertaken by certain parties for their own interests. This can be acknowledged in the case set forth in Supreme Court Decision No. 156/K/TUN/2005. This dual-certificate dispute arises because of a lawsuit from the owner of the holders of land rights to the Land Office of Makassar who deliberately issued a new certificate with the same certificate number, the same object and area, same measurement letter / picture of the same situation, but the establishment date. The applied research method is the normative juridical literature research methods to secondary data. First action to settle down the said dispute is by consensus of each concerned parties, while then the aggrieved party may resubmit a file request through the General Court if there is no amicable settlement set by consensus.

Abstrak :
Permasalahan dalam Penulisan tesis ini adalah kekuatan sertipikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan metode analisis data kualitatif. Sertipikat tetaplah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Meskipun dalam penerbitanya tidak dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah secara lengkap. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat dapat dilihat dari alat bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang diakui oleh negara sebagai dasar untuk melaksanakan pendaftaran tanah, selain itu negara melindungi pemegang tanah bekas hak milik adat untuk dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah bekas hak milik adat tersebut. ...... The issues highlighted in this study is the strenght of the certificate which is issued contra to the procedures specified in the prevailing laws and regulations and the legal protevtion provided by the state to the ex costomary land ownership based on the prevailing laws and regulations. The study uses normative juridical reserch method with the secondary data source and qualitative data analysis method. Certificate is a strongest evidentiary tool for the holders as long as they are not proven otherwise. Althought there is nocomplete land registration during the issue, the legal protection granted by the state to holders of costomary land rights can be seen from the proof of ownership of ex costomary land rights recognised by the state as the basis for carrying out land registration. In addition, to protect ex costomary land owners to make legal remedy in case of dispute over the ownership of the ex costomary land.

Abstrak :
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di lapangan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian kepada pemegang hak. Upaya penyelesaian dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014 dilakukan melalui pengadilan.

---

Certificate is a letter of proof of rightsserves as a strong evidence of the physical data and juridical data in accordance with the measurement letter and land certificate of the concerned. The certificate also proves that land registration has been done. But in reality, it is not uncommon to have 2 (two) or more land certificates issued for the same part of land, commonly known as land overlapping, such as the solved case registered in Supreme Court Decision No. 2651 K / Pdt / 2014. The purpose of this study was to determine the legal certainty of the issuance of dual certificates by the Land Office of Surabaya and to determine whether the basic consideration of the judge in deciding the dispute in the Supreme Court No. 2651 K / Pdt / 2014 was consistent with the regulations. This study is a normative juridical research with explanatory and analytical prescriptive typology nature features, and is using secondary data. The author concluded that Surabaya Land Office was careless and inaccurate in doing the measurement, field research or related documents examination that it caused legal uncertainty and also loss to the rights holder. Also, consideration of the judge in deciding the dispute in Supreme Court Decision No. 2651 K/Pdt / 2014 was not in accordance with the applied regulations.

Abstrak :
Dalam proses pendaftaran tanah seringkali timbul suatu masalah yang salah satunya adalah terbitnya tumpang tindih sertipikat diatas suatu bidang tanah yang sama. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017 yang terjadi di Kota Bandung. Dalam kasus ini, penulis melakukan analisis mengenai bagaimana kesesuaian pertimbangan dan amar putusan majelis hakim dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pada kasus tumpang tindih dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Berdasarkan analisis Penulis maka ditemukan bahwa penyebab terjadinya tumpang tindih sertipikat adalah adanya ketidaktelitian dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan baik. Simpulan dari penelitian adalah terdapat pertimbangan hakim yang kurang tepat mengenai asal-usul objek sengketa yang merupakan tanah negara dan pemenuhan syarat sah perjanjian serta juga perlindungan hukum pemegang hak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 Pk/Pdt/2017 belum tercapai karena belum diterapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. ......In the land registration process, problems often arise and one which is the issuance of overlapping land certificates on the same plot of land. One example of this issue is the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017 which occurred in the city of Bandung. In this case, the author analyzes how the considerations and decisions made by the panel of judges match the law and legal protection for the right land holders in overlapping cases in the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017. The research method used in this thesis is normative juridical using document studies. Based on the author’s analysis, it was found that the cause of overlapping certificates was the inaccuracy of the Head of Bandung City Land Office who violated the general principles of good governance. The conclusion of the research is there is an inappropriate judge’s consideration regarding the origin of the object of dispute which is a state land and the fulfillment of legal requirements of the agreements as well as the legal protection of the right holder based on the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017 has not been achieved.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai realitas sistem Hukum Pendaftaran Tanah dimana sertipikat yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat untuk kepentingan pemegang hak tanah ternyata masih terdapat potensi dipermasalahkan. Tujuan diterbitkannya sertipikat tanah adalah sebagai salinan dari buku tanah dan berlaku sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tesis ini membahas pula mengenai pembatalan sertipikat yang telah di terbitkan oleh otoritas pertanahan yang berwenang, hal mana dapat terjadi karena terdapat hal lebih penting dari terpenuhinya aturan Hukum secara formil, yaitu sejauh mana penerapan aturan-aturan secara benar sehingga substansi Hukum terpenuhi. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu gugatan terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dalam kasus tersebut, berawal mula dari 31 Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan Kakan BPN Kota Bandar Lampung untuk Anggota Korpri Unit kantor Pemerintah Propinsi Dati I Lampung yang kemudian dipermasalahkan keabsahannya oleh pihak yang merasa dirugikan sehingga melalui pengadilan dimintakan pembatalkan atas sertipikat-sertipikat tersebut. ......This thesis discusses the reality of the Land Registration Law system where the certificate is issued as strong evidence for the benefit of land owner are still have a potential question. The purpose of the issuance of certificates of land is used as a copy of the book and performed as a strong evidence of rights. This thesis also discusses about the cancellation of certificates that have been published by the competent authority, in which could be accorded since there are still more important of its fulfillment of law formally, namely the rules implementation is conducted correctly to support substances of law are met. In this case, the author takes an example of a lawsuit against the City Land Agency Head Office Bandar Lampung who had sued the State Administrative Court (Administrative Court) Bandar Lampung. In such cases, 31 Property Right Certificates issued by BPN Kota Bandar Lampung to Members of the Government Office Unit Korpri Dati I Lampung Province who later questioned its validity by those who feel aggrieved before the court requested of certificates cancellation.

Abstrak :
Sertipikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat bagi pemegang haknya.Sertipikat ganda adalah satu bidang tanah diuraikan dalam dua sertipikatatau lebih yang berlainan datanya.Sertipikat ganda membawa dampakketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihakbahkan sampai ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih atas kepemilikan suatu bidang tanah yangdiselesaikan melalui Pengadilan adalah sebagaimana terdapat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96 PK/TUN/2007yang terjadi di Desa Citeureup, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dimana pada bidang-bidang tanah yang sama,dan sebelumnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang baru. Dari hasil analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 96 PK/TUN/2007,dapat diketahui bahwa terjadinya kasus tumpang tindihantara Hak Milik No. 526/Desa Citeureup dan Hak Milik No. 20/Desa Citeureupdengan Hak Milik No. 00825/Desa Citeureup dan Hak Milik No. 00826/Desa Citeureup, disebabkan tidak dilaksanakannya pendaftaran tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Penyelesaiansengketa dalam kasus ini dilakukan melalui jalur Peradilan (litigasi).

---

Certificate serves as a strong evidence for ownership of land by its owner. Double certificate is a plot of land described in two or more certificates which have different data. Double certificate might cause legal uncertainty, thus many disputes occur between the parties on this issue which even have to be settled in the Court. One of the sample of case on overlapping of ownership of a plot of land settled through the Court is as stipulated in Supreme Court Judicial Review Decision No. 96 PK/TUN/2007happened in DesaCiteureup, Regency of Bandung, West Java Province, whereby Certificates of Ownership have been previously issued for the same plots of land, and then new Certificates of Ownership were issued. Based on the result of the analysis on the Supreme Court Judicial Review Decision No. 96 PK/TUN/2007, the overlapping between Ownership of Right No. 526/DesaCiteureupand Ownership of Right No. 20/DesaCiteureupwithOwnership of Right No. 00825/DesaCiteureupand Ownership of Right No. 00826/DesaCiteureup, is due to the fact that land registration process was not properly implemented in accordance with the procedure stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 regarding Land registration and Agrarian Minister/Head of National Land Agency Regulation No. 3 of 1997 regarding Implementation Regulation of Government Regulation No. 24 of 1997 by the Head of Land Office of Bandung Regency. The dispute in this case was settledthrough court (litigation).

Abstrak :
ABSTRAK
Sertipikat tanah yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun apabila seseorang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sebagai miliknya maka ia dapat mengajukan keberatan ke pengadilan, pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 116/Pdt.Plw/1996/PN.DPS terdapat tumpang tindih antara satu bidang tanah dengan yang lainnya di Desa Pemecutan kota Denpasar provinsi Bali, permasalahan pada penelitian ini yaitu apakah yang menyebabkan terjadinya kesalahan proses pengukuran dalam penerbitan sertipikat hak milik nomor 3038/Desa Pemecutan serta apakah pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untuk membatalkan sertipikat yang sedang bersengketa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penyebab terjadinya kesalahan pengukuran dalam penerbitan sertipikat pada kasus tersebut karena kesalahan prosedur pada saat pembuatan surat ukur, serta ketidaktelitian pejabat kantor pertanahan kota Denpasar, pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan kota Denpasar untuk membatalkan kedua sertipikat yang sedang bersengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 103 PMNA/KBPN 9/1999, maka tanpa ada permohonan pembatalan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan keputusan pembatalan hak tersebut

---

ABSTRACT
Land certificate which issued served as strong evidence of ownership, but if someone can prove that the land as his own then he may appeal to court, in denpasar district court verdict number 116/PDT.PLW/1996/PN.DPS there is overlap between the plot with the others in the village of Pemecutan City of Denpasar at Bali province, The problem in this research is what causes an error in the measurement process of issuance of certificates of property rights number 3038 /Desa Pemecutan and whether the consideration of the Head Office of Denpasar city to cancel certificates dispute in accordance with applicable regulations, This literature research used juridical normative research, The conclusion of this study is the cause of measurement error in the issuance of the certificate in the case because of procedural errors during certificate measurement, as well as the inaccuracy of Denpasar city land office officials. Consideration of the Head Office of Denpasar city to cancel the certificate the dispute in accordance with the applicable provisions, as stipulated in article 103 PMNA / KBPN 9/1999, then without any request for cancellation, the National Land Agency have the right to issue certificate cancelation proposal

Abstrak :
ABSTRAK
Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.Lelang atau penjualan umum termasuk salah satu bentuk jual-beli. Lelang memberikan beberapa manfaat dibandingkan dengan cara penjualan yang lainnya, yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga tertinggi dan memberikan kepastian hukum. Salah satu yang dapat menjadi objek lelang adalah tanah beserta bangunannya dengan dasar sertipikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikannya, mengingat pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk memjamin kepastian hukum atas bidang tanah yang telah terdaftar yaitu dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya dan sertipikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun kenyataannya terjadi tumpang tindih dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang mengakibatkan terjadinya sertipikat ganda. Salah satu contoh sengketa adalah pelaksanaan lelang yang objek lelangnya bersertipikat ganda dalam Putusan No. 48/Pdt.G/2012/PN.Pt. dengan Risalah Lelang Nomor 274/2012. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang memenangkan objek lelang bersertipikat ganda tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Untuk menyelesaikan masalah sertipikat ganda dapat ditempuh dengan upaya sukarela dari para pihak, jika tidak dapat diselesaikan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ulang ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan gugatan kepada CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Kabupaten Pati dan penghuni. Perlindungan hukum kepada pemenang lelang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara ini.

---

ABSTRACT
Auction or general sale is one form of buying and selling system. Auctions provide several benefits compared to other sales ways, namely fair, fast, secure, achieving the highest price and providing legal certainty. One that can be the object of the auction is the land and its building on the basis of the certificate of ownership, since the registration of land in Indonesia aims to guarantee the legal certainty of the registered land by giving the certificate as a proof of its right and the certificate is valid as a strong evidentiary tool. However, there is an overlap in the issuance of land titles that result in multiple certificates. One example of a dispute like this is the conduct of auctions whose auction object is double certified on Auction Report Number 274 2012. The purpose of this study is to find out what legal efforts can be done by the auction winner and what is the legal protection for the auction winner who won the object of the auction with double certificates. This research is normative juridical research with descriptive research type using secondary data. To solve the problem of double certificates can be pursued by the voluntary efforts of the parties, if it can not be resolved then the injured party may file a civil lawsuit again to the District Court. The lawsuit filed to CIMB Niaga, KPKNL Semarang, BPN Pati and the residents of the object of the auction. Legal protection for the auction winner is given by the District Court Judge when deciding this case.

Abstrak :
Sertipikat ganda adalah lebih dari satu sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kelalaian dari pihak Kantor Pertanahan dan belum terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dari hasil analisa penelitian ini apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya sertipikat ganda, upaya penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan terhadap sertipikat ganda dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 138/K/TUN/2010 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. ......Double sertificates are more than one certificates which explain one same of land. The occurrence of double sertificates on one object of land can caused by several factors, some of the caused factors are the negligence of land registration office and unimplemment of an order administration of land registration. The research also shows that if one object of land has two certificate, that one of them should be declared null and void. The problems of this research are to find out the cause of double sertificates, efforts to dispute settlement of double sertificats through litigation against in the Supreme Court of Indonesia Decision Number : 138/K/TUN/2010 in accordance applicable with the laws. This research using legal normative point of view with descriptive analytic design.