Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Grace Giovani, author
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36275
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
FX. Denny Satria Aliandu, author
Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Melissa Louisiana, author
Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31868
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kartika Wahyu Putri, author
ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus
dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,
keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada
akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut
dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan...
2016
T46692
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maria Margaretha Putri Inuhan, author
Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51031
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rika Masirila Septiari, author
Notaris memiliki peran penting dalam Perseroan terbatas, karena Notaris adalah pihak yang diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai kuasa dari Perseroan. Untuk itu, Notaris harus mengikuti segala mekanisme yang diatur dalam ketentuan SABH agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53424
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bagus Daru Pratomo, author
Sisminbakum telah diberlakukan dengan resmi sebagai suatu sistem yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas. Sistem ini bermaksud untuk memberikan layanan yang lebih cepat bagi pemohon untuk dapat segara memperoleh pengesahan. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini ternyata memiliki aturan dan prosedur yang bertentangan dengan peraturan yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36179
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dian Yustika Haryanti, author
ABSTRAK
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan
perseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untuk
menyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis ini
terdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan...
2013
T32587
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Surya Wijaya, author
Latar belakang penelitian ini adalah Notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Tesis ini membahas dalam hal Tanggung Jawab dan Upaya-upaya Notaris dalam mengatasi kendala pada Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Tanggung jawab Notaris terhadap proses pengurusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41552
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nevitsa Khairunnisa, author
Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46952
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library