Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Analisis keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP-176/PJ/2000 (Studi kasus PT. Pelni Tahun 2000)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

S10064

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2003-2006

Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009

347.035 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Situmorang, Chrisvon Tua, author

Legalitas akta notaris tentang pernyataan keputusan menteri badan usaha milik negara tentang pengangkatan direksi perusahaan umum (perum) menurut peraturan menteri badan usaha milik negara nomor: Per- 03/MBU/02/2015 = The legality of notary deed regarding statement of state owned enterprises minister decree regarding public corporation (perum) board of directors appointment in accordance with state owned enterprises minister regulation number Per- 03/MBU/02/2015

ABSTRAK
Direksi Badan Usaha Milik Negara BUMN berbentuk Perusahaan Umum Perum ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal pada BUMN Perum melalui Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum. Salah satu diktum Surat Keputusan Menteri BUMN tersebut adalah untuk menyatakan yang diputuskan dalam Surat Keputusan Menteri...

2017

T48541

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kosasih, author

Tinjauan yuridis perjanjian kredit dengan jaminan gadai surat keputusan pensiun pada BRI Jakarta Tanah Abang.

Sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam rangka Pembangunan Nasional, dirasakan pula adanya akibat sampingan yaitu kebutuhan hidup yang semakin meningkat, namun tidak sebanding dengan penghasilan- yang diperoleh. Hal ini dira sakan pula oleh para pensiunan Pegauai Negeri Sipil maupun niliter, terbukti dengan banyaknya para Pensiunan yang terjerat oleh para Rentenir....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andhika Pradana, author

Kedudukan surat kesepakatan bersama sebagai surat wasiat di bawah tangan menjadi dasar pembuatan surat keterangan waris menurut hukum waris Islam = The position of the collective agreement as a will under hand is the basis for making an inheritance certificate according to Islamic inheritance law.

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai surat wasiat di bawah tangan menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) menurut hukum waris Islam. SKW adalah surat yang dijadikan dasar adanya peralihan hak bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris. Salah satu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aulia Citra Darsono, author

Keabsahan dokumen elektronik pengesahan badan hukum yayasan oleh kemenkumham secara elektronik suatu kajian hukum terhadap keotentikan surat keputusan administrasi negara secara elektronik = The validity of electronic documents attestation of legal entities foundations by the ministry of law and human rights electronically a legal assessment of the authenticity of the decree state administration electronically

[ABSTRAK
Dalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e- Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badan hukum Yayasan. Tesis ini akan...

2015

T44008

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audria Rachma, author

Surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil sebagai objek jaminan: studi kasus surat keputusan (SK) pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit PT. Bank Negara Indonesia = The decree of the retirement of civil servants as an object guarantee: case study on decree of the retirement of civil servants as an object guarantee on credit agreement of PT. Bank Negara Indonesia

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat 3 tiga permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan mengenai jaminan di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan surat keputusan Pensiun PNS sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit. Ketiga,...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Guretno Sekar Ningsih, author

Surat Keputusan Bersama Menteri (Kajian atas keberadaan dan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia) = Joint Ministerial Decree (Reviews of existence and position in the Indonesia legislation).

Skripsi ini akan membahas dua masalah yang terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri, yaitu keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta Kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan mengenai salah satu produk hukum ini terkait dengan permasalahan yang sering muncul ketika suatu Keputusan Bersama Menteri dibentuk, yaitu kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47607

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kanjeng Pangeran Arya Panular, author

Serat Kabar Paprentahan 1933

Serat Kabar Paprentahan ini adalah kumpulan yang dikeluarkan oleh pemerintah kraton di Surakarta Hadiningrat. Pada bagian awal bundel ini berisi sejumlah surat "kakncingan" (surat keputusan) yang dikeluarkan oleh Papatih Kraton Dalem, yaitu Kangjeng Pangeran Harya Adipati Jayanagara. Bagian akhir dari bundel ini berisi "Layang Setatsblad" ing Hindia Nederlan (surat/lembaran negara di...

Surakarta: [publisher not identified], [date of publication not identified]

BKL.1042-HU 10

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Jauza Tsania Herdin, author

Akibat Hukum Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap Akta Perseroan Terbatas PT BMS (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2018) = Legal Consequences of Cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights on the PT BMS Limited Liability Company Deed (Study of Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 juncto Supreme Court Decision Number 207 K/TUN/2018)

Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian