Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh principal selaku pelaksana kerja kepada obligee selaku pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada obligee bahwa principal dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kondisi dan jangka waktu yang telah disepakati didalam kontrak. Pada prakteknya terdapat dua jaminan yang lazim digunakan sebagai jaminan proyek yakni jaminan bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank dan jaminan surety bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Tesis ini membahas mengenai surety bond sebagai alternatif jaminan dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara jaminan surety bond dengan bank garansi, principal lebih menyukai jaminan surety bond dibandingkan dengan bank garansi, surety bond berperan meminimalisir kerugian yang mungkin diderita oleh obligee akibat dari kegagalan principal melaksanakan proyek, dan terdapat beberapa permasalahan hukum dalam pelaksanaan surety bond.

---

In the implementation of project procurement undertaken by the goverment needed a guarantee from the principal to the obligee. This is intended to give conviction to the obligee that principal can carry out their work in accordance with the condition upon in the contract. In practice there are two commonly used as project guarantee namely bank guarantee issued by the Bank and surety bond issued by an insurance company.

This thesis discusses about the surety bond as an alternative guarantee in infrastructure development. This study was descriptive using juridical normative methods. The results showed that in practice there is a difference between surety bond and bank guarantee, principal prefers to surety bond than bank guarantee, surety bond?s role to minimize the loss suffered by the obligee, and there are some legal problems in the implementation of surety bond."

"Sebagai upaya mitigasi risiko yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak dalam pengadaan barang/jasa, industri asuransi menawarkan sebuah produk inovatif yang bernama surety bond. Dalam praktiknya, pengaturan surety bond yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi di Indonesia tidak diatur di dalam suatu undang-undang bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sendiri juga tidak tidak diatur. Sehingga, ketentuan surety bond diatur di dalam beberapa peraturan turunan. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, perusahaan asuransi yang sebelumnya dapat menyelenggarakan suretyship atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dipandang tidak dapat lagi menjual produk asuransi berupa surety bond. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ditemukannya undang-undang yang secara ekplisit mengatur surety bond yang dipasarkan oleh asuransi umum dan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan ketentuan yang multitafsir.

---

As an effort to mitigate risks that may cause losses for several parties in the procurement of goods/services, the insurance industry offers an innovative product called surety bond. In practice, the regulation of surety bonds marketed by insurance companies in Indonesia is not specifically regulated in a law, even Law Number 40 of 2014 concerning Insurance itself is not regulated. Thus, the surety bond provisions are regulated in several derivative regulations. With the birth of Law no. 1 of 2016 concerning Guarantees, insurance companies that were previously able to conduct suretyships based on the Financial Services Authority Regulations (POJK) are considered no longer able to sell insurance products in the form of surety bonds. This research is descriptive using normative juridical method. The results of this study indicate that there is no law that explicitly regulates surety bonds marketed by general insurance and the provisions of Article 5 paragraph 1 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance are provisions that have multiple interpretations."

"Tesis ini membahas tentang masalah pencairan surety bond proyek pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta hankam raya ? jatiasih oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam rangka pembangunan nasional, yang ditetapkan oleh undang-undang setiap tahunnya dalam bentukAnggaran Pembangunan dan Belanja Negara serta Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah khususnya dibidang sarana dan prasarana phisik, juga pembangunan yang dibiayai oleh pihak swasta.Sejalan dengan pembangunan sarana phisik yang dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek antara lain ; pembangunan jalan raya, jembatan, gedunggedung, perumahan sertaproyek-proyek lainnya baik yang dikerjakan oleh perusahaan pemerintah maupun oleh perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontraktor. Untuk mendukung pekerjaan proyek tersebut diperlukan jaminan dalam bentuk surety bond maupun garansi bank, yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) harus melalui tender, dan setiap pengikut tender harus menyerah jaminan berbentuk Tender Bonduntuk melindungi proyek apabila pengikut tender tidak melaksanakan pekerjaannya dan merupakan jaminan atas terlaksananya pekerjaan.Surety Bond merupakan alternatif selain garansi bank untuk membantu principal (kontraktor) memilih jaminan, surety bond merupakan produk jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, salah satunya adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia.Dengan menggunakan surety bond dapat meningkatkan effisiensi bagi principal (kontraktor)dalam melaksanakan pekerjaan, dan pihak obligee merasa aman dengan adanya surety bondapabila terjadi wanprestasi oleh pihak principal."

"ABSTRAKPerjanjian pemborongan pekerjaan dalam sistematik Kitab Undang-undang Hukum Perdata (EW) termasuk ke dalam Buku Ketiga tentang Perikatan dan merupakan bagian dari perjanjian untuk melaksanakan pekererjaan. Terhadan perjanjian tersebut berlaku asas-asas umum hukum perjanjian sebagaimana terrnaktub dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1456 BW.Disamping telah dikenal sistem terbuka dan asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, maka asas-asas umum itu meliputi juga antara lain hal-hal mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, tentang pelaksanaan perjanjian, tentang wanprestasi serta akibat-akibatnya dan tentang kebatalan dan pembatalan perjanjian.Mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan itu sendiri diatur dalam pasal 1604 sampai dengan pasal 1617 BW. Disitu hanya diatur beberapa ketentuan mengenai dan erat hubungannya dengan perjanjian tersebut, misalnya mengenai tanggung jawab pemborong berkenaan dengan jenis pemborongan yang diperjanjikan, mengenai tuntutan penambahan harga borongan, dan mengenai berakhirnya perjanjian karena meninggalnya pemborong.Selain ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bagi perjanjian tersebut berlaku juga ketentuan-ketentuan perjanjian khusus lainnya yaitu perjanjian penanggunganyang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 BW serta peraturan-peraturan khusus dari Bank tentang Bank Garansi dan Surety Company tentang Surety Bond. Berbeda dengan ketentuan mengenai perjanjian itu sendiri dimana berlaku terutama ketentuan bidang hukum perdata, maka bagian lain sebelum perjanjian itu dibuat berlaku ketentuan bidang hukum publik, khususnya yangmenyangkut kegiatan prekualifikasi dan pelelangan.Selanjutnya semua ketentuan tersebut diatas juga berlaku dan dapat diperlakukan terhadap perjanjian pemborongan pekerjaan dalam pelaksanaan proyek fisik pada Perusahaan Air Minum DKI Jakarta. Sesuai dengan fungsi pokoknya yang bersifat karakteristik, maka Perusahaan Air Minum DKI Jakarta dilengkapi pula dengan beberapa ketentuan lainnya seperti : Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 3 tahun 1977 serta beberapa Keputusan Gubernur.Dalam hubungan ini Perusahaan Air minum DKI Jakarta masih menghadapi beberapa masalah bertalian dengan kelengkapan peraturan tambahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, disatu pihak sebagai alat Pemerintah Daerah yang menggunakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan oleh kerenanya terikat ketentuan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 530 tahun 1982, dan di pihak lainnya sebagai Perusahaan Daerah yang menjalankan atonomi perusahaan berdasarkan sumber pendapatannya sendiri sesuai dengan sifat khusus yang dimilikinya sehubungan dengan susunan organisasi dan penyelenggaraan tugasnya."