Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memenuhi Rasio Kecukupan Modal sebesar seperti diharuskan Paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 Bank X melakukan transaksi yang 'tidak biasa' yaitu dengan melakukan persilangan saham (share suap) dimana Bank X menerbitkan sahamnya yang dibayarkan dengan saham kedua perusahaan afiliasinya. Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencoba untuk menganalisa transaksi tersebut dari sudut pandang akuntansi keuangan, terutama bila dikaitkan dengan tujuan diberlakukannya ketentuan di muka. Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitian kepustakaan dan studi lapangan, berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa walaupun transaksi penerbitan saham yang dibayarkan dengan surat berharga memang tidak umum terjadi, tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, sepanjang persyaratan yang mengatur mengenai hal tersebut dipenuhi. pencatatan transaksi tersebut. Bank X mencatatnya pada sisi debit pada perkiraan surat-surat berharga dan bukan pada perkiraan investasi atau penyertaan sebagaimana biasanya dilakukan dalam pembahasan mengenai investasi jangka panj ang. Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia juga tidak menyebutkan secara jelas ketentuan yang mengharuskan masuknya dana segar sebagai akibat peningkatan modal, sebagaimana yang diinginkan oleh otoritas moneter. Karakteristik khusus, fungsi yang strategis dalam perekonomian nasional, dan juga fungsi modal itu sendiri dalam industri perbankan merupakan alasan pihak otoritas moneter untuk tidak menyetujui transaksi di atas. Jadi bila dikaitkan dengan peraturan atau ketentuan Bapepam, transaksi tersebut dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah, hanya saja bila dikaitkan dengan maksud diberlakukannya ketentuan Rasio Kecukupan Modal, maksud tersebut tidak dapat dicapai. Karena transaksi tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa, maka pengungkapan yang memedai harus dilakukan, dan Bank X mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuang dengan cukup memadai. Karena belum adanya peraturan yang memadai, penulis menyarankan agar pihak-pihak yang terkait dapat merumuskan peraturan yang lebih jelas dalam mengatur masalah tersebut sehingga interpretasi yang lebih luas dan lebih bebas dapat dihindarkan.

Abstrak :
Riset ini bertolak belakang dari penggunaan krisis 2008 yang populer dikalangan industri perbankan dan menyebabkan kebangkrutan beberapa institusi keuangan internasional Riset ini mencoba menilai credit default swap CDS dengan cara melihat keberadaan hubungan arbitrase tingkat kedua dan tingkat pertama antara nilai obligasi CDS dan saham Selain untuk menilai harga ini juga analisa yang telah dilakukan untuk melihat perbedaan harga CDS sebelum dan sesudah krisis 2008 dan juga untuk melihat perilaku perubahan harga instrument finansial pada saat Sharp mengalami kesulitan finansial Hasil yang didapatkan adalah adanya arbitrase tingkat kedua namun tidak untuk tingkat ketiga Riset ini juga menunjukkan bahwa penggunaan model Risk Neutral Probability to Default dari informasi akuntansi tidak dapat memprediksi kebangkrutan dengan baik. ......This research tries to expand this relationship within the third order arbitrage such the linkage between the risk neutral probability RNPD to default of the bonds CDSs and equity values The purpose of this arbitrage relationship seeking other than to calculate the fair price for the credit default swap but to indicate any price differences pre and post of the global financial crisis of 2008 This research also describes the process of Sharp's bankruptcy in the end of 2012 According to the results obtained there are second but no third or arbitrage relationship between the corporate bond market equity market and its respective credit derivative market This research also obtains facts that the models that Fitch Equity Implied Rating does not work to predict the changes in Risk Neutral Probability to Default in the case of Sharp's bankruptcy

Abstrak :
Perusahaan yang melakukan transaksi internasional terutama ekspor-impor pada umumnya akan dihadapkan pada risiko perubahan kurs mata uang asing, atau memiliki eksposur mata uang asing (foreign exchange exposure). Risiko perubahan kurs tersebut mempunyai dampak potensial pada tingkat profitabilitas, arus kas bersih dan nilai pasar perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan multinasional dihadapkan pada masalah kemungkinan kerugian transaksi karena fluktuasi nilai tukar, maka diperlukanlah lindung nilai. Lindung Nilai (Hedging) adalah teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivative. Dalam hal ini penulis memilih instrument derivatif yang bertujuan untuk membandingkan penggunaan future contract dengan swap contract hedging. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara kedua instrument derivatif yang berdasar kepada kajian literatur.

Abstrak :
Restrukturisasi merupakan salah satu upaya bagi perseroan untuk melakukan penyelamatan karena dapat membantu perseroan keluar dari krisis ekonomi maupun dari keadaan insolvensi. Restrukturisasi juga bermanfaat bagi perseroan di Indonesia yang harus menghadapi era globalisasi, mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif. Berbagai upaya dilakukan oleh para pihak untuk mengantisipasi bangkrutnya usaha akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo baik secara yuridis maupun non yuridis. Salah satu upaya non yuridis yang sering dilakukan adalah upaya restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham. Adapun sarana hukum melakukan restrukturisasi dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tetang Tagihan-tagihan Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tesis ini berupaya untuk meneliti bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikonversi menjadi setoran saham pada perseroan terbatas sebagai pelaksanaan restrukturisasi pinjaman dan bagaimana prosedur serta mekanisme restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham pada perseroan terbatas. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meneliti normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim, penulisan ini tergolong dalam Penulisan deskriptif, yang membahas dan memaparkan mengenai keadaan atau gejala-gejala yang terjadi terhadap masalah restrukturisasi pinjaman dengan melakukan konversi tagihan menjadi saham. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada serta kajian teori dan pembahasan yang telah saya lakukan maka dapat disimpulkan bahwa tagihan yang dapat dikonversi sebagai setoran saham adalah bentuk tagihan yang ada karena Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang, Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan. Sedangkan Prosedur dan mekanisme restrukturisasi dengan pola konversi tagihan sebagai setoran saham (debt equity swap) adalah dengan melalui tahapan pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada saat RUPS, dan setelah RUPS ......Restructuring is an effort for the company to perform a rescue because it can heip the company exit from the economic crisis and the insolvency status. Restructuring is also beneficial for the company in Indonesia deal with the globalization era, comply with the global economic developments and competitive world markets. Various attempts were made by the parties to anticipate the collapse of the business as a result cannot fulfilled due date o f the obligations in both judicial and non-judicial. One of the non-judicial efforts is done with a loan restructuring with debt to equity swap system. As for the legal means to restructure can be seen in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Act No. 37 o f 2004 concerning Bankruptcy and Moratorium of Payments, and Government Regulation No. 15 of 1999 Particular Of Debt Into O f Shares. This thesis seeks to examine the forms of debt into shares in the corporation as the implementation of loan restructuring and how the procedures and mechanisms debt to equity swap of loan restructuring in the corporation. By using a normative juridical approach that examines the legal norms contained in the legislation and decisions of the judges, this study is to classified in descriptive writing, discussing and describing the circumstances or indication that occur to the problem of loan restructuring with debt to equity swap system. Based on the existing problems as well as theoretical studies and discussions, it can be concluded that particular debt into shares is particular debt that the company received money or tangible goods, the Company became the insurer or guarantor of debt from a party where the company has received the benefits that can be valued by money, the Party became the insurer or guarantor of debt obligations the company has paid the fUU debt liability. While the procedures and mechanisms for debt equity swap is through Pre-General Meeting Of Shareholders phase, at the General Meeting Of Shareholders phase, and after the General Meeting Of Shareholders phase.

Abstrak :
Masuknya budaya populer Korea, terutama musik pop, memunculkan fenomena baru yang lain yaitu roleplay di kalangan para penggemarnya. Roleplay merupakan permainan peran, baik memainkan peran karakter fiksi maupun publik figur di kehidupan nyata. Setiap orang dibebaskan memainkan karakter yang mereka inginkan dan mendorong pemain untuk memainkan karakter dengan identitas yang berbeda, salah satunya identitas gender. Dari sinilah muncul fenomena gender swap. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan metode observasi dan wawancara mendalam secara daring untuk menyesuaikan dengan pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana seseorang mengonstruksikan identitas gender yang berbeda dan kaitannya dengan stereotip gender yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah informan mengonstruksikan identitas gender yang berbeda dengan tindakan performatif yang dilakukan secara berulang-ulang melalui tampilan akun, typing, dan interaksi sosial. Dalam mengonstruksikan identitas gendernya, informan melanggengkan dan menentang stereotip gender secara bersamaan. ......The entry of Korean pop culture, especially pop music, has led to another new phenomenon, namely roleplay among fans. Roleplay is a role-playing game, both playing the role of fictional characters and public figures in real life. Everyone is free to play the character they want and encourages players to play characters with different identities, one of which is gender identity. This is where the gender swap phenomenon emerges. This study uses an ethnographic approach with online observation and in-depth interviews to adapt to the COVID-19 pandemic. The purpose of this study is to see how a person constructs a different gender identity and its relation to prevailing gender stereotypes. The results of this study are informants construct different gender identities with performative actions that are carried out repeatedly through account display, typing, and social interaction. In constructing their gender identity, informants perpetuate and oppose gender stereotypes simultaneously.

Abstrak :
Bank dihadapkan pada tantangan untuk menangani permasalahan mengenai kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat menjadi sebuah solusi yang saling menguntungkan baik bagi bank maupun debitur. Tulisan ini membahas mengenai konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara sebagai salah satu skema restrukturisasi yang melibatkan pengaturan yang cukup kompleks. Penulis menekankan pada dampak hukum dari penyertaan modal sementara; dan perlindungan hukum bagi bank saat akan dilalukan divestasi dan apabila perusahaan debitur mengalami kepailitan. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa pokok permasalahan. Penyertaan modal sementara menjadikan bank yang semula kreditur menjadi pemegang saham. Dengan demikian, bank menjadi memiliki hak suara, hak atas deviden, dan hak untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan debitur. Namun di sisi lain, terkait perlindungan hukum pada saat divertasi dan pada saat kepailitan, bank harus secara proaktif menyusun sedemikian rupa kebijakan internalnya sebagai strategi untuk memitigasi kerugian terkait penyertaan modal sementara.

---

Dealing with bad debt is one of crucial challenge for bank. Debt restructuring can offer a win win solution between bank and debtor. This research emphasized on debt to equity swap as one of restructuring method with a unique amalgam of legal. Writer concern on the legal repercussion of debt to equity swap toward the bank as creditor and the legal protection from government through statutory and provisions, toward bank. This research used doctrinal method by analyzing statutory provisions in order to answering the research question. By using debt to equity swap method, bank position being shifted from creditor to become shareholder. Therefore, bank has a right to vote, right for dividend, and right to involve in company decision making process. But in other way, bank should face some challenges if it come to the exit plan and having a risk of bearing some responsibility for company loss as debtor`s bankruptcy effect. Bank should be proactive in order to prepare the internal regulation related to both issues, exit plan and debtor`s bankruptcy.

Abstrak :
Kerugian akibat selisih kurs terus dialami oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Meskipun PLN telah menerapkan kebijkan lindung nilai sejak tahun 2015, akan tetapi berdasarkan laporan keuangan PLN periode September 2018, PT PLN masih mengalami kerugian akibat selisih kurs sebesar Rp. 17,33 triliun. Apabila masalah ini tidak ditanggapi dengan serius, maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan PLN. Penelitian ini menggunakan simulasi Islamic cross currency swap untuk melihat efisiensi penerapan model Islamic cross currency swap pada PT PLN. ABSTRAK Berdasarkan fatwa DSN MUI No 96 Tahun 2015, kontrak swap merupakan transaksi hedging dengan skema spot dan forward agreement kemudian diakhiri dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta serah terima mata uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Islamic cross currency swap akan optimum diterapkan pada periode 16 April 2018 dan 19 November 2018 karena aliran kas keluar dengan menggunakan kurs forward lebih rendah dibanding menggunakan kurs spot jatuh tempo. Simulasi yang dilakukan pada periode 16 April 2018 dan 19 November 2018 juga menunjukkan bahwa kebijakan Islamic cross currency swap dengan komposisi 50% forward agreement dan 75% forward agreement efisien pada periode jatuh tempo 30 hari, 90 hari, 180 hari dan 360 hari.

---

ABSTRACT PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has been losing due to foreign exchange differences. Although PLN has implemented hedging policies since 2015, based on PLN's financial statements for the period of September 2018, PT PLN is still  losing due to foreign exchange differences of Rp. 17.33 trillion. If this problem is not taken seriously, it will affect PLN's financial performance. This study uses the Islamic cross currency swap simulation to see efficient implementation of the Islamic cross currency swap model at PT PLN. Based on the 2015 MUI DSN fatwa No. 96, the swap contract is a hedging transaction with spot and forward agreements which then ends with a spot transaction at maturity and a currency handover. The results of the study indicate that the Islamic cross currency swap model will be optimum applied in the period April 16, 2018 and November 19 2018 because the cash outflow using the forward exchange rate is lower than using the maturing spot rate. Simulations conducted on April 16 and November 19 also showed that the Islamic cross currency swap policy with a composition of 50% forward agreement and 75% forward agreement are efficient in the maturity period of 30 days, 90 days, 180 days and 360 days.