Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Job analysis can have great organizational value despite the workplace trends that push the boundaries of fluid job roles and responsibilities. This issue explains how to analyze work and work processes using methods such as observation, interviews, checklists, critical incident technique, and process mapping. It provides case studies that illustrate how training practitioners apply the principles of analysis to create training deliverables.

Abstrak :
ABSTRAK
Gangguan Autism Spectrum Disorder (ASD) meliputi perilaku sulit untuk melakukan interaksi dan komunikasi sosial, adanya perilaku yang berulang (stereotipik), serta terbatasnya minat pada kegiatan atau hal-hal tertentu.Beberapa gejala yang ditampilkan oleh anak dengan ASD tersebut dapat menjelaskan rendahnya durasi perilaku on-task saat belajar.Dalam kegiatan belajar, perilaku on-task merupakan perilaku yang diperlukan untuk menghadapi tugas yang diberikan, terutama tugas menulis.Rendahnya durasi perilaku on-task juga dapat disebabkan oleh kurangnya minat anak dalam menyelesaikan tugas menulis.Perilaku on-task merupakan perilaku dimana anak duduk di belakang meja dan mengerjakan tugas yang diberikan. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah token economy pada anak usia pra-sekolah (5 tahun 7 bulan) dengan ASD. Intervensi pada penelitian ini terdiri dari 10 sesi, yang pada setiap sesi terdapat target waktu spesifik di mana anak diharapkan dapat mempertahankan perilaku on-task.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan durasi waktu perilaku on-task, meskipun demikian bantuan berupa prompt masih banyak diperlukan untuk memunculkan dan mempertahankan perilaku on-task dalam mengerjakan tugas menulis

---

ABSTRACT
Symptoms of Autism Spectrum Disorder (ASD) include deficits in social interaction and social communication, repetitive behaviors (stereotyped), and lack of interest in activities or certain things. On children with ASD, these symptoms may explain low on-task behavior duration while studying. On-task behavior is needed to complete the tasks given, especially tasks which involve writing. Low on-task behavior duration can also be influenced by the child?s lack of interest in completing the writing task. On-task behavior occurs when the child sits behind a desk and works on any given task. In this study, the token economy technique is used on a preschooler (5 years and 7 months old) with ASD. The intervention consists of 10 sessions, and the child is expected to maintain on-task behavior for specific periods of time in each session. The results show that the duration of on-task behavior increased at the end of the program. However, prompts are still needed to help induce and maintain on-task behavior while completing writing tasks

Abstrak :
Pendahuluan: Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) saat ini merupakan isu global yang kompleks karena penggunaan merkuri elemental dalam proses kerjanya. Pajanan merkuri pada pekerja menempatkannya dalam risiko gangguan kesehatan yang serius. Ada 850 titik PESK di Indonesia yang tersebar di 32 propinsi, dengan jumlah pekerja yang tidak kurang dari 250.00 orang. Informasi terkait jenis aktifitas kerja yang paling berpengaruh terhadap risiko gangguan kesehatan pada pekerja PESK akan sangat berguna sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengendalian risiko. Metode: Penelitian dengan desain potong lintang bertujuan mencari hubungan antara jenis aktifitas kerja dengan kadar merkuri urin pekerja. Intoksikasi merkuri ditetapkan sesuai NAB yang ditetapkan Pemerintah, yaitu 20 µg/gram kreatinin. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa hasil pengisian kuisioner dan hasil pemeriksaan merkuri urin pekerja PESK di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Banten. Hasil: Prevalensi pekerja yang memiliki kadar merkuri urin di atas NAB di dua propinsi di Indonesia adalah 35,5%. Dari analaisis multivariat, faktor yang paling dominan adalah jenis aktifitas kerja risiko tinggi (p=0,003 ROsuaian:2,811 IK95%:1,413-5,590). Kesimpulan:  Jenis aktivitas kerja risiko tinggi adalah jenis aktivitas kerja yang paling berisiko menyebabkan pekerja PESK pada penelitian ini memiliki kadar merkuri urin di atas NAB.

---

Introduction: Artisanal and Small-scale Gold Mining (ASGM) has became global and complex issues, because of the use of elemental mercury in its working processes. Workers in ASGM divided into three type of tasks: miner, mineral processor and smelter. Smelter was categorized as high risk type of task, regarding the exposure of mercury vapor resulted from heating the amalgam. Urinary mercury level can be used as an indicator for the severity of mercury exposure in a worker. Method: A cross sectional design study to obtain job task and its relation to urinary mercury level among ASGM worker. Job task divided into high risk type of task (smelter), and low risk type of task (miner and mineral processor). We used secondary data from questionnaire and mercury urinary level of ASGM worker in the provinces of Nusa Tenggara Barat and Banten. Biological Exposure Index (BEI) of mercury was 20 µg/gram creatinin, referred to The Decree of Ministry of Manpower of Republik Indonesia and American Conference of Govermental Industril Hyginenists (ACGIH). Result: Prevalence of workers having urinary mercury level above BEI was 35,5%. Smelter was the most dominant factor (p=0,003 adjustedOR:2,811 CI95%:1,413-5,590). Conclusion: The most related factor was high risk type of task.

Abstrak :
Subsidiaries' new product launching (NPL) in a local market is believed as a source of competitive advantage in MNC operation. However, we still lack many researches to understand how the mechanism of NPL Is happened within subsidiaries' operation. Considering that NPL consist of strategic and tactical decisions, thus it become important to define the task between managers in headquarters and in subsidiaries during NPL process. Overlapping their tasks can create conflict, in one side, and ambiguity, in another side, during NPL in the local market. I argue conceptually that managers in headquarter should define strategic decisions to harmonize and to synchronize to global strategy construction. In contrast, because of subsidiaries whom know very well local environment characteristics, thus tactical decisions should be decided by managers in subsidiaries.

Abstrak :
Antara manusia dengan lingkungan hidupnya selalu terjadi interaksi timbal balik Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Demikian pula manusia membentuk lingkungan hidupnya dan manusia dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan selalu disertai dengan perubahan atau dampak terhadap lingkungan hidup, baik perubahan yang menguntungkan (positif), maupun perubahan yang berupa resiko (negatif). Kegiatan pembangunan yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan hidup berupa dampak negatif itulah yang disebut sebagai masalah lingkungan hidup. Faktor yang sangat penting dalam masalah lingkungan hidup ialah besarnya populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta limbah domestik juga bertambah dengan cepat. Pertumbuhan populasi ini telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup. Provinsi Jawa Barat dengan luas 3,4 juta ha mempunyai populasi atau penduduk sekitar 35.500.000 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) rata-rata 2,5%. Pertumbuhan populasi yang cepat seperti itu, mengakibatkan banyaknya masalah lingkungan hidup yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah proaktif dengan membentuk suatu lembaga pengendalian lingkungan hidup, yaitu: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Provins Jawa Barat. Pembentukan badan ini selanjutnya diikuti oleh penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Dengan . Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat menjelaskan bahwa BPLHD Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Provinsi di bidang pengendalian lingkungan hidup, meliputi: pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengkajian di bidang AMDAL, sarana dan prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pelayanan administrasi kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Badan mempunyai fungsi: - Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup meliputi AMDAL - Sarana dan - Prasarana, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan kebijakan Gubernur; - Pelaksanaan pembinaan teknis fungsional lintas KabupatenlKota berdasarkan kewenangan Provinsi Bidang Lingkungan Hidup; - Penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan. Menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya, sementara menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya. Kedua Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi: - perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya - penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPLHD Provinsi Jawa barat dalam pengendalian lingkungan hidup adalah kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atau lebih dikenal dengan kasus Rancaekek. Kasus ini merupakan batu ujian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pengendalian lingkungan. Dalam kasus ini, Alternative Dispute Resolution (ADR) dipilih sebagai alat untuk menyelesaikan kasus, hal ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan: - Mendeskripsikan kelembagaan BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; - Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di BPLHD Provinsi Jawa Barat sebagai unit analisis, bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kelembagaan dan wawancara kepada informan atau nara sumber yang berkompeten yang ditetapkan berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan , walaupun tugas pokok dan fungsi Badan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Hal ini disebabkan karena tugas pokoknya bersifat koordinasi dan fasilitasi saja, sesuai dengan Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat yaitu: faktor internal yang terdiri atas sumberdaya manusia, anggaran, struktur organisasi, sarana dan prasarana, koordinasi serta faktor ekstemal yakni sektor-sektor. Faktor- faktor ini ada yang bersifat penunjang, namun adapula yang bersifat kendala. Dan hasil penelitian dapat disimpulkan : Pelaksanaa;, tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Gubernur Java Barat Nomor 63 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat, terutama dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan sektor-sektor. Artinya, walaupun Badan mempunyai peran sebagai koordinator, namun belum mampu menjalankan fungsi koordinasinya secara efektif, ini menunjukkan kapasitas Badan sebagai lembaga pengendalian lingkungan hidup belum dapat menampilkan performa yang terbaik. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPLHD Provinsi Jawa Barat ada yang bersifat penunjang, ada yang bersifat kendala. Dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan, faktor-faktor yang bersifat penunjang hendaknya diberdayakan dan ditingkatkan, sementara faktor-faktor yang bersi fat kendala diminimisasikan

---

Implementation Of Environmental Agency's Main Task And Functions (Institutional Analysis of West Java Provincial Environmental Control Agency)Between man and his environment always happened a reciprocal interaction_ Man influences his environment and his environment affected man. Likewise man forms his environment and his environment forms man. The implementation of the development programs always accompanied with the change or the impact towards the environment, both the beneficial change and the change that took the form of the risk. Consciously, it is also admitted that this change happened because of the demand of the situation, whereby man must make use of space as well as its natural resources to meet his requirements. The activities of the development that caused the negative impact to the environment are known as the environmental problems. The factor that is very important in the environment issue is the size of the population. With the fast growth of the population, the need of food, fuel, housing and other requirements as well as the domestic waste also grows rapidly. This growth of the population resulted in the big change to the environment. The province of West Java widely 3,4 million ha has the population around 35,500,000 people with the Population Growth Rate (PGR) of 2.5% on average. The Government of the Province of West Java must face many environmental problems that were caused by the fast population growth like that. For that reason, The Government of the Province of West Java take the proactive action and formed an environmental management agency which is called the Local Environmental Control Agency or Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) of West Java through the Regulation of Government of West Java number 16 year of 2000 about the Local Technical Agency of the province of West Java This formation of the body was followed by the implementation of the Decree of West Java Governor number 63 year 2001 about the Main Task and the Function of BPLHD of West Java. Article 3 of the Decree of West Java Governor explains that BPLHD West Java has the main task of carrying out the authority of the province in the field of the environmental control that covered the coordinating, facilitating, the development and control in the field of AMDAL, facility, infrastructure, the control of environmental pollution, environmental damage control and the secretariat administration service. To carry out the main tasks above, the Agency has the functions of; - The implementation of the co-ordination, facilitation and the technical management in the field of the environmental control that covers AMDAL - facilities and infrastructure, environmental pollution and damage control that were based on the policy of the Governor; - The implementation of the functional technical management intra Cities that is based on the authority of the Province of the environmental Field. - The implementation of the secretariat administration services that covers public service, and civil and financial service. According to the Article 5 articles 2 of government regulations number 84 Year 2000 About the Guide of the Organization of Regional Instruments, the Agency is the Local Technical Agency that has the task of assisting the Governor in the implementation of the municipality in his scope of the task, whilst according to the Article 6 articles 2 government regulations number 8 Year 2003 About the Guide of the Organization of Regional Instruments, the Agency has the task of carrying out the particular tasks that because of its characteristics are not included in the Regional Secretariat and the Regional Service in its scope of the task. - Both of the government regulations define that the Agency as the Local Technical Institution has a functions of Formulation of the technical policy in accordance with its scope of the task. - Supporting the implementation of the municipality. One of the biggest challenges that were faced by BPLHD of West Java in the control of the environment was the case of environmental pollution by the industrial waste in sub-district Rancaekek of Bandung city or more known as the Case of Rancaekek. This case is the crucial test case in the implementation of the authority of BPLHD of West Java as the agency of the environmental management. The research has the objectives of. - Describes the institutional of BPLHD of West Java in the implementation of its main tasks and functions. - Identifies and studies the factors in accordance with the implementation of the main tasks and functions of BPLHD of West Java. The research was carried out in Province of West Java in BPLHD of West Java as the analysis unit, has a type of descriptive research with qualitative approach method. The data collection was carried out through the institutional survey and the interview to competent sources that was appointed based on purposive sampling. Results of the research shows that the implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions is not yet inline with the predefined main tasks and functions, although the subject has been arranged in various legislation regulations. This is caused by the fact that the main task has a co-ordination and facilitation role only, in accordance with the Article 3 of the Decree of West Java Governor Number 63 Year 2001 about the Main Tasks and Functions BPLHD of West Java Province. There are several factors in accordance with the implementation of BPLHD of West Java Province main tasks and functions, i.e.: the internal factor that consists of human resources, the budget, the organization structure, facilities and the infrastructure, the co-ordination, as well as the external factor namely sectors. There are supportive factors as well as those which are hindrance. The result of the research concludes that: The implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions is not yet inline with the Agency's main tasks and functions as determined in the Article 3 of the West Java Governor Decree Number 63 Year 2001 about Main Tasks and Functions of BPLHD of West Java Province, especially in carrying out the function of the co-ordination with sectors. Meaning that although the Agency has the role as the coordinator, but is not yet able to undertake its function of the co-ordination effectively, this shows the Agency capacity as the institution of the environmental control is not yet able to put forward the good performance. The factors which linked to the implementation of BPLHD of West Java Province's main tasks and functions are supportive as well as those which are hindrance. In the account to develop the institution capacity, factors that are supportive preferably are being made full use of and increased, while factors that are hindrance are minimized.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji harmonious passion dan obsessive passion sebagai proses psikologis yang menjembatani pengaruh task significance terhadap kinerja. Dengan menggunakan Self Determination Theory SDT untuk menjelaskan efek mediasi tersebut, pegawai yang memandang pekerjaannya memiliki dampak bagi hidup orang lain cenderung memiliki kinerja yang baik. Data diperoleh dari tenaga kesehatan yang bekerja di organisasi pemerintah di Indonesia N=434 dan analisis data menggunakan program PROCESS macro dari Hayes 2013 . Hasil analisis data menunjukkan task significance berhubungan positif dan signifikan dengan harmonious passion dan obsessive passion, harmonious passion berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja, namun obsessive passion tidak ditemukan berhubungan dengan kinerja. Selanjutnya, harmonious passion memediasi secara full hubungan task significance dan kinerja, sedangkan obsessive passion tidak memediasi hubungan tersebut. ...... This study aims to examined harmonious passion and obsessive passion as underlying psychological process influencing the effect of task significance on performance. Using self determination theory SDT to explaining the mediation effect, employees with high levels of task significance were more likely to have good performance. Data were collected from healthcare workers in Indonesia government organization N 434 , and were analyzed using Hayes PROCESS macro on SPSS. Result showed that task significance was found to be positively and significantly associated with harmonious passion and obsessive passion. Harmonious passion is positively and significantly correlated with performance, but obsessive passion was not found to be associated with performance. Furthermore, harmonious passion fully mediated the effect of task significance on performance, but obsessive passion did not mediate the relationship.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai peran makna kerja terhadap peningkatan task performance individu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa korelasi antara makna kerja dan task performance memiliki besaran pengaruh yang bervariasi. Penelitian ini menguji peranan persepsi dukungan atasan sebagai moderator dengan mengacu kepada Job Characteristics Model. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah persepsi dukungan atasan memoderasi hubungan makna kerja dan task performance. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan non-eskperimental. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik accidental sampling. Partisipan penelitian berjumlah 251 orang PNS yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dukungan atasan memoderasi hubungan makna kerja dengan kinerja. Individu yang memandang pekerjaannya bermakna dan pada saat yang bersamaan mempersepsikan dukungan atasan yang tinggi, memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan individu yang memandang pekerjaannya bermakna dan mempersepsikan dukungan atasan yang rendah. Hasil penelitian ini menekankan bahwa pentingnya peningkatan dukungan atasan untuk memperkuat pengaruh makna kerja terhadap task performance. Implikasi praktis yang utama dari hasil ini adalah untuk dapat meningkatkan task performance pada individu yang memandang pekerjaannya bermakna, perlu untuk meningkatkan dukungan atasan baik dari sisi atasan, bawahan, maupun organisasi. ......This study has aimed to broaden the understanding of the meaning of work in increasing individual task performance. Previous research has shown that the correlation between the meaning of work and task performance has varying degrees of influence. This study examines the perceived role of supervisor support as a moderator by referring to the Job Characteristics Model. The research hypothesis proposed is that the perception of supervior support moderates the relationship between the meaning of work and task performance. This study uses a quantitative method with a nonexperimental approach. Sampling was done through accidental sampling technique. The research participants were 251 civil servants located in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi. The results showed that the perception of supervisor support moderated the relationship between the meaning of work and performance. Individuals who perceive their work as meaningful and at the same time perceive high supervisor support have higher performance than individuals who perceive their work as meaningful and perceive low supervisor support. The results of this study emphasize the importance of increasing supervisors' support to strengthen the effect of work meaning on task performance. The main practical implication of this result is that in order to improve task performance in individuals who see their work as meaningful, it is necessary to increase supervisors' support from the supervisor, subordinate, and organizational sides.

Abstrak :
Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang mengharuskan orang untuk melakukan aktivitas lain sambil berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perubahan kinesia dan biomekanika subjek dengan Parkinsonisme saat melakukan aktivitas lain selama berjalan / tugas ganda. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain potong lintang. Subjek dikelompokkan menjadi dua kelompok yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari 14 subjek dengan Parkinsonisme, dan kelompok kedua terdiri dari 14 subjek sehat dengan rentang usia yang sama (kontrol). Keadaan pola berjalan diukur dalam dua kondisi yang berbeda: (1) berjalan tanpa aktivitas lain (tugas tunggal) dan (2) berjalan sambil menjawab pertanyaan dari telepon (tugas ganda). Durasi satu siklus berjalan, panjang satu siklus berjalan, kecepatan berjalan, sudut ankle, dan episode freezing of gait dianalisa dengan Kinovea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara subyek kontrol untuk semua variabel pola berjalan. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam semua variabel pola berjalan saat tugas ganda (P <0, 05) pada subjek dengan Parkinsonisme bila dibandingkan saat tugas tunggal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa subjek dengan Parkinsonisme mengalami kesulitan melakukan aktivitas lain sambil berjalan / tugas ganda dan menyarankan terapi fungsional untuk peningkatan kualitas hidup.

---

Many daily activities require people to complete another task while walking. The purpose of this study was to analyze the change of kinesia and biomechanics of the subjects with Parkinsonism when perform another tasks during walking / dual tasking.This research is an observational analytic research with cross sectional design. Subjects were classified into two different groups. The first group consisted of 14 subjects with Parkinsonism, and the second group consisted 14 age-matched healthy subjects (control). Gait performance was measured under two different conditions: (1) preferred walking (single task) and (2) walking while answering questions from telephone (dual task). Gait cycle time, gait cycle length, gait velocity, angkle joint angle, and freezing of gait episode were examined with Kinovea. Our results showed that there were no significant differences between control subjects for all gait variables. However, there were significant differences in all dual-task-related gait variables (P < 0, 05) in Parkinsonism subjects compared with single task. The findings of this study suggest that subjects with Parkinsonism have difficulty performing another task while walking / dual tasking and recommend for planning physiotherapy to improve the quality of life of the Parkinsonism.