Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini menguraikan analisis proses rekonsiliasi fiskal pada PT AB berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan adanya beberapa perlakuan PT AB dan PT CIT (konsultan pajak PT AB) yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, seperti pada: penghapusan piutang; biaya bahan bakar, tol, dan parkir; lisensi kendaraan, medical un-insured, serta beasiswa. Hasil analisis juga menunjukkan adanya kesalahan pada nominal koreksi pendapatan dan biaya konstruksi, provisi A/R shortfall serta beban penyusutan yang dilakukan PT AB. Kesalahan tersebut bersamaan dengan kemungkinan perbedaan metode dalam menghitung provisi imbalan kerja, dapat meningkatkan peluang terjadinya koreksi oleh fiskus pada pemeriksaan pajak di masa mendatang.

---

This report explains about analysis of fiscal reconciliation process in PT AB according to the Indonesia's tax regulation. The analysis result shows that there are some abhorrent treatments of PT AB and PT CIT (tax consultant of PT AB) on bad debt expense; fuel, toll, and parking expense; vehicle license; medical uninsured cost; and scholarship. The analysis result also shows that there are some errors in the correction amounts of construction revenue and cost, provision A/R shortfall and depreciation expense by PT AB. Both of them along with the different method used by tax officer (i.e. in calculating provision for employee benefit), can increase the possibility of correction during tax audit in the future."

"Prinsip-prinsip Pemerintahan Wirausaha (Reinventing Government) telah banyak dianut dan diterapkan oleh institusi-institusi pemerintahan di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga Indonesia, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tindak lanjut yang dilakukan oleh DJP adalah perumusan Visi, Misi dan Strategi DJP yang mulai disosialisasikan sejak awal tahun 2000. Satu hal yang menonjol dari prinsip-prinsip tersebut adalah kesadaran untuk mulai menggunakan standar prestasi atau kinerja organisasi yang mulai nyata. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah adanya pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pencapaian standar kinerja tersebut. Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan, selain memperhitungkan target penerimaan pajak, juga memperhitungkan aspek efisiensi pemeriksaan pajak. Dalam tesis ini akan dievaluasi bagaimana penerapan aspek efisiensi pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh Karikpa Jayapura. Disadari begitu banyak faktor eksternal (geografi, penduduk, ekonomi) yang mempengaruhi kinerja organisasi selain kondisi internal dari Karikpa Jayapura itu sendiri bagaimana relevansi dari kebijakan tersebut. Sementara di pihak lain betapa semakin beratnya target yang harus dicapai demi penerimaan negara dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengujinya, diperlukan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan pajak terhadap hasil koreksi pajak yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan, secara keseluruhan, proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa Jayapura telah memenuhi prinsip efisiensi. Tetapi apabila dianalisis per pemeriksaan pajak, masih cukup banyak pemeriksaan yang tidak menghasilkan koreksi pajak yang signifikan. Berdasar hasil penelitian tersebut, sekalipun Karikpa Jayapura merupakan instansi pemerintahan, karenanya sangat dimungkinkan bersifat birokratis, harus tetap mencari solusi dan strategi agar selain penerimaan pajak yang dihasilkan semakin meningkat juga tingkat efisiensinya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan adanya pengendalian dari intitusi tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi pemeriksaan pajak oleh aparat pemeriksa pajak dan kepatuhan wajib pajak, baik yang belum pernah diperiksa maupun yang sudah diperiksa, dan sekaligus untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-korelasional, dimana analisisnya terutama mengandalkan perhitungan statistika untuk mencapai inferensi mengenai hubungan atau pengaruh variabel babas (pemeriksaan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Penelitian mengambil lokasi di Propinsi DKI Jakarta, dengan fokus utama Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat. Pengumpulan data dilakukan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan dokumentasi yang ada di Kantor Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat.Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut:1. Kondisi kepatuhan wajib pajak yang belum pernah diperiksa dan yang sudah diperiksa memiliki perbedaan yang cukup berarti. Untuk wajib pajak yang belum pernah diperiksa memiliki tingkat kepatuhan rendah, diperiksa 1 kali memiliki tingkat kepatuhan sedang, diperiksa 2 kali memiliki tingkat kepatuhan tinggi, diperiksa 3 kali memiliki tingkat kepatuhan tinggi, diperiksa 4 kali memiliki tingkat kepatuhan sangat tinggi, dan diperiksa lebih dari 4 kali memiliki tingkat kepatuhan sangat tinggi.2. Antara variabel pemeriksaan (X) dengan variabel kepatuhan wajib pajak, (Y) secara kualitatif menunjukan hubungan yang sangat kuat dengan hasil koefisien korelasi (r) sebesar 0,804. Nilai r (0,804) yang positif menunjukkan adanya orientasi hubungan positif, dimana semakin banyak frekuensi pemeriksaan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.3. Jumlah atau frekuensi pemeriksaan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi yang diberikan sebesar 0,647 atau 64,7%.Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka disarankan dua hal penting, yakni:1. Jumlah / frekuensi pemeriksaan hendaknya makin ditingkatkan, karena keberadaannya terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka peningkatan frekuensi pemeriksaan tersebut diperlukan intensifikasi pemeriksaan oleh aparat pemeriksa yang telah ada yaitu dengan mendayagunakan dan memaksimalkan kemampuan pemeriksa yang telah ada, sehingga dengan intensifikasi pemeriksaan ini pada gilirannya dapat mendorong peningkatan penerimaan Pemda DKI dari sektor pajak hiburan.2. Sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian ini, ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan secara kuantitatif dengan dua fokus, yaitu 1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pemeriksaan, 2) Melaksanakan penelitian dengan mengambil obyek jenis pajak, setting (kancah) penelitian, dan sampel yang berbeda serta dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan cara ini diharapkan akan lahir temuan-temuan baru yang dapat memperkaya dan melengkapi hasil penelitian ini."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan di KPP Pratama Kedaton. Hasil dari SKPKB tersebut memiliki tingkat ketidaksetujuan yang tinggi pada tahun 2015, kemudian menurun dan meningkat lagi pada tahun 2019. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi pemeriksaan pajak yang menerbitkan ketetapan pajak kurang bayar menjelang daluwarsa penerbitan ketetapan pajak di KPP Pratama Kedaton memberikan kontribusi yang kurang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun pajak yang lain. Faktor pendukung dalam pemeriksaan pajak ini adalah berfokus kepada lebih sedikit pos pemeriksaan, reminder ketika melakukan pemeriksaan, dan wajib pajak yang kooperatif dan proaktif. Faktor penghambat pemeriksaan pajak ini adalah wajib pajak yang kurang kooperatif dan terbatasnya waktu wajib pajak.

---

This study discusses the implementation of tax audits that issues a notice of tax underpayment assessment before the issuance expiration date at KPP Pratama Kedaton. The results of the SKPKB had a high level of disapproval in 2015, then decreased and increased again in 2019. This thesis uses a qualitative approach with descriptive type of research. This research gives the result that the implementation of the tax audit which issues the tax underpayment assessment before the tax assessment expiration date at KPP Pratama Kedaton gives a less significant contribution compared to other tax years. Supporting factors in this tax audit are focusing on fewer checkpoints, reminders when conducting audits, also cooperative and proactive taxpayers. The inhibiting factors for this tax audit are taxpayers who are less cooperative and the limited time for taxpayers."

"Dengan tidak adanya kepastian hukum normatif mengenai langkah-langkah standar yang diperlukan untuk melakukan prosedur benchmarking, maka setiap perusahaan konsultan pajak, selaku kuasa Wajib Pajak harus menyesuaikan kriteria dalam menyaring pihak ketiga secara individual. OECD Guidelines, bersama dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, hanya memberikan panduan untuk memastikan agar kriteria yagn digunakan tidak bias. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur benchmarking yang dilakukan oleh KKP Indonesia untuk PT ABC sebagai perusahaan distributor penuh. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan penerapan prosedur benchmarking dengan peraturan dan pedoman perpajakan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, diperoleh hasil bahwa KKP Indonesia telah memilih pendekatan dan telah mengembangkan kriteria yang dapat diulangi selama pemeriksaan pajak, sehingga mengurangi potensi risiko bias dalam melakukan prosedur benchmarking.

---

In the absence of normative legal certainty regarding the standardized steps required to conduct the benchmarking procedure, each tax consulting firm, as the taxpayers' proxy, must tailor the criteria in screening third-party comparables individually. The OECD Guidelines, along with the provision of the prevailing tax laws, only provide several approaches and indicators to ensure that developed criteria are less susceptible to "cherrypicking". This report aims to evaluate the benchmarking procedure carried out by KKP Indonesia for PT ABC as a fully-fledged distributor company. The evaluation is carried out by comparing the implementation of the benchmarking procedure with the applicable tax regulations and guidelines. Based on the evaluation, the results show that KKP Indonesia has chosen the approach and has developed criteria that can be repeated during a tax audit, reducing the potential risk of bias in conducting benchmarking procedures."

"Dalam sistem Self Assessment, salah satu fungsi pemerintah adalah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang - undangan.Dalam rangka pengawasan, Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang - undangan perpajakan.Untuk mencapai suatu pemeriksaan pajak yang efektif, diperlukan tenaga pemeriksa pajak dengan kualitas tertentu setidak - tidaknya telah mendapatkan pendidikan teknis perpajakan yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.Salah satu cara untuk mengatasi terbatasnya pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak adalah kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwujudkan dalam Tim Gabungan DJP ? BPKP.Dalam tahun 1999 1 2000, tim pemeriksa BPKP yang direkrut dalam Tim Gabungan DJP - BPKP belum mendapat pendidikan teknis perpajakan dan keterampilan yang memadai sebagai pemeriksa pajak.Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai keahlian teknis, sikap independen dan integritas, kecermatan dan keseksamaan serta kemampuan profesional (skill) para pemeriksa pajak pada Tim Gabungan DJP - BPKP Wilayah Jakarta Paripurna II serta mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan perpajakan terhadap kemampuan pemeriksa dalam mengefektifkan pemeriksaan pajak.Penelitian menggunakan metode survey deskriptif, dengan menjelaskan keadaan sebenarnya di lapangan dan telaah secara sistematis. Dalam penerapannya perhatian dipusatkan pada faktor - faktor yang dapat mengefektifkan pemeriksaan pajak, yaitu keahlian teknis, sikap independen dan integritas, kecermatan dan keseksamaan dan kemampuan profesional.Analisis kemampuan pemeriksa dilakukan dengan pengolahan - pengolahan data sederhana dengan cara membuat tabulasi dan kuesioner yang telah diisi oleh 58 responden yang seluruhnya pemeriksa pada perwakilan BPKP DKI Jakarta.Hipotesis yang diajukan adalah pemeriksaan pajak dalam tahun 1999/2000 yang dilaksanakan oleh pemeriksa pajak tim gabungan DJP - BPKP adalah tidak efektif.Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Gabungan masih belum efektif yang diindikasikan dengan relatif rendahnya nilai koreksi fiskal, keterlambatan penyelesaian dan tidak tercapainya standar yang sudah ditetapkan dalam pedoman pemeriksaan tahun 1999/2000. Sebabnya adalah Tim Pemeriksa belum dibekali dengan pendidikan dan pelatihan perpajakan dan pemeriksaan belum dilaksanakan secara komprehensif mengikuti program pemeriksaan yang dimutakhirkan.Rekomendasi yang diberikan adalah agar mengadakan diklat di bidang pemeriksaan dan pengetahuan perpajakan pada setiap upaya kerjasama pemeriksaan perpajakan, pemberian penugasan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dan perlunya pengendalian serta review secara kristis pada setiap jenjang supervisi antara lain dengan pemutakhiran program pemeriksaan."

"ABSTRAKTarget penerimaan pajak, selalu menjadi diskursus menarik di akhir tahun. Hampir sepuluh tahun terakhir target penerimaan perpajakan tak pernah tercapai. Belum lagi tingginya angka sengketa dalam beberapa tahun terakhir yang menggerus tingkat kepercayaan wajib pajak. Sehingga berdampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dan salah satu hal yang mempengaruhi kondisi perpajakan Indonesia hari ini adalah pemeriksaan pajak. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan konsep baru yang kini mulai banyak diadopsi di beberapa negara lain yaitu konsep cooperative compliance. Penelitian ini menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis yang ditelaah melalui dua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu aspek kepercayaan dengan indikator komitmen, kejujuran, kompetensi dan keadilan; dan aspek transparansi degan indikator informatif dan pengungkapan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya di Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan pemeriksaan pajak yang secara eksplisit/formal mengadopsi konsep cooperative compliance. Dilihat dari kedua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu kepercayaan dan transparansi, peneliti mendapatkan bahwa dimensi kepercayaan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan pajak masih minim yang bisa dilihat dari tingginya angka sengketa pajak. Adapun dimensi transparansi, kondisi saat ini sedang bergerak ke arah era keterbukaan yang lebih baik, dimana hal ini dapat tercermin dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat dalam rangka mendukung proses transparansi.

---

ABSTRACTThe target of tax revenue is always an interesting discourse at the end of the year. Almost the last ten years the target of tax revenues has never been achieved. Not to mention the high number of disputes in recent years that undermined the level of taxpayer trust. So that impact on the low level of taxpayer compliance in Indonesia. And one of the things that affect the condition of Indonesia 39 s taxation today is the tax audit. Therefore, this study aims to analyze the implementation of tax audit policy in Indonesia with a new concept that is now beginning to be widely adopted in several other countries namely the concept of cooperative compliance. This research uses post positivism approach, qualitative method and data collection using in depth interview technique. Analysis analyzed through two main dimensions of cooperative compliance are trust dimension with indicator of commitment, honesty, competence and justice and dimension of transparency with informative indicators and disclosures. The results of this study explain that basically in Indonesia until now there has been no tax audit policy that explicitly formally adopt the concept of cooperative compliance. Viewed from the two main dimensions of cooperative compliance are trust and transparency, the researcher found that the trust dimension between taxpayer and taxpayer in tax audit is still minimal which can be seen from the high rate of tax disputes. As for the transparency dimension, the current condition is moving towards a better era of openness, which can be reflected in the existence of several policies made in order to support the transparency process."

"Tesis ini membahas mengenai pengujian atas penggunaan aset tak berwujud dan intragroup services dalam pemeriksaan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai tata cara pengujian teknis dan bagaimana menunjukkan manfaat ekonomis dalam analisa keuangan atas penggunaan aset tak berwujud serta intragroup services yang dapat menjadi pedoman bagi pemeriksa serta wajib pajak dalam pemeriksaan pajak.

---

This thesis discusses the examination of intangible property and intragroup services in tax audit. This thesis is a qualitative research. The researcher suggest that there needs to be a clear regulation of technical testing procedures and how to demonstrate the economic benefits in the financial analysis of intangible asset use and intragroup services that can use as a guidance for the tax auditor and taxpayers in tax audit."

"ABSTRACTThe objective of this study empirically analyzes the influence of Competence, Independence, and Tax Auditor Ethic to Tax Audit Quality with Task Complexity as Moderating Variable. This research uses primary data. The population of respondends in this research is tax auditors who worked on Madya Tax Office in Region of Jakarta with minimal work experience is one year. Primary data collection method used is questionnaire method. The data are analyzed by Moderated Regression. The results show that Independence and Tax Auditor Ethic have a positive impact on the Tax Audit Quality while Competence and Task Complexity have no impact on the Tax Audit Quality. The results also show that Task Complexity can weaken the influence of Independence on the Tax Audit Quality but Task Complexity cannot moderate the influence Competence and Tax Auditor Ethic on the Tax Audit Quality."

"Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menganut metode Indirect Substraction Method untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang. Jumlah output tax lebih kecil daripada input tax, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusi ataupun dikompensasi. Dengan menggunakan sistem self assessment dapat mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan status lebih bayar. Studi ini merupakan penelitian implementasi kebijakan perpajakan atas restitusi PPN pasca pemberhentian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang terjadi di PT. ABC dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang sedang diajukan oleh PT ABC, pihak DJP melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC. Dengan dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan kepada PT. ABC maka restitusi PPN yang diajukan oleh PT. ABC tertangguhkan. PT. ABC tidak terbukti melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dengan demikian pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC diberhentikan. Hasil penelitian ini yaitu Setelah diberhentikannya pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. ABC, DJP tidak langsung menerbitkan SKPLB sebagaimana diatur didalam Pasal 17B Undang-Undang KUP. Adapun dampak implementasi kebijakan restitusi PPN setelah dihentikannya pemeriksaan bukti permulaan bagi PT. ABC yaitu menyebabkan ketidakpastian atas restitusi yang diajukan dan tidak mendapatkan imbalan bunga atas SKPLB yang diterbitkan melebihi jangka waktu 12 bulan dan meningkatkan compliance cost PT. ABC.

---

The Indonesian Value Added Tax Act adheres to the Indirect Subtraction Method to detect or test the correct amount of tax payable. The amount of output tax is smaller than the input tax, the difference is the excess payment of taxes that can be refunded or compensated. By using the self assessment system, taxpayers can claim a Value Added Tax refund for the submission of Value Added Tax Return with overpayment status. This study is about the implementation of taxation policies on Value Added Tax (PPN) restitution after the termination of the Preliminary Investigation Tax Audit that occurred at PT. ABC by using a qualitative approach and in-depth interviews. In the process of value added tax restitution that is being submitted by PT ABC, the DGT execute the preliminary investigation tax audit to PT. ABC. By conducting preliminary investigation tax audit to PT. ABC then the VAT refund submitted by PT. ABC is suspended. PT. ABC is not proven to have committed a criminal act in the taxation field, thus preliminary investigation tax audit to PT. ABC was terminated. The results of this study are after the termination of preliminary investigation tax audit of PT. ABC, DGT does not directly issue SKPLB (Overpayment Tax Assessment Letter) as stipulated in Article 17B of the KUP Law. As for the impact of the implementation of the VAT restitution policy after the termination of the preliminary investigation tax audit PT. ABC, that is, causes uncertainty over the restitution that is submitted and does not receive interest benefits for SKPLB issued over a period of 12 months and increase compliance cost PT. ABC."