Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan pajak di Direktorat Jenderal pajak. Dilatarbelakangi pemikiran bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh belum adanya deterent effect sebagai shock terapi dari pelaksanaan proses hukum atas pelaku penyelundupan pajak sebagai upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Penelitian dilakukan untuk mengkaji permasalahan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan mencari solusi yang terbaik untuk menangani permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian terungkap bahwa ternyata kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya Sub Direktorat Penyidikan sangat rendah yang ditandai dengan tidak pernah dilakukannya penugasan penyidikan selama tahun 1999 dan 2000. Walau memiliki 349 orang tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil, namun selama tahun 2000, rata-rata penugasan per penyidik hanya 1,3 penugasan, termasuk pemeriksaan khusus, pemeriksaan bukti permulaan dan pengamatan. Disamping itu, pengembangan temuan pemeriksaan belum mendapat perhatian sepenuhnya. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, keengganan petugas untuk melaksanakan tugas penyidikan, sistem dan prosedur yang ada sangat rumit dan berbelit-belit dalam melakukan penyidikan, serta peraturan perundang-undangan yang belum mendukung terhadap pelaksanaan penugasan. Sehubungan dengan hal tersebut disarankan untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan pelatihan profesional berkelanjutan, memberikan pendidikan berjenjang, memberikan kesempatan untuk langsung menyerahkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan tanpa melalui kepolisian, menyusun ulang Juklak dan Juknis penyidikan agar lebih sederhana, menyusun standarisasi klasifikasi temuan pemeriksaan serta memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana perpajakan.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pemikiran pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih sekaligus menganalisis implikasi pengenaan PPnBM atas impor pesawat latih tersebut. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif berupa rekomendasi kebijakan PPnBM atas impor pesawat latih untuk sekolah pilot. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan literatur yang berasal dari artikel, buku, peraturan dan sumber lain. Hasil penelitian menyimpulkan dasar pemikiran dikenakannya PPnBM atas pesawat latih adalah menyangkut prinsip keadilan dan pertimbangan pemerintah bahwa atas sekolah penerbangan yang dibawah pemerintah tidak mendapatkan fasilitas pmbebasan PPnBM apalagi untuk sekolah pilot yang notabenenya adalah milik swasta. Selain itu faktor profit oriented sekolah pilot, fungsi budgetair pajak, dan kurangnya informasi yang dimiliki oleh pemerintah, serta kekhawatiran penyalahgunaan pesawat latih. Sedangkan dampak pengenaan PPnBM atas pesawat latih tersebut adalah tingginya beban biaya untuk mengadakan pesawat latih, menghambat pendirian sekolah pilot dan perubahan orientasi sekolah pilot tersebut. Pada akhirnya, rekomendasi penelitian ini adalah pembebasan PPnBM atas pesawat latih. ......This research study discusses about Analysis of Luxury Tax Policy on Aircraft for Pilot School. The purpose of this study is to determine the rationale for the imposition of import luxury tax on aircraft as well as analyzing the implications of the imposition of luxury tax on such aircraft. In addition, this study aims to provide an alternative form of policy recommendations for luxury tax on aircraft for pilot school. The approach of this study used a qualitative approach with a descriptive design. The data was collected through in-depth interviews and the literature that comes from articles, books, legislation and other sources. The result of this study concluded the rationale for the imposition of luxury tax on aircraft is related to the principle of fairness and consideration that the government-owned flying school does not get the luxury tax exemption facilities, moreover for pilot schools that in fact privately owned. Beside that, the profit oriented factors of pilot schools, tax budgetair function, and lack of information held by government, as well as concerns about the abuse of aircraft. While the impact of the imposition of luxury tax on aircraft are the high costs to hold an aircraft, inhibit the establishment of pilot schools and change the orientation of the pilot schools. Finally, recommendation of this research study is tax exemption on luxury tax on aircraft for pilot school.

Abstrak :
Kebijakan pemungutan pajak penghasilan atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi yang berlaku sekarang ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4621KMK.0411998 (KMK). Tesis ini menganalisis prinsip-prinsip dalam KMK tersebut dengan' ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya prinsip keadilan, kepastian dan kesederhanaan. UU PPh beserta petunjuk pelaksanaan serta peraturan dibawahnya menjadi acuan peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Dari hasil analisis, maka penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksejalanan prinsip antara KMK dengan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU PPh. Prinsip keadilan, baik keadilan secara horizontal dan vertikal telah terlanggar dengan adanya KMK tersebut. KMK menimbulkan ketidakpastian, ditinjau dari subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Konsekuensinya, pertimbangan prinsip kesederhanaan menjadi kurang tepat. Wajib pajak menjadi tidak mudah untuk memahami dan melaksanakanya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, hendaknya kebijakan pemungutan pajak hanya dilakukan oleh undang-undang dan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Hindari pembuatan ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang kepada Pemerintah atau Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sendiri. Hindari pembuatan peraturan pemungutan pajak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan berupaya dalam setiap pembuatan ketentuan perundangan untuk menciptakan kepastian hukum. Hendaknya perlu dijaga, jangan sampai pengaturan prosedur pajak menjadi begitu penting, sehingga ketentuan hukum pajak materiel dikesampingkan, padahal justru hukum formal itu adalah untuk mewujudkan hukum pajak materiel.

Abstrak :
Perubahan eksternal khususnya reformasi perpajakan yang melatar belakangi penetapan judul penulisan tesis ini, hal yang menarik untuk untuk dikaji adalah pengaruh eksternal tersebut secara Iangsung akan mempengaruhi kebijakan manajemen dalam usaha untuk mempertahankan kinerja dan target Perusahaan yang ingin dicapainya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam praktek-praktek perencanaan pajak yang baik pada Perusahan, meliputi segala aspeknya antara lain kebijakan manajemen, kultur Perusahaan, struktur organisasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan, proses pengambilan kebijakan, implementasi dan terakhir evaluasi. Perencanaan pajak yang baik yang memenuhi ketentuan formal maupun material dan secara profesional dapat dipertanggung jawabkan, adalah apabila didukung dengan kerangka berfikir yang memiliki presfektif teoritis yang luas. Untuk itu kerangka pemikiran (teoritis) yang dituangkan dalam tesis ini secara terintegrasi dan sistematis dimulai dari perencanaan keuangan (budgeting), proses pengelolaan laporan mulai dari sistem, analisis transaksi sampai dengan penyajian (accounting) yang didalamnya meliputi pengendalian biaya atau (cost accounting), pemahaman terhadap sumber daya manusia dan imbal jasa, sampai dengan pemahaman Undang-undang Perpajakan dan perubahaannya. Penelitian dilakukan melalui metode dimana objek penelitiannya adalah kasus yang terjadi di Perusahaan mulai dari aspek kebijakan manajemen, struktur organisasi, dan laporan kinerja perusahaan, yang kemudian di analisis dan dievaluasi dengan pertimbangan pengaruh internal (rencana manajemen kedepan) dan pengaruh ekstemal seperti perubahan Undang-undang Perpajakan. Hasil akhir atas penelitian ini adalah memberikan kesimpulan yang secara esensial menggambarkan yang terjadi di perusahaan, dan sekaligus menunjukan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan perencanaan pajak sebagaimana disampaikan melalui saran.

Abstrak :
Penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak, dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat "erat" dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya, menguraikan permasalahan yang timbul dan melakukan analisis untuk mengatasi masalah yang timbul ditinjau dari prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa banyak hal- hal yang perlu dikaji lebih jauh dan dilakukan perubahan dalam hal kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dan implementasinya. Reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan sukarela, perubahan ketentuan perundang- undangan untuk lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak wajib pajak bisa meningkatkan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus.

---

From the beginning of Tax Payer Compliance Policy from 2001, the progress its implementation is not very good. It is proven from the fact that the amount of tax payer compliance compare to registered tax payer is very low according to data in 2001 it is only 0,008%. Based on that fact, it needs to examine why the policy is not functioned well and what are the factors that influence the implementation of the policy. The aim of the research is to identify the tax payer compliance policy and its implementation especially in the Office of Tax Services for Foreign Investment one and the District Office of General Directorate of Tax Special Jakarta. It aims to define the problem that rises from the implementation of the policy. The research uses the method of descriptive analysis with literature only and field study to interview related sources as data collection technique. From the analysis it is found that there are many things of the policy and its implementation that Must be explored and changed. The study relates several factors that detain the implementation of the policy in term of the tax payer and other factors. Other thing discussed in the research is the influence of the policy on tax auditing and the Nation of the policy and the voluntarily compliance.

Abstrak :
Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri sangatlah penting. Oleh karena itu, di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, termasuk sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan sumber lainnya, dengan memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan nasional oleh masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pikir tersebut di atas, pemerintah telah melakukan banyak upaya baik melalui usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk dapat meningkatkan penerimaan negara berupa pajak serta melakukan pembenahan peraturan dan perangkat perpajakan yang ada. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memberlakukan peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat khusus, di antaranya adalah pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tingkat tarif tertentu yang besarnya tarif berbeda-beda tergantung pada jenis objek Pajak Penghasilannya. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan efek di bursa efek terhadap perlakuan biaya dan pajak penghasilan pada perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas, penulis melakukan penelitian terhadap PT. X Securities. Selain melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku bacaan, peraturan-peraturan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan PT. X Securities, terutama yang berkaitan dengan praktek akuntansi dan perpajakan pada perusahaan. Sebagai salah satu kesimpulan dari tesis ini adalah pengenaan PPh Final atas transaksi penjualan saham mempengaruhi pengakuan biaya yang dapat dibebankan menurut aturan fiskal, yang selanjutnya akan mempengaruhi penghitungan pajak penghasilan suatu perusahaan perantara pedagang efek, yang penghasilannya terdiri dari dua unsur, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final.

Abstrak :
Usaha periklanan dewasa ini sudah berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi komunikasi. Iklan bukan saja memberikan keuntungan bagi kalangan pengusaha dan para pengelola media periklanan tetapi juga masyarakat luas yaitu para calon konsumen. Karena iklan telah memberikan pengetahuan yang luas kepada masyarakat tentang berbagai produk yang ditawarkan. Di samping itu, kehadiran iklan juga penting bagi pemerintah karena iklan juga memberikan masukan yang cukup besar bagi negara lewat sektor pajak. Usaha iklan yang semula merupakan kegiatan perantara kemudian berkembang menjadi usaha jasa di bidang tehnik. Dengan kondisi ini, maka usaha periklanan memerlukan adanya kepastian hukum dan kemudahan di bidang administrasi perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak atas masukan dari Asosiasi Pengusaha Periklanan mengeluarkan Surat Edaran yaitu: SE.10/PJ.3/1998 pada tanggal 15 Juni 1998. Surat Edaran ini mengatur pengenaan pajak atas usaha industri periklanan baik dari sektor pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1)sejauh mana penerapan Surat Edaran ini dalam pelaksanaannya; 2) adakah faktor-faktor yang menunjang dan/atau menghambat pelaksanaannya; 3)apakah peraturan tersebut sudah memenuhi kriteria asas-asas perpajakan yang berlaku; 4) apakah semua penghasilan dari usaha periklanan sudah ada kepastian perpajakannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasilnya adalah sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan khususnya dalam usaha iklan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain adalah: 1. Perkembangan yang pesat pada usaha periklanan mendorong terjadinya pertemuan antara Asosiasi Perusahaan Iklan dengan Dirjen Pajak yang akhirnya membuahkan Surat Edaran yaitu SE. 10/PJ.3/1998 tanggal 15 Juni 1998. 2. Meskipun peraturan sudah ada belum menjamin permasalahan selesai sampai disini. Peraturan tersebut tampaknya kurang disosialisasikan pada aparat perpajakaan maupun karyawan perusahaan iklan sehingga menimbulkan berbagai kasus. Sedangkan saran untuk masalah ini adalah: 1. Perlu diadakan sosialisasi yang intensif peraturan yang ada baik dikalangan pengusaha iklan, maupun aparat pajak. 2. Jika perlu peraturan tersebut dapat direvisi agar tercapai kepastian hukum dan keadilan dalam perpajakan.