Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This study explains about the process of policy formulation also the political dynamics in the making of Tobacco Plain Packaging Act 2011. The Tobacco policy itself is the final series of the national agenda in Australian anti-smoking policy. Using the concept of political ideology, Australian parliamentary system, 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃􀀺􀁌􀁏􀁏􀁌􀁄􀁐􀀃􀀧􀁘􀁑􀁑􀂶􀁖􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁆􀁜􀀃􀁗􀁋􀁈􀁒􀁕􀁜􀀏􀀃this result find that the success of the formulation of Tobacco Plain Packaging Act 2011 policy is determined by few 􀁉􀁄􀁆􀁗􀁒􀁕􀁖􀀃 􀁖􀁘􀁆􀁋􀀃 􀁄􀁖􀀃 􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁗􀁕􀁈􀁑􀁊􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁉􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁇􀁒􀁐􀁌􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁊􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀂶􀁖􀀃 commitment itself that is eager in realizing a prosperous country with a high health status of the society.

---

Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan serta dinamika politik dalam pembuatan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011. Kebijakan tersebut merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan agenda nasional dalam kebijakan anti rokok di Australia. Dengan menggunakan konsep ideologi politik, sistem parlementer Australia serta teori kebijakan publik oleh William Dunn, penulis menemukan bahwa keberhasilan proses perumusan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 di parlemen dipengaruhi oleh faktor kekuatan politik dari partai penguasa serta komitmen dari pemerintah Australia sendiri yang ingin mewujudkan negara yang sejahtera melalui status kesehatan masyarakat yang tinggi.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini melakukan pembahasan mengenai pengaruh sebelum dan sesudah atas intervensi yang dilakukan oleh sektor swasta dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam studi kasus Wirausaha Muda Mandiri. Beberapa hal yang akan dilakukan analisis adalah mengenai pengaruh atas intervensi swasta terhadap perkembangan usaha dari UMKM yang dilihat berdasarkan peningkatan omset, aset usaha dan net profit, kemudian mengenai perngaruh atas intervensi swasta terhadap akses keuangan dari UMKM, serta pengaruh intervensi swasta dalam menarik perhatian Pemerintah terhadap para pelaku UMKM yang telah mendapatkan intervensi swasta

---

ABSTRACT
This thesis is a discussion about the effect before and after the intervention by the private sector in the empowerment of the micro small and medium enterprises in case study of Wirausaha Muda Mandiri . Some things that will be analyze is the impact of the intervention of the private sector to the development of the business of SMEs is seen by the increase in turnover , business assets and net profit , then the impact of the intervention of the private sector to the access to finance of SMEs , as well as the effect of the intervention of private in drawing the Government's attention to the the SMEs that have gained private intervention .

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mobilitas non permanen tenaga kerja di wilayah metropolitan di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pekerja menjadi Movers Komuter atau Migran Sirkuler atau menjadi Stayers .Dan bagaimana faktor itu mempengaruhi pilihan menjadi Movers atau Stayers. . Penelitian ini ingin mengetahui hubungan atau asosiasi antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, lapangan pekerjaan utama, jarak tempat tinggal ke tempat kerja, klasifikasi daerah tempat tinggal pekerja, dan Share sektor industri terhadap PDRB terhadap keputusan mobilitas non permanen tenaga kerja di Kawasan Metropolitan Indonesia. Sebagai pelengkap penelitian yang umumnya mengamati mobilitas permanen / migrasi. Selain itu diharapkan dapat melihat dan menganalisa pola dan karakteristik serta peluang mobilitas non permanen tenaga kerja.Penelitian ini menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional, 2017. Ringkasan analisis deskriptif menunjukkan bahwa Pekerja di daerah metropolitan di Indonesia masih didominasi oleh mereka yang cenderung memilih untuk tinggal dan bekerja di kabupaten / kota yang sama Stayers . Pola dan karakteristik pekerja komuter dan migran sirkuler beberapa daerah metropolitan di Indonesia sebagian besar menunjukkan pola umum yang sama, namun faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan Mover masing-masing kawasan berbeda. Tes Hipotesis yang disajikan dengan menerapkan model regresi logistik multinomial. Penelitian ini juga menyimpulkan Semua variabel independen yang digunakan dalam model umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, lapangan pekerjaan utama, jenis pekerjaan, klasifikasi daerah tempat tinggal, jarak tempat tinggal ke tempat kerja, dan Share industri terhadap PDRB secara statistik signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen dalam mempengaruhi variabel dependen status mobilitas non permanen tenaga kerja . Dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat digunakan atau dimasukkan ke dalam model. Atau dengan kata lain, kita dapat menggunakan semua variabel ini sebagai variabel independen dalam model. Kata kunci: Mobilitas Non Permanen, Komutasi, Ulang-Alik, Komuter, Migran Sirkuler, Movers, Stayers

---

ABSTRACT
This study aims to know the pattern of non permanent mobility of workers in the metropolitan area in Indonesia , factors affect the decision of workers become Movers Commuter or Circular or become Stayers And how does that factor influence the choice of being Movers or Stayers.This study wanted to know the relationship or association between age, sex, education level, marital status, employment status, occupation type, main employment, workplace distance, classification of worker 39 s residence area, economic growth, and industrial sector Share of decision non permanent mobility of workers. As a complement to research that generally observes permanent mobility migration. In addition it is expected to see and analyze the patterns and characteristics and opportunities of non permanent mobility of workers in the Metropolitan Area in Indonesia.This study used data from National Labour Force Survey, 2017. Descriptive analysis summaries showed that Workers in metropolitan areas in Indonesia are still dominated by those who tend to choose to live and work in the same Regency Municipality. The pattern and characteristics of workers Stayers and Movers of several metropolitan areas in Indonesia do not show anything different, but the factors that affect mover tendency by each region are different .Hypothesis tests presented by applying multinomial logit regression model. This study also concluded All independent variables used in the model age, sex, education level, marital status, employment status, main employment, occupation, residential classification, workplace distance, and industry Share to GRDP is statistically significant at a 95 percent confidence level in influencing the dependent variable non permanent employee mobility status . It can be concluded that all variables can be used or incorporated into the model. Or in other words, we can use all these variables as independent variables in the model. Keywords Non Permanent Mobility, Commuting, Roundtrip, Commuter, Circular Migrant, Movers, Stayers

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemilikan nonlabor income dan pengaruhnya terhadap status bekerja lansia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data Survei Penduduk Antar Sensus SUPAS tahun 2015 dengan sampel penduduk usia 60 tahun ke atas yang dianalisis dengan metode regresi logistik biner. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, pendidikan, daerah tempat tinggal, status perkawinan, kelompok umur, keluhan kesehatan dan indeks kekayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat memiliki nonlabor income penduduk lansia memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk bekerja dibandingkan dengan penduduk lansia yang tidak memiliki nonlabor income. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk lansia yang memiliki nonlabor income memiliki pilihan untuk bekerja atau tidak, atau dengan kata lain, bekerja bagi lansia yang memiliki nonlabor income bukanlah sebuah paksaan. Memiliki nonlabor income memberikan kemampuan finansial kepada lansia untuk membiayai konsumsinya sehingga lansia dapat memilih untuk tetap bekerja sebagai bentuk dari active aging di bidang ekonomi, atau dapat menikmati leisure.

---

This study aims to understand nonlabor income ownership and its effect on elderly work status in Indonesia. This study uses the Intercensal Population Survey SUPAS data in 2015 with a sample of people aged 60 years and over who are analyzed using the binary logistic regression method. The control variables used in this study include the relationship with the head of household, gender, education, residence area, marital status, age group, health status and wealth index. The results show that when having nonlabor income, the elderlies have a lower tendency to work compared with the elderlies who do not have nonlabor income. This suggests that elderlies with nonlabor income have the option of working or not, or in other words, working for the elderlies who have nonlabor income is not a compulsion. Having nonlabor income provides the financial ability to finance their consumption so that the elderlies can choose to keep working as a form of active aging in the economic field, or that they can enjoy leisure.

Abstrak :
ABSTRAK
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACT
Property tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance.

Abstrak :
Pemerintah telah menyediakan skema kepesertaaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 135 juta masyarakat miskin dan hampir miskin sebagai perlindungan agar mereka terhindar dari pengeluaran kesehatan yang tinggi dan memiskinkan. Melihat besarnya cakupan peserta yang mencapai 60 persen dari total peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka perlu adanya evaluasi dalam penetapannya. Studi ini menganalisis ketepatan sasaran dalam penetapan peserta PBI. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, dengan menggunakan metode regresi logistik untuk melihat tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penentuan rumah tangga penerima bantuan. Didapatkan hasil bahwa terjadi ketidaktepatan dalam penetapan peserta penerima PBI, berdasarkan model terdapat 13,05 persen (19.841 rumah tangga) penerima PBI yang seharusnya tidak berhak menerima PBI (inclusion error).  Dan terdapat 47,81 persen (30.854 rumah tangga) yang tidak menerima PBI seharusnya berhak menerima PBI (exclusion error). ......The Government has provided recipients of contribution assistance (PBI) membership schemes for 135 million poor people and near poor as a protection so that they avoid high health expenditures and impoverishment. Seeing the large coverage of participants who reached 60 percent of the total participant of The National Health Insurance (JKN), it is necessary to have an evaluation in its determination. This study examines how the evaluation of the policy is seen from the suitability of determining PBI participants. This study uses data from the 2019 National Socio-Economic Survey (Susenas), with the logistic regression method to the level of inaccuracy of targets in using beneficiary households. It was found that there was an inaccuracy in the determination of PBI recipients, based on the model there was 13.05 percent (19.841 households) of PBI recipients who should not be entitled to receive PBI (inclusion error). And there is 47,81 percent (30.854 households) that do not receive PBI who are entitled to receive PBI (exclusion error).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi rokok yang tidak memenuhi ketentuan mengenai batasan Harga Transaksi Pasar di 34 Provinsi di Indonesia dan menganalisis dampak yang mempengaruhi pemantauan Harga Transaksi Pasar Tembakau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, penelitian ini menghitung estimasi proporsi rokok yang tidak memenuhi aturan harga transaksi pasar minimum dengan membandingkan data rokok yang dikonsumsi menggunakan SUSENAS dengan aturan Harga Transaksi Pasar. Penelitian ini menerapkan model regresi panel fixed effect untuk memperkirakan dampak kebijakan pemantauan Harga Transaksi Pasar Produk Tembakau terhadap konsumsi rokok yang tidak memenuhi ketentuan HTP tahun 2016-2019. Kajian ini menemukan bahwa kenaikan tarif cukai produk tembakau terbukti secara signifikan positif dan pemantauan HTP untuk produk tembakau terbukti tidak signifikan mempengaruhi konsumsi rokok dengan harga yang tidak memenuhi ketentuan HTP. ......This study aims to investigate what factors are c that does not meet the regulations regarding the limits on Market Transaction Prices in 34 Provinces in Indonesia and analyze the impact that influences the monitoring of Tobacco Market Transaction Prices by the Directorate General of Customs and Excise. In addition, this study calculates the estimated proportion of cigarettes that do not comply with the minimum market transaction price rules by comparing the data on cigarettes consumed using SUSENAS with the Market Transaction Price rules. This study applies a fixed effect panel regression model to estimate the impact of the policy of monitoring the Tobacco Products Market Transaction Price on cigarette consumption that does not meet the HTP regulations in 2016-2019. The study found that the increase in tariffs on tobacco productsproved significantly positive and monitoring of HTP for tobacco products proved insignificant in influencing cigarette consumption at prices that did not meet the HTP regulations.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam beberapa dekade terakhir, prevalensi merokok di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal ini berbahaya mengingat dampak buruk atas konsumsi rokok terhadap sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan fenomena tersebut adalah meningkatkan harga rokok. Lalu, apakah langkah peningkatan harga rokok berhasil untuk mengendalikan angka prevalensi merokok? Studi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara harga rokok dan pertumbuhan pendapatan terhadap perubahan perilaku merokok. Penulis menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 untuk membentuk empat kategori perubahan perilaku merokok, yaitu perokok baru, perokok tetap, mantan perokok dan bukan perokok. Estimasi ekonometrika yang dibangun menggunakan model multinomial logit memukan fakta bahwa keterjangkauan harga rokok memiliki korelasi positif terhadap probabilitas individu untuk menjadi perokok tetap dan korelasi negatif terhadap probabilitas individu untuk menjadi bukan perokok. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan memiliki korelasi positif terhadap probabilitas individu untuk menjadi perokok baru dan korelasi negatif terhadap probabilitas individu untuk menjadi mantan perokok. Fakta ini memberi sinyal bahwa diperlukan peningkatan harga rokok yang disesuaikan oleh pertumbuhan pendapatan untuk mengendalikan angka prevalensi merokok.

---

ABSTRACT In recent decades, the prevalence of smoking in Indonesia has tended to increase. This is dangerous considering the adverse effects of cigarette consumption on the health, social, and economic sectors. One of the steps taken by the Government of Indonesia to control this phenomenon is to increase the price of cigarettes. Then, did the steps to increase the price of cigarettes succeed to control the prevalence of smoking? This study aims to look at the relationship between cigarette prices and income growth on changes in smoking behaviour. The author uses data from the IFLS in 2007 and 2014 to form four categories of changes in smoking behaviour, namely new smokers, permanent smokers, former smokers, and not smokers. Econometric estimates constructed using the multinomial logit model confirm the fact that the affordability of cigarette prices has a positive correlation with the probability of individuals becoming permanent smokers and a negative correlation with the probability of individuals to become not smokers. Meanwhile, income growth has a positive correlation with the probability of individuals becoming new smokers and a negative correlation with the probability of individuals becoming ex-smokers. This fact signals that an increase in the price of cigarettes is adjusted by income growth to control the prevalence of smoking.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh iklan gambar seram & iklan jantan terhadap konsumsi & willingness to pay pada perokok aktif di Universitas Indonesia. Masalah ini berimplikasi pada dampak iklan gambar seram mempengaruhi konsumsi yang memiliki pemikiran untuk berhenti merokok pada perokok aktif & pada dampak iklan jantan mempengaruhi preferensi perokok karena merokok jantan. Selain itu, Iklan gambar seram mempengaruhi willingness to pay dapat dilihat preferensi rokok yang buruk & iklan jantan mempengaruhi willingness to pay dapat dilihat preferensi rokok jika merokok jantan. Skripsi ini menganalisis implikasi tersebut dengan menggunakan data primer yang dilakukan dengan cara survei perokok aktif di Universitas Indonesia. Hasil estimasi menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif pada iklan gambar seram terhadap konsumsi & willingness to pay dan terdapat hubungan positif pada iklan jantan terhadap konsumsi & willingness to pay.

---

ABSTRACT
This paper studies effect of pictorial health warnings advertising & manly advertising on consumption and willingness to pay cigarette by smoker in University of Indonesia. The implies that effect pictorial health warnings on consumption have thought for quit cigarette to smoker & effect manly advertising on consumption have preference smoker because manly smoker. Moreover, pictorial health warnings on willingness to pay that smoker can look preference cigarette is bad & effect manly advertising to willingness to pay can look preference cigarette because manly smoker. This paper analiysis use primary data to collected by customer survey in University of Indonesia. The estimation have negatif relationship between pictorial health warnings advertising on consumption & willingness to pay and positif relationship between manly advertising on consumption & willingness to pay.