Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permendag RI No. 7 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur mengenai pembatasan jumlah gerai waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui pengembangan kemitraan dalam waralaba dengan pola penyertaan modal. Pada prakteknya, mayoritas pemberi waralaba merek asing terkenal hanya akan mempercayakan pemasaran merek dagangnya kepada satu penerima waralaba di Indonesia. Hal ini dinilai oleh pemerintah sebagai pemicu terjadinya kesenjangan sosial, ditakutkan pemilik waralaba ini akan semakin merajai dan menjajah perekonomian negara dengan memonopoli sistem perdagangan dalam negeri. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, dikeluarkanlah Permendag RI No. 7 Tahun 2013. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah implementasi dari regulasi ini dalam kegiatan bisnis waralaba secara nyata? Dapatkah regulasi ini menjadi suatu solusi yang komperhensif untuk mengembangkan usaha kecil dan mengengah sehingga terwujud pemerataan ekonomi? Bagaimana mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik waralaba? Mengingat kegiatan perkembangan waralaba di Indonesia yang semakin pesat, dan semakin banyaknya waralaba merek asing yang masuk ke Indonesia, maka Pemerintah Indonesia selaku regulator perlu memberikan perhatian khusus terutama dari segi hukum yang mengatur waralaba di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan tinjauan hukum atas usaha waralaba merek asing terkenal di Indonesia, terkait dengan keberlakuan Permendag RI No. 7 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. ......This regulation, basically set on limiting the number of franchise outlets in foods and beverages franchise. The purpose is for economic equality by developing small and medium enterprises through the development of partnerships in franchise with the pattern of equity participation. In practice, most of famous foreign trademark franchisor will only entrust the marketing of its trademark to one franchisee in Indonesia. This is seen by the government as a trigger of social inequality, franchisor will increasingly dominate and colonize the country's economy to monopolize trade in the domestic system. In order to anticipate this situation, the government issued the Indonesian Trade Minister Regulation Number : 07/MDAG/ PER/2/2013. However, the problem is about the implementation of these regulation in the franchising activities in real. Can this regulation be a comperhensive solution to develop small and medium enterprisess in order to realizing economic equality? How about the legal protection of the franchisor? Since franchises in Indonesia are growing rapidly, and the increasing number of foreign trademark franchises in Indonesia, the Indonesian government as regulator needs to give special attention, especially in terms of the law governing franchise in Indonesia. This study will provide an overview of business law for famous foreign trademark franchise in Indonesia, associated with Indonesian Trade Minister Regulation Number : 07/M-DAG/PER/2/2013. This type of research is normative juridical literature. Data analysis methods used in this research is descriptive qualitative analysis.

Abstrak :

Penelitian ini menganalisa mengenai prinsip KYC bagi Notaris yang menjadi pelapor sebagai bentuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Doktrinal. Metode penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian terhadap doktrin yang mencakup asas, aturan, norma, dan nilai-nilai tertentu. Prinsip KYC bagi notaris di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yang meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan pengguna jasa. Pengaturan prinsip KYC bagi notaris di Malaysia mencakup mengenai penerima manfaat, PEP, ambang batas transaksu keuangan mencurigakan, dan mekanisme pengumpulan informasi. Keberadaan petugas kepatuhan yang memegang fungsi pengawasan serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang menjadikannya instrumen penting dalam pelaksanaan anti pencucian uang, sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan setiap saat beriringan dengan pelaporan transaksu keuangan mencurigakan.

 

---

This research analyzes the KYC principle for Notaries who become reporters as a form of preventing and eradicating money laundering crimes. The research method used in this research is Doctrinal research method. This research method focuses on research on doctrines that include certain principles, rules, norms, and values. The KYC principle for notaries in Indonesia is regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries which includes identification, verification, and monitoring of service users. KYC principle arrangements for notaries in Malaysia include beneficiaries, PEPs, suspicious financial transaction thresholds, and information collection mechanisms. The existence of compliance officers who hold supervisory functions and suspicious financial transaction reporting makes it an important instrument in the implementation of anti-money laundering, so that supervisory activities can be carried out at any time along with suspicious financial transaction reporting.

 

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Hibah terhadap Hak Atas Tanah milik Anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai Hibah, Waris, sistem kebendaan dalam hukum perdata, mengenai usia dewasa, kekuasaan orang tua dan perwalian, konsep Hukum tanah nasional di Indonesia misalnya cara untuk memperoleh Hak Atas Tanah, pembuatan sertipikat tanah, dan pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Agraria di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera-Selatan yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mengenai Harta Hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur harus diwakili oleh kedua orang tuanya dalam hal melakukan perbuatan hukum, setelah itu tanah yang telah dihibahkan harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Nasional. Selain itu, kondisi sosiologis masyarakat juga akan dijelaskan dalam hal pemilihan arena Hukum (forum shopping) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi. ......This thesis discusses the Grant of land belonging to the Minors in Civil Law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer the discussion of Grant, Inheritance, material in Civil Law systems, the age of consents, parental authority and guardianship, draft national land law in Indonesia such as how to obtain land rights, making land certificate, and land registration in accordance with regulation Indonesian land. In addition, this paper also analysis the case against Verdict No. 04/PDT.P/2009/PN.LLG Lubuklinggau City South Sumatera associated with the theory. Results of this study suggest that the treasury grant given to minors must be represented by both parents in the case of legal actions, after the land had been granted must be registered with the land office. In addition, the sociological conditions will also be explained in terms of election law arena (forum shopping) to resolve disputes that occur.

Abstrak :
Pada prakteknya perjanjian leasing mencantumkan benda-benda yang dijadikan jaminan oleh lessee guna menjaga kelancaran pembayaran uang sewa. Akibatnya ketika lessee wanprestasi, maka lessor dalam praktek langsung melakukan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut melalui penjualan kepada pihak ketiga. Akan tetapi timbul masalah ketika eksekusi tersebut dinyatakan tidak sah karena pengembalian objek leasing ditangan lessor dianggap sebagai bentuk pembayaran hutang milik lessee sehingga tidak diperlukan lagi eksekusi benda jaminan milik lessee. Permasalahan lainnya yang dapat muncul adalah ketika pembeli sebagai pihak ketiga merasa dirugikan akibat penjualan benda jaminan tersebut sebagai bentuk eksekusi yang telah dinyatakan tidak sah. Dalam skripsi ini, dibahas mengenai perkara wanprestasi yang menghasilkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 216 PK/Pdt/2004 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 610 PK/Pdt./2008 .

---

Practically, leasing agreement usually listed things which used as guarantee by lessee to keep the payment of the rent. In excess, when the lessee default the agreement, the lessor will execute the guarantee goods with a selling to the third parties. But in the other hand, there is a problem occured when the execution stated not right because the leasing object in the lessor hand is considered as debt payment by the lessee, which means the execution of the lessee’s guarantee goods was no need to be executed anymore. The other problem will occurred when the buyer as the third party feels disadvantage in order the execution of the guarantee goods was stated not right. This Thesis will discuss about the default case in the decision of Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 216 PK/Pdt/2004 jo. Decision of Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 610 PK/Pdt/2008.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perjanjian keagenan pemain sepakbola profesional di Indonesia yang diatur tidak hanya di dalam peraturan hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tetapi lebih khusus lagi diatur dalam statuta dan peraturan FIFA serta statuta dan peraturan PSSI. Skripsi ini dibuat untuk memberikan gambaran atau penjelasan bagaimana hubungan hukum dan perlindungan hukum para pihak yang terikat dalam perjanjian keagenan pemain sepakbola profesional.

---

The focus of this thesis is concerning the Professional Football Players Representation Contract in Indonesia that regulated not only in national law which is the Indonesian Civil Code and The Law No. 3 of 2005 about the National Sports System, but more specifically stipulated in the Statutes and Regulations of FIFA and PSSI. This thesis is made to give a clear view how the legal relation and the legal protection of the parties who are bound in the professional football players representation contract.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang “HAK DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PERCERAIAN”. Yang dilatarbelakangi banyaknya kasus perkawinan campuran yang berujung perceraian dan berujung pada perebutan hak asuh anak atau juga penyangkalan status anak. Permasalahan yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana status dan kedudukan dan juga hak anak hasil perkawinan campuran, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yakni UU No 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum Islam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( B.W ), dan juga analisa mengenai putusan mahkamah agung mengenai perebutan hak asuh anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perundang undangan dan juga pengadilan di Indonesia telah cukup memadai dalam hal melindungi hak dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian kedua orang tuanya.

---

ABSTRACT
This research discusses ""The RIGHTS and POSITION of CHILDREN of MIXED MARRIAGES AFTER DIVORCE RESULTS"". That is backed by the large number of cases of mixed marriages that led to divorce and resulted in the seizure of custody of the child or the child's denial of state as well. Problems will be seen in the study is how the status and position of the rights of the child and also the result of mixed marriages, based upon the applicable laws, i.e. Law No. 12 year 2006 about citizenship, Act No. 1 of 1974 about marriage, compilation of Islamic law, The Law of civil law (B.W.), and also the analysis of the Supreme Court ruling on child custody struggle results in mixed marriages. This research is qualitative research which is explanative. Results of the study concluded that the regulations and the Court of Law in Indonesia has been quite adequate in terms of protecting the rights and position of children of mixed marriages result after the parents divorce.

Abstrak :
Perjanjian pemberian kuasa merupakan perjanjian yang diatur dalam kelompok perjanjian bernama (nominat). Dalam perjanjian pemberian kuasa, seluruh perbuatan hukum pemberi kuasa dilimpahkan kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan yang diberikan dalam bentuk surat kuasa. Surat kuasa terdiri atas kuasa khusus dan surat kuasa umum yakni penyelenggarakan segala urusan kepentingan pemberi kuasa. Pada Putusan MA No. 2129 K/Pdt/2012 Penggugat bekerja sebagai konsultan hukum dan bertindak sebagai kuasa hukum yang melakukan perikatan berbentuk perjanjian pemberian jasa hukum dengan Yayasan Pendidikan (Tergugat I) yang diwakili oleh Diana (Tergugat II) dan Adi (Tergugat III) dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam menangani sengketa perkara dengan Pihak ke 3. Dalam penulisan skripsi ini Penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perjanjian yang sah dan patut menurut hukum. Bagaimana suatu perjanjian seharusnya ditafsirkan menurut prinsip itikad baik dalam hal adanya perbedaan penafsiran antara para pihak. Dan bagaimana putusan pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat menurut hukum ...... Authorization agreement is an agreement that stipulated in the agreement group named (nominaat). In agreement granting authority, the whole legal act authorizing delegated to the receiver the power to hold a given matter in the form of power of attorney. Power of attorney consists of specific powers and the general power of attorney arrangements for the benefit of all affairs of the authorizer. In Decision No. MA. 2129 K/Pdt/2012 Plaintiff works as a legal consultant and act as the attorney who shaped engagement agreement for legal services with Yayasan Pendidikan (Defendant I) is represented by Diana (Defendant II) and Adi (Defendant III) in the form of contracts for having an authorization in dealing with a dispute case with Third party. In writing this essay writer will further explore how the implementation of the agreement’s validity and in accordance by law. How an agreement shall be interpreted according to the principles of good faith in terms of multiple interpretation between the parties. And also, applications of Court’s decision for such case is in compliance to the law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi. ......This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest.

Abstrak :
Skripsi ini disusun dan membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap ganti kerugian sebagai akibat dari adanya Bilyet Giro kosong. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan disini untuk menjawab pembahasan mengenai suatu Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis kasus terhadap Putusan No. 120/PDT.G/2010/PN.YK Yogyakarta Propinsi D.I.Yogyakarta yang dikemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah penulis jelaskan dalam setiap bab. Selain itu, penulis juga menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut terhadap teori-teori yang telah dijelaskan. Analisis terhadap pertimbangan Hakim, oleh penulis diberikan beberapa tanggapan terhadap beberapa pertimbangan Hakim yang menurut penulis kurang tepat dalam pengaplikasiannya. ...... This thesis is prepared and addressed the issue of Unlawful Acts against compensation as a result of the Bilyet Giro is empty/blank. This study conducted a juridical-normative research to do library research. The research method that I use here to answer the discussion of, Unlawful acts, in accordance with the Compensation set forth in Civil Law in Indonesia. In conducting this study, the authors analyzed the cases against Verdict No.. 120/PDT.G/2010/PN.YK DIYogyakarta Yogyakarta province which later was associated with the theories that had been the authors explain in each chapter. In addition, the authors also analyzed the consideration of the decision of the judge in the theories that have been described. Analysis on Judge considerations, the authors administered a few responses to some consideration by the judge that the author is right in the application.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai keabsahan daripada Surat Perdamaian dalam Masalah Rumah Tangga, dimana bentuk-bentuk Surat Perdamaian itu terdiri atas Surat Pernyataan Perdamaian, Surat Perjanjian Perdamaian, dan Surat Kesepakatan Perdamaian. Kemudian setelah diketahui perihal keabsahan daripada Surat-surat perdamaian itu maka penting untuk diketahui mengenai kekuatan mengikat bagi keduabelah pihak yang merupakan Para Pihak dalam surat perdamaian tersebut. Selain itu dalam skripsi ini selain dibahas mengenai perlindungan hukum bagi istri yang akan ditinjau dari sudut pandang filosofis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengatakan bahwa Surat-surat Perdamaian sebagaimana terlampir adalah sah sebagai sebuah perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis surat perdamaian sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini kurang dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri. ...... This thesis is discussed about the validity of the Reconciliation Letter in Domestic Issues, which is comprised of Reconciliation Statement, and Reconciliation Agreement. After knowing about the validity of the Reconciliation letter, furthermore, this thesis is explained about the strength of binding to both parties which are the Parties of the Reconciliation Letter. This thesis also is discussed about the legal protection for the wife from the philosophical point of view. The research is a qualitative research which is based on literature studies and some interviews with various interviewees who said that the Reconciliation letter which is enclosed is an agreement as set out in Book III of the Civil Code. However, according to the philosophical point of view, the Reconciliation Letter which is mentioned in this thesis provides less legal protection for wives.