Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian Pernbiayaan Syariah (Al Mudharabah) adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pernilik modal (shahibul rnaal) rnernperoa yakan sejumlah modal kepada pengelo~ a (mudhrib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Bentuk ini menegaskan ke jasarna dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Perjanjian pembiayaan secara syariah {Al-Mudharabah ) ini dengan melihat dari bentuk-bentuk dan bagian bagian yang terdapat didalam perjanjian ini, bahwa bentuk dari perjanjian ini merupakan e enDuk akta otentik, dimaga akta otentik ini dibuat secara notariil dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Permasalahan mengenai peran notaris dala rn rnernbuat a ta tersebut harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam membuat perjanjian pembiayaan syariah ini. Permasalahan mengenai j ami nanjarninan yang terkait dalam perjanjian pembiayaan syariah (Al-Mudharabah) .

Abstrak :
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang perorangan dan badan usaha, misalkan perseroan terbatas, yang dalam melakukan perbuatan hukum menggunakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang disebut Notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaril terkait Rapat Umum Pemegang Saham dilihat dari kewajiban notaris yang harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak khususnya dalam RUPS dalam putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014 dan Bagaimana urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril (Studi kasus putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014). Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat persepktif analitis, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan tanggung jawab Notaris dengan penerimaan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris akibat kesalahan akta yang dibuatnya ketika terdapat penyimpangan terhadap kewajiban yang dilakukannya dalam pembuatan akta Notaril dan urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril yang mutlak penting keberadaannya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Notaris. ......Republic of Indonesia as a country to ensure certainty of law, order and legal protection for every citizen who is the subject of law. Legal subjects made up of individuals and enterprises, for example limited liability company, which in legal actions using authentic notarial deed is made by the competent public authority called the Notary. The problem in this thesis is how the responsibility of the notary in the making of Deed relevant General Meeting of Shareholders be seen from the obligation notary must act honestly, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties, especially in the GMS in the decision or MPPN No.02/B/Mj.PPN/VI/2014 and How the urgency of the wording in the deed Notaril (verdict Case study No.02/B/Mj.PPN/VI/2014). To answer these problems do legal research with normative juridical approach using secondary data obtained from literature studies, and research results are an analytical perspective, because it is intended to provide data as accurately as possible on the implementation of the Notary responsibilities by accepting the sanction imposed on the Notary due to fault the deed is made when there is a deviation to the obligations it does in deed Notaril and urgency of the wording in the deed that is absolutely essential Notaril existence as a form of implementation of the obligations of the Notary.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehingga akta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatan Notaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik di dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegas juga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Abstrak :
Tesis ini membahas kekuatan pembuktian sertifikat dan bukti Letter C, cara memperoleh kedua bukti tersebut agar menjadi hak milik masing - masing pihak dan putusan hakim masing - masing peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, berbentuk preskriptif dan bertujuan explanation atau penjelasan yang berfokus pada masalah dengan ilmu monodisipliner yaitu ilmu hukum. Hasil Penelitian menyarankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan proses pendaftaran hak atas tanah, dan pentingnya melakukan transaksi jual beli tanah harus sesuai dengan Hukum Pertanahan Nasional, serta dalam kasus tersebut hakim perlu penggalian hukum yang lebih luas agar putusan yang dihasilkan tegas dan adil bagi para pihak yang bersengketa.

---

The focus of this study is the proof of title power between building rights title and Letter C, how to grant each of the title by parties and the decisions of judge discretion on each level of court. This research is descriptive analytical with problem focused research and law as the science to answer all the problems on this study. This study suggest the need for socialization of land registration process to the public, and the importance of land sells transaction in according with National Land Law, as well as in this case the Judges need more exploration about the law to result a firm and fair decisions to the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalan dengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi, perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini juga dibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanya pelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan dan juga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasama antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hak dan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahami hukum sacara mendalam akan sangat menyulitkan, karena dihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksi hukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengerti hukum. Oleh karena itu kehadiran dan keberadaan Notaris sebagai Pejabat Umum yang paham hukum akan sangat membantu agar usahanya berjalan secara legal sesuai dengan perijinan yang dimilikinya, agar tidak digugat atau didakwa oleh pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian peranan Notaris akan sangat menentukan khususnya bagi para pelaku usaha dan umumnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk itulah Notaris dalam membuat akta otentik bagi pihak yang memintanya haruslah hati-hati, cermat, tegas, terbuka dan tidak memihak, menjunjung tinggi moral agar tidak melanggar peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga akta otentik yang dibuat olehnya dapat melindungi kepentingan hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Walaupun Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan Kode Etik Jabatan Notaris sudah menjadi dasar hukum dan acuan serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jabatannya, namun dalam prakteknya ternyata terdapat Notaris yang melanggarnya dengan mengeluarkan akta-akta otentik yang isinya saling bertentangan antara satu akta dengan akta lainnya. Melalui penyusunan tesis ini penulis menganalisa secara yuridis menggunakan data sekunder berupa buku, artikel, peraturan perundangan dan kamus serta mewawancarai beberapa Notaris, sehingga dapat disimpulkan, bahwa akta otentik yang tidak memenuhi syarat objektif adalah batal demi hukum, dan harus dimintakan melalui Hakim pengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, dan selanjutnya Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.

---

ABSTRACT
Indonesia business affairs has been developing rapidly these days, including development in the entrepreneurship sector, economic, trade and other business sector. This rapid development is also accompanied by the forming of various government regulations in order to anticipate business violations, disputes and disagreement, to maintain harmony of cooperation among the parties involved and to ensure the parties shall execute their rights and obligations properly. To business practitioners who do not have good knowledge regarding laws and regulations, things can be troublesome because in front of the law anyone is considered knowledgeable and an excuse of not knowing the law is not acceptable.Therefore,the presence of notaries as public servants who are knowledgeable regarding laws will be a great help for business practitioners to seek advice so that the business can be performed in accordance with laws, regulations and licenses, and therefore the possibility of being sued by other party can be avoided. Consequently, public notaries will have a very significant role especially to business owners and to Indonesian economic growth in general.Therefore, notaries must, in making authentic deeds for those who require, be very cautious, thorough, stern, open, not taking side, take heed to moral standards, not to act against the laws, social norms and public order, so that the authentic deed being made can preserve the legal interest of the parties who have good intentions. Even though the Law of Notaries Number 30 of year 2004 and Ethical Code of Notaries have been the legality base, reference and guidance in executing professional tasks and duty, nonetheless, in day to day practice we can still find certain notaries who breach the rules, that is a Notary who issued authentic deeds that contradictory to each other in its content. Through this thesis, writer is making analytical legal reviews using secondary data from books, articles, laws and regulations, and also by making some interviews with several notaries, from which can be concluded that an authentic deed which is not in compliance with the objective requirement of the laws and regulations shall be void, and must be solicited to the Judge of the District Court by the injured party, and further, the Notary shall be deemed responsible for the damage done in accordance to the decision of the

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kompetensi notaris di dalam membuat akta perjanjian perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa setelah adanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kompetensi Notaris dalam pembuatan Akta Perdamaian/dading atas suatu putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan bagian dari kewenangan jabatan notaris sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kompetensi notaris di dalam membuat akta perdamaian setelah adanya putusan hakim pengadilan negeri yang sudah berkekuatan hukum tetap tidaklah juga berarti membatalkan putusan hakim dimaksud. Pengesampingan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan keberadaan akta perdamaian yang dibuat dan/atau di hadapan notaris tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam perspektif penyelesaian sengketa, perjanjian perdamaian yang dibuat dengan mengesampingkan putusan hakim pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dimungkinkan dengan adanya sifat mengikatnya putusan hakim, yaitu sifat hukum materiil yang menyatakan bahwa putusan hanya mengikat para pihak dan tidak memberi wewenang untuk mempertahankan hak seseorang terhadap pihak ketiga, sifat hukum dari putusan hakim sebagai sumber dari pada wewenang prosesuil yang menyatakan akibat putusan hakim bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil, Sifat hukum dari putusan hakim sebagai bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat para pihak.

---

ABSTRACT This thesis discusses the notary competency in making a peace treaty act as alternative dispute resolution after the verdict of the panel of judges of the District Court which had a magnitude of fixed laws . Research literature is used as a normative legal research legal research that is done by examining the material library or mere secondary data . The results conclude that : Competency in the enactment of the Peace Notary / dading on the verdict of the District Court that already have permanent legal force is part of the authority of the notary as mandated in Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Department . Competency notarial act in making peace after the verdict that the district court had not strength permanent law also means canceling verdict question. Waiver court decides that the law has been measuring stick with the existence of acts of reconciliation are made and / or in the presence of a notary is not inconsistent with applicable laws and regulations . In the perspective of mediation , conciliation agreement made by the district court verdict ruled that the law was still possible by measuring the verdict is binding nature , that is the nature of law material to the effect that the verdict is binding only on the parties and not give the authority to defend the rights of the third parties, the court decides the law of nature as the source of the authority of the state as a result prosesuil verdict nature or procedural law that is created, the authority and the obligation prosesuil done away with , the laws of nature verdict as evidence of what is specified therein, so that the binding strength of the parties.

Abstrak :
Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM perlu diatur lebih lanjut bahwa dasar pertimbangan MPD adalah dengan menempatkan Akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yaitu dilakukan pemeriksaan apakah akta Notaris yang bersangkutan melanggar ketentuan pembuatan akta otentik atau tidak. ......This thesis discusses the scope of Article 66 paragraph (1) b of Notary Act in connection with the LDO (Land Deed Officer) and the consideration of DSC (District Supervisory Council) to give / do not give consent for the summon of Notary. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the study suggest that in Notary Act included provisions that call also includes Notary as LDO and in the Regulation of Minister of Justice should be further arranged that the basic consideration of DSC is to place Notary Deed as the object of examination.

Abstrak :
[Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya untuk mengalihkan tanah warisan yang terletak di luar negeri. Akta tersebut dibuat berdasarkan permintaan salah satu ahli waris untuk mengalihkan tanah warisan tersebut kepada dirinya tanpa persetujuan ahli waris yang lain dan tanpa sepengetahuan mereka.Terkait dengan topik ini, penulis mengambil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST untuk dianalisis. Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris tersebut, serta kesalahan yang telah dibuat oleh notaris, maka akibat hukum apa yang dapat terjadi terhadap perbuatan hukum yang telah dilangsungkan tersebut. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada notaris akibat kesalahannya, bila berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, sumpah jabatan notaris, dan Kode Etik Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Notaris yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sumpah jabatan notaris, dan Kode Etik Notaris, harus dikenakan sanksi yang sesuai. Selain itu, notaris harus selalu mengikuti penyuluhan hukum untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia.;This thesis deals with the notary responsibility for his deed that he made for transfer the overseas inheritable estate. The deed was made based on one of the heirs demand, to transfer the estate to her without other heirs approval and without their knowledge. Related to this topic, the author takes on the ruling of the Central Jakarta District Court to be analyzed. In terms of the tort which was did by one of the heirs, and the fault that has been done by notary, so what is the legal consequences for the legal actions that had been held. Is the ruling of the Central Jakarta District Court has complied with Indonesian law, and what sanctions can be imposed on notary due to his fault, if it is based on Notary Act No. 2 of 2014, notary vow, and Code of Notary Conduct. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary, obtained the conclusion that the verdict of Central Jakarta District Court Number 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST were in accordance with the Indonesian law. Notary who breaking the Notary Act No. 2 of 2014 concerning the amendment to Notary Act No. 30 Year 2004, notary vow, and Code of Notary Conduct, must be subjected to appropriate sanctions. In addition, the notary must always follow the legal counseling to update the Indonesian law progress, This thesis deals with the notary responsibility for his deed that he made for transfer the overseas inheritable estate. The deed was made based on one of the heirs demand, to transfer the estate to her without other heirs approval and without their knowledge. Related to this topic, the author takes on the ruling of the Central Jakarta District Court to be analyzed. In terms of the tort which was did by one of the heirs, and the fault that has been done by notary, so what is the legal consequences for the legal actions that had been held. Is the ruling of the Central Jakarta District Court has complied with Indonesian law, and what sanctions can be imposed on notary due to his fault, if it is based on Notary Act No. 2 of 2014, notary vow, and Code of Notary Conduct. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary, obtained the conclusion that the verdict of Central Jakarta District Court Number 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST were in accordance with the Indonesian law. Notary who breaking the Notary Act No. 2 of 2014 concerning the amendment to Notary Act No. 30 Year 2004, notary vow, and Code of Notary Conduct, must be subjected to appropriate sanctions. In addition, the notary must always follow the legal counseling to update the Indonesian law progress]

Abstrak :
Tesis ini membahas Surat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa di Indonesia. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta di bawah tangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dipahami sebagai pihak ketiga terpercaya yang dapat memberikan jaminan atas keautentikan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Waris. Hal tersebut memberi dampak bahwa Notaris tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam pembuatannya, karena isi dari Surat Keterangan Waris adalah opini hukum Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat berdasarkan pada surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris bahwa pewaris telah menikah secara adat/agama dan karenanya ahli waris menurut hukum adalah isteri dan anaknya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan suatu surat pernyataan yang telah dilegalisasi Notaris sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Waris, serta bagaimanakah pembuatan Surat Keterangan Waris serta pembagian waris bagi Pewaris yang melakukan perkawinan secara adat/agama dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Melalui penelitian hukum normatif yang bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha mencari cara pembuatan Surat Keterangan Waris serta mencari solusi bagi golongan Tionghoa yang perkawinannya dilakukan secara adat dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana layaknya sebuah keluarga menurut hukum keluarga dan hukum waris yang berlaku. Simpulannya adalah surat pernyataan yang telah dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Surat Keterangan Waris dan ketiadaan penetapan pengadilan mengakibatkan yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudara dari Pewaris. ...... This thesis discuss about Inheritance Affidavit for Chinese descendant in Indonesia. The Inheritance Affidavit that made by Notary is a private deed, however this affidavit has gained public's credibility. Notary as a public official which the sole purpose is to serve the public by providing legal services, being know as a third trusted party who can provide assurance of the authenticity of the information contained in The Inheritance Affidavit. Its impact that Notary take a full responsibility in the making of affidavit, because the contents of the Inheritance Affidavit is a Notary legal opinion based on the legal facts. Therefore, it is interesting to analyze The Inheritance Affidavit being made based on the written statement made by the testator then legalized by Notary. The written statement will declare that there had been a marriage of the testator according to the religion or customary law. Legal issues of this thesis are: how a written statement that legalized by a Notary can be legal basis of making Inheritance Affidavit and how the making of Inheritance Affidavit for Chinese decendant in Indonesia that marriage by religion or customary law. Through normative legal research and analytical prescriptive type of research, the author tried to define the construction of Inheritance Affidavit in the structure of Indonesian family law, and to find solutions for the Chinese decendant in Indonesia to have the same legal protection as the native in the family law and inheritance. As a resume, the written statement that legalized by a Notary can't be legal basis of making Inheritance Affidavit and without Court's Enactment regarding customary marriages, the appropriate heir is testator's sibling.

Abstrak :
[ABSTRAK
Terbukanya suatu pewarisan adalah karena kematian. Sehingga, dengan terbukanya pewarisan maka di dalam KUHPerdata telah ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris. Namun, adanya perbedaan penafsiran, suatu warisan tidak didapatkan apabila di dalam suatu ikatan perkawinan telah dilaksanakan dengan suatu perjanjian perkawinan. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana pengaruh perjanjian perkawinan pisah harta antara suami dan istrinya terhadap hak mewaris serta bagaimana kedudukan hukum mewaris suami dan adik pewaris terkait sebagai ahli waris yang ditinjau dalam KUHPerdata. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk menemukan titik terang akan siapa yang akan berhak menjadi ahli waris. Selanjutnya, penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian hukum normatif, untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat analisis kualitatif yaitu dengan menelaah data yang diperoleh. Akhirnya, sampailah pada hasil penelitian bahwa suatu perjanjian perkawinan mengatur pemisahan harta kekayaan selama perkawinan, dengan putusnya perkawinan akibat kematian seseorang terhadap harta kekayaan, akan adanya pewarisan dalam bentuk perpindahan kekayaan dan dalam pewarisanpun telah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga suatu perjanjian perkawinan tidak dapat menutup hak mewaris seorang suami. Kedudukan hukum seorang suami dan adik pewaris sebagai ahli waris telah ditentukan dengan penggolongan ahli waris yang mana golongan ahli waris terdekat menutup golongan ahli waris terjauh. Dengan demikian, karena masih adanya suami, harta peninggalan pewaris, haruslah jatuh pada golongan pertama. Disarankan bagi Notaris untuk memberi penjelasan bila ingin membuat perjanjian perkawinan.

---

ABSTRACT
The opening of inheritance would be occurred due to demise. Then, it has been determined which people who will inherit and be the heirs in Indonesian Civil Code (“ICC”). However, due to a dissimilar interpretation, inheritance will not be obtained when the marriage done within a prenuptial agreement. Thereby, some issues arises such as how the effect of prenuptial agreement of split property against right of inheritance between husband and wife and how the legal standing of heirs to inherit between husband and sister-in-law which is reviewed in the Indonesian Civil Code. In regards to this issue, already doing some research to find some real information on whose has the right to become heirs. Hereinafter, This thesis composed with normative legal research method, which is to gain a result that based on qualitative analysis in which is analyzed by collected data. Finally, it can be concluded that a prenuptial agreement arranged the separation of wealth during the marriage, with dissolution of marriage due to demise towards the person’s wealth, there would be transfer of wealth in the form of inheritance and also, it’s already been determined whose going to be the heirs, so that a prenuptial agreement may not closed the right of inheritance for husband. The legal standing of husband and sister-in-law as heirs have been determined by their classification, which is the closest heirs, would cancel further heirs. By this circumstances, because there’s still the husband of the late wife, the property of inheritance, must be owned by the first line of classified person. Suggestion for Notary, give information before the clients want to make prenuptial agreement, The opening of inheritance would be occurred due to demise. Then, it has been determined which people who will inherit and be the heirs in Indonesian Civil Code (“ICC”). However, due to a dissimilar interpretation, inheritance will not be obtained when the marriage done within a prenuptial agreement. Thereby, some issues arises such as how the effect of prenuptial agreement of split property against right of inheritance between husband and wife and how the legal standing of heirs to inherit between husband and sister-in-law which is reviewed in the Indonesian Civil Code. In regards to this issue, already doing some research to find some real information on whose has the right to become heirs. Hereinafter, This thesis composed with normative legal research method, which is to gain a result that based on qualitative analysis in which is analyzed by collected data. Finally, it can be concluded that a prenuptial agreement arranged the separation of wealth during the marriage, with dissolution of marriage due to demise towards the person’s wealth, there would be transfer of wealth in the form of inheritance and also, it’s already been determined whose going to be the heirs, so that a prenuptial agreement may not closed the right of inheritance for husband. The legal standing of husband and sister-in-law as heirs have been determined by their classification, which is the closest heirs, would cancel further heirs. By this circumstances, because there’s still the husband of the late wife, the property of inheritance, must be owned by the first line of classified person. Suggestion for Notary, give information before the clients want to make prenuptial agreement]