Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Pernbiayaan Syariah (Al Mudharabah) adalah perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pernilik modal (shahibul rnaal) rnernperoa yakan sejumlah modal kepada pengelo~ a (mudhrib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil. Bentuk ini menegaskan ke jasarna dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Perjanjian pembiayaan secara syariah {Al-Mudharabah ) ini denganmelihat dari bentuk-bentuk dan bagian bagian yang terdapat didalam perjanjian ini, bahwa bentuk dari perjanjian ini merupakan e enDuk akta otentik, dimaga aktaotentik ini dibuat secara notariil dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Permasalahan mengenai peran notaris dala rn rnernbuat a ta tersebut harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam membuat perjanjian pembiayaan syariah ini. Permasalahan mengenai j ami nanjarninanyang terkait dalam perjanjian pembiayaan syariah (Al-Mudharabah) ."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang perorangan dan badan usaha, misalkan perseroan terbatas, yang dalam melakukan perbuatan hukum menggunakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang disebut Notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaril terkait Rapat Umum Pemegang Saham dilihat dari kewajiban notaris yang harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak khususnya dalam RUPS dalam putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014 dan Bagaimana urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril (Studi kasus putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014).Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat persepktif analitis, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan tanggung jawab Notaris dengan penerimaan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris akibat kesalahan akta yang dibuatnya ketika terdapat penyimpangan terhadap kewajiban yang dilakukannya dalam pembuatan akta Notaril dan urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril yang mutlak penting keberadaannya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Notaris.

---

Republic of Indonesia as a country to ensure certainty of law, order and legal protection for every citizen who is the subject of law. Legal subjects made up of individuals and enterprises, for example limited liability company, which in legal actions using authentic notarial deed is made by the competent public authority called the Notary. The problem in this thesis is how the responsibility of the notary in the making of Deed relevant General Meeting of Shareholders be seen from the obligation notary must act honestly, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties, especially in the GMS in the decision or MPPN No.02/B/Mj.PPN/VI/2014 and How the urgency of the wording in the deed Notaril (verdict Case study No.02/B/Mj.PPN/VI/2014).

To answer these problems do legal research with normative juridical approach using secondary data obtained from literature studies, and research results are an analytical perspective, because it is intended to provide data as accurately as possible on the implementation of the Notary responsibilities by accepting the sanction imposed on the Notary due to fault the deed is made when there is a deviation to the obligations it does in deed Notaril and urgency of the wording in the deed that is absolutely essential Notaril existence as a form of implementation of the obligations of the Notary."

"ABSTRAKSalah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatasakta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan olehRUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehinggaakta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankanjabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatanNotaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalahyuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentikdi dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegasjuga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut denganPeraturan Menteri."

"Setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Hal ini disebutkan antara lain dalam peraturan pelaksanaan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (PP 37/1998) tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu peralihan hak atas tanah yang harus dilakukan di hadapan PPAT adalah perjanjian hibah atau pemberian seseorang kepada pihak lain tanpa adanya imbalan. Dalam pembuatan akta hibah terkadang timbul suatu sengketa, karena ahli waris tidak menerima pewaris memberikan hibah kepada orang lain. Salah satu sengketanya, dimana sengketa tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa hibah yang telah dilakukan oleh pewaris dengan pihak lain di hadapan PPAT adalah sah, karena ahli waris dalam gugatannya hanya mempermasalahkan mereka adalah ahli waris yang sah dari pewaris.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktik PPAT dalam perjanjian hibah sudah sesuai dengan PP 37/1998 serta peraturan-peraturan lainnya terkait dan untuk mengetahui bagaimana akibat dari peralihan hak atas tanah dalam perjanjian hibah yang dilakukan tanpa pembuatan akta PPAT. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peranan PPAT dalam praktik hibah ditinjau dari PP 37/1998. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya pendekatan yang mengutamakan tentang peraturan perundang-undangan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan PPAT dalam praktik hibah sudah sesuai dengan PP 37/1998, karena dalam sengketa ini PPAT menurut Kantor Pertanahan setempat telah membuat akta Hibah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk itu. Akibat dari peralihan hak atas tanah dalam perjanjian hibah yang dilakukan tanpa pembuatan akta PPAT menurut PP 37/ 1998 tidak akan memperoleh izin pemindahan hak dari Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan akan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan haknya.

---

After the enactment of the Agrarian Law Number 5 Year 1960, every land right transfer must be executed before an authorized Land Conveyancer. This provision is provided inter alia under Implementation regulations of the Agrarian Law Number 5 Year 1960, namely Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding Land Registration and Government Regulation Number 37 Year 1998 regarding The Regulation on the Land Conveyancer Duties. One type of land right transfers that must executed before the Land Conveyancer is deed on grant of land right or land right transfer to someone without consideration. Sometimes there is a dispute in the process of the execution of the land right deed caused by any heirs that does not agree the said grant of land right to other party. The Supreme Court of Indonesia in one case held that any grant performed by the deceased to other party before the Land Conveyancer is legally valid for the heirs in their lawsuit dispute only the validity of their status as legal heir of the deceased.The objective of this research is to get information whether the Land Conveyancer in practice has performed her duties in compliance with Government Regulation Number 37 Year 1998 and to get information in relation to legal consequences on the transfer of a land right performed without deed of Land Conveyancer. This research is based on analysisdescriptive, that is a research describing the role of Land Conveyancer in the practice of grant of land right in accordance to Government Regulation Number 37 Year 1998. the approach method used in this research is normativejuridical, means that the approach that weighs on the laws and regulations.Based on the result obtained from the research, it is known that the role of a Land Conveyancer in the practice of grant of land right has been in accordance with Government Regulation Number 37 Year 1998, for in this the lawsuit Land Conveyancer according to the Land Registry Office has executed the deed of Land Right Deed in compliance with the applicable procedure. The legal effect of the transfer of land right in the grant of land right agreement performed without a Land Conveyancer deed according to Government Regulation Number 37 Year 1998 is that the Land Registry Office shall not give an approval to said transfer and the Chief of Land Registry Office shall deny to record the transfer of land right."

"Tesis ini membahas status tanah dikelurahan Baluwarti (kawasan kraton kasunanan Surakarta Hadiningrat pada saat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 serta membahas taraf sinkronisasi antara perundangan tersebut terhadap status tanah dikelurahan Baluwarti.Penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dengan tipe eksplanatoris yang menggunakan teknik penelitia berupa Content analysis atau analisis isi.Hasil penelitian diperoleh temuan bahwa sinkronisasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 belum mencapai optimal sehingga dalam rangka menyelenggarakan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak adat sebagai leluhur bangsa perlu adanya penyempurnaan sinkronisasi perundangan serta kelengkapan pengaturan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang terklasifikasi dengan benar/ tidak tercampur aduk dengan bidang lain sehingga tidak menyebabkan tafsir yang ambigu yang berpotensi konflik pada situasi pertanahan nasional.

---

Land Status in Baluwarti Villages in Kasunanan Surakarta Kingdom area was reviewed and discussed in this thesis. The discussion centralized in time before and after the application of some act and decrees namely : Act No.5 1960 about Basic of Land Regulation, Government Regulation No 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988.This thesis also discussed the synchronization level between these acts to the land status in Baluwarti Village. This Project is a normative research in which content analysis method is applied to test and explained the vertical synchronization level.Research results showed that the synchronization between Act No.5 1960, Government Regulation No. 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988 have not reach an optimum level. In Order to applied honor and protection to the rights of tradition principles there is a need for synchronization and completion of acts regarding kingdom?s land or former kingdom?s land that is rightly clarified. Because by doing so, potential conflict rooted from the national land right situation can be avoided."

"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."

"Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis ini akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan permohonannya kepada Menteri akhirnya menjadi lewat batas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Akta yang lewat batas waktu berarti telah cacat hukum, akan tetapi perbuatan hukum untuk mengubah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi batal Oleh karena itu akta yang telah lewat batas waktu diperlukan keputusan RUPS mengenai penegasan kembali atas hasil keputusan RUPS sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam suatu akta notaris. Berdasarkan akta penegasan ini selanjutnya notaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka waktu pelaksanaan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

---

Limited Liability Company Law puts the profession of a Notary in a very important position for the establishment and existence of a Limited Liability Company. Every amendment to the articles of association must be based on the result of the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be set out in the form of a notarial deed. In such law, has been stipulated the period for the impfementation process of amendment to the articles of association of a company. In this thesis, notarial deed in the framework of adjustment and amendment to the articles of association which is intended to be submitted for its application to the Minister has finally become expired. This is due to the presence of negligence from the part of the Notary and the stoppage of Legal Entity Administration System Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The expired deed means it has a legal defect; however, the legal act to amend the articles of association by the parties does not become void. Therefore, the expired deed requires a resolution of the GMS regarding the re- affirmation over the result of the resolution of the previous GMS which then will be set out in a Notarial deed. Based on this deed of affirmation, then, the Notary will submit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the system. This research utilizes library research method with normative juridical characteristic and evidently from the result of the research, there are several issues which could cause the non-fulfillment of the period for the implementation ofthe amendment to the articles of association as stated in the statutory reguiations."

"Tanah dan bangunan merupakan salah kebutuhan mendasar manusia. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut serta menyediakan perumahan, namun, masih ada jual beli tanah berikut bangunan yang pengalihan haknya tidak dilakukan menurut Hukum Tanah Nasional, melainkan para pihak membuat suatu perjanjian yang dikenal dengan istilah Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan dengan Pengikatan Jual Beli segera dibuatkan Akta Jual Beli, jika syarat-syarat yang ditangguhkan telah dipenuhi. Pengikatan Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional, tidak menyebabkan beralihnya hak atas tanah dan bangunan kepada pembeli.

---

Lands and buildings are one of human’s primary needs. The government give opportunities to private enterprises to join in the effort of providing housing for the people. However, transfer of property rights and sale of land were sometimes not carried out according to the National Land Law, instead both parties made an agreement that was known as the Agreement to Bind Sale and Purchase. This research was the juridical research normative. From the results of the research, it is concluded that trades carried out with Agreement to Bind Sale and Purchase should immediately be followed by the Sale and Purchase Certificate once all the conditions have been fulfilled. It is important to do so because such trades are not according to the National Land Law, and therefore do not cause a transfer in the land and the building rights."

"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 44 UUJN mengatur bahwa Notaris, penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi harus menandatangani akta segera setelah akta dibacakan. Namun bagaimana status keabsahan akta Notaris serta pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang penandatanganannya tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata, KUHPidana) telah mengatur baik secara tersirat maupun tersurat tentang penandatanganan akta yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya otentisitas akta Notaris dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris juga bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dituntut secara pidana berkenaan dengan keterangan palsu dalam akta tentang proses penandatanganan akta. Kemudian untuk meningkatkan kinerja Notaris dalam melaksanakan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya Notaris secara personal dapat menjaga integritasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Publik serta untuk menjamin agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris aktif memberikan penyuluhan kepada semua klien tanpa terkecuali tentang aturan standar mengenai pembuatan akta agar akta yang dibuat terjamin otentisitasnya, terakhir, Notaris juga sepatutnya memperhatikan dan mengamalkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

---

Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based on the format and procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary (Notary Law). Article 44 of the Notary Law regulates that Notary, appearer and minimum 2 (two) witnesses must execute the deed after such deed has been read to the parties. What about the authentically of the Notary deed as well as the responsibility of the Notary towards a deed which execution is not being conducted by the parties before a Notary. By using the literature research method with juridical- normative approach, this research observing and thoroughly analyzing the primary and secondary legal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and other regulations (Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated, whether expressly or un-expressly, that the parties must jointly sign the deed. Therefore, as regulated under Article 84 of the Notary Law, a violation towards such provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed only has the authentication power as a private deed, and for the party who suffers loss may demand for a compensation to the said Notary. The Notary can also be imposed with an administrative sanction by the Minister of Law and Human Rights and the said Notary can also be charged under criminal law in relation to the forged information regarding the execution process of the deed. In order to enhance the work performance of the Notary to be in line with ihe laws and regulations, the Notary then personally must maintain its integrity in conducting its function and duty as a Public Officer; and to guarantee that the Notary must, in conducting its function and duties in accordance with the prevailing laws and regulations, actively provide information to all of its client regarding the Standard rules on the incorporation of the deed so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also observing and conducting the General Good Corporate Governance."

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan pada hukum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision of the Court Cibinong. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT Office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order (o to create legal certainty and the protection of the law rights over land."