Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThesis ini mendiskusikan tentang implementasi kebijakan pada pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tajur Halang, Bogor.Pendidikan Usia Dini adalah suatu program kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yang didukung oleh Pemerintah Daerah melaui instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam menerapkan kebijakan PAUD agar dapat meningkatkan dan mempermudah akses pendidikan tersebut bagi masyarakatnya serta menggali lebih jauh bagaimana upaya para pengelola sekolah PAUD dalam meningkatkan akses mutu layanannya terhadap masyarakat serta melihat kontribusi para orang tua murid dalam meningkatkan performa layanan bagi kemajuan sekolah PAUD.Hasil penelitian ini menerangkan bahwa masih terdapatnya kelemahan dalam impementasi kebijakan yang dimulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor hingga ketingkat yang lebih rendah yaitu UPTP Kecamatan Tajur Halang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi dari pelaksana kebijakan, penyelenggara PAUD hingga pada tutornya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of a policy on early childhood education in the district of Tajur Halang, Bogor. Early Childhood Education (ECE) is a program policies promulgated by the Central Government which is supported by the local government through the related institutions for implementing the policy.The aims of this research is to describe the factors whose had related with efforts of local government to implementing the early childhood policies in order to increase and facilitate the access of early education for wider segment of community, plus to explore the efforts to the early childhood school management in improving the quality of services to the communities. This study also wish to describe the parents contribution in improving the performance of services to the advancement early childhood school.The results of this research are found weakness in the implementation of policy begins from the top of the local government until the lower level that is UPTP District of Tajur Halang.This weakness arises due to lack of competence and capacity from the human resources in local government, school managers and the tutor of early childhood education."

"ABSTRAKPemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasikebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atasberbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diIndonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatankesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasikebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayahseringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktifatau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untukmenggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketigafaktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru.Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasiimplementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasipemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan denganmenggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yangterkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dandengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship).Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukurberdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yangmendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasispartisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal;kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaianhasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksanasecara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkanuntuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumberkeuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruhpositif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerahotonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensidan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaiandan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasidiwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan olehinstansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintahdaerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yangmewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaianyang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasiskinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugaspemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembagasecara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagaiperekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciridemokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yangdimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkanhati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunandaerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktorkebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadapkeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilaiprobabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaanyang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data.Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam modelimplementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan,model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama"dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksimodel deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tigadimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensimodel implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politikdan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteksimplementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasipendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruhkebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraanpemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan padapemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konseppemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan.Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperolehhasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilanpenyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastrukturyang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah.Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yangdipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur(organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannyaadalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agarsinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyatmiskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanyauntuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.

---

ABSTRACT"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend thatconveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it alsoanswered various problems appeared in administering the local government inIndonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause,which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles setto emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif ofRegional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives ormerely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factorof policy, organization, and environment on successful in administering the newregional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation onstructural relation between said three determined factors and its influence onsuccessful to oversee the new regional government.This study conducted based on quantitative analysis method and designevaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee inthe organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Datagathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview.Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) andavailed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument.Successful administering the new regional autonomy government measuredby completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representativeinstitution in support to establish democracy climate and lessons learnt society basedon civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair,institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervisionand monitoring as a base tool to assess regional development, management forpublic service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable,competent personnel to support the administer local government, and availabilityfunding for regional development.Policy, organization, and environment to implement the policy have beenpositively influenced and significant on successful overseeing new autonomy ofregional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy,consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing andadjustment that occurred through implementation of the policy. In addition,organization represented by main task and clear function to be implemented byregional government institution; intra activity and inter unit organization of localgovernment coordinated and synchronized between another. Availability oforganization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnelsystem based on competencies; compensation system based on performance andavailability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover,environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal andvertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of localgovernment. Local political aspect characterized by democratize based on civilparticipation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally,modeling equation relationship between factor policy, organization, and environmentand its influence on successful managing new autonomy local government has shownprobability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were nosignificant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrixdata.Theoretical implication from the research strengthened combination elementin model implementation policy as political and administration process, relevancemodel, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility ofnew dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy thatapparently strengthening the descriptive model determined system as a result ofimplementation policy findings. Three dimension in system model determining policyimplementation complemented on current model implementation policy, especiallypolitical and administration process model that only covered the dimension of policycontent and dimension of policy context. Methodologically, this research supportedrelevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policyinfluence, organization, and environment for successful administering new autonomyregional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment ofprerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept ofentrepreneurial government based on institutional innovation.Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained theresult of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successfuladministering regional autonomy government supported by conducive infrastructurefor policy implementation in regional government context. Implication of the policythat policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect thatpemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regionalautonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasingposition for certain parties in the region."

"Usaha industri tradisional telah menjadi perhatian nasional dan internasional dengan perkembangan wacana industri sustainability (berkelanjutan). Akan tetapi, dalam kenyataannya perkembangan usaha ini tidak selalu mengarah pada model usaha berkelanjutan yang lebih baik dari para pelaku yang ada di dalamnya. Riset ini menampilkan gambaran dilema livelihood pada industri tradisional furnitur Jepara – Indonesia. Fenomena khusus yang terjadi di Jepara adalah kemampuannya untuk bertahan dalam kompetisi dunia usaha modern, dan juga secara menakjubkan menggapai pasar furnitur global. Di lain hal, Jepara secara mayoritas tetap bertahan dengan metode produksi tradisional. Dalam perhatian ini, studi kualitatif phenomenology dilaksanakan di kota Jepara, Jawa Tengah – Indonesia. Studi dilakukan pada industri tradisional furnitur rumah tangga, dengan para pelaku usaha dan pekerja didalamnya yang terdiri dari 12 orang partisipan, dan terbagi dalam 4 kategori usaha. Investigasi dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan teknik semi structured interview. Riset ini mendeskripsikan tekanan (pressure) lokal, regional dan internasional yang berakibat implikasi unsustainable yang cukup besar. Implikasi berkisar dari kurangnya campur tangan pemerintah, pendapatan yang tidak memadai, persaingan yang tidak sehat dengan sebagian perusahaan asing yang secara legal dan ilegal berdiri di Jepara, dan yang paling substansial adalah hilangnya karakter keterampilan seni ukir di Jepara sendiri. Industri furnitur ukir tradisional Jepara di satu sisi, memiliki warisan sejarah keterampilan budaya ukir, bersama dengan ribuan orang yang bergantung pada jenis mata pencaharian ini (livelihood), dan harus tetap bertahan baik dalam skala pasar lokal ataupun global. Pada akhirnya, industry furniture tradisional Jepara ini menerapkan model perkembangan industri “Low Road” untuk menahan pengaruh tekanan (pressure) lokal dan internasional, yang kemudian secara bertahap berubah, dan melakukan manuver strategis untuk menyesuaikan prosedur dan peraturan kebijakan yang ada guna mempertahankan mayoritas praktik informal dari para pelaku usaha, dan utamanya untuk mempertahankan mata pencaharian produksi furnitur tradisional yang sudah berlangsung secara turun temurun

---

Traditional industry sustainability has been the focus and interest of local and international study. However, current traditional industry developments may not always indicate better progressive sustainable achievements. This research presenting an epic rural traditional industry dilemma of livelihood, focusing at traditional industry Jepara – Indonesia. Distinct significance phenomenon at Indonesian - Jepara traditional rural furniture industry is in its ability to survive current modern business competition while remarkably prosper for global furniture market. Meanwhile, this industry and its people have been largely remains with traditional method of production. In concern to this, a qualitative phenomenology study had been conducted at Jepara city, Central Java- Indonesia, in a range of home-based furniture, adjoining with business owners and workers involved. A total of 12 participants and 4 main categories of business are investigated. This research deployed in-depth interview using a semi-structured interview. The study depicting pressure of local, regional and international which further result major unsustainable implications. Implications span from the absence of government assistance, income insufficiencies, unfair rivalries with partial foreign firms legally and illegally stands at Jepara, and in most substantial is the loss of carving craftmanship skills character within. The pressures at Jepara is related to the main feature of historical carving craftmanship inheritance, which determined to many thousands of livelihood reliance people contained. This rural furniture cluster industry is obviously needed to sustain both domestically and internationally, despite this research reveals many problems and implications. Eventually, Jepara furniture industry people have to undertake "low road" survival to withstand pressures, and at the same time transform and maneuvering current international rules and regulations on timber trade products. Inevitably, Jepara small furniture firms need to operate informally, in order to continue their cultural industry legacy which formerly passed for many generations."

"ABSTRAKJumlah anak autis di Indonesia terus meningkat tahun 2010 1: 300 dantahun 2015 di setiap 250 kelahiran ada 1 anak yang lahir autis. Anak autis masihdianggap sebagai pihak ketiga (third party) sekaligus stressor bagi keluarga.Kestabilan kondisi keluarga seperti ini sulit untuk dicapai sebab ada sebuahuncertainty (ketidakpastian) kapan kondisi ini akan berakhir dan memang tidakada jaminan kapan anak autis akan menjadi mandiri. Inilah yang memicuketegangan hubungan spouse maupun parenting dalam hubungan segitiga(triangle relationship). Sehingga penelitian ini ingin memaparkan pola dialektikahubungan interpersonal dalam keluarga dengan anak autis dan melihat bagaimanamereka menegosiasikan kontradiksi tersebut dalam mencapai suasana yangkondusif (harmonis) di sistem keluarganya. Relational dialectics theorydigunakan untuk menjelaskan kontradiksi dan dialektika hubungan interpersonalini. Metode Interpretative Phenomenologycal Analysis digunakan untuk melihatpola dialektika keluarga autis dari penuturan pengalaman masing-masing anggotakeluarga non autis.Hasil penelitian menunjukkan terjadi ketidakseimbangan dalam polahubungan interpersonal keluarga dengan anak autis yang memiliki sistem tertutuptetapi bukan berarti mengarah ke centrifugal karena tergantung pada autisticchild background, personal background, family background dan beliefsbackground seperti respon cepat ?bangkit? (resilience) dari kesedihan, menerimadengan ikhlas, bersyukur, pasrah ketika usaha sudah maksimal, tidakmenyalahkan diri sendiri ataupun pasangan, semua respon tersebut lebihmengarahkan ke keharmonisan (centripetal) antar individu dalam keluarga dengananak autis. Budaya patriarki masih terlihat di mana bapak berkorban finansialsedangkan ibu berkorban tenaga. Menariknya, walaupun ibu mengeluarkan tenagayang besar untuk anak autisnya tetapi ketika bapak hanya memberikan sedikitperhatian terhadap ibu dengan mengajak jalan/makan, menonton bioskop berduaataupun mengucapkan ?tidak usah bangun terlalu pagi untuk memasak? karenabapak tahu lelahnya ibu, hal itu mampu ?meluruhkan? beban berat dan?menentramkan? perasaan ibu yang seharian mengurus anak autisnya

---

ABSTRACTNumber of children with autism in Indonesia continues to increase with the trendin 2010. 1:300 and 2015 in every 250 births there was one autistic child born.Children with autism are still regarded as a third party once the stressor forfamilies. The stability of autistic family are difficult to be achieved because thereis an uncertainty such as when these conditions will end and there is no guaranteewhen the autistic child will become independent. These conditions cause tensionin spouse or parenting relationships or in the triangular relationship. Thus, thisstudy aims to expose the pattern of interpersonal relationships dialectic in familieswith an autistic child and see how they negotiate the contradiction in achieving aconducive atmosphere (harmony) in the family system. Relational DialecticsTheory is used to explain the contradictions and their dialectics. InterpretativePhenomenologycal Analysis is used to see a pattern of relational dialectic inautism families from the non-autistic family members? narrative about theirexperience.The results showed there was imbalance relationships pattern in closed familysystem with autistic child but it did not mean that it was centrifugal because itdepends on autistic child background, personal background, family backgroundand beliefs background such as rapid response to resilience, accept willingly, begrateful, be resigned when efforts have the maximum, do not blame yourself oryour partner, all the responses are more directed to harmony (centripetal) amongindividuals in families with an autistic child. Patriarchal culture is still visiblewhere the father is more sacrifice financially while the mother sacrificesphysically. Interestingly, although mothers expend so much time and energy toher autistic child, but when the father paid little attention to the mother by takingthe road/dining together, watch the movie or just saying the words "do not have toget up too early to cook" because father knows how exhausted mother is, it hasbeen able to "shed" a heavy burden and to "pacify" the mother feeling taking careof children with autism all day."

"ABSTRAKPenelitian ini tentang bagaimana spiritualitas dapat meningkatkan kualitasgovernance dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di KotaKendari. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah induktif kualitatif danstrategi penelitiannya adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan prosesimplementasi PPM berjalan melalui tahapan-tahapan: sosialisasi, pendataan wargakaya dan miskin, penjualan profil, penandatanganan akte, dan tahap persaudaraanmadani. Bentuk pemberdayaan utamanya difokuskan pada aspek pekerjaan,perumahan, pendidikan, dan bimbingan spiritual sehingga PPM dapatberkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup (quality of life) dan kondisikesejahteraan sosial (social welfare) keluarga miskin. Faktor-faktor pemungkin(enabling factors) keberhasilan PPM di samping disebabkan oleh karena agamadan kepercayaan juga disebabkan oleh nilai-nilai kemanusiaan, kesamaanpekerjaan, sosial kapital, dan budaya tolong menolong. Persaudaraan madanisebagai kekhasan pemerintah merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahanyang baik (good spirituality governance) sehingga terbuka kemungkinan PPMdireplikasi di daerah/kota lain.

---

ABSTRACTThis research is about how spirituality can improve the quality ofgovernance in the implementation of poverty reduction programs in Kendari city.The research approach used is qualitative-inductive and research strategy is casestudy. The results showed that the process of implementation program goesthrough the stages: socialization, data collection rich and poor citizens, the salesprofile, the signing certificate, and the stage of Madani Brotherhood. Forms ofempowerment mainly focused on aspects of employment, housing, education, andspiritual guidance so that the BMP can contribute to enhancing the quality of lifeand the condition of social welfare poor family. Enabling factors the success ofthe BMP beside caused by religion and faith are also caused by the values ofhumanity, similarity jobs, social capital, and culture of mutual help. Madanibrotherhood as typical of the government is a reflection of the ?good spiritualitygovernance? so that brotherhood madani program can be replicated in other townor cities"

"Dua puluh tahun sejak transisi politik Indonesia pada tahun 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru belum dapat diselesaikan. Indonesia menghadapi situasi impunitas, sementara agenda keadilan transisi semakin hilang dari diskursus publik. Disertasi ini meneliti dan menganalisa bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial BMP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK , tidak hanya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan kebijakan BMP tetapi juga dapat mendorong kelanjutan agenda keadilan transisi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pemulihan dari kebijakan BMP ditentukan oleh koherensi internal dan eksternal dari kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Komnas HAM terhadap kebijakan BMP telah menyentuh hal-hal yang menjadi masalah di dalam koherensi kebijakan BMP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat komplementer terhadap pendekatan hukum dalam memandang korban dan hak-hak korban, melainkan justru memberikan perspektif baru dalam memandang fungsi kelembagaan LPSK dan Komnas HAM sebagai Lembaga Pelayanan Manusia.

---

Twenty year after Indonesia rsquo;s political transition in 1998, gross human rights violations that occurred during the New Order have not yet being settled. Indonesia is facing impunity, meanwhile the transitional justice agendas are disappearing from public discourse. This dissertation studies and analyses how the advocacy approach, which have been used by Non Governmental Organizations NGOs and the National Human Rights Commission of Indonesia Komnas HAM towards the Medical and Psychosocial Assistance rsquo;s policy BMP of the Victims and Witness Protection Agency LPSK , could not only improve the procedures and the implementation of BMP policy, but could also further drive the transitional justice agendas in Indonesia. This research found that the quality of reparation provided by BMP policy was determined by the internal and external coherence of the policy. Advocacy that were conducted by NGOs and Komnas HAM towards BMP policy have addressed the coherences of BMP policy. This research concludes that social welfare approach is not just a complementary to the legal approach in looking at the victims and the rights they are entitled. Instead, it gives new perspective in looking at the institutional role of LPSK and Komnas HAM as Human Service Organizations HSO ."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi sub-sub sistem dalam sistem pra pemberangkatan calon pekerja migran perempuan. Bagaimana interaksi sub-sub sistem dalam sistem pra pemberangkatan sehingga calon pekera migran mengalami kerawanan sosial dalam mempersiapka dirinya untuk bekerja ke Malaysia. Untuk tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Sistem (Analisis Ludwig Von Bertalanffy dan Mustakini). Penelitian ini kemudian menemukan bahwa secara umum, (1) hubungan diantara sub-sub sistem belum terkoordinasi dan terintegrasi, (2) manajemen pengelolaan pra pemberangkatan belum mengacu kepada SOP (standar operasional prosedur) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (3) belum adanya harmonisasi dalam implementasi dan sinergitas regulasi yang ada, (4) ego sektoral dari masing-masing instansi terkait masih dominan, dan (5) fungsi control dan taua pengawasan dari pemerintah belum mendukung.

---

This study aimed to analyze the interaction of sub-systems in the system of pre-departure prospective migrant workers. How the interaction of sub-systems in the system of pre-departure so that prospective migrant workers experienced social unrest in preparing him to work in Malaysia. For this purpose used a qualitative approach through case studies. The theoretical framework used in this research is Systems Theory (Analysis Ludwig Von Bertalanffy and Mustakini). The study then found that in general, (1) the relationship between sub-systems have not been coordinated, (2) management of pre-departure not refer to the SOP (standard operating procedure) that has been set by the government, (3) the absence of harmonization in the implementation and synergy with existing regulations, (4) the sectoral ego of each relevant agencies still dominant, and (5) the function of control of the government has not supported."