Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Bali yang beragama Hindu menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Kedudukan anak perempuan di Desa Duda tidak dapat bertindak dalam pewarisan, karena yang berhak bertindak dalam pewarisan hanya keturunan laki-laki sesuai awig-awig Desa Duda. Oleh karena itu anak perempuan Desa Duda merasa tidak adil atas perlakuan subordinatif tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pewarisan adat Bali. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum anak perempuan dalam pewarisan adat Bali yang menganut sistem patrilineal pada Desa Duda. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris, menuai hasil pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak perempuan hanya ketika ia belum menikah sebatas hak untuk menikmati harta keluarganya. Adapun hambatan intern yakni kuatnya adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Hambatan ekstern terletak pada Pemda Bali karena pada Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman tidak diatur mengenai jangka waktu pembaharuan awig-awig desa pakraman setiap berapa tahun sekali, mengakibatkan awig-awig Desa Duda dari tahun 1994 masih berlaku hingga sekarang, tanpa melihat keadaan masyarakat sekarang. Sehingga upaya untuk hambatan intern berupa perubahan budaya melalui edukasi secara konsisten kepada masyarakat, dengan sosialisasi ke desa terpencil mengenai Keputusan No.01.KEP/PSM-3/MDP/BALI/2010 Tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP yang menyepakati adanya hak waris bagi perempuan Bali. Serta upaya untuk hambatan intern dengan melakukan perubahan dalam PERDA No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang berisikan secara tegas bahwa awig-awig Desa Pakraman harus dirubah setiap berapa tahun sekali. Sehingga dengan adanya peraturan demikian, maka awig-awig setiap desa terdapat perubahan menyesuaikan keadaan masyarakat setempat.

---

In general, Balinese people who are Hindus embracing patrilineal family system. Where daughters in Desa Duda cant act in inheritance, because who have the right to act in inheritance are only man (purusa) according to the awig-awig Desa Duda. Therefore Desa Dudas daughters feel unfair for that subordinate, legal protection is needed for daughters in Balinese traditional inheritance. This thesis explains how the implementation of the legal protection of daughters in Balinese traditional inheritance which embracing patrilineal system in Desa Duda. The research method used is empirical research, which get the results of the implementation of legal protection for daughters only when she isnt married as far as the right to enjoy her familys property. The internal barriers are the strong Balinese customs that embracing patrilineal family system. External barriers are located in Pemda Bali because Perda Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman isnt regulated regarding the renewal period of awig-awig Desa Pakraman every year, resulting the awig-awig of Desa Duda from 1994 still valid until now, regardless of the current state of society. That effort for internal barriers include cultural change through consistent education to the community, with socialization to remote villages regarding Keputusan No.01.KEP/PSM-3/MDP/BALI/2010 tentang Hasil-hasil Pasamuhan Agung III MDP agreed on the existence of inheritance rights for Balinese daughters. As well as efforts for internal barriers by making changes in Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, which contained explicitly that the awig-awig of Desa Pakraman must be changed every year. So that with the existence of such regulations, the awig-awig of each village has a change to adjust the conditions of the local community."

"Skripsi ini membahas tentang berbagai aspek pemberlakuan dan aspek perlindungan pemegang saham dalam aksi reverse stock split pada dinamika pasar modal di Indonesia. Reverse stock split adalah penggabungan nilai nominal saham yang dilakukan oleh emiten / perusahaan dengan menggunakan rasio tertentu. Hasil akhir dari aksi reverse stock split adalah nilai nominal saham menjadi lebih tinggi dan jumlah saham emiten / perusahaan beredar menjadi lebih sedikit. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan aksi reverse stock split di pasar modal Indonesia masih belum banyak dilakukan. Hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang aksi reverse stock split. Dalam aspek perlindungan pemegang saham, pemberlakukan aksi reverse stock split disertai dengan mekanisme perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan cara membeli saham-saham yang berpotensi odd lot oleh pembeli siaga.

---

This thesis discusses the various aspects of enforcement and shareholders protection in a corporate action named Reverse Stock Split in the dynamics of capital markets in Indonesia. Reverse stock split done by the corporate by merging the nominal value of shares issued by the issuer / company by using a specific ratio. The end result of the action of the reverse stock split is the nominal value of shares to be higher and the number of shares of the issuer / company become less in number. This research is a normative judicial approach using regulations, comparative approach and case approach. This study concludes that implementation of reverse stock split in Indonesia's capital market is still not widely applied. Until now there is no legislation that specifically regulates the action of the reverse stock split. In the aspect of shareholder protection, the enforcement action of the reverse stock split is accompanied by a protective mechanism against the minority shareholders by buying the stocks that have odd lot potential. This buying will be performed by a standby buyer."

"Skripsi ini membahas masalah hukum terkait transaksi marjin dan short selling dalam pasar modal indonesia. Transaksi marjin dan short selling mempunyai karakteristik yang khusus jika dibandingkan dengan transaksi efek biasa. Transaksi marjin/atau short selling mempunyai daya ungkit guna meningkatkan potensi keuntungan yang dapat diraih, namun disisi lain juga turut meningkatkan risiko yang ditanggung oleh investor tersebut. Sebagai sebuah transaksi dengan risiko yang relatif lebih besar dibandingkan dengan transaksi efek biasa maka kepastian dan penegakan hukum akan semakin diperlukan guna menjaga kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia. Transaksi marjin dan short selling disini diatur oleh instrumen undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dimana terhadap transaksi marjin dan short selling telah ditetapkan standarstandar yang patut dipenuhi baik oleh nasabah, perusahaan efek, dan bursa efek. Perusahaan efek dalam hal ini seringkali melakukan penyimpangan yang merugikan investor. Terhadap kerugian tersebut perlu dipertanyakan bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diberikan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kerugian yang diakibatkan perusahaan efek dalam transaksi marjin dan short selling dapat diminta pertanggungjawabannya apabila menyalahi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This mini thesis is discusses the legal issues related to margin trading and short selling transactions in Indonesian capital market. Margin trading and short selling has special characteristics compared to the regular securities transaction. Margin trading and short selling has leverage capability to increase potential profits that can be achieved, but on the other hand also increase the risk borne by investors. As a transcation with a relative risk greater than regular securities transaction then enforcement and certainty of law will be increasingly important to maintain confidence in Indonesian capital market. Margin trading and short selling here is governed by the laws and instruments implementing regulations. Where by that regulation margin trading and short selling, standars that should be met either by the customer, securities companies and stock exchange is set. Company in this case often make violation that cause losses to investor. Against these losses needs to be questioned how accountability of securities company can be provided. The results of research in this mini thesis concluded that the losses caused by the securities company in margin trading and short selling transaction can be accounted as long it.s violating the relevant regulation or contract between them."

"Pada Skripsi ini akan dibahas tentang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dimana penulis menitikberatkan persekongkolan tender sebagai bahan kajian utama. Selain itu, penulis membahas mengenai tender (pengadaan barang dan jasa) yang diadakan pada ruang lingkup pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus yang terjadi dalam tender pengadaan sarana dan prasarana program konversi energi minyak tanah ke LPG di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diputus secara sah melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melihat mengenai praktik persekongkolan tender dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis juga melihat permasalahan dalam hal bagaimana pembuktian KPPU dalam penerapan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum persaingan usaha.

---

This thesis explores practices of unhealthy business competition and monopoly regulated by Law Number 5 and the year of 1999 by highlighting the case of Abuse of Tender Regulation as the main assessment. Included in the study is the case of Procurement Procedure for the government institutions. Case studies among others, tendering process for construction and procurement in the Directorate General of Oil and Gas in the Conversion Program from Oil to Natural Gas which was pleaded as unlawfully against the article 22 Law number 5 and the year of 1999 by Regulatory Commission for Business Competition ( KPPU ).

Normative Research Method is adapted by focusing on practices of tender conspiracy within the frame of law of business competition in Indonesia. Problem of vindication in court by KPPU and in applying the Regulation of Article 22 Law Number 5 the year of 1999 in the decision by KPPU is in fact, in accordance with the Business Competition Regulation in Indonesia."

"Masyarakat adat Syaibatin Buay Pernong adalah masyarakat adat yang terletak di Lampung Barat dan menganut sistem waris adat mayorat, dimana utamanya warisan secara keseluruhan diberikan kepada laki-laki. Akan tetapi di dalam hal suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi ahli waris, maka diperbolehkanlah anak perempuan menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan perempuan bila dilihat dalam hukum waris adat Syaibatin Buay Pernong dimana ia berkedudukan sebagai ahli waris dan menggantikan posisi laki-laki dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan normatif dan pendekatan empiris Pendekatan normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas, pengertian dan ketentuanketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku subyek hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

---

Syaibatin Buay Pernong's society is located in West Lampung and adopts a mayorat system as their law of inheritance. It is a custom that is regularly practiced among Syaibatin Buay Pernong people that the one who will inherit all the family's wealth is the son. However, in the case of a family does not have a son to be the heir, a daughter is allowed to replace him as heir. This thesis discusses how the position of women seen in the customary law of inheritance in Syaibatin Buay Pernong, where after she inherits, she need to serve the family and replace the man position as a father in the family.

This study aims to identify and understand the position of women in Syaibatin Buay Pernong's law of inheritance. The research was conducted by the normative approach and empirical approach to normative approach include the study of the principles, terms and provisions of the law either written or unwritten. Empirical approach taken to obtain facts about the behavior of law-related subject matter."

"Shares swap merupakan salah satu teknik pembiayaan merger dan akuisisi. Beberapa penelitian empiris telah menunjukkan bahwa transaksi shares swap dalam rangka merger dan akuisisi memberikan insentif bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam laporan keuangan perusahaan pengakuisisi pada periode sebelum pelaksanaan merger dan akuisisi. Manajemen laba tersebut dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat menekan biaya pembelian perusahaan target. Manajemen laba tersebut mengakibatkan rasio pertukaran saham (share exchange ratio) dalam shares swap menjadi lebih kecil atau lebih besar dari nilai riilnya. Perbedaan nilai tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang saham khususnya pemegang saham publik ataupun investor. Perbedaan nilai tersebut terjadi karena adanya diskresi dalam pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen perusaahan dalam laporan keuangan perusahaan. Jika manajemen laba tersebut dilakukan oleh Perseroan Publik maka aktivitas tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lebih lanjut manajemen laba tersebut berpotensi menjadi salah satu bentuk kejahatan dalam pasar modal yaitu memberikan informasi yang menyesatkan (misleading information). Di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai aspek hukum shares swap, merger dan akuisisi, serta aspek hukum manajemen laba yang ditinjau dari mekanisme Good Corporate Governance dan prinsip keterbukaan informasi. Selain itu dalam penelitian ini juga dianalisis apakah manajemen laba dalam rangka merger dan akuisisi dengan transaksi shares swap di laporan keuangan emiten atau perusahaan publik tersebut memenuhi unsur-unsur dalam kejahatan misleading information atau tidak. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa, shares swap adalah satu-satunya metode pembiayaan merger yang diakui oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sedangkan dalam akuisisi, shares swap adalah salah satu dari sekian

---

Shares swap is one of mergers and acquisitions financing methods. Several empirical studies have shown that mergers and acquisitions with shares swap transaction provide incentives for the management to perform earnings management in the acquirer's financial statements in the period prior to mergers and acquisitions date. The purpose of earnings management is to reduce the purchasing cost of the target company. Earnings management in shares swap deal lead share exchange ratio becomes smaller or larger than their real value. Those discrepant values potentially harm shareholders or investor especially public shareholders. It happens in the financial statements due to management discretion to select accounting policies. If earnings management is carried out by the public company, that activity against the principles of public disclosure required by the Act No. 8 of 1995 on Capital Market. Furthermore, the earnings management however could be one form of capital market crimes as misleading information.

In this study will be explained about the legal aspects of the shares swap in mergers and acquisitions, as well as the legal aspects of earnings management in terms of the mechanisms of good corporate governance and public disclosure. In addition, this study also analyzed whether earnings management prior to shares swap mergers and acquisitions in the acquirer’s financial statements meets the elements of the misleading information crime or not. From this study concluded that, shares swap is the only recognized financing method in merger by the Act No. 40 of 2007 on Company Law. Whereas in the acquisition, shares swap is one of the recognized financing methods by the Company Law. Meanwhile in relation to earnings management the study also showed that not all earnings management can be categorized as misleading information crime because not all of it causes a material change in financial statements."

"Pada saat sekarang ini dimana teknologi berkembang sangat cepat, telah banyak menimbulkan inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk elektronik komunikasi. salah satu produk smartphone yang terkenal pada saat ini adalah Blackberry. Peredaran perangkat Blackberry di Indonesia tidak terlepas dari peran distributor yang mendistribusikan dan memasarkan Blackberry kepada konsumen. Namun di dalam praktiknya terdapat Peredaran Blackberry rekondisi atau yang lebih di kenal dengan Blackberry BM rekondisi yang sudah cukup mencemaskan,karena telah merugikan banyak pihak baik produsen maupun konsumen, oleh karena itu. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang sangat penting dimana keduanya saling membutuhkan. Dari hubungan keduanya terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dimana kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hokum terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

---

At the present time where technology is developing very fast, has generated a lot of innovation in electronics products, one of which is electronic communication products. one of the famous smartphone product at the moment is Blackberry. distribution of Blackberry devices in Indonesia can not be separated from the role of distributors who distribute and market the Blackberry to consumers. But in practice there Distribution Blackberry reconditioned or more in the know with BM reconditioned Blackberry is quite worrying, because it has hurt many people both producers and consumers. Consumers and businesses have a very important relationship which both need each other. Of the relationship between the two positions are not balanced between consumers and businesses where consumers notch lower than businesses. It is therefore necessary legal protection to consumers that are not harmed by firms."

"Perkembangan kegiatan ekonomi perdagangan di Indonesia memberikan banyak tantangan bagi pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Wujud dari perkembangan ini tampak dalam hal penawaran dan penjualan produk barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha kepada konsumen. Beberapa tahun belakangan ini banyak diberitakan mengenai modus penawaran dan penjualan barang yang merugikan konsumen. Salah satu dari kasus-kasus yang terjadi adalah modus penawaran dan penjualan yang dilakukan oleh Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern, yang melakukan praktik iklan pancingan dalam bentuk pemberian hadiah secara cuma- cuma dan penekanan psikis dalam menawarkan dan menjual produk dagangannya. Dari hasil penelitian ini disimpukan bahwa Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

---

The development of trading activities in Indonesia leaves many challenges to the consumers, businesses, and the government. The realization of this development appears in terms of the sale of goods and/or services by the businesses to the consumers. In the past few years there were reports about the methods of selling products that deceived the consumers. One of the cases was the offering and selling method performed by Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern. Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern performed the bait advertising in the form of giving out free gifts in order to attract the consumers and then asked them to buy other products in an aggressive way. The result of this research concluded that Toko Kazuo has violated the provisions of the Consumer Protection Law (UU No. 8 Tahun 1999). This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms."