Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis energi adalah suatu kondisi dimana pemerintah tidak dapat (gagal) melakukan upaya, baik dengan memproduksikan (dan mengimpor) jenis energi dalam jumlah, mutu, harga, daerah dan waktu sesuai dengan kebutuhan. Krisis ini biasanya menunjuk kekurangan minyak bumi, listrik, atau sumber daya alam lainnya. Tujuan penelitian dari tesis ini adalah: 1. Mengidentifikasi aspek, komponen, dan indikator Ketahanan Energi Nasional (KEN); 2. Merumuskan Indeks KEN; 3. Mengukur tingkat KEN saat ini dan di masa datang (2015, 2020, 2025); 4. Mengidentifikasi potensi terjadinya pendadakan strategis krisis energi nasional; dan 5. Menganalisis solusi intelijen apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Teori yang digunakan adalah Warning Intelligence dari Cynthia Grabo, Strategic Surprise dari Michael I. Handel, serta menggunakan alat analisis, yaitu: analisis kecenderungan, analisis pola, dan analisis anticipatory. Untuk penghitungan ketahanan energi mengadopsi aspek dari Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) dengan referensi komponen dan indikator dari World Energy Council, Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi - BPPT, dan Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Responden atau narasumber berasal dari 3 kelompok sampling, yaitu: pembuat kebijakan (kementerian, instansi pemerintah, dan DPR yang membidangi energi), pelaku usaha (BUMN serta swasta lokal dan asing), dan akademisi (universitas negeri dan swasta). Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Indeks KEN terdiri atas 4 aspek, 9 komponen dan 15 indikator; 2. Rumusan Indeks KEN adalah sebagai berikut: KEN = 0.39 (Availability) + 0.23 (Affordability) + 0.23 (Accessibility) + 0.15 (Acceptability); 3. kondisi KEN saat ini dalam kondisi RENTAN, demikian pula tahun 2015, 2020 dan 2025; 4. Indonesia memiliki Potensi terjadinya Pendadakan Strategis Krisis Energi Nasional yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik yang pada akhirnya menggangu kestabilan keamanan Indonesia; dan 5. Solusi intelijen sebagai antisipasi agar tidak terjadi pendadakan strategis berdasarkan 4 skenario, yaitu jika : 1. pasokan tidak mencukupi kebutuhan; 2. pemerintah tidak mampu membiayai subsidi; 3. diberlakukannya mekanisme pasar untuk harga BBM dan TDL; dan 4. terjadi kebuntuan di dalam proses politik di DPR. Saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain pemerintah : 1. Perlu adanya kebijakan mengenai KEN yang komprehensif ; 2. Perlu melakukan pembatasan ekspor energi yang terlalu besar; 3. Harus mengembangkan potensi sumber daya energi baru terbarukan; 4. Harus memiliki rencana pengelolaan dan pemanfaatan energi Indonesia dalam jangka panjang; 5. Melakukan pengurangan subsidi energi secara bertahap dan mengalihkan ke pembangunan infrastruktur energi; 6. Menerapkan mekanisme pasar di dalam menetapkan harga BBM dan TDL; dan 7. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan DPR.

---

Energy Crisis is acondition whereby the government is unable (failed) to perform some efforts, whether to produce (and to import) type of energy in quantity, quality, price, locationand time,that matched with the needs. This crisisusually refers tothe shortage of petroleumoil, electricity, or other energy resources.

The objectives of research in this thes is are: 1.To identifyaspects, component sand indicators of National Energy Resilience (KEN); 2. To formulate KEN Index; 3. To measure current and future KEN Index (2015, 2020, 2025); 4. To identify potential occurrence of national energy crisis’s strategic surprising attack; and 5. To analyze what kind of intelligence solutions need to be done by the government.

Theories used in this thesis are: Cynthia Grabo’s Warning Intelligence theory, Michael I. Handel’s Strategic Surprise theory, and also using several analysis’ tools, such as: trend analysis, pattern analysis, and anticipatory analysis. For energy resilience calculation, it adopted aspects from Asia Pacific Energy Research Center (APERC) with component and indicator references from World Energy Council, Energy Resources Technology Development Center-BPPT, and National Defence Institute (LEMHANAS).

The research method used in this research is descriptive method with quantitative approach. Meanwhile sample determination is using Purposive Sampling technique. Respondents are coming from 3 sampling groups, which are: policy makers (ministry, government agencies, and member of parliament, in charge in energy), business institutions (state owned as well as local and foreign private enterprises), and academician (from state and private universities).

The result of this research are : 1.KEN Index consists of 4 aspects, 9 components and 15 indicators; 2. KEN Index formula is as follow: KEN= 0.39 (Availability) + 0.23 (Affordability) + 0.23 (Accessibility) + 0.15 (Acceptability); 3.Current KEN condition is in susceptible condition, similarly in 2015,2020 and 2025; 4.Indonesia has a potential occurrence of National Energy Crisis’ Strategic Surprising Attack, which can cause economic, social and political instability, which in the end will offend Indonesia’s security stability; and 5. Intelligence solutions to anticipate strategic surprising attack not to happen are based on 4 scenarios, which are if: 1.Supply can not meet with the need ; 2. Government is not able to finance the subsidy; 3.Enactment of market mechanism for determination of gasoline price and electricity tariff; and 4. Dead lock in political process at the parliament.

Recommendations suggested by the author are among others, the government: 1. Need to have comprehensive policies with regard to KEN; 2. Must restrict excessive export of energy; 3. Mustexpand new and renewable energy potentials; 4. Must have long term plan of energy management and utilization; 5.Gradually reduce subsidy for energy and switch them for construction of energy infrastructures; 6. Apply market mechanism in determination of gasoline price and electricity tariff; and 7. Have good communication and coordination with the parliament."

"ABSTRAKPelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yangditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPropinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semuajenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecualiDirektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas danfungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnyawilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompetenmerupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukansolusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitassumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksanateknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapatdirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat.Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalammasyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukumpada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang manamengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuhtentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkatpermintaan yang bervariasi.Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktorterhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apapelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada ProvinsiJawa Barat.

---

ABSTRACTPublic Law service is one of the public service that provide by TheMinistry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law servicedivision delegate every services was given by Directorate Generals under theMinistry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside DirectorateGeneral of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions.Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as thedelegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia heldthe responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rightsservices. The increasing of the territory and high demand for services are some ofthe constrains which has been facing nowadays.The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service byincreasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing theexistence of technical execution unit for Public Law and Human Rights servicesdirectorate, both in central and region. In general, society will be able to takeadvantage of the services.In order to get ideal description about The Law and Human Rightsservice, the quatitative research is execute to define Law service which given byMinistry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesentthe big picture of Law service in the province area with a larger scale andvariative demands level.The objective aim of the research is to ensure what factors that become theobstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal formof services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in westJava area."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis organisasi kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan bagi Kementerian Hukum dan HAM dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi menggunakan pendekatan reframing, restructuring, revitalization dan renewal. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1. organisasi ketiga litbang di Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan kebutuhan , namun setuju untuk dilakukan restrukturisasi (penggabungan) menjadi Unit Eselon I. Perlu dilakukan kajian yang cermat dan teliti antara internal stakeholders Kementerian Hukum dan HAM. Restrukturisasi (penggabungan) jangan sampai menghilangkan fungsi masing-masing organisasi litbang.2.Dalam proses transformasi organisasi ketiga litbang melalui proses reframing, restrukturisasi, revitalisasi dan renewal Reframing bahwa dalam tahap awal transformasi organisasi litbang harus mempunyai pimpinan yang dapat memberikan contoh atau teladan yang dapat menjelaskan visi dan misi organisasi litbang yang baru dan dapat memobilisasi para individu untuk mencapai tujuan organisasiDalam transformasi organisasi ini restrukturisasi organisasi litbang yang baru yang sesuai harus dapat mengakomodir seluruh kepentingan stakeholders maupun tuntutan zaman. Restrukturisasi organisasi yang mencerminkan reformasi birokrasi yang ramping, tepat ukuran serta organisasi litbang yang kaya akan fungsi bukan struktur. penggabungan beberapa organisasi ke dalam satu organisasi yang mempunyai fungsi yang sama tanpa menghilangkan ruang lingkup.Revitalisasi mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum dan HAM untuk mendukung fungsi Kementerian; dan mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Kementerian. Organisasi litbang harus lebih adaptif dengan perkembangan yang ada. Organisasi litbang yang baru harus menjadi pengelola pengetahuan (knowledge management) yang merupakan modal penting untuk menuju pada Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pembelajar.Renewal atau pembaharuan ini,bukan hanya secara fisik (organisasi) saja yang baru, namun SDM di dalamnya adalah unsur penunjang yang juga harus ditingkatkan. Pimpinan saat ini sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam pengembangan SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan, beasiswa baik di dalam maupun diluar negeri. Reward yang ada pun dapat memotivasi para pegawai, berupa tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional yang semakin membaik.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the research and development organization to suit the needs of the Ministry of Law and Human Rights to analyze the organizational transformation process. using approaches of reframing, restructuring, revitalization and renewal. This research uses quantitative and qualitative approaches.From the analysis of the results of the questionnaire, it was concluded that: 1. The R & D organization in the Ministry of Law and Human Rights is in conformity with the requirements, but agreed to the restructuring (merger) to Echelon Unit I. Needs to be done carefully and thoroughly study the internal stakeholders the Ministry of Law and Human Rights. Restructuring (merger) not to eliminate the function of each R & D organization.In the process of transformation of the three R & D organization through the process of reframing, restructuring, revitalization and renewal reframing that in the early stages of transformation of R & D organization must have a leader who can give an example or model that can explain the vision and mission of the new R & D organization and can mobilize individuals to achieve goals organizationIn this organizational restructuring of the organizational transformation of the new R & D must be suitable to accommodate all stakeholders' interests and demands of the times. Organizational restructuring that reflects the bureaucratic reform is sleek, precise size and R & D organization that is rich in functionality rather than structure. incorporation of multiple organizations into one organization that has the same functions without removing the scope.Support the development and revitalization of the substance of law and human development to support the functions of the Ministry; and support the development and ministry policy reforms. R & D organizations should be more adaptive to the changes. The new R & D organization should be managing knowledge (knowledge management) which is an important capital to head the Ministry of Law and Human Rights as a learning organization.Renewal is not only physically (organization) that is new, but it is the human resources in supporting element must also be increased. Leaders are now providing the widest opportunities in human resource development through education and training, scholarships both at home and abroad. There are rewards that can motivate the employees, a benefit performance and functional benefits are getting better."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah dan untuk mendeskripsikan penyusunan jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah beserta kompetensinya. Keberadaan jabatan fungsional jabatan fungsional Ahli Akuntansi Pemerintah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian/lembaga yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2013 dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dibatasi hanya pada laporan keuangan kementerian/lembaga. Jenjang pada jabatan ini adalahAhli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, dan Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional ini terdiri atas kompetensi inti, kompetensi pendukung dan kompetensi manajerial. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan jabatan fungsional, khususnya di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

---

This study aimed for knowing and describe the importance of Government Accounting Expert Functional Job Design and also to describe Government Accounting Expert with its competencies. This of Government Accounting Expert Functional Job Design is very important in government financial reporting. This job is very needed for resulting the finest quality financial statements of ministry/intitution. Finacial statements is a tool for accountability of ministry/intitution.

Research conducted in May-July 2013 and use qualitative method. This research limited only on financial statements of ministry/intitution. The grading for this functional job are Ahli Akuntansi Pemerintah Pelaksana, Ahli Akuntansi Pemerintah Pertama, Ahli Akuntansi Pemerintah Muda, Ahli Akuntansi Pemerintah Madya, and Ahli Akuntansi Pemerintah Utama. Competency of Government Accounting Expert consist of Core Competence, Supporting Competency and Managerial Competency. Researcher hope this study can be used as reference in funcional job design, especially in accounting and financial reporting."

"Kebijakan perpajakan sebagai unsur penting dari kebijakan publik pemerintah telah berkontribusi lebih dari 60 % penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Adanya kebijakan perpajakan yang berbeda terhadap unsur biaya pendanaan (cost of fund) atas bunga pinjaman diperlakukan sebagai deductible expenses sedangkan atas dividen sebagai cost of equity tidak diperkenankan sebagai pengurang pendapatan (non deductible expenses). Pemerintah juga mengenakan pajak dividen berganda. Secara teoritis, akibat perbedaan perlakuan tersebut terdapat kecenderungan perusahaan untuk memperbesar pinjaman dibanding menggunakan dana internal sendiri, maka beban pajak berkurang. Disisi lain, bila perusahaan dibiayai pinjaman bila tidak dilakukan dengan hati-hati dapat membawa kesulitan akibat adanya beban bunga. Berkenaan dengan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menjawab pertanyaan: pertama, apakah terdapat konsistensi perlakuan perpajakan atas bunga dan dividen, kedua, bagaimanakah pilihan keputusan pendanaan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia: apakah lebih banyak menggunakan pinjaman (static trade off theory) atau menggunakan dana internal perusahaan (pecking order theory), dan ketiga bagaimanakah implikasi perpajakan yang timbul akibat pilihan keputusan pendanaan perusahaan yang terdaftar di BEI. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan objek penelitian pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI Tahun 2000 ? 2007 berjumlah 109 perusahaan publik. Peneliti menganalisis konsistensi perlakuan perpajakan secara bertahap dari waktu ke waktu, menguji teori yang berlaku dalam pilihan keputusan pendanaan serta implikasi perpajakan sebagai akibat pilihan keputusan pendanaan.Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, perlakuan bunga pinjaman secara konsisten dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi biaya walaupun secara implisit untuk periode 1925-1983. Bunga pinjaman secara eksplisit disebutkan sebagai salah satu unsur biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak untuk periode 1984-sekarang. Pembagian laba berbentuk dividen yang dilakukan, oleh setiap perusahaan baik yang terdaftar di bursa atau tidak, bukan merupakan biaya. Ketentuan tersebut pengaturannya secara implisit tertuang dalam UU Pajak dari 1925-1983. Perundang-undangan perpajakan telah secara jelas dan eksplisit menyebutkan bahwa dividen yang dibayarkan oleh perusahaan bukan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto (non deductible expenses) untuk periode 1983-sekarang.Kedua, perusahaan publik di Indonesia dalam pilihan keputusan pendanaanya cenderung mengikuti pecking order theory daripada static trade off theory, artinya lebih banyak menggunakan dana internal perusahaan dalam keputusan pendanaannya. Hasil seluruh periode untuk seluruh sektor yang terdapat dalam klasifikasi BEI diuji kembali pada masing-masing sektor dengan hasil mengkonfirmasi temuan utama: pilihan keputusan pendanaan perusahaan cenderung menggunakan dana internal sebelum sumber pendanaan lainnya. Dengan demikian, tidak ada kecenderungan memperbesar pinjaman yang dapat mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menunda kebijakan Debt Equity Ratio pada Tahun 2000 - sekarang bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi sangat relevan karena kecenderungan memperbesar pinjaman pinjaman pada perusahaan publik tidak terbukti. Ketiga, implikasi kebijakan perpajakan atas cost of capital, pemerintahan menganut classical system yang menganggap dividen yang dibayarkan terkena pemotongan pajak oleh pihak pembayar dan tetap akan diperhitungkan kembali sebagai penghasilan ditingkat pemegang saham dengan memperlakukan pemotongan pajak pihak pembayar sebagai kredit pajak.

---

The tax policy had been one of the most important issues which government of Indonesia had designed and implemented, due to its major contribution of tax revenue to our national account approximately sixty percent of total government budget. Indonesia had performed two different approach to cost of fund and cost of equity. The tax discrimination was occurred in the term of deductibility of interest and non deductibility of dividend that was acknowledged as Tax Discrimination Treatment Between Interest and Dividend. Beside tax discrimination, Indonesia also implemented Double Taxation that would burden the tax payer twice. The double taxation of dividend relied on the classical system of tax regime that separate legal entity from the owner of the firm and the corporation as different business entity. Nevertheless, in theory tax discrimination would forced companies to increase their debt rather than their own equities and would be outcome in decreasing tax expenses. On the other side, if the company used more loan to finance its business as well as company?s expansion without prudency and carefulness, the cost of financial distress might be increased because it should pay higher interest.In order to observed two factual research problems, the researcher was interested: firstly to analyse tax treatment on interest and dividend payment had been consistent or inconsistent throughout times. Secondly, the research aim is to observed financing decision of public listed companies at Indonesia Stock Exchange: using more loan (follow the static trade off theory) or using more company internal fund (follow the pecking order theory) and thirdly, the researcher was interested to describe tax implication that was implied after the companies performed their finance decision specially for the Indonesian public listed companies. To answer the three research questions, the researcher plan to conduct mixed approach research design. The research object was public listed companies at Indonesian Stock Exchange for the period of 2000-2007 with total sample of 109 companies. The researcher analyzed tax treatment consistency throughout times, to examined the theory of financing decision and to describe tax implication which related to public companies financing decision. The research main findings were as follows: firstly, tax treatment on interest was consistent categorized as expenses to decrease tax burden implicit for the period of 1925-1983. Interest was stated as one of deductible tax expense for calculation of taxable income for the period of 1984 up to now. The income distribution of dividend from public listed or private company could not stated as expenses for calculation tax payment of corporate income tax for the period of 1925-1983. the regulation of dividend payment was stated implicit in Indonesian Tax Law. Those tax laws had explicit and was stated obvious dividend payment of corporation was not expenses which decreased company gross income (non deductible expense) for the period of 1983 up to now.Secondly, the public listed company in Indonesia was followed pecking order theory rather than trade off theory that means the company prefers to use internal fund in decide financing decision. The result of all years period was reexamined by sectoral approach and the result was confirm on main findings, company?s financing decision follows the pecking order prediction: prefer to use internal fund (retained earning) before other external fund (loan, debt/obligation, or equity/stock). Therefore, there was no tendency company to reduce taxable expenses. Thus, the government policy to postponed Debt to Equity Ratio policy in 2000 up to now for the public listed companies was relevant due to those companies tendency of funding more their capital with more loan was irrelevant (doubtful). Thirdly, tax implication on the cost of capital, government tax regimes emphasize classical system (no integration) which have assumed dividend payment as a subject of taxation and would be recalculate as income to the shareholders with certain tax treatment from tax payer which is tax credit."

"Ketidakpastian energi di era globalisasi yang dilatarbelakangi oleh pengaruh Lingkungan Strategis: lokal, nasional, regional, dan internasional telah mengakibatkan carut-marutnya Sistem Ketahanan Energi Nasional (SKEN) di Indonesia sehingga diperlukan suatu model geostrategi perencanaan energi yang komprehensif dan interdisiplin. Model keuletan dan ketangguhan merupakan mixed model method yang mengidentifikasi karakteristik faktor-faktor eksternal dan internal secara kualitatif dan kuantitatif.Tujuan penelitian: 1). menganalisis faktor-faktor keuletan dan ketangguhan dalam dinamika sistem kebijakan ketahanan energi Indonesia pada empat variabel input; 2). Menganalisis tingkat pentingnya faktorfaktor keuletan dan ketangguhan terhadap Indikator Strategik output SKEN; dan 3). Menganalisis prioritas rencana stratejik intengrasi perencanaan Jaringan Energi ASEAN dalam pengembangan sistem ketahanan energi di Indonesia.Hasil penelitian selain merumuskan teori SKEN secara kontekstual juga menemukan model (Keuletan dan Ketangguhan) dalam pengembangan sistem ketahanan energi di Indonesia. Implikasi penelitian merekomendasikan pentingnya model keuletan dan ketangguhan dalam mentransformasi perencanaan dan kebijakan pengembangan sistem ketahanan energi Indonesia dalam pengembangan Jaringan Energi ASEAN.

---

The uncertainty of energy in the era of globalization is grounded by the strategic environment influences; in local, national, regional, and international affecting the unclear National Energy Resilience System (SKEN) in Indonesia. Therefore, a comprehensive and interdisciplinary geostrategic planning model is required. The model, ductility and toughness, is proposed by using a mixed method study to identify external and internal factors characteristics in qualaitative and quantitative approach.

The study aims: 1) To analyze ductility and toughness factors in system dynamics in Indonesia's energy resilience system policy through four input variables; 2). To analyze the level of importance of ductility and toughness indicators on SKEN strategic planning output, and 3). To analyze the priority of strategic planning on ASEAN energy network planning related on Indonesia?s resilience energy system development.

The study has resulted not only to formulate the contextual of SKEN but also to find the model (ductility and toughness) upon development of Indonesia's reseilience energy system. Furthermore, the study has implication to recommend the importance of ductility and toughness factors to transform Indonesia's reseilience energy system planning and policy on ASEAN Energy Network development."

"ABSTRAKSinergi menjadi suatu konsep penting dalam corporate strategy sejak puluhan tahun yanglalu, ketika banyak perusahaan memulai strategi diversifikasi. Pertamina adalah BUMNEnergi terbesar dinegeri ini dan mempunyai lebih dari 25 Anak Perusahaan, oleh sebab itusinergi merupakan strategi dari korporat yang sangat diperlukan untuk kemajuan perusahaanini.Penelitian ini berfokus padaproblem solving dan research interest dan mempunyai tujuanyaitu : 1)Merumuskan strategi kebijakan dan HRM Process agar terciptanya Sinergi antaraPT. Pertamina (Persero) dengan Anak Perusahaan Hulu. 2)Merumuskan strategi untukinternalisasi tata nilai (values) perusahaan agar tercipta sinergi antara PT. Pertamina(Persero) dengan Anak Perusahaan Hulu. Dalam penelitian ini menggunakan desain studikasus (case study) pada Anak Perusahaan Hulu dan PT.Pertamina (Persero). Datadikumpulkan yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini adalah data yangdikumpulkan melalui berbagai sumber yang ada pada persero dan anak perusahaan, yaitu :dokumen, catatan arsip, wawancara mendalam, observasi dan juga Focus Group Discussion(FGD). Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Corporate strategy,Sinergi, HRM Process dan ValuesPerusahaan.Hasil penelitian ini adalah mendapatkan rumusan strategi terhadap HRM proses yangmendukung sinergi yang dapat diterapkan pada Induk Perusahaan dan Anak Perusahaannyadan juga strategi terhadap internalisasi values (6C) terhadap seluruh APH. Juga hasilpenelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam bidangadministrasi bisnis dan SDM. Strategi ini perlu didukung oleh kebijakan Direksi baikditingkat Persero maupun AP yang terintegrasi dan saling mendukung dalam pelaksanaankebijakan SDM tersebut

---

ABSTRACTSynergyhas been one of the most important concept in Corporate Strategy since the lastdecade , when many companies embarked on a strategy of diversification. Pertamina is thelargest State-Owned-Enterprises (SOE) engaged in oil & gas in Indonesia and has morethan 25 subsidiaries , hence synergy is one the most sought after strategy which will play avital role for the enterprise growth and progress.This researchfocused onproblem solving and research interest,and it has following set ofobjectives : 1) to formulate a policy strategy and HRM Process in order to create synergybetween PT Pertamina ( Persero ) and Upstream?s Subsidiaries. 2) to formulate a strategyfor the internalization of valuesof theCompany in order to create synergy between PTPertamina (Persero) and Upstream Subsidiaries (APH) .This study used a case study inUpstream subsidiaries and Pertamina (Persero). The data collected is used for analysis inthis research is data collected through various sources that exist in limited company and itssubsidiaries, namely :Corporate and public documents, interviews, observation and focusgroup discussion. Meanwhile the theories concept used in this research are : CorporateStrategy, Synergy , HRM Process and Corporate.The outcomes of this researchare strategy formulation of Human ResourcesManagement(HRM) process which support applicable synergy for Upstream Subsidiary, and strategyformulation of values internalization (6C) for all Upstream Subsidiaries. The outcomes ofthis research also benefit the scientific progress nowadays. Especially in BusinessAdministration and Human Resources discipline. The strategy requires a set of supports notonly from Board of Directors? subsidiary level who are well-integrated and supportive forHuman Resources policy implementation."

"Ekosistem kewirausahaan dikenal sebagai suatu konsep yang dapat mempromosikan keunggulan daya saing karena disusun oleh sistem jaringan yang berguna untuk mendukung persaingan. Beberapa penelitian mengenai model ekosistem kewirausahaan telah dilakukan, namun belum ada model ekosistem kewirausahaan yang mampu menjelaskan bagaimana proses interaksi antar aktor dan faktor berlangsung di dalam ekosistem dalam rangka mencapai keunggulan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model ekosistem kewirausahaan yang mampu menjelaskan hal tersebut, dengan menjadikan industri kreatif di wilayah Priangan Timur sebagai lokus penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode mix methods. Informan dan responden terdiri dari aktor pelaku usaha, pemerintah, perbankan, profesional, pasar dan masyarakat sosial. Perspektif network theory digunakan sebagai pendekatan analitis untuk mengembangkan model ekosistem kewirausahaan. Penelitian ini mengembangkan model konseptual yang menggambarkan mekanisme seperti transfer pengetahuan, kewirausahaan produktif, dan inovasi yang dapat mendorong keunggulan daya saing. Adapun masyarakat sekitar (Aktor masyarakat sosial) merupakan aktor yang paling berperan, sementara pola interaksi antar aktor dan faktor menunjukkan keterbatasan peran dan interaksi dari aktor pemerintah, perbankan dan profesional terhadap pelaku usaha dalam ekosistem kewirausahaan industri kreatif di wilayah Priangan Timur Meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dan akademisi secara berkelanjutan dalam program pemerintah dan pembentukan komunitas industri menjadi beberapa saran praktis dari penelitian ini. Sementara untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji mengenai kolaborasi, sinergi dan alignment pada proses interaksi antar aktor dalam ekosistem kewirausahaan karena dianggap penting bagi peningkatan performa ekosistem kewirausahaan dalam menghasilkan kewirausahaan produktif. Kata Kunci: Ekosistem Kewirausahaan; Network Theory; Industri Kreatif; Keunggulan Daya Saing; Kewirausahaan

---

An entrepreneurial ecosystem is believed to promote competitive advantage. Some experts have generated models of entrepreneurial ecosystems, but these exemplars do not describe the interaction and associations between the elements within the ecosystem in order to achieve competitive advantage. This study aims to create a conceptual model of how elements within the ecosystem may be linked to each other, by making the creative industries in the East Priangan region as research locus. This study uses the postpositivism paradigm with mix methods. Informants and respondents consisted of entrepreneur, government, banking, professionals, markets and social communities. The network theory perspective is employed as an analytical approach to develop an entrepreneurial ecosystem model. The entrepreneurial ecosystem model posited in this study describes that the entrepreneurial ecosystem will influence competitive advantage through mechanisms such as knowledge transfer, productive entrepreneurship, and innovation. The social community (society actor) has the most important role, while the pattern of interaction between actors and factors shows the limited role and interaction of government, banking and professional actors in the entrepreneurial ecosystem of creative industries in the East Priangan region. Increasing the involvement of entrepreneurs and academics sustainably in the government programs, and formulating an entrepreneurial community are some practical suggestions that can be given from the results of this study. While for further research can examine collaboration, synergy and alignment in the process of interaction between actors within entrepreneurial ecosystem, because these are considered important for improving the performance of entrepreneurial ecosystem in generating productive entrepreneurship. Keywords: Entrepreneurial Ecosystem; Network Theory; Creative Industries; Competitive Advantage; Entrepreneurship"

"Sebagai produsen sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat mengendalikan perdagangan sawit pada pasar internasional. Disertasi ini membuktikan bahwa hilirisasi dapat memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan nilai ekspor, menurunkan impor, menghemat devisa, sehingga menambah produk domestik bruto. hilirisasi meningkatkan produktivitas petani sawit, maupun industri pengolahan sawit, sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hilirisasi membuat Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam mengendalikan harga sawit internasional, karena industri sawit nasional tidak lagi tergantung pada ekspor. Besar kecilnya suplai sawit pada pasar internasional dikendalikan oleh Indonesia sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan sawit di dalam negeri. Disertasi ini menyarankan strategi investasi, produksi dan ekspor serta kebijakan pengembangan hilirisasi industri sawit nasional. Pemerintah perlu memberikan insentif perpajakan untuk mengundang investasi pada produk hilir kelapa sawit pada tingkat akhir, seperti produk kosmetika, makanan kemasan, dan bahan bakar sawit. Kebijakan industri sawit dalam PP No. 74 Tahun 2022 tetap dilanjutkan dan dipercepat pelaksanaannya. Ekspor sawit perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang lebih sederhana, serta pemberian insentif untuk ekspor produk hilir. Aktivitas bursa sawit Indonesia terus ditingkatkan sehingga pengendalian harga sawit internasional dapat berada di Indonesia.

---

As the world's largest palm oil producer, Indonesia is expected to exert control over the palm oil trade in the international market. This dissertation demonstrates that downstreaming can fortify the national economy by increasing export value, diminishing imports, conserving foreign exchange, and consequently contributing to the gross domestic product. Downstreaming elevates the productivity of both palm oil farmers and processing industries, thereby fostering increased employment. It grants Indonesia a more considerable capacity to influence international palm oil prices, as the national palm oil industry is no longer reliant on exports. The magnitude of the palm oil supply in the international market is governed by Indonesia in accordance with the domestic demand for palm oil. This dissertation proposes strategies for investment, production, and export, along with policies for the downstreaming development in the national palm oil industry. The government needs to provide tax incentives to attract investment in downstream palm oil products at the final stage, such as cosmetics, packaged foods, and palm oil-based fuels. The policies outlined in the palm oil industry, as per Government Regulation (Peraturan Pemerintah) No. 74 of 2022, should persist and their implementation expedited. Palm oil exports require support through streamlined regulations and incentives for the export of downstream products. The activities of the Indonesian palm oil exchange should be intensified to maintain control over international palm oil within Indonesia.

"