Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Depok sudah tidak sebanding lagi dengan kapasitas TPA Cipayung. diperkirakan TPA tersebut hanya dapat berfungsi hingga tahun 2012. Oleh karenanya, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dibentuklah Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang bertugas untuk mengolah sampah dari sumbernya. Namun, pembentukan UPS ini mengalami permasalah, yaitu penolakan dari masyarakat, masalah sosialisasi dari Pemerintah Kota Depok, serta dugaan penyelewengan dana pembangunan UPS. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui gambaran serta menganalisis kinerja UPS tersebut, khususnya UPS di Kecamatan Sukmajaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja UPS di Kecamatan Sukmajaya belum baik karena proses inovasi, proses operasional, dan proses pelayanan yang dilakukan oleh UPS belum maksimal. Selain itu, dari segi finansial an hasil dari UPS pun belum menunjukkan hasil yang baik, terutama dalam hal pengurangan volume sampah di TPA. Namun, dari segi kepemimpinan, mereka mampu menjalankan dengan baik karena pemimpin berasal langsung dari masyarakat. ......The volume of waste produced by people in Depok Municipality has exceeded the capacity of Cipayung Landfill. It is projected that Cipayung Landfill will only last up to 2012. Therefore, to prevent this from happening, Waste Processing Unit is established to process the waste from its source. However, the creation of Waste Processing Unit poses challenges, namely public resentment, lack of socialization from the local government of Depok Municipality, and alleged corruption of development budget of the unit. This thesis aims to analyze the performance of Waste Processing Unit in Sukmajaya Sub-District. This research uses quantitative approach with qualitative and quantitative data collecting method. The findings indicated that Waste Processing Unit in Sukmajaya Sub-District does not function well since the innovation process, the operational process, and the service process in the unit has not been maximized. In addition, the budgeting and the result of the unit have not reach the targeted result, which is the reduction of the waste in the landfill. However, the findings show an excellent leadership performance in the unit since the leader is the representative of local people.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam pengadaan publik di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknis analisis metode ilustratif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah secara umum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan alternatif dan aktif. Pendekatan aktif dilakukan melalui peluncuran platform pengadaan khusus UMKM yaitu e-Order DKI Jakarta dan Bela Pengadaan LKPP. Upaya pendekatan aktif ini dilakukan untuk mengatasi kendala yang menjadi penghambat UMKM mengikuti pengadaan publik yaitu terkait proses pembayaran yang lama dan keterbatasan akses. Selanjutnya, pendekatan alternatif dilakukan melalui hadirnya Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk menjamin keterlibatan UMKM dalam pengadaan, Program Jakpreneur Jakarta dan peran KADIN DKI Jakarta dalam memberikan pelatihan dan program bantuan pembiayaan bagi UMKM. Kedua upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kelemahan internal UMKM yang menjadi penghambat seperti perizinan, keterbatasan modal, rendahnya literasi perbankan dan teknologi informasi. Selain itu, LKPP juga berupaya melakukan pendekatan alternatif melalui kegiatan pengawasan ke daerah-daerah untuk mendorong Pemerintah Daerah belanja lebih banyak produk dalam negeri khususnya UMKM. ......This study aims to identify and analyze the Government's efforts to improve MSME involvement in public procurement, particularly in DKI Jakarta Province. This study uses qualitative research methods with illustrative analysis techniques. The result of this study indicates that the Government's efforts are generally through two approaches, i.e., an alternative and an active approach. An active approach implements through the launch of a particular procurement platform for MSMEs, namely the DKI Jakarta e-Order and LKPP Bela Pengadaan. This active approach to overcoming an inhibitor factor to MSME in joining public procurement related to long payment processes and limited access. Furthermore, an alternative approach implements through the presence of Presidential Decree 16 of 2018 concerning the procurement of goods and services to ensure the involvement of MSMEs in public procurement, the Jakarta Jakpreneur Program, and the DKI Jakarta KADIN role in providing training and financing assistance programs. That two programs for MSMEs to overcome MSMEs' internal weaknesses, i.e., capital, lack of knowledge and technology, resources, and licensing. Also, LKPP seeks to take an alternative approach by monitoring activities in the regions to encourage local governments to spend more on domestic products, especially MSMEs.

Abstrak :
Permukiman kumuh muncul ketika masyarakat tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah ataupun melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mereka tempati. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan permukiman kumuh, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melakukan penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi lebih baik. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi yang terdiri dari lima indikator yaitu macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, dan capabilities. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan mixed methods melalui survei dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRKP DKI Jakarta dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh masuk ke dalam kinerja kategori baik. Namun, terkait anggaran, alternatif pembiayaan dan koordinasi dengan dinas lain terkait penataan kawasan permukiman kumuh masih harus diperbaiki dan evaluasi kembali. ......Slum settlements arise when people cannot access a decent place to live in and do not have the ability to buy a house or carry out maintenance of the building they occupy. In order to overcome problems related to slum settlements, the government through the Office of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) carried out regional arrangements aimed at improving the quality of slum settlements for the better. This prompted the conduct of research aimed at analyzing the performance of the DPRKP in structuring slum areas in DKI Jakarta. This study uses the theory of organizational performance which consists of five indicators, namely macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, and capabilities. Researchers used mixed methods collection techniques through surveys and in-depth interviews. The research findings show that the performance of the DKI Jakarta DPRKP in structuring slum areas falls into the good category of performance. However, regarding the budget, alternative financing and coordination with other agencies related to structuring slum areas, they still need to be repaired and re-evaluated.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Penelitian yang masuk ke dalam kategori penelitian univariat ini menggunakan teori utama public trust dengan pengukuran dimensi yang dimilikinya yaitu perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mixed method. Perolehan data kuantitatif dan kualitatif ditetapkan melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring (online) dengan menggunakan platform Google Forms yang menghasilkan 243 responden sesuai dengan persyaratan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemerintah dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 77,8% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Pada penelitian ini masih ditemukan beberapa kendala yang dirasakan masyarakat dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi, maka dari itu diharapkan dapat menjadi referensi oleh pemerintah untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan publik dalam aplikasi PeduliLindungi agar semakin baik ke depannya. ......This study examines the level of trust the people of DKI Jakarta have towards the government in using the PeduliLindungi application. This research, which is included in the univariate research category, uses the main theory of public trust by measuring its dimensions, namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity. This study implements the quantitative approach by collecting data using the mixed method. Both Quantitative and qualitative data are obtained through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted online using the Google Forms platform which resulted in 243 respondents, which has fulfilled the research requirements. From this study, the results showed that the level of trust the people of DKI Jakarta towards the government have in the use of the PeduliLindungi application is included in the high category with a percentage of 77,8% obtained from three-dimensional computing. However, there are still some obstacles from the community om how they feel in using the PeduliLindungi application. Therefore, this research is expected to be a reference for the government to improve the provision of public needs in the PeduliLindungi application so that it will improve in the future.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian univariat dengan menggunakan teori Organizational Readiness for Implementing Change sebagai teori utama. Teori Organizational Readiness for Implementing Change memiliki dua dimensi, yaitu change commitment dan change efficacy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah quota sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 318 orang yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dan luring kepada sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Data yang diperoleh telah diolah menggunakan software SPSS versi 25 melalui ukuran pemusatan berupa modus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dengan persentase sebesar 71,1%. Tingginya tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital tersebut diperoleh dari komputasi dua dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terkait bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dan juga referensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya terkait kesiapan untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital. ...... This research examines DKI Jakarta Population and Civil Registration Service readiness level in implementing Identitas Kependudukan Digital. This research included univariate research using Organizational Readiness for Implementing Change theory as the main theory. The theory has two dimensions, change commitment and change efficacy. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The sampling technique for surveys is quota sampling, while for in-depth interviews using purposive sampling techniques. The number of respondents in this study were 318 employees who were obtained by distributing online and offline questionnaires. The data has been processed using SPSS version 25 software through a measure of concentration in the form of mode. The results of this study indicate that the DKI Jakarta Population and Civil Registration Office has a high level of readiness in implementing Identitas Kependudukan which has 71,1%. This high level of readiness obtained from two-dimensional computing study. We hope this research can provide an illustration regarding the readiness of the Service in implementing Identitas Kependudukan Digital and also a reference for other Population and Civil Registration Services related to readiness to implement Identitas Kependudukan Digital.

Abstrak :
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya pungli dalam kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan upaya digitalisasi dari proses tilang dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang diharapkan menjadi inovasi dalam manajemen penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai bagaimana berjalannya sistem ETLE ini oleh Polda Metro Jaya sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 424 responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 55,40% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Polda Metro Jaya dalam melakukan perbaikan kinerja dan sistem dalam pemberlakuan ETLE di DKI Jakarta agar tentunya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi. ......One of the efforts that can be made to overcome the problem of extortion in traffic violations in Indonesia is to implement an electronic ticket system. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an effort to digitize the ticket process by utilizing an information technology that is expected to be an innovation in the management of traffic violations. However, in practice there are still many complaints from the public/citizens about how the ETLE system is running by Polda Metro Jaya, causing public distrust. Related to this, the purpose of conducting this research is to analyze the level of trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta. The data collection technique in this study, namely the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted both online and offline using the Google Forms platform which resulted in 424 research respondents. The results showed that the level of public trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta was in the medium category with a percentage of 55.40% which was obtained from three-dimensional computing in the study. It is hoped that this research can become a reference for Polda Metro Jaya in improving performance and systems in implementing ETLE in DKI Jakarta so that of course it can increase the level of public trust.

Abstrak :
COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 di Indonesia membuat pemerintah memberlakukan kebijakan guna menekan laju penyebaran virus, salah satunya melalui kebijakan vaksinasi. Keberhasilan dari kebijakan pemerintah terutama di masa pandemi bergantung pada salah satu faktor penting yaitu public trust. Kota Depok sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Jawa Barat memiliki kendala dalam penerapan vaksinasi di antaranya kesulitan dalam mencapai target serta sebagian masyarakat yang cenderung memilih untuk vaksin di luar Kota Depok akibat kapasitas pemerintahnya yang kurang mendukung. Berangkat dari hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat public trust terhadap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini menggunakan konsep public trust untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif berupa survei, wawancara, dan studi literatur. Berdasarkan ketercapaian atas kategori tinggi pada tiga dimensi pengukuran public trust, yaitu perceived competence (93,6%), perceived benevolence (89,1%), dan perceived integrity (95,5%), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat public trust terhadap Pemerintah Kota Depok dalam konteks implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah tinggi dengan persentase sebesar (97,3%). ......COVID-19, which emerged in early 2020 in Indonesia, prompted the government to implement policies to suppress the spread of virus, one of them was through vaccination policy. The success of government policies, especially during pandemic, depends on one important factor, namely public trust. Depok City as the epicenter of COVID-19 in West Java has obstacles in implementing vaccinations, including difficulties in achieving targets and some people who tend to choose vaccinate outside Depok due to the government's less supportive capacity. Based on this, the purpose of this study is to determine the level of public trust in the government in implementing the COVID-19 vaccination policy. This study uses the concept of public trust to determine the level of public trust in the government. This research using quantitative method with quantitative and qualitative data collection techniques with surveys, interviews, and literature studies. Based on the achievement of the high category on three dimensions of public trust, namely perceived competence (93.6%), perceived benevolence (89.1%), and perceived integrity (95.5%), the results of this study show that the level of public trust in Depok City Government in the context of implementing the COVID-19 vaccination policy is high with a percentage of 97.3%.

Abstrak :
Seiring dengan penambahan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta, menjadikan pemerintah khususnya pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan salah satunya dengan melalui pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Pada era digital sekarang ini, penyebaran berita hoaks sangat membahayakan kehidupan manusia dan dapat merugikan berbagai pihak.  Berita hoaks yang akhir-akhir ini bersebaran yaitu berita hoaks terkait vaksinasi COVID-19. Berita hoaks tersebut menyangkut isu, antara lain vaksin yang menyebabkan gelombang elektromagnetik, vaksin dapat berujung pada kematian, dan penyebaran COVID-19 varian Delta disebabkan oleh program vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah. Kemampuan literasi digital seseorang dalam memahami informasi sangat diperlukan untuk menekan penyebaran berita hoaks terkait vaksinasi COVID-19 di kalangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat tingkat literasi digital pada program vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah teori konsep literasi digital yang dielaborasi dari pendapat beberapa ahli. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods yaitu metode survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei menggunakan accidental sampling sedangkan wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak  296 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan IBM SPSS 25 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki tingkat literasi digital pada kategori sedang. Merujuk pada analisis dimensi technical skill (information and data literacy), dimensi Communication and collaborative skills, dimensi Content evaluation (critical skill), dan dimensi safety, tingkat literasi digital masyarakat DKI Jakarta sebesar 72% berada pada kategori sedang. Namun, kemampuan literasi digital masyarakat harus terus ditingkatkan kembali dan diperlukan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga individu masing-masing. ......Along with the addition of positive cases of COVID-19 in DKI Jakarta, the government, especially the DKI Jakarta government, has made various efforts to reduce the transmission rate, one of which is through the implementation of the COVID-19 vaccination program. In today's digital era, the spread of hoax news is very dangerous for human life and can harm various parties. The hoax news that has recently spread is related to hoax news related to the COVID-19 vaccination. The hoax news related to issues, including vaccines that cause electromagnetic waves, vaccines that can lead to death, and the spread of the Delta variant of COVID-19 caused by the vaccination program that was intensified by the government. A person's digital literacy ability in understanding information is very necessary to suppress the spread of hoax news related to COVID-19 vaccination among the public. This study was conducted to analyze the level of digital literacy in the COVID-19 vaccination program in DKI Jakarta. The theory used is the theory of the concept of digital literacy which is elaborated from the opinions of several experts. The research approach used is a quantitative approach with mixed methods data collection techniques, namely survey methods and in-depth interviews. The sampling technique for the survey used accidental sampling, while in-depth interviews used purposive sampling. The number of respondents in this study was 296 people who were obtained through online questionnaires. The data obtained were processed using IBM SPSS 25 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the people of DKI Jakarta have a digital literacy level in the medium category. Referring to the analysis of the dimensions of technical skills (information and data literacy), dimensions of Communication and collaborative skills, dimensions of Content evaluation (critical skills), and dimensions of safety, the level of digital literacy of the people of DKI Jakarta is 72% in the medium category. However, the community's digital literacy skills must continue to be improved and cooperation from various parties is needed, starting from the government, non-governmental organizations, academics, to each individual.

Abstrak :
Era globalisasi mendorong pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Pelayanan secara elektronik berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat/warga DKI Jakarta. Untuk mengujudkan hal tersebut, DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City mencipatakan inovasi produk berupa aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai pelayanan yang diberikan secara elektronik (e-government) sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan pada layanan e-government berupa penggunaan aplikasi JAKI di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber. Peneliti menggunakan teori trust in e-government untuk mengukur tingkat kepercayaan pada penggunaan teknologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan secara elektronik dengan persentase 85,40%. Meskipun demikian, secara kualitatif terdapat kekurangan dari pelayanan secara elektronik. Penelitian ini memberikan beberapa saran atau rekomendasi agar pelayanan melalui aplikasi JAKI berjalan dengan baik, yaitu komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, pelayanan dari setiap fitur perlu diperbaiki agar efektif, dan perlu membuat landasan hukum agar data pribadi pengguna aman. ......The era of globalization encourages the Indonesian government, especially DKI Jakarta, to provide effective and efficient services by utilizing technology. Electronic services are useful to facilitate the needs of the residents of DKI Jakarta. To demonstrate this, DKI Jakarta through Jakarta Smart City created a product innovation in the form of the Jakarta Kini (JAKI) application. However, in its implementation there are still many complaints from the residents regarding services provided electronically (e-government) so as to cause public distrust. Related to this, the purpose of this study is to analyze the level of trust in e-government services in the form of the use of the JAKI application in DKI Jakarta. This research approach uses quantitative with mixed method data collection techniques. Quantitative data collection techniques are carried out through surveys. Meanwhile, qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 5 speakers. Researchers use the theory of trust in e-government to measure the level of trust in the use of technology. The findings of this study show that respondents have high confidence in electronic services with a percentage of 85.40%. However, qualitatively there are disadvantages of electronic services. This research provides several suggestions or recommendations so that services through the JAKI application run well, namely two-way communication needs to be improved, the services of each feature need to be improved to be effective, and it is necessary to create a legal basis so that user personal data is safe.

Abstrak :
Mulai dari tahun 2020 Masyarakat Indonesia mengalami pandemi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Guna mencegah penyebaran virus tersebut maka pelayanan publik yang disediakan pemerintah dialihkan kepada pelayanan daring atau online. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik online yang disediakan pemerintah. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan publik online selama masa Pandemi Covid-19. Objek penelitian yang digunakan adalah pelayanan pajak online di KPP Pratama Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat positif Covid-19 yang cukup tinggi. Untuk mengukur kualitas pelayanan pajak online maka digunakan empat dimensi SERVPERF yang dikombinasikan dengan tiga dimensi dalam Tax Service Quality. Analisis yang dilakukan mengikuti konsep dari SERVPERF yang hanya menghitung kinerja pelayanan. Selain itu penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui atribut pelayanan publik online mana yang perlu dikembangkan. Dengan teknik analisis tersebut maka diketahui bahwa pelayanan pajak online yang disediakan KPP Pratama Duren Sawit Jakarta Timur masuk kedalam kategori baik. Berdasarkan Importance-Performance Analysis yang telah dilakukan, aspek pelayanan yang perlu dikembangkan terkait dengan respon pelayanan, kepercayaan wajib pajak, keakuratan pelayanan, bagaimana pegawai memahami kebutuhan Wajib Pajak, serta kejelasan informasi dalam pelayanan pajak online. Hambatan utama dalam penelitian ini adalah sulitnya data sekunder didapatkan. Penelitian ini merekomendasikan untuk menambah admin pelayanan online, meningkatkan komunikasi antara pegawai dan Wajib Pajak, sosialisasi fitur autentikasi, dan memperbaiki tampilan informasi pelayanan pajak online. ......Starting in 2020, Indonesian people are experiencing a pandemic due to the Corona Virus Disease 2019 or Covid-19. To prevent the spread of the virus, the Government provided more online public services. However, there are still a lot of people complaining about online public services provided by the government. Base on that case, the purpose of this research is to measure the level of quality of online public services during the Covid-19 pandemic. The object of this research is the online tax services at KPP Pratama Duren Sawit, East Jakarta as one of the areas with a high positive rate of Covid-19. To measure the quality of online tax services, this research is using four dimensions of SERVPERF and three dimensions of Tax Service Quality. The analysis carried out follows the concept of SERVPERF which only calculates service performance. In addition, this research is also using Importance-Performance Analysis (IPA) to determine which attributes of online public services need to be developed. With this analysis technique, it is known that the online tax services provided by KPP Pratama Duren Sawit, East Jakarta are in a good category. Based on the Importance-Performance Analysis that has been carried out, the service aspects that need to be developed are related to service response, taxpayer trust, service accuracy, how the employees understand the needs of taxpayers, and information clarity in services. The main obstacle in this research is the difficulty of finding secondary data. This study recommends adding more online service admins, improving communication between employees and taxpayers, socializing authentication features, and improving the appearance of online tax service information.