Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini melihat bagaimana legitimasi sosial komunitas terhadapindustri geothermal di wilayah kerja pertambangan (WKP) Wayang Windu. Fokuspenelitian ada di Desa Margamukti dan Banjarsari. Hasilnya, masing – masingwilayah mempunyai kekhasan tersendiri, sehingga keadaanya tidak dapatdigeneralisasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi sosial, ekonomi, politik dankeadaan sosiodemografis dilihat sebagai karakteristik komunitas yang juga ikutberpengaruh. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancaramendalam sebagai instrumen. Data hasil wawancara mendalam kemudian dibangunmenjadi indikator untuk menentukan tingkat legitimasi. Pengelolaan legitimasi olehperusahaan bergantung pada fase pembangunan. Untuk WKP eksisting sepertiWayang Windu, tujuan dari perusahaan adalah mengelola dan mempertahankanlegitimasi sosial yang sudah ada.

---

ABSTRACTThe research looked at how the social legitimacy of the geothermal industryin Wayang Windu geothermal field (WKP) being obtained or managed by thecompany. The research held in the Margamukti and Banjarsari village. As a result,each area has its own characteristic, so the situation can not be generalize into ahigher level. Social, economic, political and sociodemographic circumstances seen ascommunity characteristics that may have contributed. Using qualitative researchmethods with in-depth interviews as an instrument. In-Depth interview data is thenbuilt into the indicators to determine the level of social legitimacy. Management oflegitimacy by the company relies on the construction phase. For existing WKP likeWayang Windu, the goal of the company is to manage and maintain the existingsocial legitimacy."

"Meskipun TNI telah berubah dengan melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran serta merumuskan paradigma barunya, tetapi (sebagian) masyarakat masih banyak yang belum memahaminya. Benarkah perubahan tersebut telah membuat TNI lebih fungsional ? Permasalahan tersebut penulis pandang penting untuk diteiliti karena persamaan visi dan persepsi antara masyarakat dan TNI. Tentang peran TNI adalah merupakan aspek penting dalam tata kehidupan nasional. Ditinjau dari aspek fungsional, fenomena tuntutan terhadap penghapusan Dwifungsi ABRI dapat dikatakan sebagai tuntutan agar ABRI dapat kembali Iebih fungsional. Oleh karena itu analisa fungsional akan digunakan untuk memahami permasalahan tuntutan pembubaran Dwifungsi ABRI dan konsepsi serta implementasi Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Dalam hal ini penulis bependapat bahwa teori fungsionalisme Robert K. Merton dan Niklas Luhmann merupakan teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian seperti yang dimaksudkan, ditetapkan 10 orang informan yang terdiri dari para pengamat/ pakar dengan 2 Surat Kabar Harian sebagai subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik : wawancara mendalam (depth interview), content analisis dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan (80% lebih) yang terdiri dari para pakar/ pengamat menilai bahwa baik konsepsi maupun implementasi Paradigms Baru/ Reformasi Internal TNI adalah langkah dan proses perubahan internal TNI yang sangat positif. langkah-Iangkah perubahan dalam Reformasi internal TNI tersebut dipandang sebagai Iangkah nyata yang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan perkembengan yang ada. Tentang pemberitaan media massa, Secara umum media massa telah memberikan perhatian terhadap Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Nilai pemberitaan pada dua media massa ibukota menunjukkan bahwa 48,7% benilai positif (informatif positif). Lainnya sebanyak 32,2% bernilai negatif (kritik negatif). Sedang sebagian kecil (19%) pemberitaannya bersifat netral (kritik positif). Dari data yang ada menunjukkan bahwa secara prinsip tidak ada gap persepsi antara pandangan pakar dengan konsepsi maupun implementasi Pradigma Baru TNI, Seluruh informan menilai proses perumusan konsepsi dan penyusunan program implementasi Pradigma Baru/ Reformasi Internal TNI telah memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan pandangan publik. Kesenjangan terjadi antara nilai pandangan para pakar dan nilai pemberitaan pada media massa. Hal ini bisa terjadi karena para pakar memiliki konsistensi dalam pengamatan intensif terhadap proses Reformasi Internal TNI. sementara media massa cenderung mengangkat fenomena-fenomena yang muncul khususnya yang bernuansa polemis. Ditinjau dari aspek fungsional, berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa mayoritas informan (80%) menilai (bahwa setelah melakukan Reformasi internal dan meninggalkan Dwifungsinya, keadaan TNI dipandang menjadi mergarah pada keadaan yang lebih fungsional yang demikian ini karena TNI telah meninggalkan peran Sospol yang implementasinya dimasa lalu dipandang telah menimbulkan ekses dan bias-bias yang merusak netralitas dan profesionalisme TNI. Ada beberapa indikasi penting yang dipandang para pakar telah mengarah pada proses pembentukan TNI lebih fungsional. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa upaya-upaya TNI merumuskan dan mengimplementasikan Paradigma Baru/Reformasi Internalnya telah menunjukkan adanya perubahan signifikan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme dan meningkatkan perannya yang iebih fungsional. "

"KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) adalah suatu bentuk pusat pertumbuhan yang merupakan salah satu strategi dalam kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ini mengasumsikan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai melalui peningkatan ekonomi makro yang selanjutnya akan membawa perbaikan ekonomi di tingkat mikro, serta kemajuan pada bidang-bidang lain, melalui efek `menetes ke bawah' (trickle down effect).Namun kenyataan menunjukkan bahwa selama ini, khususnya di Indonesia, teori trickle down effect tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemacetan mekanisme trickel down effect memunculkan kondisi dimana pembangunan ekonomi tidak diikuti oleh pembangunan sosial yang setaraf, kondisi ini disebut distorsi pembangunan. Pembangunan terdistorsi (distorted development) tidak hanya berwujud dalam bentuk kemiskinan, kemerosotan, status kesehatan rendah, dan perumahan yang tidak memenuhi syarat, melainkan juga dalam bentuk; ketidaksetaraan lapisan-lapisan masyarakat dalam pembangunan, penindasan terhadap wanita, eksploitasi tenaga kerja anak, kerusakan lingkungan, dan juga penggunaan kekerasan (militerisme) dalam mengatasi berbagai persoalan.Atas dasar kenyataan tersebut, sudah selayaknya kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan pemerataan harus ditinjau kembali. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi kesejahteraan rakyat tetapi bukan yang utama.Perhatian pada peningkatan kapasitas individu dan institusi masyarakat lebih penting dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat disebar-merata dan ikut dinikmati oleh masyarakat, untuk selanjutnya dapat meningkatkan kemajuan pada bidang-bidang lainnya.KAPET Sabang, yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 171 tahun 1998, memang direncanakan sebagai pemicu dan pemacu bagi pertumbuhan ekonomi agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang dan Propinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya, serta Indonesia pada umumnya. Adalah hal yang sangat ironis dan tidak dikehendaki jika pada akhirnya kebijakan tersebut akan memunculkan distorsi pembangunan di kawasan tersebut.Untuk itu, perlu dipertanyakan apakah kebijakan KAPET Sabang telah memungkinkan untuk terjadinya pemerataan. Selanjutnya, kebijakan antisipatif apa yang harus dilakukan, khususnya oleh Pemerintah Kota Sabang dan Badan Pengelola KAPET Sabang, untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi mendorong terjadinya pemerataan. Oleh karena, pemerataan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, ia memerlukan kondisi kondusif yang mendukung.Penelitian ini setidaknya berusaha mengungkapkan dan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian sintesis terfokus. Metode ini mensintesakan antara telaahan pustaka, pengalaman penelitian dan diskusi dengan subyek yang berkompeten (stake holder, study user, advisor, dan tenaga ahli). Berdasarkan sintesa ketiga komponen tersebut permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas akan dibahas dan dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi pelaksanaan kebijakan tersebut di masa yang akan datang.Dari data dan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan yang akan dikembangkan dalam KAPET Sabang untuk mencapai pemerataan adalah pohon industri dan pola kemitraan. Para advisor dan tenaga ahli menanggapi bahwa kedua kebijakan tersebut mungkin saja diterapkan untuk menciptakan pemerataan. Namun kebijakan itu harus berlangsung dalam suasana persuasif, dalam arti tidak dipaksakan agar tidak terjadi inefisiensi. Suasana demikian diharapkan akan terjadi baik melalui tindakan langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung; tidak hanya berupa ketentuan-ketentuan, tetapi juga mekanisme dan insentif serta pemberdayaan masyarakat (pengusaha kecil/menengah). Sedangkan tindakan tidak langsung dilakukan melalui himbauan serta pemberian kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkembang. Sementara itu penciptaaan kondisi yang kondusif bagi mendorong terjadinya pemerataan, diupayakan antara lain melalui; kebijakan di bidang kependudukan, sosial, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, serta kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan."

"Kebijakan pembangunan perumahan di Kota dan Kabupaten Bandung ditetapkan untuk memenuhi laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan PAD. Namun kebijakan yang dicanangkan Iebih ditekankan pada upaya pengadaan atau pasokan rumah (housing supply) dan kurang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan tuntutan kebutuhan perumahan sebagai kebutuhan sosial dan kultural (socio-cultural demand) yang mengandung aspek kualitas lingkungan yang manusiawi baik bagi pengguna maupun bagi masyarakat di sekitarnya.Berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada kegiatan pembangunan perumahan adalah : a) terjadinya proses marjinalisasi, yaitu peminggiran secara sistematis masyarakat petani karena beralih ke sektor usaha non pertanian dengan semakin terbatasnya lahan, b) terjadinya segregasi permukiman, yaitu komunitas lokal dan penghuni perumahan terpisah (segregated) oleh pagar pembatas yang dikonsepkan para pengembang dan perilaku eksklusif penghuni perumahan c) terjadinya perubahan nilai dan norma masyarakat yang disebabkan oleh berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan para pengembang untuk menarik konsumen dalam management estate-nya.Atas dasar kondisi di atas, maka penelitian ini bertujuan: a) mendeskripsikan sampai sejauh mana kegiatan pembangunan perumahan dan wisata berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang bertempat tinggal disekitamya, b) mendeskripsikan dan menguji keeratan hubungan antara variabel-variabel sosial ekonomi dan sosial budaya yang dijadikan indikator dampak sosial dalam penelitian ini, dan c) menyusun rekomendasi pengelolaan Iingkungan sosial yang efektif rneminimalkan dampak negatif dari kegiatan perumahan dan wisata di desa Cihideung.Metode studi yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif dan eksplanatori atau verifikatif. Janis penelitian yang digunakan adalah korelasional untuk melihat keeratan hubungan antara variabel-variahel kegiatan pembangunan perumahan dan wisata dengan variabel-variabel sosial ekonomi dan budaya. Berdasarkan hasil pengujian normalitas data, diperoleh hasil data penelitian tidak berdistribusi normal, sehingga data dianalisa dengan metode statistik nonparametrik yaitu Korelasi Rank Spearman.Hasil analisis dampak pembangunan perumahan dan wisata terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa Cihideung menunjukan : a) Kegiatan pembangunan perumahan dan wisata tidak terintegrasi dengan kondisi social kultural masyarakat, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial balk primer maupun sekunder. Darnpak primer adalah terbatasnya lahan pertanian, pagar pembatas yang terlalu tinggi dan keragaman aktifitas wisata yang negatif. Terbatasnya lahan menimbulkan dampak lanjutan terhadap sumber air penduduk dan peluang kerja dan usaha. Keberadaan pagar pembatas telah menimbulkan dampak lanjutan berupa terspasialnya wilayah permukiman penduduk menjadi wilayah yang memiliki status ekonomi tinggi dan status ekonomi rendah. Aktifitas wisata telah menimbulkan dampak terhadap nilai, norma dan gangguan keamanan b) Analisis korelasi menunjukan perubahan pemilikan lahan tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat mobilitas mata pencahaarian tetapi memiliki hubungan positif dengan perubahan tingkat pendapatan, disatu sisi tingkat perubahan pendapatan memiiiki hubungan dengan tingkat mobilitas mata pencahariaan. Keragaman aktifitas perumahan memiliki hubungan dengan tingkat penilaian masyarakat terhadap aktifitas perumahan.Kegiatan pembangunan perumahan yang tidak terintegrasi merupakan dimensi kekuasaan distributif yang dijalankan pare pengembang karena lemahnya kontrol Pemda Kabupaten Bandung terhadap kegiatan perumahan dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Dibutuhkan strategi pembangunan perumahan dan wisata yang berbasis pada terbatasnya sumber daya alam dan budaya lokal secara berkelanjutan yang dijalankan secara kolektif oleh stakeholders. Model yang disarankan adalah pembentukan Forum Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Desa Cihideung oleh stakeholders guna membahas berbagal persoalan seputar pembangunan perumahan dan wisata dan pengelolaan dampak negatifnya.Kegiatan pembangunan yang tidak terintegrasi membutuhkan penanganan di tingkat kebijakan. Forum menyusun Strategi Kebijakan Pembangunan Sosial Bidang Perumahan dan Wisata yang lebih lanjut dibahas bersama-sama DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Pembangunan Perumahan dan Wisata."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara implementasi CSR PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. dab dinamika konflik di antara komunitas lokal dan korporasi yang dilihat dari persepsi warga kelurahan Puspanegara. Variabel persepsi implementasi CSR sebagai variabel independen dilihat dari beberapa dimensi, yakni persiapan implemenasi CSR, pelaksanaan implementasi CSR, dan monitoring implementasi CSR. Sementara itu, pada persepsi dinamika konflik sebagai variabel dependen, dilihat dari beberapa dimensi, yakni bentuk dan eskalasi konflik, intensitas konflik, peran aktor dan lembaga dalam konflik, dan karakteristik lokal. Untuk melihat implementasi CSR tersebut secara lebih spesifik, peneliti melihat persepsi implementasi CSR Indocement dari 5 aspek yang memang sudah dicanangkan oleh Indocement itu sendiri. 5 aspek tersebut adalah CSR di bidang Ekonomi, CSR di bidang Pendidikan, CSR di bidang Kesehatan, CSR di bidang Sosbudagor (Sosial, Budaya, Agama, dan Olahraga), dan CSR di bidang Keamanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan survey kepada sejumlah responden yang ditarik secara acak dengan menggunakan teknik penarikan multi-state random sampling pada kelurahan Puspanegara. Kriteria responden yang dipilih adalah mereka yang memiliki peran sebagai suami atau istri dalam suatu keluarga (KK). Hasil temuan menunjukkan bahwa dari implementasi CSR, warga Kelurahan Puspanegara mempersepsikan implementasi CSR Indocement sudah baik dalam bidang Sosbudagor dan Kesehatan, kemudian pada bidang Pendidikan dipersepsikan sedang, pada bidang ekonomi dipersepsikan kurang baik dan pada Bidang keamanan dipersepsikan tidak baik atau buruk karena tidak terlihat. Oleh sebab itu Implementasi CSR Indocement secara keseluruhan bernilai rendah. Di sisi lain, dari persepsi komunitas lokal, Dinamika konflik di antara Indocement dan warga kelurahan Puspanegara cenderung bernilai rendah. Hal tersebut dikarenakan Indocement telah menyelesaikan penyebab konflik utamanya yaitu polusi debu dengan memasang alat yang bernama electrostatic precipitator.

---

This study discusses The Relation between PT Indocement Tunggal Prakarsa's CSR Implementation and The Dynamics of conflict between local communities and corporation which viewed from the perception of residents on Puspanegara village. The variable perception of CSR implementation as independent variable seen from several dimensions. Namely, the preparation of CSR implementation, the execution of CSR implementation, and the monitoring of the CSR implementation. Meanwhile, in the perception of the dynamics of conflict as the dependent variable, seen from several dimensions. namely the shape and the escalation of the conflict, the intensity of the conflict, the role of actors and institutions in conflict, and local characteristics. Then, with the aim to assess the CSR implementation more specifically, researchers examined the perception of Indocement's CSR implementation by 5 aspects that had been declared by Indocement itself. Those 5 aspects are, CSR in Economics, CSR in Education, CSR in Health, CSR in Sosbudagor (Social, Cultural, Religion, and Sport), and CSR in Security aspect. This study used quantitative research method to survey the number of respondents were randomly drawn by using multi-state random sampling technique on Puspanegara village. respondents selected criteria are those who have a role as husband or wife in a family according to their KK (Kartu Keluarga).

The findings showed that the recidents of Puspanegara Village perceived that implementation of CSR in Indocement has been good in the Sosbudagor and Health aspects, then on education aspect is being perceived as medium, in the economic aspect is being perceived as good-less and in the security aspect is being perceived as not good or bad because it is not too visible . Therefore, Indocement CSR implementation overall tend in low category. On the other side, from the perception of local communities, dynamics of the conflict between Indocement and Puspanegara villagers tend low. It is because Indocement has solved the main causes of the conflict, namely dust pollution by installing a device called an electrostatic precipitator."

"Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi dampak pembangunan infrastruktur pelabuhan terhadap anggota kelompok nelayan terutama dari segi sumber daya, strategi, kondisi mata pencahariannya di Desa Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan keberlanjutan mata pencaharian (Sustainable Livelihood Approach) dengan metode kualitatif. Penelitian ini berargumen bahwa pembangunan PSN berdampak pada sumber daya mata pencaharian nelayan sehingga menentukan pada strategi yang diambilnya. Penelitian ini menemukan dampak negatif yang dominan dari pembangunan pelabuhan terhadap sumber daya nelayan berupa rusaknya alat tangkap, berkurangnya daerah tangkap dan hasil tangkapan serta naiknya biaya operasional. Penguasaan sumber daya terbatas nelayan cenderung bertahan dengan strategi taktis dengan menahan keluarnya modal. Sementara penguasaan sumber daya yang cukup cenderung memaksimalkan strategi investasi dan diversifikasi pada mata pencaharian sehingga modal dapat terakumulasi. Penelitian ini merekomendasikan strategi penanganan dampak dan program pemulihan mata pencaharian berupa skema peralihan ataupun restorasi mata pencaharian.

---

This study aims to explore the impact of port infrastructure development on fishermen group members, especially in terms of resources, strategies, and livelihood conditions in Patimban Village, Subang Regency, West Java Province. This research uses a sustainable livelihood approach with qualitative methods. This research argues that the development of national strategic projects impacts fishermen's livelihood resources, which determines the strategies they take. The research found that the dominant negative impacts of port development on fishermen's resources are in the form of damaged fishing gear, reduced fishing grounds and catches, and increased operational costs. With limited resources, fishermen tend to survive with tactical strategies by holding back the release of capital. Meanwhile, those with sufficient resources tend to maximize investment strategies and diversify their livelihoods so that capital can be accumulated. This study recommends impact management strategies and livelihood recovery programs in the form of livelihood transition or restoration schemes."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas makna pemanasan global di pembaca majalah National Geographic (NGI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta angket sebagai tambahan untuk melihat pola umum yang ada di pembaca majalah NGI. Hasil penelitian ini adalah bahwa realitas klaim pemanasan global yang dibentuk oleh majalah NGI dapat mempengaruhi makna pembaca majalah NGI. Meskipun ada pengaruhnya, majalah NGI lebih sebagai media penguat karena dengan banyaknya media massa saat ini dan mudahnya media massa diakses membuat tidak ada media yang benar-benar menjadi media massa utama yang dapat mempengaruhi makna pembaca.

---

ABSTRACTThese thesis studying about the meaning of global warming at audiences of National Geographic Indonesia magazine (NGI). These reaserch use a qualitative methode and using an interview and also questionnaire as an addition to see a common model on audiences of NGI. The result is that the reality of global warming who is produced by NGI can affect the meaning on audiences of NGI. Although it could do affected, NGI is just an amplifier because there is a lots of mass media today and audiences can access mass media easily so there is no mass media prominently to affect the meaning of audiences."

"[Tingginya konflik pembangunan Waduk Jatigede terkait dengan kondisi sosialpolitikdi Indonesia khususnya di era reformasi. Skripsi ini membahas prosespeningkatan konflik pembangunan Waduk Jatigede khususnya pada masa prakonstruksi yang dilihat pada aspek struktural dan prosesual dengan menggunakanteori konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikwawancara mendalam secara porpusive. Hasil temuan menujukan bahwatingginya eskalasi konflik terjadi pada masa pembayaran yang disebabkan karenaburuknya pelaksanaan, munculnya tuntutan baru untuk mencari keuntungan(keterlibatan spekulan), munculnya provokator (prosesual) dan meluasnya isupenggenangan, ketidaksamaan juga kurangnya aturan (struktural). Namun tingkatkonflik pun menurun di masa pemberdayaan melalui pelibatan masyarakat dankesepakatan yang mengakomodir kepentingan., Height of conflict in Jatiegede Dam construction is related with social-politicalcondition in Indonesia especially in era of reformasi. This study discuss theprosess of height escalation in Jatigede Dam construction esspecially in preconstructionperiod from structural and processual point of view with use conflicttheory. This study use qualitative method with porpusive indepth interview. Theresults show the height of conflict escalation occur in payment period beacusepoor of impelementation, emerge of new interests for take benefit (spekulator),emerge of provocator (processual) and extend of inundation issue, different andlack of rule (structural). But, height of conflict decrease in empowerment periodthrough participation community and agreement which accomodate the interests.]"

"Studi sosiologi tentang Leisure sejauh penulis amati, terfokus pada kelas menengah dan atas. Padahal secara logika, aktivitas waktu luang merupakan bagian dari sisi kehidupan seseorang selain bekerja. Fenomena waktu luang bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan hidup setiap orang. Aktivitas waktu luang menjadi sesuatu yang dinamis untuk dikupas karena keberadaannya sangat dipengaruhi oleh dominasi faktor ekonomi; pandangan yang melihat kemampuan memiliki aktivitas waktu luang yang erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi seseorang. Namun aktivitas waktu luang selama ini lebih dianggap sebagai kegiatan yang dimiliki kelas menengah dan atas. Dengan menggunakan beberapa teori tentang leisure, studi ini mencoba mengaplikasikannya pada permasalahan aktivitas waktu luang masyarakat lapisan bawah, khususnya anak jalanan. Pembentukan pola aktivitas waktu luang anak jalanan diasumsikan dipengaruhi oleh aspek-aspek, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Aspek internal yang dimaksudyaitu stereotip anak jalanan dan status pendidikan mereka. Sedangkan aspek eksternal terdiri dari beberapa hal yang terkait dengan budaya, yaitu budaya komunitas jalanan, budaya patriarkal, budaya kaum muda (youth culture) serta budaya konsumen (consumer culture). Secara khusus studi ini bertujuan untuk pengembangan pengaplikasian teori leisure pada masyarakat kelas bawah dan memperoleh pengetahuan tentang alokasi waktu dan pola aktivitas waktu luang pada anak jalanan. Jenis panelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas social yang kompleks. Populasi pada penal itian ini adalah anak jalanan yang berdomisili di Jakarta Penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data hasil pemetaan dan survai sosial yang dilakukan oleh PKPM Unika Atma Jaya pada tahun 1999. Pada studi ini data kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang profit anak jalanan di Jakarta, sementara data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang aktivitas waktu uang anak jalanan secara lebih mendalam dan detail. Pengumpulan data primer menggunakan metode diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam (Indepth Interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan membuat pembedaan atas aktivitas kerja dan aktivitas non-kerja, atas dasar perolehan penghasilan (uang). Sementara aktivitas non-kerja terdiri atas aktivitas hiburan, aktivitas masa depan dan aktivitas yang dapat di kategorikan sebagai melakukan sesuatu yang bersifat wajib tetapi tidak mendapat uang. Keunikan anak jalanan yang bekerja. pada sektor informal membuat mereka tidak membuat pembedaan secara tegas antara aktivitas kerja dan aktivitas non-kerja. Temuan lain memperlihatkan bahwa pola aktivitas waktu luang anak jalanan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja. Walapun secara ekonomis mayoritas anak jananan merupakan bagian dari masyarakat kelas bawah, tetapi secara kultural mereka dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang masih kuat, budaya jalanan dan budaya kaum muda (youth culture). Selain itu perkembangan kapitalisme modern yang masuk pada berbagai sendi dan lapisan masyarakat dunia, sangat kuat berperan dalam menumbuhkan budaya konsumen (consumer culture) pada berbagai lapisan sosial masyarakat. Pengaruh budaya konsumen dengan berbagai produk komoditas yang bersifat massal dalam wujud barang, fesyen, gaya hidup, dll. juga berpengaruh atas aktivitas waktu luang anak jalanan. `Penjajahan' dalam wujud pengaruh budaya konsumen inilah yang dikhawatirkan lebih bersifat destruktif terhadap perkembangan seorang anak yang tumbuh dan berkembang secara bebas di jalan."

"ABSTRAKImplementasi program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PTFI pada prinsipnya merupakan upaya terstruktur dan sistematis guna membangun relasi resiprokal antara korporasi (PTFI) dengan komunitas lokal (Secara khusus Suku Amungme dan Kamoro) sehingga tercipta kesinambungan program dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan komunitas lokal.Dengan menggunakan analisa konflik, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana implementasi program CSR ini diterima dan bagaimana relasi antara korporasi dengan komunitas lokal (Suku Amungme dan Kamoro) dibangun, karena sebagai perusahaan multinasional, setiap kebijakan apapun pasti memiliki muatan nilai (value) yang sengaja diciptakan.Untuk mengetahui lebih jauh implementasi program seta relasi yang terjadi, maka metode kualitatif digunakan supaya penjelasan yang utuh tentang fenomena yang terjadi antara Suku Amungme-Kamoro dengan PTFI dapat diuangkap secara kritis dan mendalam.Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk membangun dan menjamin relasi yang baik antara korporasi dengan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Untuk itu, peneliti menjabarkan secara lengkap apa (definisi) dan bagaimana (metode) impelementasi program CSR PTFI dilakukan, serta bagaimana implikasi (signifikansi) hasil penelitian ini secara teoritis, dan bagi pengambil kebijakan.

---

ABSTRACTImplementation of corporate social responsibility (CSR) conducted by Freeport in principle a structured and systematic efforts to build reciprocal relationships between corporations (PTFI) with the local community (Specifically Amungme and Kamoro) so as to create continuity programs and will improve the welfare of local communities. With conflict analysis, researcher try to explain how the implementation of CSR programs is acceptable and how the relationship between corporations and local communities (Amungme and Kamoro) was built, because as a multinational corporation, any policy whatsoever certainly have a charge value and that is deliberately created. To learn more about the program implementation seta relationship occurs, the qualitative method is used so that a complete explanation of the phenomena that occur between Amungme-Kamoro with PTFI will be critically and deeply. This research is very important to establish and guarantee the relations between corporations with Amungme and Kamoro. To that end, the researchers describe in full what (definitions) and how (method) implementation of CSR programs PTFI done, and what are the implications (significance) theoretically results of this research, and for policy makers."