Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang pelayanan asuransi korban kecelakaan lalu lintas di Polresta Bogor. Perhatian utama dalam tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan polisi lalu lintas di Polresta Bogor dengan fokus corak pelayanan terhadap korban dalam pengurusan asuransi kecelakaan lalu lintas yang didasarkan atas kewenangan, kebijaksanaan, dan diskresi. Dalam kajian tesis ini membahas fungsi pelayanan polisi dilihat dari suatu rangkaian tindakan yang dilakukan birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas Interpretasi tindakannya dilapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan petugas kepolisian maupun birokrasinya dalam memberikan pelayanan asuransi Jasa Raharja. Hasil penelitian ditemukan adanya corak kegiatan pelayanan asuransi Jasa Raharja yang dilakukan oleh birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas interpretasi tindakannya dilapangan. Tindakan-tindakan yang dilakukan petugas kepolisian maupun birokrasinya didasarkan atas kewenangan dan diskresi sesuai tingkat kepentingan yang dilayani, imbalan yang diterima, dan kelengkapan administrasi korban untuk memperoleh santunan asuransi kecelakaan, dalam hal ini kapasitas polisi hanya sebagai media atau penghubung di pelayanan tersebut. Kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas oleh Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor ditujukan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan pelayanan kepolisian kepada individu dan masyarakat dari masalah yang dihadapi agar tidak dirugikan sesuai fungsi dan peranan polisi dalam mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan diwarnai dengan adanya tindakan-tindakan kolusi antara Penyidik/Penyidik Pembantu dengan pihak tersangka, korban, dan Petugas Jasa Raharja. Disamping itu, adanya pemerasan yang dilakukan Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap pihak tersangka serta tindakan penyuapan yang dilakukan oleh tersangka dan korban kepada pihak Penyidik/Penyidik Pembantu. Hal tersebut sebagai akibat dari kurangnya dukungan anggaran dan peralatan untuk operasional, lemahnya sistem kontrol dan kendali, kurangnya gaji petugas kepolisian serta adanya tuntutan akan kewajiban pemenuhan kebutuhan pribadi dan organisasi. Corak kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas mewarnai hubungan dan tanggapan masyarakat terhadap kerja polisi. Masyarakat merasa puas dilayani polisi apabila tujuannya tercapai, sementara masyarakat yang tidak puas atas pelayanan polisi mengharapkan adanya suatu perubahan dalam sistem kerja polisi. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya suatu perbaikan terhadap sistem kerja Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor dalam memberikan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas. Perbaikan ini dilakukan dengan cara mencukupi personil, anggaran, dan peralatan yang diperlukan, pelatihan tentang pelayanan yang berkesinambungan, mengaktifkan suatu sistem kendali yang baik, menyusun program kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat yang dilayani, dan meningkatkan kesejahteraan petugas kepolisian sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. E. Daftar Kepustakaan : 26 buku + 13 dokumen

Abstrak :
Tesis ini tentang Penanganan Kejahatan jalanan di Polsek Metropolitan Penjaringan. Perhatian utama dalam kajian ini adalah pada tindakan-tindakan Kepolisian terutama Unit Reserse Kriminal dalam menangani kejahatan jalanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode klinis, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau para anggota kepolisian Metropolitan Penjaringan. Untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh mereka, dalam hal ini adalah petugas Kepolisian Sektor Metropolitan Penjaringan. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan beragamnya kegiatan dalam penanganan kejahatan jalanan yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Penjaringan. Kegiatan tersebut dapat tergambar mulai dari patroli oleh unit Patroli, penjagaan dan pengaturan lalu lintas oleh Unit Lalu Lintas, penerangan dan penyuluhan oleh Binamitra, serta penyelidikan dan penyidikan kejahatan jalanan oleh Unit Reskrim. Kejahatan jalanan yang terjadi di Kecamatan Penjaringan dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan bertempat tinggal tidak tetap serta usia relatif muda, yaitu 12 sampai 40 tahun. Bentuk kejahatan jalanan yang dilakukan adalah: (1) perampasan sepeda motor; (2) pencopetan; (3) pencurian kaca spion mobil; (4) penodongan, dan (5) pemalakan sopir angkutan kota. Penanganan kejahatan jalanan oleh kepolisian belum optimal dilaksanakan karena terbatasnya jumlah anggota kepolisian. Terbatasnya jumlah anggota kepolisian ini terlihat dari tingginya jumlah kasus kejahatan jalanan namun tidak semuanya dapat ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Metropolitan Penjaringan. Selain itu, tidak terpadunya pelaksanaan tugas antara Polsek Metropolitan Penjaringan dengan Kecamatan Penjaringan menyebabkan penanganan kejahatan jalanan tidak maksimal. Ditinjau dari sudut terbentuknya kejahatan, diketahui bahwa para pelaku kejahatan jalanan melakukan tindakan kejahatannya melalui pembelajaran sosial dengan melalui komunikasi langsung serta mempraktekan cara-cara berbuat jahat kepada sasarannya. Implikasi dari penulisan tesis ini adalah perlu untuk mengoptimalkan peran Polsek Metropolitan Penjaringan terutama Unit Reskrim yang didukung fungsi kepolisian lainnya dalam menangani kejahatan jalanan, pengoptimalan kerjasama dengan instansi terkait terutama pihak Kecamatan dalam menertibkan dan memberdayakan taraf kehidupan pelaku kejahatan jalanan agar produktif dalam menjalankan kehidupannya, memberdayakan masyarakat terutama pada lokasi yang sering mengalami kejadian kejahatan jalanan terutama sopir angkot, tukarg ojeg, pedagang kaki lima berani melaporkan tindak pidana kejahatan jalanan kepada kepolisian.

Abstrak :
Tesis ini tentang Pengamanan di Hotel JW Marriott Jakarta Setelah Peledakan Bom untuk mengetahui pengelolaan keamanan sesudah adanya peledakkan bom apakah terjadi perubahan dan bagaimana perubahan tersebut dilakukan. Berdasarkan perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi model bagi pengamanan obyek-obyek vital lain. Ruang lingkup pembahasan meliputi pengelolaan pengamanan, kebijakan pengamanan, kegiatan pengamanan, ketentuan pengamanan, dan peranan dan hubungan dengan pihakpihak lain dalam pengamanan. Tesis ini menggunakan metode penelitian klinis dengan pendekatan kualitatif. Metode klinis adalah metode untuk menggambarkan kenyataan yang terjadi atau penerapan suatu sistem pada suatu tempat tertentu, dalam hal ini adalah pengelolaan pengamanan di Hotel JW Marriott. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mengutamakan uraian yang menggambarkan bagaimana pengelolaan pengamanan tersebut dilakukan. Dalam kajian tesis ini menunjukkan bahwa pengamanan di Hotel J.W. Marriott secara umum terkait erat dengan pengamanan wilayah tempat lokasi hotel, khususnya pengamanan di lingkungan kawasan Mega Kuningan Jakarta. Pengamanan Hotel J.W. Marriott juga melibatkan unsur-unsur yang terkait, terutama unsur Kepolisian yang membawahi wilayah tersebut, yaitu Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya terutama Kepolisian Sektor Setiabudi. Dalam menjalankan tugas, Satuan Pengaman menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh perusahaan secara profesional. Salah satu tugas Satuan Pengaman adalah menangani masalah Kamtibmas yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan aparat Kepolisian. Mekanisme penanganan situasi gangguan Kamtibmas dilakukan dengan membuat panduan pengamanan emergency atau yang disebut dengan Contigency Plan atau Crisis Management yang berisi tentang panduan dalam menghadapi peristiwa terjadinya Bom, Kebakaran, Demonstrasi, Gempa Bumi, Evakuasi, dan lain-lain. Target pengamanan adalah zerro incedent dan accident. Perubahan utama pengamanan setelah terjadinya peledakan bom adalah penambahan personal Satuan Pengaman dan pelibatan aparat Kepolisian. Setelah terjadinya peristiwa peledakan born, pihak hotel lebih persuasif dan akomodatif melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian baik dalam bentuk koordinasi pengamanan, mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan penanggulangan teror yang dilakukan oleh Polisi, menempatkan aparat Polri (Brimob) sebagai salah satu unsur pengamanan hotel, maupun dalam bentuk sikap keterbukaan terhadap pengawasan melalui patroli Polisi serta sharing informasi yang dibutuhkan oleh kepolisian.

Abstrak :
Dalam tesis ini penulis ingin menunjukkan kegiatan pelacuran bertaraf kelas menengah yang terjadi di kawasan Taman Sari Jakarta Barat. Kegiatan pelacuran yang terjadi di kota Jakarta khususnya di kawasan Taman Sari mulai merebak sekitar tahun 1950 sampai dengan tahun 1960. Pada masa itu banyak para wanita dari berbagai daerah datang ke kawasan ini dalam rangka mencari nafkah dengan rnenjadi pelacur. Karena perkembangan jaman dan teknologi, maka berkembang pula kegiatan pelacuran dalam berbagai sifat, bentuk dan tingkatannya. Tak terkecuali di kawasan Taman Sari ini yang semakin hari semakin bertambah marak dengan berdirinya berbagai tempat pelacuran berkedok tempat hiburan seperti Panti-panti Pijat, Pub dan Karaoke. Tak mengherankan kalau di kawasan ini dapat dikatakan merupakan kompleks pelacuran bertaraf kelas menengah. Maraknya kegiatan placuran di kawasan ini salah satu penyebabnya adalah tidak tersentuhnya kawasan pelacuran ini dari kegiatan operasi razia yang dilakukan pihak Kepolisian dan Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta. Disinyalir kegiatan pelacuran di kawasan ini mendapat bekingan dari para oknum yang memanfaatkan kegiatan pelacuran sebagai penghasilan tambahan yang menggiurkan. Permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam tesis ini meliputi kegiatan pelacuran kelas menengah di kawasan Taman Sari, pola hubungan antara oknum, germo dan agen serta lingkungan sekitarnya, juga tindakan dan penanganan yang dilakukan oleh Polsek Metro Taman Sari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi, dengan pendekatan kualitatif yaitu mernpelajari dan menganalisis gejala serta pola hidup dan budaya obyek. Sedangkan mengenai penggalian datanya menggunakan teknik pengamatan terlibat, wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan pelacuran yang terjadi di kawasan ini menggambarkan adanya hubungan Patron Klien antara germo, pelacur, agen dan oknum yang terlibat. Karena hubungan yang selalu ditekankan pada alur timbal balik yang membentuk tatanan sosial yang saling menjaga dan memelihara, maka kegiatan pelacuran yang terjadi di kawasan Taman Sari ini terus bertahan dan berkembang bahkan luput dari adanya usaha pihak-pihak tertentu yang menginginkan penutupan lokasi ini.

Abstrak :
Unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat ada yang berakhir dengan damai tetapi ada juga yang berakhir dengan anarkis. Anarkis adalah orang yang melakukan tindakan anarki. Unjuk rasa yang berakhir dengan damai adalah Unjuk rasa yang dilakukan dengan jalan tertib, mengorganisir dirinya sendiri untuk berangkat ke sasaran, menyampaikan aspirasi, kembali kerumah dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sedangkan unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis adalah unjuk rasa yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejak era reformasi bergulir di Indonesia, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat semakin terbuka. Penyampaian pendapat bukan saja terbuka melalui media massa, tetapi juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa dengan pengerahan massa, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Berbagai peristiwa dan kebijakankebijakan pemerintah, balk yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri selalu disikapi dengan aksi turun ke jalan dari kelompokkelompok yang pro dan kontra terhadap peristiwa/kebijakan yang ada. Dari hasil penefitian ditemukan bahwa setiap unjuk rasa memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lainnya. ada unjuk rasa yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa; ada unjuk rasa yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingannya seperti yang dilakukan oleh para buruh pengunjuk rasa; dan ada juga pengunjuk rasa yang dibayar oleh seseorang yang bertujuan untuk kepentingan tersebut. Dalam pengamanan unjuk rasa yang berada diwilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, dilakukan oleh seluruh satuan fungsi kepolisian yang ada di Polres Metro .lakarta Pusat dan jugs Polsek. Disamping fungsi-fungsi tersebut diatas, pimpinan Polri telah membuat suatu kebijakan tentang pembentukan negosiator disetiap satuan kewilayahan (satwil) yang sering terjadi unjuk rasa dari warga masyarakat. Setelah Kapoires mendapatkan informasi tentang pengunjuk rasa, maka Kapoires akan memerintahkan satuan Intelpam, untuk melaksanakan pengamanan tertutup. Sedangkan pengamanan terbuka akan dilakukan oleh polisi berseragam dinas yang terdiri dari pengendali massa (dalmas), personil Polsek, dan lain-lain. Semua fungsi-fungsi tersebut mempunyai peran masing-masing. Dalam pengamanan terhadap pengunjuk rasa sangat tergantung kepada kebijakan dari Kapoires Metro Jakarta Pusat. Kebijakan tersebut berpatokan dari jenis unjuk rasa serta saran-saran dari Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat. Jika dalam penilaian Kapoires, bahwa penanganan unjuk rasa, cukup ditangani oleh Kapolsek, maka Kapoires akan menyerahkan sepenuhnya penanganan terhadap unjuk rasa tersebut. tetapi jika menurut penilaian Kapoires unjuk rasa harus ditangani Polres, maka Kapoires akan langsung mengambil aiih pengamanan. Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat sangat dipengaruhi oieh pengunjuk rasa. Jika pengunjuk rasa menyatakan bahwa unjuk rasa mereka damai, maka polisi akan mengamankan dengan santai. Tetapi jika pengunjuk rasa adalah dari kalangan yang sering berbuat anarkis, maka polisi akan melakukan pengamanan dengan ketat.

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang hubungan satuan pengamanan dengan warga kecamatan Klapa Nunggal di Kabupaten Bogor. Perhatian utama tesis ini adalah hubungan yang terjalin antara warga kecamatan Klapa Nunggal dengan Satuan Pengamanan yang ada di PT.Semen Cibinong dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan fokus penelitian tentang hubungan baik satpam dengan masyarakat. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan , pengamatan terlibat, wawancara berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan yang terjadi. Tesis ini menunjukkan bahwa Satuan Pengamanan di PT.Semen Cibinong dilakukan melalui out sourcing (kontrak) yang dipercayakan pengelolaannya kepada PT.Nawakara Perkasa Nusantara. Pengelolaan pengamanan dilaksanakan se suai ketentuan yang diatur dengan melibatkan seluruh pimpinan, manager, karyawan, pihak Kepolisian dan masyarakat lingkungan sekitar PT.Semen Cibinong. Hal ini terwujud karena secara struktural dalam pengorganisasian manajemen PT.Semen Cibinong, pengelolaan Satuan Pengamanan tersebut di wadahi oleh Project Manager Security yang kedudukannya sederajat dengan Direktur lainnya. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja yang ada adalah pekerja yang terorganisir dalam manajemen PT.Semen Cibinong yaitu : pekerja atau karyawan, pekerja staf dan lapangan, satuan pengamanan yang terdiri dari (1)Satuan Pengamanan PT.Nawakara Perkasa yang berjumlah 304 orang, (2)Pengamanan dari Satuan Gabungan Desa yang berjumlah 32 orang, (3)Pengamanan Swakarsa berjumlah 45 orang, kontraktor, dan sistim kontrak kerja dengan PT.Wahana para pekerja lainnya yaitu : kuli bongkar muat, sopir kontainer PT.Semen Cibinong. Aktifitas para pekerja di PT.Semen Cibinong tersebut satu dengan lainnya saling berhubungan. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pemantapan pengelolaan pengamanan yang dilakukan melalui tindakan sebagai berikut : perlunya pihak manajemen PT.Semen Cibinong menggunakan pendekatan pemberdayaan potensi masyarakat. Pihak kepolisian sektor Klapa Nunggal secara teratur dan konsisten memberdayakan Satuan Pengamanan secara aktif melalui kunjungan atau pembinaan dilingkungan PT.Semen Cibinong. Pihak Satuan Pengamanan sebaiknya mau menerima kunjungan, arahan, pesan-pesan kamtibmas secara rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena Satuan Pengamanan adalah unsur pembantu Polri. Pihak Satuan Pengamanan hendaknya melakukan pendekatan kembali dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda guna menunjang keberhasilan tugas di masa yang akan datang.

Abstrak :
Tesis ini tentang Pengamanan Kampanye Pernilu 2004 oleh Polres Metro Jakarta Barat. Perhatian dan fait-us penelitian adalah pola-pola pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan peran petugas yang terlibat pengamanan Kampanye Pernilu untuk mewujudkan Kampanye Pemilu yang aman dan mencegah timbulnya konflik antar massa parpol, sehingga tidak timbul kekacauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yaitu dengan mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari obyek penelitian atau petugas Polres Metro Jakarta Barat yang terlibat pengamanan Kampanye Pemilu, untuk mei hat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai maknanya dan sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampanye Pemilu di Kotamadya Jakarta Barat berlangsung aman. Tidak ada konflik fisik yang melibatkan massa pendukung parpol dengan massa parpol lainnya. Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat menggunakan pola-pola agar pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Hal ini berlandaskan pada kebijaksanaan Kapolres Metro Jakarta Barat, yaitu dengan menempatkan petugas di lokasi dan rute kampanye disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah atau kekuatan petugas digunakan seoptimal mungkin dan diberi waktu istirahat di kantor bila situasi kampanye berlangsung aman. Kebijaksanaan ini tujuannya adalah bila terjadi sesuatu kejadian yang memerlukan pengerahan kekuatan petugas dalam jumlah yang banyak, maka petugas masih mempunyai tenaga yang cukup dan optimal dalam perannya. Kampanye dapat berlangsung aman karena pola-pola pengamanan mencakup strategi sebagai berikut: (1) pelayanan pengamanan pemilu secara proaktif atau jemput bola, (2) jumlah petugas polisi di tempat-tempat strategis yang berpotensi konflik antar massa pendukung partai politik, (3) tidak ada konflik antara petugas polisi karena strategi penindakan terhadap pelanggaran aturan lalulintas melalui teguran simpatik dengan cara persuasuif edukatif, (4) kerjasama antara petugas polisi dan satgas parpol dalam kampanye dan penugasan petugas menjadi LO di 24 Parpol, KPU dan Panwaslu, pengamanan di lokasi kampanye menggunakan pola Ring, dan pengamanan dengan sistem mobile atau bergerak oleh Patko, untuk mengantisipasi kejadian di rute kampanye. Tujuan utama pengamanan Kampanye Pemilu adalah mencegah timbulnya konflik antar massa parpol karena terdapat persaingan untuk meraih simpatisan yang sebanyak-banyaknya. Kegiatan tersebut dituangkan dalam rencana pengamanan yang didasarkan pada proses manajemen keamanan dengan mempertimbangkan berbagai masukan mulai dari kerawanan, potensi konflik, Surat Pemberitahuan Kampanye partai politik dan LO. Dengan demikian Rencana Kegiatan Harian Pengamanan Kampanye Pemilu flel,sibel dan senantiasa valid mengikuti perkembangan dan perubahan jadwal dari parpol yang sering berubah. Dengan demikian kesiagaan dan penernpatan petugas selalu mengikuti perkembangan situasi kampanye. Pelaksanaan tugas pengamanan diorganisasikan dan dikendalikan oleh para Kabag, Kasat, Kapolsek dan Perwira lainnya, serta didukung dana berupa uang saku dan uang makan bagi petugas di lapangan. Potensi konflik dan kerawanan selama masa kampanye berada di rote kampanye, bukan di lokasi kampanye, karena hampir seluruh peserta kampanye ingin melakukan arak-arakan di jalan. sehingga pertemuan dengan massa parpol lain cukup besar. Hal ini sesuai dengan pendapat dan tanggapan dari petugas yang bertugas di lokasi dan rute kampanye serta peserta kampanye dari parpol. Potensi ini dapat dicegah dengan adanya kerjasama antara Ketua DPD Parpol, Satgas Parpol, KPU dan Panwaslu dengan Polres Metro Jakarta Barat. Disamping itu ada kesadaran dari warga masyarakat dan peserta kampanye bahwa mereka ingin memeriahkan kampanye dengan menunjukkan simbol partainya bukan dengan konflik fisik dengan masyarakat pendukung parpol lain. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan dilakukan penindakan pelanggar aturan lalulintas terhadap peserta kampanye, penindakan dapat berupa tilang atau teguran. cara penindakan ini bersifat persuasif edukatif, penindakan bukan tujuan tetapi salah satu cara pembelajaran bagi peserta kampanye untuk tertib di jalan.

Abstrak :
Tesis ini tentang pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri setelah Iepas dari ABRI. Perhatian utama tesis ini adalah pada proses penyidikan dengan fokus menyangkut corak pelayanan hukum bagi anggota Polri sesuai dengan sistem peradilan umum sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kajian tesis ini pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri akan terwujud sesuai dengan KUHAP dan KUHP, apabila perangkat hukumnya memadai dan diorganisasikan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang dilaksanakan saat ini masih terdapat adanya ketidak pastian hukum, terutama dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka anggota Polri. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Tindakan penangkapan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh Provost tanpa Surat perintah penangkapan, 2. Tindakan penahanan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada awalnya di Iakukan oleh Provost tanpa surat perintah penahanan 3. Tindakan penahanan terhadap anggota Polri pada awalnya dilakukan oleh Provost, kemudian dilimpahkan kepada fungsi Reserse. 4. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan tidak didampingi oleh penasehat hukum. Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya penjabaran yang Iebih jelas dan tegas terhadap pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri berkaitan dengan pelaksanaan sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Abstrak :
Salah satu tugas kepolisian yang dijadikan oleh sebagian warga masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan kepolisian pada saat ini adalah tugas polisi sebagai penegak hukum (law enforcement). Penegakan hukum sebagai salah satu tugas dari kepolisian dilakukan dilaksanakan oleh seluruh organisasi kepolisian, mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, kadang-kadang terjadi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak memikirkan dampaknya. Kebijakan yang saya maksudkan disini adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang pimpinan pemerintahan yang dijadikan yurisprudensi oleh sebagian warga masyarakat. Kampung Sawah Baru Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat merupakan lahan tidur termasuk dalam wilayah Polsek Tanjung Duren. Penguasaan tanah di Kampung Sawah Baru oleh sekelompok warga masyarakat karena Iamanya lahan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Sehingga sebagian warga masyarakat memanfaatkan untuk bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan tidur untuk meningkatkan taraf hidupnya. Masalah baru muncul ketika pada tahun 2003 pemilik tanah yang sebenarnya meminta pengadilan untuk mengosongkan tanah yang menjadi hak miliknya. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, bahwa ada 4 (empat kelompok yang mengaku pemilik dari lahan tersebut, yang salah satunya adalah kelompok pemukim liar. Keempat kelompok tersebut dengan berbagai upaya berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut. Penanganan Polsek Metro Tanjung Duren terhadap pihak-pihak yang berkonflik terdiri dari tiga tahap yaitu berupa tindakan preemtif, preventif dan represif. Preemtif berupa pengarahanpengarahan dari Polsek Metro Tanjung Duren yang berkaitan dengan penyelesaian konflik; preventif berupa patroli-patroli, penjagaan-penjagaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan fisik antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh aparat pemerintah balk dari kepolisian, kecamatan, pengadilan, pertanahan dan DPR, serta pihak-pihak Iainnya terkesan ada keberpihakan terhadap salah satu yang bersengketa. Menurut pandangan saya, hal ini terjadi disebabkan adanya keberpihakan dalam konflik tersebut, di mana munculnya permasalahan itu diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan dalam penanganannya sehingga muncul rasa tidak puas bagi warga yang terkena gusuran.

Abstrak :
Tesis ini tentang Pengawasan Penerbitan Dokumen Kapal oleh Adpel Tanjung Priok. Perhatian utama tesis ini adalah kegiatan pengawasan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok dalam penerbitan dokumen kapal dengan fokus penelitian proses pemalsuan penerbitan dokumen kapal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode ethografi. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman (indepth interviewing) untuk mengungkapkan pola hubungan yang telah terjadi. Hasil penelitian dalam tesis ini menggambarkan bagaimana kegiatan pengawasan yang dilakukan di jajaran Adpel Tanjung Priok ,dalam memperankan tugas pokok dan fungsinya. Sistem dan prosedur pelayanan penerbitan dokumen kapal yang telah diatur merupakan petunjuk untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan yang dapat timbul, namun demikian tetap saja pengawasan yang tidak optimal menjadi celah timbulnya pemalsuan dokumen kapal. Proses penerbitan yang melibatkan bidang maupun seksi di jajaran Adpel Tanjung Priok serta perusahaan agen pelayaran selaku user merupakan mata rantai yang saling berhubungan satu sama lainnya. Aktifitas pengawasan yang dilakukan merupakan kunci mencegah timbulnya kerugian negara dari hilangnya pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kantor administrator pelabuhan sebagai unit pelaksana teknis di Iingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu Iintas dan angkutan taut, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar lalu lintas angkutan laut. Hubungan tata Cara kerja yang berkesinambungan digambarkan oleh peneliti dalam tulisannya yang kemudian dijadikan tolak ukur dari peran pengawasan yang berjalan selama ini. Penyimpangan yang ditemukan di jajaran organisasi pemerintahan kerapkali menjadi kendala berkembangnya organisasi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu juga kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, oleh karena itulah pentingnya pengawasan ke dalam sebagai kunci untuk menstabilkan sistem kerja organisasi Adpel Tanjung Priok untuk mengantisipasi segala penyimpangan yang timbul. lmplikasi dari tesis ini adalah perlunya pemahaman dan pembinaan pengawasan di jajaran Adpel Tanjung Priok untuk menciptakan situasi kerja yang produktif dalam penerbitan dokumen kapal.