Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query

Manik, Endang Swarni, author

Kebatalan akta PPAT dihubungkan dengan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum : studi kasus akta jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande Putusan Mahkamah Agung Nomor 2144K/PDT/2008 = The nullification deed of PPAT connected with responsibilities by PPAT as public official : study case deed of sale land rights number 8/Cikande Supreme Court verdict number 2144/PDT/2008

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah preskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang jadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande tersebut dapat dikatakan telah memenuhi syarat jual beli; bagaimana akta jual beli tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35239

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Erik Felany Wijaya, author

Peran kepala desa sebagai saksi dalam akta jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor = As the role of the village chief witness in the sale and purchase agreements land not certified in area Bogor District

Tesis ini membahas mengenai Peran Kepala Desa Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang belum berstifikat di Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang praktek jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian yang digunakan adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34925

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Savitri Nur Setyorini, author

Pemberian ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = Compensation granting in land procurement for public purpose development

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45883

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Seto Darminto, author

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam penjualan satuan rumah susun secara pre-project selling : studi kasus apartemen dukuh golf (PT. Megacity Development)

Pemasaran Apartemen Dukuh Golf dilakukan dengan cara pre-project selling, dimana penjualan dilakukan ketika bagunan belum jadi dengan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Akan tetapi, pembangunan apartemen ini dihentikan dengan alasan terjadinya krisis ekonomi. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun (sarusun) secara pre-project selling dengan studi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1398

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sinaga, Rachel Ardina, author

Pengakuan Magersari sebagai salah satu hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Recognition as one of fringe area land rights in the area of special Jogjakarta under Law 13 year 2012 concerning the privilege JogjakartaDIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY under Law 13 year 2012

Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45274

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lutfi Kadir, author

Kewenangan pembatalan sertifikat dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik akibat pembatalan sertifikat : analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung nomor 2407.K/PDT/2010 = Authority of certificate cancellation and legal protection of the third parties acting in good faith due to cancellation of certificate : juridical analysis of Supreme Court Decision no. 2407.K/Pdt/2010

Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan meliputi antara lain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa mengajukan pembatalan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebagai obyek Tata...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33151

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nicolas Anggono, author

Kedudukan pemegang hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengaturan atas tanah terlantar = The holder of land entitlement position in relation to the arrangement for abandoned land

[ABSTRAK
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan...

2015

T43032

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Selo Selvieana, author

Pendaftaran sertifikat pertama kali dan pembatalan sertifikat pengganti atas nama tuan Tarmidi, desa Margamulya Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, (analisa kasus putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor: 50/G/2013/PTUN-BDG) = Initial certificate registration and annulment of substitute certificate under the name of mr Tarmidi of Margamulya village West Teluk Jambe, District Karawang Regency (case analysis of court administration Bandung verdict number 50/G/2013/PTUN- BDG)

[ABSTRAK
Terjadinya kasus perkara dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 50/G/2013/PTUN-BDG dimana terdapat gugatan pembatalan sertifikat pengganti membuka beberapa fakta bahwa telah terjadi beberapa permasalahan hukum yang menjadi pokok permasalahan, yaitu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi dalam proses pendaftaran tanah pertama kali yang menyebabkan sertifikat hak milik terbit tiga...

2015

T43075

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Willyardi Winata, author

Penyelesaian permasalahan pertanahan terhadap tanah partikelir di wilayah kelurahan Jembatan Lima, Jakarta Barat = Problem solving lands on private land in region of Jembatan Lima, West Jakarta

[ABSTRAK
Tanah Partikelir merupakan tanah yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara menjual tanah tersebut kepada pihak swasta yang terdiri dari orang asing seperti golongan timur asing golongan eropa maupun golongan pribumi yang dianggap berjasa kepada VOC Tanah partikelir mempunyai hak hak keistimewaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sehingga...

2015

T43077

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anie Wijaya, author

Pengelolaan perhimpunan rumah susun di apartemen mediterania palace residences Kemayoran = The maintenance of condominium s association of residents on mediterania palace residences Kemayoran apartment

[ABSTRAK
Bahwa dalam rumah susun di Indonesia, terdapat satuan rumah yang dapat dimiliki secara terpisah dan ada pula pemilikan bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan nilai perbandingan dan proporsionalnya. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pengaturan mengenai penggunaan dan pengelolaannya yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni sebagai badan hukum yang bertanggung jawab mengurus...

2015

T43048

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian