Hasil Pencarian

Ditemukan 75 dokumen yang sesuai dengan query

Manik, Endang Swarni, author

Kebatalan akta PPAT dihubungkan dengan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum : studi kasus akta jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande Putusan Mahkamah Agung Nomor 2144K/PDT/2008 = The nullification deed of PPAT connected with responsibilities by PPAT as public official : study case deed of sale land rights number 8/Cikande Supreme Court verdict number 2144/PDT/2008

Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah preskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang jadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande tersebut dapat dikatakan telah memenuhi syarat jual beli; bagaimana akta jual beli tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35239

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erik Felany Wijaya, author

Peran kepala desa sebagai saksi dalam akta jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor = As the role of the village chief witness in the sale and purchase agreements land not certified in area Bogor District

Tesis ini membahas mengenai Peran Kepala Desa Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang belum berstifikat di Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang praktek jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian yang digunakan adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34925

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Savitri Nur Setyorini, author

Pemberian ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = Compensation granting in land procurement for public purpose development

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai implementasi pemberian ganti rugi dan kedudukan konsinyasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum. Ganti rugi harus diberikan pada pemegang hak yang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lainnya diambilalih dalam pengadaan tanah, dan merupakan bentuk suatu penghormatan pada masyarakat yang telah melaksanakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45883

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Seto Darminto, author

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam penjualan satuan rumah susun secara pre-project selling : studi kasus apartemen dukuh golf (PT. Megacity Development)

Pemasaran Apartemen Dukuh Golf dilakukan dengan cara pre-project selling, dimana penjualan dilakukan ketika bagunan belum jadi dengan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Akan tetapi, pembangunan apartemen ini dihentikan dengan alasan terjadinya krisis ekonomi. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun (sarusun) secara pre-project selling dengan studi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1398

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Sinaga, Rachel Ardina, author

Pengakuan Magersari sebagai salah satu hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Recognition as one of fringe area land rights in the area of special Jogjakarta under Law 13 year 2012 concerning the privilege JogjakartaDIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY under Law 13 year 2012

Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45274

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lutfi Kadir, author

Kewenangan pembatalan sertifikat dan perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik akibat pembatalan sertifikat : analisa yuridis Putusan Mahkamah Agung nomor 2407.K/PDT/2010 = Authority of certificate cancellation and legal protection of the third parties acting in good faith due to cancellation of certificate : juridical analysis of Supreme Court Decision no. 2407.K/Pdt/2010

Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang berkaitan aspek keperdataan meliputi antara lain kepemilikan tanah dan keabsahan peralihan hak merupakan kewenangan peradilan umum. Keputusan yang berkekuatan tetap pengadilan umum akan menjadi dasar bagi pemenang sengketa mengajukan pembatalan sertifikat pada Kantor Pertanahan. Sedangkan kewenangan untuk membatalkan sertifikat sebagai obyek Tata...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T33151

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rosely Damayanti, author

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah bekas tanah partikelir yang dikemudian hari mendapatkan gugatan : analisa Putusan Mahkamah Agung nomor 69 K/TUN/2011 = Legal protection for land title ex private land certificate holders who get a lawsuit later : analysis of Supreme Court Verdict number 69 K/TUN/2011 / Rosely Damayanti

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39155

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Palupi, Endah, author

Analisis yuridis sengketa peralihan hak rumah dengan surat ijin perumahan yang didirikan di atas tanah sewa eks Kotapraja Jakarta : studi kasus Putusan putusan Mahkamah Agung no. 2437 K/PDT/2009 = Legal analysis on the dispute of housing with housing license built on the land leasing ex Jakarta regency : case study of Supreme Court Decision no. 2437 K/PDT/2009 / Endah Palupi

ABSTRAK
Perjanjian sewa tanah seringkali menimbulkan konflik manakala seorang penyewa tanah menyatakan dirinya sebagai pemilik bangunan yang berdiri diatasnya. Demikian halnya hubungan sewa menyewa rumah dengan Surat Ijin Perumahan yang menimbulkan sengketa oleh karena baik pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa mengaku sebagai pemilik bangunan rumah tinggal. Hal ini mengakibatkan masing-masing pihak mengalihkan bangunan rumah tinggal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39262

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farah Devi, author

Konsep bank tanah sebagai solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia = Land banks concept as solution in order to overcome land acquisition issues for public purposes judging from land law concept in Indonesia

[ABSTRAK
Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41752

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitri Ambarwati, author

Perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang di Batam studi kasus SK MenHut Nomor 463 KPTS II 2013 = Designation changes of land management rights being protected forest areas judging from the perspective of spatial planning law in Batam case study of ministry of forestry decree no 463 KPTS II 2013

Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41391

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian