Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Notaris, memerlukan pembatasan dan pengawasan dari suatu organisasi profesi. Organisasi profesi notaris di Indonesia berbentuk wadah tunggal, artinya pemerintah hanya mengakui keabsahan satu organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dengan wadah tunggal akan memudahkan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 009-014/PUU-III/2005 menegaskan INI sebagai satu-satunya organisasi notaris sebagaimana yang diatur UUJN. Dalam Anggaran Dasar INI, salah satu tugas INI dalam meningkatkan kinerja notaris adalah terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Sebelum tahun 2000, INI adalah salah satu konseptor pendidikan kenotariatan di Indonesia, namun setelah tahun 2000, INI tidak terlalu berperan dalam pendidikan kenotariatan, khususnya dalam pemberian rekomendasi pembukaan program studi Magister Kenotariatan baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Hal tersebut dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk dapat membuka prodi kenotariatan atas rekomendasi selain dari INI. Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh UUJN, tidak bertentangan dengan kebebasan para notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Demi meningkatkan profesionalitas notaris, semua pihak terkait kenotariatan wajib tunduk dan menghormati peraturan terkait eksistensi INI termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. ...... Notary is a public official authorized to make an authentic deed. A huge authority given to notary, requires restriction and supervision of a professional organization. Notary professional organizations in Indonesia should be united only in one single organization, mean that the government only recognizes the validity of one notary organization,which is the Indonesian Notaries Association (INI). With a single organization will facilitate monitoring of the performance of a Notary. Those mindset become basis of the Constitutional Court in its Decision No. 009-014/PUU-III/2005 this confirmed as the only organization of notaries as written on Law Number 30, 2009 about Notarial Profession regulates (UUJN). In Statutes INI, one task to improve performance is related to notary education. Before 2000, INI is one of the conceptor notary education in Indonesia, but after 2000, INI is not too involve in notary role education, particularly in the opening program of the recommendations in both studies Master of Notary Public Universities and Private Colleges. It is used as a loophole for certain parties to be able to open the notary department of the recommendation from other organization beside INI. Authors interested in the issues raised by conducting research with normative juridical form with data analysis using methods of qualitative analysis. Based on the results of the study can be stated, that the provisions of the organization is governed by UUJN, does not conflict with constitutional 1945, for getting freedom of association and of expression. In order to improve the professionalism of notaries, all parties shall be respect the existence which is included in notary education.

Abstrak :
ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural. Oleh karena begitu pentingnya peranan tanah, di masyarakat banyak terjadi kasus pertanahan, yang meliputi sengketa, konflik, atau perkara pertanahan. Penanganan kasus pertanahan saat ini dilakukan oleh BPN berdasarkan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun ternyata kasus pertanahan masih belum sepenuhnya tertangani dan karenanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berinisiatif untuk melakukan pembentukan Pengadilan Pertanahan berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan. Rancangan Undang-Undang saat ini sedang dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengadilan Pertanahan nantinya merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Dengan berlakunya Pengadilan Pertanahan maka BPN hanya mempunyai peranan dan kewenangan dalam menangani sebatas Sengketa Pertanahan dan Konflik Pertanahan, sedangkan untuk Perkara Pertanahan maka penanganan dan penyelesaiannya sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada studi kepustakaan serta didukung dengan wawancara terhadap Pihak BPN. Hasil penelitian preskriptif analitis akan memberikan gambaran dan solusi kepada Pembaca dalam hal mengalami kasus pertanahan saat ini dan dikemudian hari.

---

ABSTRACT
Land is primary need of a human. Since he is born until he dies, man needs land for his living. Cosmologically, land is a place where a human lives, a place where he belongs and where he will go. Land not only has a high economic value but also philosophy, politic, social and cultural value. Therefore, since land is very important, a lot of cases happened regarding the land, which includes a land dispute, conflict or case. The handling of land cases currently is conducted by BPN based on the Regulation of the Head of Land Office of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 on Management Assessment and Handling of Land Cases. However it turns out that the land cases are not completely handled and therefore the House of Representative of the Republic of Indonesia (DPR) has the initiative to form a Land Court based on the Bill of Law on Land. Such bill is in the process of discussion at the House of Representative. The Land Court will be a special court in the area of common court. With the Land Court, BPN will only have a role and authority in handling Land Dispute and Conflict, while for the Land Case, the handling and resolution will fully be the authority of the Land Court. The study method used in this thesis is juridical normative which emphasizes on literature study and is supported by an interview with BPN. The result of prescriptive analytic will give a picture and solution to the Reader who experiences land cases currently or in the future.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan. ......Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure.

Abstrak :
[Pengertian hibah yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali. Kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini berarti pencabutan hibah baru dapat dilakukan jika penerima hibah memberi persetujuan kepada pemberi hibah. Syarat dan tata cara untuk melakukan hibah adalah harus dengan akta notaris untuk objek hibah berupa benda bergerak seperti disebutkan dalam Pasal 1682 KUH Perdata, dan dengan akta PPAT untuk tanah dan bangunan seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah bagaimana syarat-syarat untuk pembuatan akta hibah terutama terhadap barang tetap (tanah) serta tata cara pencabutan terhadap akta hibah otentik, dan bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan akta hibah yang dilakukan dengan surat pernyataan pencabutan yang dibuat di bawah tangan dan diwaarmerking oleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbentuk yuridis normatif untuk memberikan pemahaman mengenai analisis terhadap implikasi pembatalan akta hibah secara sepihak dengan surat pernyataan di bawah tangan yang diwaarmerking dan peralihan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT. Hibah atas barang tetap (tanah) yang dibuat tanpa akta PPAT tidak menyebabkan perbuatan hukum hibahnya menjadi batal atau akta hibahnya menjadi tidak sah, karena hal ini hanya menyangkut akta hibahnya saja, sedangkan untuk pendaftaran peralihan haknya dapat dibuat kembali di hadapan PPAT yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak ke Kantor Pertanahan. Akta hibah yang telah memenuhi persyaratan pembuatan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka pembatalannya tidak dapat dilakukan secara sepihak dengan surat pernyataan di bawah dan diwaarmerking, melainkan harus diajukan ke pengadilan umum. Dengan demikian, surat pernyataan pembatalan akta hibah yang dibuat di bawah tangan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997. Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed, especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed. Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997. Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed, especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed. Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.;The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997. Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed, especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed. Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void., The definition of grant provided for in Article 1666 of the Civil Code is an agreement made by grantor while still alive to give an item for free to grantees and irrevocable. The words "irrevocable" means repeal the new grant can be done if the grantee to give consent to the grantor. Requirements and procedures to carry out the grant is to be the object of a notarial deed for a grant in the form of moving objects as mentioned in Article 1682 Civil Code, and the PPAT deed for the land and buildings as mentioned in Article 37 paragraph (1) PP 24/1997. Which will be discussed in this thesis is how the conditions for the grant deed, especially against goods fixed (ground) as well as the procedure for revocation of the authentic grant deed, and how the legal consequences of the cancellation of the grant deed performed by a letter of revocation declaration made under the hand and waarmerkened by Notary. The method used in this study is a qualitative method in the form of normative to provide an understanding of the analysis of the implications of the cancellation of the deed of grant unilaterally by waiver under waarmerken hands and transfer of rights on land made without PPAT deed. Grants of goods fixed (ground) are made without PPAT deed does not lead to legal action grants will be canceled or deed grants become invalid, because it concerns only its grant deed alone, while for the registration of transfer of rights can be made back before PPAT that will be used as the basis for the transfer of rights to the Land Office. Grant deed that has met the requirements of making authentic document as referred to in Article 1868 of the Civil Code, the cancellation can not be done unilaterally by the letter of the statement below and under waarmerken, but should be brought to public trial. Thus, a statement of cancellation of the deed grants made under the hand is invalid and void.]

Abstrak :
Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Perkembangan yang terjadi di masyarakat, beberapa perjanjian perkawinan pembuatannya dilakukan oleh pasangan suami-isteri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dimana Penulis dalam meneliti mengacu pada aturan-aturan yang ada untuk kemudian menjawab permasalahan yang timbul secara deskriptif. Melalui penelitian ini Penulis menemukan jawaban bahwa pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan dan dalam hal pengajuan permohonan pemisahan maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus terpenuhi terlebih dahulu.

---

Prenuptial agreement is an agreement that was made by the prospective husband and wife to manage the problems that arise related to the possession of property or assets of their marriage. In the provisions of Article 147 of the Indonesian Civil Code and Article 29 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, making the prenuptial agreement can only be done prior to or at the time of the marriage. Developments in society, making prenuptial agreements made by the couple after the marriage took place by filing apply for the establishment of the separation of property or assets to the District Court. This study was conducted with normative juridical approach, which the author in researching refers to the rules that are answer the problems that arise later descriptively. Through this study the author found an answer that the prenuptial agreement making only can be done before or at the time of the marriage and in the case of application for separation of property, the elements contained in Article 186 Indonesian Civil Code should be fulfilled first.

Abstrak :
Pemberian harta warisan dengan wasiat (testament) melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat. Pembuatan akta wasiat terikat dengan cara dan bentuk tertentu yang terdapat dalam masing-masing isi wasiat. Salah satunya yang berisi hibah wasiat kepada ahli waris. Dalam pembuatan akta wasiat terdapat syarat-syarat yang Notaris perhatikan, baik dalam ruang lingkup pembuatan akta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), hingga mengenai pembuatan akta wasiat dalam KUHPerdata. Jika syarat ini dilanggar oleh Notaris maka dapat dikatakan Notaris melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/PDT/2013, Notaris harus melihat kecakapan hukum pewaris dalam membuat akta serta objek yang diberikan kepada ahli waris melalui hibah wasiat, karena berkaitan dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata. ......Giving an inheritance through testament involves Notary as a public official authorized to make an authentic deed, including the Testament Deed. There are specific ways and forms contained in each of the contents of a testament. One of them contains a Grant of Testament to the heir. In a deed, there requirements for the Notary should be noticed in Law Number 2 of 2014 amendments of the Law Number 30 of 2004 which is concerning Notary, until the Article 895 of the Civil Code, which reads testator shall conscious in the time when making the deed. If this condition is violated by a Notary, it could be said Notary performs a Tort. Research methods used in this thesis is a normative juridical research method. The research using secondary data, which is composed of primary, secondary, and tertiary legal materials. This type of research used in the thesis is explanatory, a study that is intended to explain a phenomenon. In the end, concluded from case study of Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 3124 K/Pdt/2013, Notary should notice the legal capacity as a testator in making a deed and the object given to the beneficiary through grants of testament, regarding to provisions in Law which concerning Notary and Civil Code.

Abstrak :
ABSTRAK
Profesi notaris Notaris ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Notaris diberikan wewenangan oleh negara. Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar notaris tidak menyalah gunakan wewenangnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas dibagi 3 tiga yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Menteri sebagai pejabat Tata Usaha Negara mengakibatnya Majelis Pengawas sebagai perpanjangan tangan Menteri. Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Selain mengawasi, Majelis Pengawasi Notaris berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan mengambil keputusan. Jika Majelis Pengawas Notaris dalam mengambil keputusan tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan pemeriksaan yang transparan makan dimungkinkan dilakukan upaya hukum. Namun dalam .tingkat putusan Majelis Pengawas Wilayah terdapat sanksi berupa teguran baik tertulis maupun lisan yang bersifat final, padahal masih terdapat Majelis Pengawas Pusat diatas Majelis Pengawas Wilayah. Dalam penulisan ini penulis mengggunakan tipe penelitian yang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

---

ABSTRACT
Notary is a profession which is exist to assist society in Indonesia, in which given special right and authority by law and country. In order to prevent abuse of power by notary, it is believed that proper supervision is necessary. With Act Number 30 2004 about notary function, supervision is conducted by Ministry of law and Human Rights which then form Majelis Pengawas Notaris, spread across the country in each district Majelis Pengawas Daerah , province Majelis Pengawas Wilayah , and federal Majelis Pengawas Pusat . Minister of Law and Human Right is classified into state administrative official Pejabat TUN , which then make Majelis Pengawas direct chain from the Minister. In performing their duty, Notary is obligated to be honest, independent, sharp and not taking any sides while keeping each and every party rsquo s interest protected. Moreover, Majelis Pengawas Notaris also has authority to conduct a hearing in where the objection is to investigate the allegation of code violation and thus make decision based on presented facts and discretion. Should Majelis Pengawas Notaris incorrectly judge or should the investigation is not conducted with transparency and accountability principle, it is possible for notary to appeal the above mentioned decision. However, in state of decision of Majelis Pengawas Wilayah, the sanction produced, either written or oral warning is final. This is deemed contradict with chain of command which stated that Majelis Pengawas Pusat is the highest command to make this decision. This research is conducted by normative method which is done by literature and library research, as known as secondary data research.

Abstrak :
Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 247/PID/2015/PT.DKI menyatakan bahwa notaris BS sebagai terdakwa, dimana notaris tersebut dalam putusan ini terbukti memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara. Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan notaris antara lain wajib: memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif adalah Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, peran notaris dalam pembuatan akta yang sesuai dengan keterangan para penghadap yang tidak melanggar hukum dengan memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Kedua, Tanggung jawab notaris dalam menjalankan profesinya harus memenuhi kualitas diukur dan dilihat dari cara notaris melayani klientnya, integritas diukur dan dilihat dari ketidak berpihakan, adil dan kepercayaan dalam melayani klient, dan moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari kepribadian luhur dari notaris. Ketiga, akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh notaris BS adalah akta tersebut dibatalkan oleh hakim, karena di dalam aktanya terdapat unsur tindak pidana dengan memasukan keterangan palsu kedalam aktanya.

---

In the decision of of the High Court of Special Region of Capital Jakarta Number 247/PID/2015/PT.DKI declares that notaries as the defendant, where BS notary in this decision are prove given false information in the authentic deed whose they made. As the public official whose given the trust to bearing some of country tasks. Notary who holds and runs should have morals, and good personalities, honest, indipendent, impartiality, and have resposibility according to legislation and content of notary oath. Method used in this study was normative juridicial, which is approach from the point of rules and implementation of rules that applies on society. Done by researching the secondary data first, then continued by doing reasearch of primer data on field. The result of problem research there are 3 main things that can be concluded. First, notaries role on creating the deed which consistent with statements of clients of non-offenders and comply all the applicable terms in UUJN and code of ethics of notaries. Second, notaries responsibility in running its profession have to comply the qualities which could be measure and seen by the way of notary serves its clients, the integrity could be measure and seen from the impartiality, fair, and trustworthy from serving clients, and morality is power that leads and underlies the noble personality of notaries. Third, the consequences of law to deed whose created by BS notary was a deed annulled by the judge, because in the deed there were element of crimes by putting the false information to the deed.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum perjanjian kerjasama rekanan dalam pembuatan akta notaris A dan pengaruh perjanjian kerjasama antara Notaris A dengan PT. Bank X terhadap jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi dokumen dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum perjanjian kerjasama rekanan mempengaruhi dalam pembuatan akta Notaris. Pengaruh perjanjian kerjasama rekanan Notaris dengan Bank terhadap jabatan Notaris dalam pembuatan akta dapat melahirkan adanya intervensi dari bank. Dalam pembuatan akta oleh Notaris, Notaris menjadi tidak mandiri dan berpihak. Perjanjian kerjasama rekanan tersebut melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebaiknya perjanjian kerjasama rekanan antara Notaris dengan Bank yang dibuat tidak mempengaruhi pembuatan akta oleh Notaris. Notaris harus menjunjung tinggi kemandirian dan ketidakberpihakan dalam pembuatan akta dan dalam pemberian pelayanannya, dan seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai perjanjian kerjasama rekanan antara Notaris dan Bank untuk menutup kemungkinan adanya monopoli dalam pembuatan akta untuk kepentingan Bank oleh Notaris tertentu.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the legal position of cooperation agreement of partner in making notary deed A and the effect of cooperation agreement between Notary A and PT. Bank X against the position of notary. The research method used is normative juridical which focuses on document study by using secondary data. The result of this research is that the legal status of the partnership agreement affect the making of Notary Deed. The influence of the cooperation agreement between a Notary Partner and a Bank to the position of Notary in making the deed may result in an intervention from the bank. In making a deed by a Notary, Notary becomes non-independent and aligned. The partnership agreement violates the provisions of the Notary Law and Notary Code. It is advisable that the cooperation agreement between a Notary and a Bank made does not affect the making of a Notary by the Notary. A Notary must uphold the independence and impartiality of the deed and in its provision of services, and the government should have made a regulation concerning the cooperation agreement between the Notary and the Bank to cover the possibility of a monopoly in the making of a deed for the benefit of the Bank by a Notary.

Abstrak :
Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang ab-intestato dan pewarisan berdasarkan wasiat testamenter . Bagian mutlak legitime portie merupakan bagian yang harus diperoleh ahli waris ab-intestato dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang disebut dengan legitimaris. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit terdapat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar bagian mutlak legitime portie yang menimbulkan sengketa dikemudian hari seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 3012 K/Pdt/2011. Padahal bentuk akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris adalah bentuk yang paling ideal karena notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta wasiat. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta wasiat? dan bagaimanakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar bagian mutlak legitime portie ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipologi penelitian dekriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah sekunder dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang tentang Jabatan Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta wasiat untuk memberikan penyuluhan hukum, namun dalam prakteknya tidak semua Notaris memberikan penyuluhan hukum mengenai bagian mutlak legitime portie dalam pembuatan akta wasiat. Sehingga, hal tersebut menimbulkan sengketa dikemudian hari yang mengakibatkan akta wasiat tersebut menjadi batal demi hukum. ......The law of Civil Inheritance determined two types of inheritance, inheritance based on act ab intestato and inheritance based on testaments testamenter . The absolute part legitime portie is must be obtained by the ab instestato heirs in a straight upward or downward line called the legitimaris. However, in the implementation, there are deeds of testaments which were made in front of a notary who violated the absolute part legitime portie which induce the dispute in the future as the case in Supreme Court Decree Number 3012 K PDT 2011. Actually, the form of deed of testament which was made in front of the notary is the most ideal form because the notary is authorized to provide legal counseling regarding of establishment of deed of testament. How the role of notary in providing legal counseling toward establishment of deed of testament And what is the legal impact toward the deed of testament that was disobeyed the absolute part legitime portie. This research is using juridical normative method with descriptive analytic research typology. Type of data used is secondary data, with document study and interview as the method of data collection and the data is analyzed by using qualitative method. The research result is the role of the notary in giving legal counselling based on article 15 clause 2 letter e Notary Act has an authority in establishment of deed of testament to provide legal counseling, but in the implementation not all the notary give the legal counseling about the absolute part in the establishment of deed of testament. Thus, it causes dispute in the future that causing the deed of testament to be null and void.